Transaksi Festival Syariah Tembus Rp 1,85 Triliun dalam 3 Hari

 Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober-3 November 2024 hari ini. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi pada gelaran tersebut mencapai Rp 1,85 triliun.

Nilai tersebut berasal dari komitmen kerja sama keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun, komitmen dan realisasi pembiayaan Rp 641 miliar, serta komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar. Adapun jumlah pengunjung mencapai 1,43 juta orang, baik offline maupun online. Sementara itu, omzet penjualan ritel mencapai Rp 115 miliar.

"Kemudian juga dari kegiatan business matching maka ISEF 2024, alhamdulillah telah sukses mencatat hampir Rp 2 triliun berupa yang satu adalah komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar kedua komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar dan yang ketiga komitmen kerjasama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Closing Ceremony, di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Destry mengaku takjub saat melihat antusiasme yang luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari peserta maupun narasumber. Gelaran kali ini diisi dengan total 71 acara, seperti sebanyak 17 seminar forum domestik dan internasional, ada 20 fashion parade, tabligh akbar, 4 acara untuk kajian, 10 di sesi talk show, hingga family run.

Dia menjelaskan alasan pihaknya menggelar banyak acara pada ISEF 2024 ini. Menurutnya, ISEF 2024 bukan hanya menjadi wadah bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk memasarkan produknya, tapi juga beberapa kegiatan yang tujuannya adalah mendorong akses pelaku ekonomi dan UMKM syariah, khususnya terhadap pembiayaan dan pasar global melalui kegiatan business matching.

"Pencapaian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang memanfaatkan waktu, tenaganya, dan juga tentunya dananya untuk membeli produk-produk ekonomi dan keuangan syariah," jelas dia.

Dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam rangka menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Kita negara dengan penduduk, jumlah penduduk muslim mungkin terbesar di dunia. Tapi sayangnya kan kita masih dalam konteks syariah indeks kita masih nomor 3. Ini PR kita bersama bagaimana kita bisa nantinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Nah oleh karena itu sekali lagi sinergi, inovasi, digitalisasi, serta compliance terhadap syariah Itu menjadi strategi penguatan ekosistem syariah Indonesia yang harus kita mulai hari ini secara lebih mendalam sampai ke depannya," terangnya.

Menguntungkan ... Indonesia dan Singapura Perpanjang Dedolarisasi

  Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini.

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Tupperware Selamat Dari Kebangkrutan

 Tupperware selamat dari kebangkrutan usai bisnisnya usai pengadilan menyetujui produsen wadah makan dan minum itu diakuisisi oleh para pemberi pinjaman.

Hakim kepailitan di Amerika Serikat (AS) menyetujui proposal perlindungan kebangkrutan Bab 11 Tupperware Brands Corporation tentang penjualan aset Tupperware kepada pemberi pinjaman.

Penjualan aset perusahaan mencakup nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

Dengan begitu, perusahaan dapat keluar dari kebangkrutan dengan sebagian besar operasinya masih utuh.

Melansir Reuters, Hakim Kebangkrutan AS Brendan Shannon menyetujui penjualan tersebut pada sidang pengadilan di Wilmington, Delaware, pada Selasa (29/11). Hakim mengatakan pilihan ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Adapun kelompok pemberi pinjaman yang mengakuisisi Tupperware termasuk Stonehill Capital Management Partners dan Alden Global Capital, dua perusahaan investasi yang mengakuisisi utang Tupperware dengan diskon besar selama musim panas, menurut pengajuan pengadilan Tupperware.

Pemberi pinjaman menyediakan US$23,5 juta tunai dan lebih dari US$63 juta keringanan utang.

Pengacara Tupperware Spencer Winters mengatakan sebelumnya perusahaan telah berusaha mencari pembeli selama berbulan-bulan sebelum mengajukan kebangkrutan.

Namun, upaya itu kandas karena tidak ada yang bersedia membayar utang perusahaan sebesar US$818 juta.

CEO Tupperware Laurie Ann Goldman mengatakan perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu lainnya dan beralih ke model bisnis yang "mengutamakan digital, berbasis teknologi, dan ringan aset" setelah bangkit dari kebangkrutan.

Perusahaan yang berbasis di Orlando, Florida mengajukan perlindungan Bab 11 bulan lalu dan berupaya melelang asetnya di pasar terbuka. Namun pemberi pinjaman Tupperware menentang rencana penjualan perusahaan tersebut dan lebih memilih untuk mengklaim aset tersebut untuk mereka sendiri.

Tata Cara Import Beras Tanpa Korupsi Menurut Undang Undang

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan syarat dan tata cara perizinan importasi gula.

Budi memang tak menyinggung kasus dugaan korupsi impor gula oleh mendag 2015-2016 Tom Lembong. Namun, ini dijelaskan di tengah penetapan tersangka mantan mendag tersebut yang diklaim merugikan negara Rp400 miliar.

"Impor gula kan pakai neraca komoditas," tegas Budi usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan

"Sepanjang sudah ada neraca komoditas, kebutuhan nasional kita berapa, terus harus impor berapa, itu ada di neraca komoditas. Nanti dirakorkan (rapat koordinasi) di Kemenko (Perekonomian)," sambungnya.

Ia menegaskan Kementerian Perdagangan tinggal menerbitkan izin impor gula. Ini dilakukan setelah ada keputusan kuota impor yang disepakati dalam rakor pimpinan menteri koordinator bidang perekonomian.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula.

Ini diputuskan pada Selasa Tom ditetapkan bersama tersangka lain CS selaku eks direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Abdul Qohar mengutip Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014. Aturan itu menegaskan impor gula kristal putih diperbolehkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akan tetapi, Tom disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta untuk mengimpor gula. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Subsidi BBM Untuk Orang Kaya Senilai 100 Triliun Bakal DiHapus

 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu subsidi BBM Pertalite Cs sengaja dipotong demi program 3 juta rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak benar itu (subsidi energi dipangkas demi program 3 juta rumah). Enggak, enggak," bantah Bahlil usai Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan.

Kita lagi meng-exercise kok (subsidi energi tepat sasaran). Belum ada ide itu, belum ada (dialihkan untuk program 3 juta rumah)," imbuhnya.

Namun, Bahlil tak menampik bahwa pemerintah tengah mengkaji metode baru penyaluran subsidi energi. Ini termasuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg.

Ia mengatakan total alokasi subsidi energi di 2024 mencapai Rp435 triliun. Namun, diduga sebanyak 20 persen-30 persen alokasi tersebut dirasakan orang kaya yang jumlahnya mencapai Rp100 triliun.

"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," jelasnya soal opsi baru penyaluran subsidi energi.

"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung (kasih) ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi tungggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden (Prabowo). Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," ucap Bahlil.

Bahlil diminta memimpin satuan tugas untuk mengecek penyaluran subsidi energi di lapangan. Ia menegaskan satgas tersebut akan memulai rapat perdananya.

Isu pengalihan subsidi energi kepada program 3 juta rumah berembus dari para pengembang properti. Para pengusaha itu mendengar subsidi energi bakal diganti menjadi angsuran kepemilikan rumah yang diterima langsung masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memang punya program membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta apartemen di kota. 

Mimpi Erick Tohir Pupus Karena Banyak Pegawai BUMN Jago Korupsi

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Demi Cuan Gede ... Asosiasi Rumah Makan Padang Larang Jual Nasi Padang Dibawah 16.000

 Belakangan viral video aksi sekelompok orang merazia "Masakan Padang" murah di Cirebon. Atas hal ini, pihak kepolisian hingga ketua IKM angkat bicara.

Video razia rumah makan Padang itu beredar luas di media sosial, menunjukkan 2 orang melepas label "Masakan Padang" di tempat yang menjual harga menunya seharga Rp 9 ribu per porsi.

Saat dikonfirmasi Penasehat Perhimunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC), Erlinus Tahar, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, fenomena rumah makan yang menggunakan nama "Masakan Padang" dan menawarkan harga murah mulai muncul sejak 2021 atau 2022.

Erlinus mengatakan tidak mempermasalahkan siapa saja yang ingin menjual masakan Padang, baik orang Minang maupun non-Minang. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga standar harga agar tidak merugikan pedagang lain.

"Kami tidak melarang orang dari luar Minang berjualan Nasi Padang. Tapi, kalau harganya Rp 9.000 dengan ayam, itu terlalu murah. Bukan soal siapa yang berjualan, tapi agar persaingan tetap sehat dan semua pedagang bisa untung," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Jaga Standar Harga

Viral video ormas Persatuan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC) merazia sebuah rumah makan Padang di Cirebon.

Viral video ormas Persatuan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC) merazia sebuah rumah makan Padang di Cirebon. Foto: Istimewa

Erlinus menambahkan, rumah makan dengan promosi harga murah sebenarnya sah-sah saja sebagai strategi bisnis. Namun, karena menggunakan label "Masakan Padang," pihaknya berharap rumah makan tersebut tidak mengganggu eksistensi penjual tradisional.

"Silakan jual Nasi Padang, tapi jangan pakai label harga murah sebagai promosi utama di depan. Akhirnya, kami negosiasi dan mereka setuju mencopot tulisan 'Masakan Padang'," jelas Erlinus.

Menurut Erlinus, langkah mencopot label "Masakan Padang" menjadi solusi agar tidak ada salah paham terkait standar harga di masyarakat. Ia menyebut tren rumah makan murah seperti ini mulai berkembang di Cirebon, dengan beberapa pengusaha datang dari Bandung, Jakarta, dan Bekasi.

"Sekarang ada rumah makan yang menjual makanan Rp 8.000 sampai Rp 10.000. Kami tidak bisa melarang, jadi mencopot label 'Masakan Padang' menjadi opsi negosiasi, baik untuk pengusaha Minang maupun non-Minang," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang orang non-Minang untuk berjualan Nasi Padang. "Di Cirebon pun ada rumah makan Padang milik orang non-Minang, dan itu tidak masalah selama cara jualannya sesuai dengan umumnya," tandas Erlinus.

Kapolsek Pabuaran, AKP Muchamad Soleh, mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis, 17 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 WIB. Ia menjelaskan bahwa sekelompok orang sekitar tujuh orang mendatangi warung Padang milik Fauzan di Desa Sukadana dan mencopot tulisan "Masakan Padang" dari warung tersebut.

"Berdasarkan keterangan penjaga warung, mereka meminta agar makanan tidak dijual dengan harga Rp 10.000, melainkan mengikuti harga umum sekitar Rp 16.000," ujar AKP Soleh.

Ia memastikan bahwa kejadian berlangsung tanpa kekerasan dan situasi terkendali. "Semua berjalan kondusif dan tidak ada insiden lanjutan, tapi dari masa tersebut mencopot stiker nama rumah makan tersebut," tutupnya.