Konsep Blue Economy Mampu Serap Jutaan Tenaga Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa konsep "blue economy" yang merupakan pengembangan ekonomi berbasis kelautan secara komprehensif dan berkesinambungan akan mendorong terciptanya jutaan lapangan kerja.

"Dalam bukunya `The Blue Economy` yang diterbitkan tahun 2010, Gunter Pauli (pakar `Blue Economy` asal Belgia) menyatakan bahwa tujuan dari "Blue Economy" adalah untuk mendorong terciptanya 100 juta lapangan kerja dan nilai modal yang besar melalui 100 inovasi selama dekade 2010-2020," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Sharif, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan).

Selain itu, ujar dia, sektor kelautan dan perikanan akan memainkan peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Besarnya potensi ekonomi di sektor perikanan itulah yang membuat KKP berkomitmen dan berketetapan untuk mengembangkan `Blue Economy`. Konsep ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Sharif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan, pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan tren sejak 2009, laju pertumbuhan PDB perikanan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan data KKP, laju pertumbuhan PDB perikanan adalah 4,53 persen pada tahun 2011 dan 5,05 persen pada tahun 2012 hingga triwulan III. Sedangkan target pertumbuhan PDB adalah 6,85 persen pada 2012, 7 persen pada 2013, dan 7,25 persen pada 2014.

Laporan McKinsey Global Institute pada September 2012 menyebutkan bahwa Indonesia akan dapat mengalahkan Inggris dan menjadi negara perekonomian terbesar ketujuh pada 2030.

Namun, menurut laporan tersebut, Indonesia baru dapat mencapainya bila negara itu dinilai dapat mengatasi kebijakan proteksionismenya yang kronis, regulasinya yang berbelit-belit, dan kondisi buruk baik dalam hal infrastruktur maupun transportasi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sejumlah pakar juga menyebutkan bahwa faktor korupsi merupakan salah satu hambatan besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.