Keuntungan dan Kerugian Berbagai Macam Jenis Investasi

Investasi adalah kegiatan di mana Anda menganggarkan dana masa pada sekarang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi tidak hanya hal di bidang keuangan saja namun bisa dalam bentuk pendidikan, hubungan dengan orang lain ataupun keluarga. Saat Ini produk investasi dalam hal keuangan banyak Anda jumpai misalnya deposito, emas, atau saham. Apakah Anda bingung menentukan produk investasi yang sesuai dengan Anda?

Berikut pertimbangan masing-masing produk investasi keuangan yang bisa Anda pilih:

1. Deposito
   Menyimpan uang untuk periode tertentu, apabila belum jatuh tempo uang tidak bisa diambil atau akan mendapat penalti bila diambil sebelum waktunya. Dendanya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.
   
   Keuntungan Deposito :Risiko sangat rendah.Bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa.
   
   Kerugian Deposito : Keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar.
   
2. ObligasiObligasi adalah surat tanda bukti utang, bahwa kita memberikan utang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian utang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara.
   
   Keuntungan Obligasi Memberikan pendapatan tetap (fixed income) berupa kupon.. Keuntungan atas penjualan obligasi (capital gain). Bunga lebih besar dibandingkan deposito.
   
   Kerugian Obligasi. Risiko perusahan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Risiko Tingkat Suku Bunga (Interest Rate Risk).. Jangka waktu panjang (lebih dari 1 tahun), sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. Bila pihak yang berutang bangkrut, berarti tidak dapat mengembalikan utangnya.
   
3. Reksa DanaReksa dana merupakan tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Manajer Investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Jenis risikonya berbeda, tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana campuran.
   
   Keuntungan Reksa Dana
   A. Dikelola oleh Manajer Investasi yang ahli di bidangnya.
   B. Karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan.
   
   Kerugian Reksa Dana
   A. Untuk sebagian orang, karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya.
   B. Keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya.
   
4. PropertiHarga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti, dan menjualnya di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan karena harga jualnya sudah naik.Harga rumah akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat dengan fasilitas umum, ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi.
   
   Keuntungan Properti.
   A. Risiko kecil
   B. Dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan.
   
   Kerugian Properti
   A. Membutuhkan modal yang besar untuk membeli rumah atau tanah.
   B. Properti bukan aset yang likuid karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang.
   
5. EmasHarga emas cenderung naik setiap tahun, itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia batangan atau koin. Emas batangan atau koin tidak mengalami penyusutan atau ongkos pembuatan yang biasa dikenakan apabila kita menjual dalam bentuk perhiasan.
   
   Keuntungan Emas
   A. Termasuk aset likuid atau aset yang mudah dijual.
   B. Tahan lama
   C. Harga stabil, cenderung naik bahkan dalam keadaan perang
   
   Kerugian Emas
   A. Ada kemungkinan nilai emas anjlok
   B. Harga emas secara tidak langsung dikontrol oleh negara sebagai pembeli emas terbesar
   C. Tidak dapat memberikan penghasilan rutin
   
6. SahamPerusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai deviden. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya akan naik, sehingga bila Anda menjual sahamnya akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga sahamnya dapat turun sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk tiap transaksi jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya.
   
   Keuntungan Saham
   A. Bila harga saham naik maka keuntungan yang didapat banyak
   B. Dengan modal sedikit, dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat.
   
   Kerugian Saham
   A. Risiko kehilangan modal jika perusahaan bangkrut/ pailit
   B. Risiko kehilangan juga terjadi ketika harga saham turun.

Berikut adalah beberapa Pertimbangan Keuntungan dan Kerugian Produk Investasi Keuangan. Cermatilah dengan bijak. Semoga Bermaanfaat.

Sandiaga Uno Beli Saham Produsen Antangin

Perusahaan investasi, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) melalui anak usahanya memboyong sejumlah saham minoritas PT Deltomed Laboratories.  Untuk diketahui, PT Deltomed Laboratories adalah perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai macam jenis obat herbal. Beberapa produk yang dikenal antara lain Antangin, NaturSlim, dan Srongpas.

Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Saratoga, Sandi Rahaju menyatakan, pada 23 Maret 2017 perusahaan melalui anak usahanya, PT Saratoga Sentra Business, telah membeli dan mengambil sejumlah saham dalam PT Deltomed Laboratories. "Sehingga Saratoga Sentra Business menjadi pemegang saham minoritas dalam PT Deltomed Laboratories dengan total nilai investasi Rp85,75 miliar," terangnya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (29/3).

Perusahaan yang didirikan oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno ini mengaku transaksi tersebut bertujuan untuk terus mengeksplorasi kesempatan investasi pada tiga kunci utama dari perekonomian Indonesia, yaitu produk dan jasa konsumer, infrastruktur dan sumber daya alam. "Transaksi ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat portofolio investasi," jelas Sandi.

Sementara, dari sisi kinerja keuangan, dalam sembilan bulan pertama tahun 2016, nilai aset bersih dari portofolio investasi Saratoga tumbuh 36 persen ke Rp18,5 triliun, dikontribusi oleh fluktuasi harga pasar dari investasi yang terdaftar dan penambahan investasi baru.

Presiden Direktur Saratoga Michael W.P. Soeryadjaya mengatakan, fundamental bisnis yang kuat dipadukan dengan perkembangan sektor sumber daya alam dan konsumer memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan investasi Saratoga.

Hal itu tercermin dalam kenaikan harga saham portofolio perusahaan investasi Saratoga yang terdaftar, terutama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX).

“Sepanjang kuartal ketiga, kedua perusahaan investasi itu saja mampu mengkontribusikan pertambahan nilai investasi sebesar Rp2,4 triliun bagi Saratoga,” ujarnya akhir tahun lalu.

Citibank Cetak Laba Bersih Rp 2,29 Triliun Tahun 2016

Citibank Indonesia berhasil mencetak kinerja yang cemerlang sepanjang 2016. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih 46,2 persen menjadi Rp2,29 triliun dibandingkan dengan pencapaian 2015 sebesar Rp1,56 triliun.

CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi menuturkan, kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga bersih menjadi Rp4,12 triliun atau mengalami kenaikan 16,1 persen.  Dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih tersebut, jelas Batara, menghasilkan peningkatan rasio return on asset (ROA) dari 2,8 persen menjadi 4,1 persen dan return on equity (ROE) menjadi 14,9 persen dari tahun 2015 10,7 persen.

"Jadi kami gembira karena kinerja 2016 cukup baik. Ini juga dapat diraih karena porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) cukup terjaga dalam bentuk tabungan dan giro. Nah, ini berkontribusi 68,6 persen dari keseluruhan DPK Citibank per akhir tahun lalu," papar Batara, Rabu (29/3). Kemudian, kinerja positif Citibank Indonesia juga didukung oleh turunnya beban cadangan khususnya kredit menjadi Rp839 miliar, atau setara dengan penurunan 23,6 persen dari sebelumnya Rp1 triliun.

"Dengan penurunan cadangan kredit ini, rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dari Citibank Indonesia juga membaik," imbuh Batara. Tercatat, rasio BOPO turun dari 89,2 persen menjadi 81,6 persen. Selain itu, perusahaan juga menjaga permodalan dengan adanya pertumbuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 1,8 persen dari 28,2 persen menjadi 30 persen.

"BOPO turun karena naiknya pendapatan bunga (net interest income). Biaya operasional turun, pendapatan operasional naik 16 persen," terangnya. Batara menjelaskan, perusahaan sendiri mendapatkan keuntungan dari dua sumber yakni, pendapatan non bunga (fee based income) dan net interest income. Secara rinci, perusahaan bergantung pada net interest income sebesar 75 persen dan sisanya fee based income.

"Nah itu masih sejalan dan menunjukan kestabilan dari kinerja kami, net interest margin (NIM) kami dari 5,35 persen menjadi 6,24 persen," jelas dia

Vale Indonesia (INCO) Tidak Bagi Deviden Karena Laba Menurun

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan untuk tidak membagikan keuntungan (dividen) kepada pemegang saham untuk tahun buku 2016. Pasalnya, keuangan perusahaan memburuk pada periode tersebut. Febriany Eddy, Direktur Keuangan Vale Indonesia menjelaskan, pembagian dividen biasanya diukur oleh berbagai faktor seperti seperti ketersediaan arus kas dan laba bersih.

"Nah kalau dilihat kan laba bersih kami pada 2016 sebesar US$1,9 juta, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Febriany, Senin (27/3). Selain itu, perusahaan juga perlu menyimpan laba bersih yang didapatkan sebagai penambahan kas perusahaan untuk kebutuhan ekspansi. Kemudian, harga nikel yang melemah pada tahun 2016 juga menjadi pertimbangan perusahaan tidak membagi dividen.

"Jadi dengan faktor demikian, sulit bagi kami untuk membayar dividen," imbuhnya.

Asal tahu saja, laba bersih Vale Indonesia sepanjang 2016 tercatat turun signifikan hingga 96,22 persen menjadi US$1,9 juta dari tahun 2015 US$50,5 juta. Hal ini disebabkan penurunan pendapatan sebesar 26,03 persen dari US$789,74 juta menjadi US$584,14 juta. "Tentu karena bisnis kami sangat terpengaruh dengan harga nikel ya, karena sebenarnya biaya produksi kami turun 18 persen. Tapi karena harga nikel turun 19 persen jadi laba bersih kami sekian," papar dia.

Mengacu pada London Metal Exchange (LME), harga tunai nikel pada awal tahun lalu sebesar US$8.515 per ton dan kemudian turun menjadi US$7.700 per ton pada Februari. Namun kemudian, harga nikel mulai pulih ke level US$9.100 per ton pada bulan April dan bertahan di level US$8.500 per ton hingga awal Juni 2016. Selanjutnya, harga nikel naik menjadi US$10.300 pada Juli, dan pada akhir tahun berada di kisaran US$9.900-US$11.600 per ton.

"Jadi, rata-rata harga nikel 2016 US$9.606 per ton, turun 19 persen dari 2015 yang berada di level US$11.807 per ton," jelas dia. Sementara itu, perusahaan juga secara resmi mengganti jajaran dewan komisaris perusahaan. Dalam hal ini, Mike Baril diangkat menjadi komisaris untuk menggantikan Stuart Alan Harshaw. Selain itu, perusahaan juga mengganti komisaris independen menjadi R. Sukhyar, di mana sebelumnya jabatan tersebut diduduki oleh Idrus Paturusi.

Berikut jajaran dewan komisaris yang baru setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

• Presiden Komisaris: Jennifer Anne Maki
• Wakil Presiden Komisaris: Mark James Travers
• Komisaris: Andrea Marques de Almeida, Mike Baril, Robert Alan Morris, Nobuhiro Matsumoto, dan Akira Nozaki
• Komisaris Independen: Irwandy Arif, Mahendra Siregar, dan R. Sukhyar

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Raup Untung Rp. 4 Triliun Tahun 2016

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melaporkan kinerja sepanjang 2016. Di tengah harga minyak yang masih mengalami penurunan signifikan serta nilai tukar rupiah yang berfluktuasi, PGN membukukan laba bersih Rp 4 triliun.

"Kami melakukan berbagai upaya yang diperlukan sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3/2017).

Sepanjang 2016, PGN membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 2.935 juta. Sedangkan Laba operasi di 2016 sebesar US$ 444 juta, adapun EBITDA di tahun 2016 sebesar US$ 807 juta. Sementara laba bersih sebesar US$ 304 juta atau Rp 4,04 triliun (kurs rata-rata 2016 sebesar Rp 13.308/US$).

Selama periode Januari-Desember 2016, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.599 million standard cubic feet per day (MMSCFD), naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.591 MMSCFD. Rinciannya, sepanjang 2016 volume gas distribusi sebesar 803 MMSCFD, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 802 MMSCFD dan volume transmisi atau pengangkutan gas bumi sebesar 796 MMSCFD, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 789 MMSCFD

Heri mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

"PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional," ungkap Heri. Di 2016, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 252 km dan saat ini mencapai lebih dari 7.278 km atau setara dengan 80% pipa gas bumi hilir nasional.

Dari infrastruktur gas bumi tersebut, PGN menyalurkan gas bumi ke lebih dari 165.392 pelanggan rumah tangga; 1.929 pelanggan sektor UMKM, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan; serta 1.652 industri manufaktur berskala besar dan pembangkit listrik.

Sejumlah proyek yang telah diselesaikan PGN dengan tepat waktu seperti proyek pipa gas Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km. Kemudian PGN juga menyelesaikan proyek di ruas Jetis-Ploso di wilayah Mojokerto sampai Jombang sepanjang 27 km. Juga proyek ruas Kejayan-Purwosari di Pasuruan sepanjang 15 km.

Selain di Jawa Timur, PGN juga menyelesaikan proyek infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 18,3 km di Batam. Proyek pipa gas yang berada di kawasan bisnis Batam ini akan menyalurkan gas bumi ke wilayah Nagoya, Lubuk Baja, dan Jodoh di Batam.

PGN saat ini sedang mengerjakan proyek pipa distribusi gas Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 42 km, serta beberapa pengembangan jaringan infrastruktur gas lainnya seperti di Jawa Barat sepanjang 43 km dan di Surabaya sepanjang 23 km. Dalam waktu dekat PGN juga akan menyalurkan gas bumi ke beberapa rumah susun di DKI Jakarta.

"PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik dan turunnya harga minyak mentah dunia," tutup Heri.

Garuda Cetak Laba Rp 124 Milyar Tahun 2016

Maskapai nasional PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, berikut anak perusahaannya, mencatatkan laba bersih sebesar US$ 9,36 juta atau setara Rp 124,5 miliar (kurs Rp13.300/US$) sepanjang tahun 2016. Hingga akhir tahun, grup usaha mengangkut 35 juta penumpang baik Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia.

"Seperti kita ketahui tren pertumbuhan industri penerbangan di dunia khususnya Asia Pasifik mengalami tekanan sejak lima tahun terakhir, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga mempengaruhi daya beli masyarakat, namun Garuda Indonesia grup masih tetap bisa mempertahankan kinerja positifnya," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo, Rabu (22/3/2017).

Melalui strategi bisnis jangka panjang "Sky Beyond", Garuda Indonesia group mampu mempertahankan profitabilitas perusahaan melalui berbagai kebijakan, mulai dari program efisiensi perusahaan yang proporsional, konsolidasi kapasitas produksi, hingga penguatan lini servis dan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga terus bertumbuh secara ekspansif dengan menjaga margin yang positif dan mencatat total pendapatan konsolidasi sebesar 3,86 miliar dolar AS.

Menghadapi persaingan kompetitif industri penerbangan dunia di tahun 2017 ini, Garuda Indonesia akan memperkuat sejumlah sektor komersial dan niaga dengan melakukan akselerasi pengembangan layanan berbasis IT dengan melakukan optimalisasi program customer loyalty hingga memperkuat platform perangkat e-commerce sehingga perusahaan dapat menghadirkan seamless service kepada seluruh pengguna jasa.

Sepanjang tahun 2016, frekuensi penerbangan Garuda Indonesia juga meningkat 9,89% menjadi 274.969 penerbangan dari total 249,974 penerbangan tahun 2015. Peningkatan frekuensi penerbangan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan melakukan ekspansi jaringan penerbangan baik domestik maupun internasional.

"Tahun 2016 merupakan tahun investasi bagi perusahaan, mengingat pada tahun ini kami memaksimalkan utilisasi pesawat-pesawat wide body untuk ekspansi kapasitas rute-rute internasional di middle haul hingga long haul.Ke depannya kami proyeksikan siklus restrukturisasi armada ini akan kembali dilakukan pada 2019 mendatang," ujar Arif.

Mengenai perkembangan bisnis kargo, Garuda Indonesia berhasil meningkatkan jumlah angkutan kargo menjadi 415,824 ton kargo, atau meningkat 18,22% dari tahun 2015 yang mencapai 351,724 ton. Secara keseluruhan jumlah pendapatan pasar kargo pada 2016 tercatat 219,15 juta dolar AS, atau meningkat 16,65% dibandingkan tahun 2015 sebesar 187,87 juta dolar AS.

"Pertumbuhan pasar kargo Garuda Indonesia dilakukan melalui optimalisasi ruang kargo, yakni dengan memaksimalkan komoditas yang memiliki imbal hasil tinggi, termasuk membangun sinergi dengan sektor industri logistik lainnya dalam memaksimalkan jangkauan dan layanan produk kargo udara Garuda hingga menjangkau aspek layanan door to door. Ke depannya kami juga akan memperbesar kapasitas bisnis kargo melalui rute-rute penerbangan internasional yang kami layani," papar Arif.

Terkait situasi industri penerbangan di kawasan Asia-Pasifik yang tengah mengalami persaingan yang ketat dan mempengaruhi penerbangan domestik maupun internasional, posisi Garuda Indonesia pada saat ini mencatatkan market share sebesar 41,71% di pasar domestik dan 26,93% untuk market share pasar internasional.

Sementara itu, Garuda Indonesia Group juga berhasil mencatatkan peningkatan sekor pendapatan lainnya yang terdiri dari komponen ancillary revenue, pendapatan sektor strategic business unit (SBU), hingga sektor subsidiaries lainnya dengan capaian sebesar 392 juta dolar AS meningkat 13,7% dibandingkan tahun 2015 lalu sebesar 344,6 juta dolar AS.

Kinerja operasional Garuda Indonesia dalam hal tingkat ketepatan waktu penerbangan (OTP – On Time Performance) pada 2016 mencapai 89,51% atau naik dari tahun sebelumnya 88% yang diperoleh ditengah tantangan pengembangan infrastruktur operasional penerbangan seperti migrasi pelayanan penerbangan domestik ke Terminal 3 yang baru di Bandara Soekarno-Hatta hingga faktor cuaca yang bersifat force majeur.

Sementara itu, rata-rata tingkat keterisian penumpang sepanjang tahun 2016 tercatat sebesar 73,1% sedangkan Citilink sebesar 76,8%.

Sejalan dengan program pengembangan jaringan yang berkelanjutan, selama tahun 2016 ini Garuda Indonesia membuka sejumlah destinasi penerbangan baru seperti Madinah, Mumbai, dan beberapa destinasi domestik lainnya seperti Sintang, Silangit, Nabire dan Maumere. Hingga akhir tahun 2016 Garuda Indonesia melayani penerbangan dari dan menuju 19 destinasi internasional dan 64 destinasi domestik.

Selama tahun 2016, Garuda Indonesia Group juga melakukan penambahan kapasitas penerbangan sebagai bagian dari program pengembangan revitalisasi armada dengan mendatangkan 17 pesawat, yaitu terdiri dari empat pesawat ATR 72-600, empat pesawat A330-300, satu pesawat B777-300ER, dan delapan pesawat A330-200. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2016, Garuda Indonesia Group mengoperasikan sebanyak 196 pesawat dengan rata-rata usia pesawat mencapai 4,6 tahun.

Hermes Raup Laba Rp 15 Triliun Tahun 2016

Meski terkenal dengan tasnya yang mahal, namun bukan berarti penjualan Hermes turun. Pada tahun lalu, penjualan tas Hermes menembus rekor, atau mencapai 5,2 miliar euro atau sekitar Rp 74 triliun.

Hasil penjualan ini membuat laba bersih Hermes pada tahun lalu menembus 1 miliar euro untuk pertama kali dalam sejarah. Angka laba bersih Hermes di 2016 mencapai 1,1 miliar euro atau sekitar Rp 15 triliun lebih. Laba bersih ini naik 13% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

"Rekor baru tercapai, yang membuktikan solidnya performa Hermes tahun lalu," kata Chief Executive Officer (CEO) Hermes, Axel Dumas, dilansir dari AFP, Kamis (23/3/2017). Penjualan tas-tas mewah Hermes tetap laku keras. Perusahaan ini juga terus berinvestasi membangun pabrik pembuatan tas yang permintaannya makin meningkat, khususnya yang terbuat dari kulit.

"Perkembangan kami didorong oleh peningkatan produksi, dari 3 pabrik baru kami," kata Dumas. Selain tas, penjualan parfum Hermes juga tumbuh 9% tahun lalu. Sementara penjualan pakaian stagnan, dan jam tangan turun tipis 3%.

Lewat hasil ini, Hermes mengumumkan pembayaran dividen 3,75 euro per lembar, naik dari tahun sebelumnya 3,35 euro per lembar

Toko Ritel Offline Juga Keluhan Harga Murah Toko Online

Keberadaan toko online di Indonesia bak jamur di musim hujan. Hanya saja, kehadirannya sejak awal sudah salah konsep. Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara. Menurutnya, prinsip awal toko online adalah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam berbelanja, bukan menawarkan barang yang lebih murah seperti yang terjadi di Indonesia.

"Prinsip toko online menjadi salah karena lebih mengedepankan murah. Padahal harusnya kemudahan dan kepraktisan," kata Haryanto ketika ditemui usai pengenalan GoToMalls.com di Jakarta, Selasa (21/3/2017). Imbas salah prinsip ini membuat iklim persaingan menjadi tidak sehat. Banyak toko offline makin tergerus dengan adanya toko online.

"Membuat toko offline cukup sulit dengan berbagai persyaratan dan izin segala macam, sementara online tidak perlu. Belum lagi soal pajak," jelas Haryanto. Kondisi ini diperparah dengan kesiapan pemerintah. Haryanto menilai pemerintah Indonesia lamban mengantisipasi perkembangan bisnis digital yang begitu pesat.

"Seperti ramai-ramai soal aturan transportasi online. Ini karena pemerintah terlambat mengantisipasi, sehingga aturan mainnya belum disiapkan tapi bisnisnya sudah makin besar," ujar Haryanto. Ia pun berharap pemerintah ngebut mengatur bisnis digital. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Kalo semua itu sudah diatur dengan baik, medan perangnya dibuat seimbang, maka masing-masing akan berkembang sesuai keunggulannya masing-masing," pungkas Haryanto. Hadirnya toko online membuat persaingan bisnis ritel makin sengit. Karenanya, toko konvensional harus menyiapkan strategi agar tidak tergerus di era digital, apa saja?

Seketaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara mengatakan, kehadiran toko online tidak dapat dibendung karena semua itu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. "Toko konvensional tidak bisa berdiam diri. Mereka harus berbenah agar tetap bertahan," kata Haryanto saat berbincang usai acara pengenalan GoToMalls.com di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Adapun caranya adalah dengan membuat toko online juga. Tapi fungsinya bukan sebagai pengganti, melainkan melengkapi toko fisik yang sudah ada. Toko online untuk memberikan kemudahan informasi dan kemudahan pengiriman. Sementara toko offline untuk menghadirkan pengalaman secara langsung.

"Jika konsumen datang ke toko, barang yang dicari tidak ada, bisa diarahkan ke online. Sehingga konsumen punya pilihan dan kemudahan," ujarnya. Dia menyarankan, pemilik ritel bisa membuat toko online sendiri atau bisa bergabung dengan pihak ketiga seperti GoToMalls.com. Dari platform semacam GoToMalls, pemilik toko bisa menitipkan informasi mengenai promo. Dengan demikian, orang tertarik untuk datang ke toko konvensional.

"Ketika mereka datang pastilah tidak hanya melihat barang promo saja. Konsumen pasti melihat barang lainnya. Tinggal staf toko berupaya menginformasikan produk atau promo lain," tutur Haryanto. Karena itu, dirinya menilai staf toko kini punya peran yang amat besar bagi kelangsungan toko. Maka, disarankan untuk mencari staf toko yang kompeten.

"Kalo dulu staf toko hanya bertugas ngambil barang yang dibeli. Kini mereka bertugas menyampaikan berbagai informasi sehingga diharapkan konsumen membeli produk lain selain yang dipromokan," pungkas Haryanto

Kenaikan Harga Saham Emiten Taksi Konvensional Dengan Adanya Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online

Awal April nanti, masyarakat tidak bisa menikmati lagi tarif murah layanan taksi berbasis online. Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan 11 poin yang direvisi dalam Peraturan Menteri (Permen) 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam Permen tersebut, tarif taksi online akan memiliki tarif batas atas dan batas bawah. Sehingga, selisih tarif antara taksi online dan konvensional tidak akan berbeda banyak. Akibatnya, bisnis transportasi taksi bisa lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Namun, beleid yang diteken Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ini tidak membuat harga saham PT Blue Bird Tbk (BIRD) dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik signfikan. Bahkan, saham Express Transindo mengalami penurunan sejak awal Maret hingga hari ini sebesar 1,19 persen.

Berdasarkan pantauan pada awal Maret harga saham Express Transindo berada di level Rp168 per saham, sedangkan hari ini harga sahamnya ditutup di level Rp166 per saham. Namun, Blue Bird masih beruntung karena mengalami kenaikan tipis sebesar 4,98 persen bila dilihat sejak awal Maret hingga hari ini. Secara rinci, harga saham Blue Bird pada awal bulan masih Rp3.810 per saham dan hari ini berada di level Rp4 ribu per saham.

Bima Setiaji, Analis NH Korindo Securities menjelaskan, saham Blue Bird sendiri sudah naik terlalu tinggi sejak Februari. Pelaku pasar sudah lebih dahulu melakukan akumulasi beli dalam merespons rencana Kemenhub yang akan memberlakukan tarif atas dan tarif bawah pada taksi online. Memang, jika dilihat sejak pada awal Februari harga saham Blue Bird masih berada di level Rp2.900 per saham. Kemudian, harga saham terus tumbuh ke level Rp3.990 pada akhir Februari.

"Jadi, kenaikannya sudah sangat pesat untuk Blue Bird, sebelum berita ini semakin mencuat pelaku pasar sudah banyak melakukan aksi beli. Ini sudah price in, jadi sekarang tidak begitu naik banyak lagi," ucap Bima. Sementara, untuk saham Express Transindo sendiri tidak mengalami perubahan yang besar, bahkan harga sahamnya sepanjang Februari tahun ini bergerak stagnan, di mana harga saham perusahaan pada awal dan akhir tahun Februari sama di level Rp173 per saham.

Artinya, ada perlakuan yang berbeda dari pelaku pasar dalam merespons pemberlakuan tarif atas dan bawah untuk taksi online ini. Bima berpendapat, pelaku pasar masih pesimis dengan kinerja Express Transindo karena memang keuangan perusahaan yang masih rugi pada kuartal III tahun lalu.

"Untuk Express Transindo pelaku pasar masih menunggu laporan keuangan tahunanannya, pasar lebih pesimis dengan Express Transindo," tambah Bima. Meski pergerakan saham Blue Bird terbilang lebih positif dibandingkan Express Transinso, sebenarnya saham Express Transindo terbilang jauh lebih liquid. Untuk hari ini saja, harga penawaran beli atau bid tertinggi saham Express Transindo sebesar Rp165 per saham sebanyak 100 lot. Sementara, harga penawaran jual atau offer-nya yakni Rp167 per saham sebanyak 673 lot.

Bila dibandingkan dengan saham Blue Bird, harga bid tertingginya yakni, Rp3.970 per saham sebanyak satu lot dan harga offer Rp4.000 per saham sebanyak 2.074. "Siklus hariannya untuk Blue Bird sebenarnya tapi kurang menarik. Jika dibandingkan dengan PT PP Tbk (PTPP) yang harga sahamnya tidak jauh beda tapi jumlah penawaran beli dan jualnya bisa puluhan ribu," papar Bima.

Namun, dari sisi keuangannya sendiri, Bima optimis kinerja keuangan Blue Bird bisa positif atau mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada 2017 ini. Sementara, untuk Express Transindo diprediksi masih akan negatif atau mencatatkan rugi bersih karena adanya pengurangan armada oleh Express Transindo.

"Kemudian juga dari kerja sama Blue Bird dan Go-Car lebih menguntungkan daripada kerja sama Express Transindo dengan Uber. Selisih tarifnya sedikit kalau Blue Bird jadi tidak merugikan," terangnya.  Sebelumnya, analis Bahana Sekuritas Gregorius Gary menyebut, kerja sama yang dilakukan Blue Bird dengan Go-Car lebih rasional karena subsidi yang diberikan antara 20 persen-50 persen dari tarif normal Rp4.459 per kilometer (km). Sementara, uber memberikan tarif Rp4.032 per km dengan diskon 70 persen.

“Memang kalau kita lihat sekilas seolah-olah pihak Gojek rugi karena memberikan subsidi kepada Blue Bird sebab tarif yang dibayarkan penumpang sebesar tarif yg ada di aplikasi Go-Car, sedangkan untuk kekurangan tarif normal yang diberlakukan taksi Blue Bird Akan dibayarkan pihak Gojek. Namun ternyata angkanya tidak sebesar yang kami perkirakan sebelumnya,” kata Gregorius dalam risetnya belum lama ini.

Melalui kerja sama ini, Bahana Sekuritas memprediksi, pendapatan Blue Bird bisa tumbuh hingga Rp5,3 triliun pada tahun ini dan Rp4,85 triliun pada akhir tahun 2016. Di sisi lain, Bima menilai, kenaikan laba bersih Blue Bird dan Express Transindo tidak akan begitu signfikan perubahannya karena jumlah penumpang taksi saat ini tidak bertambah, sementara jumlah armada taksi terus bertambah dengan adanya taksi online.

Harga saham emiten taksi PT Express Transindo Utama Tbk berhasil tembus ke level Rp200 per saham pada perdagangan hari ini, Senin (19/12), setelah mengumumkan rencana kolaborasi perseroan pada pilot program dengan platform teknologi yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang Uber.

Direktur Operasional Express Group Benny Setiawan mengatakan, pilot program tersebut terkait integrasi ride sharing dan program pembiayaan kendaraan di Jakarta. Dengan begitu, mitra pengemudi taksi Express nantinya dapat menggunakan aplikasi Uber untuk menerima pemesanan perjalanan UberX.

"Sebagai salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia, kami terus mengeksplor cara-cara baru untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder (pemegang kepentingan) kami. Melalui kolaborasi bersama Uber, kami harap, pengemudi kami mendapat manfaat dari teknologi ride sharing yang memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi yang lebih," ujarnya, Senin (19/12).

Selanjutnya, melalui kolaborasi ini, emiten berkode TAXI ini juga akan mengembangkan pilihan kendaraan yang baru, di mana para mitra pengemudi dapat mencicil kendaraan dari Express Group tanpa menggunakan atribut taksi.  "Inisiatif ini akan menjadi salah satu dari berbagai penawaran yang tersedia dalam program vehicle solution uber," jelas Benny.

Kolaborasi ini mendapatkan perhatian pelaku pasar hingga harga sahamnya ditutup naik sebesar 34,64 persen atau 53 poin ke level Rp206 per saham. Sementara, harga saham perseroan ini dibuka pada harga Rp160 per saham, dan bergerak dalam rentang harga Rp158-206 per saham.

Menurut analis Recapital Securities Kiswoyo Adi Joe, pelaku pasar mengharapkan kinerja yang membaik dari adanya kolaborasi tersebut. Meski belum tentu dapat mendongkrak kinerja perusahaan tahun depan, tetapi setidaknya ada harapan untuk perbaikan kinerja emiten taksi yang telah melemah belakangan ini.

"Kan taksi Express ini supirnya pada keluar ya. Nah, diharapkan dengan kolaborasi ini supir jadi balik lagi, tapi belum tentu membaik kinerjanya masih lihat dulu," ungkap Kiswoyo. Selain itu, Uber sendiri memiliki produk yang lebih murah bernama Uberpool yang lebih menarik bagi masyarakat karena harganya yang lebih murah. Sehingga, ia belum dapat memprediksi apakah kolaborasi ini bakal membuat fundamental perusahaan taksi membaik.

"Nanti bakal tercerminnya kan baru tiga atau enam bulan lagi, bisnis online ini susah diprediksi," paparnya. Sekadar informasi, Express tercatat menderita rugi sebesar Rp81,8 miliar. Perolehan tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang mampu meraih laba bersih sebesar Rp11,07 miliar. Kondisi ini dipicu oleh penurunan pendapatan 28,95 persen menjadi Rp512,57 miliar dari sebelumnya Rp721,4 miliar.

Analisa Bisnis Tarif Murah Taksi Online

Inovasi, efisiensi dan kreativitas perusahaan taksi online ternyata merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat dalam bisnis dan pemerintah mengambil langkah memproteksi perusahaan taksi yang kurang inovasi, efisiensi dan kreativitas. Ekonomi biaya tinggipun mulai menghantui industri transportasi darat setelah sebelumnya diberlakukan pada transportasi udara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mulai mengatur tarif taksi online untuk mengikuti batas atas dan batas bawah pada tanggal 1 April 2017 nanti. Aturan itu pun banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju, banyak juga yang tidak.

Masyarakat menilai, aturan tersebut akan membuat tarif taksi online yang selama ini dinilai murah bakal menjadi mahal. Ngomong-ngomong soal tarif, kenapa taksi online selama ini bisa lebih murah dibanding taksi konvensional?

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, murahnya tarif taksi online disebabkan dari kreativitas dari pengelola dalam menjalankan bisnisnya. "Mengapa tarif taksi online rendah atau dianggap lebih murah? Ya karena mereka berinovasi. Jadi, penghasilan mereka yang di online, misalnya bisa ditutup dari iklan, dari operator komunikasi, atau mana-mana, nah itu bagian dari kreativitas si pengusaha," kata Enny.

Sementara, Enny melanjutkan, tarif taksi konvensional mahal karena dinilai kurang mengikuti perkembangan pasar. Contohnya di era digitalisasi saat ini. Enny menilai, masih banyak taksi konvensional yang kurang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Seharusnya, kata Enny, taksi konvensional mengikuti alur taksi online yang banyak memiliki inovasi.

"Mestinya yang tradisional itu yang mengikuti. Dan pasti arahnya itu akan ke sana. Jadi bagaimana pun, kebiasaan masyarakat sudah sangat aware terhadap teknologi. Kalau dibiarkan dengan mekanisme pasar, yang tradisional atau yang terbelakang itu akan tersingkir (bila tidak berinovasi). Karena nanti yang menang adalah yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tutur Enny.

Aturan baru tarif taksi online berdasarkan skema batas atas dan batas bawah bakal berlaku 1 April 2017. Pemberlakuan tarif baru itu dinilai bisa merugikan masyarakat, sebab dari yang sebelumnya relatif murah, tarif taksi online nanti bakal tak jauh beda dengan taksi biasa.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, seharusnya pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek sebelum menurunkan aturan tersebut. Sebab, Enny menilai, dalam membuat aturan tarif itu pemerintah terlalu terburu-buru.

"Karena pemerintah setiap mengeluarkan kebijakan, hanya responsif saja, jadi siapa yang memberikan tekanan, tanpa adanya satu kajian yang komprehensif, sehingga pemerintah enggak punya kesiapan, jadi regulasinya instan, hanya tergantung besaran demonya," kata Enny. Seharusnya, kata Enny, pemerintah perlu melihat dampak dari pemberlakuan aturan tarif taksi online. Jangan hanya melihat dari satu sisi saja.

"Misalnya, bagaimana pengaturan ini dampaknya ke penggunaan kendaraan pribadi? Terus konsumennya bagaimana? Itu harus dipikirkan semua. Tidak hanya memikirkan satu sisi, ketika ada taksi konvensional menurun omzetnya lalu mereka demo, baru (pemerintah) bikin aturan," kata Enny.

Ia pun menilai, bahwa aturan tarif ini tidak perlu dilakukan. Sebab tidak akan berdampak positif kepada siapa pun nantinya, justru hanya merugikan masyarakat pengguna jasa. "(Aturan Tarif) Tidak perlu, karena secara filososi enggak ada penyebab yang diperlukan aturan itu. Kalau diberlakukan malah justru merugikan konsumen. Fungsinya regulator itu, dia harus hadir di mana yang harus diatur, mana yang tidak perlu diatur," tuturnya

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberlakukan aturan tarif baru kepada taksi online. Aturannya ialah, tarif taksi online bakal mengikuti skema batas atas dan batas bawah. Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, berlakunya aturan tersebut bisa membuat pengguna jasa taksi online kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Sebab, penggunaan tarif batas bawah nantinya ditakurkan bakal sulit dijangkau oleh konsumen. Sehingga, konsumen bakap lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding merogoh kocek besar untuk transportasi. "Kalau memang enggak efisien pasti begitu (masyarakat pakai kendaraan pribadi). Misalnya tarif batas bawah ini diberlakukan, batas bawahnya terus menyebabkan transportasi mahal kembali. Itu masyarakat tidak akan beralih ke mobil pribadi," ungkap Enny .

Enny pun mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah perlu memikirkan lebih dalam sebelum menerapkan aturan tarif taksi online ini, akan berdampak nantinya. Terutama kepada konsumen. "Misalnya, bagaimana pengaturan ini dampaknya ke penggunaan kendaraan pribadi? Terus konsumennya bagaimana? Itu harus dipikirkan semua. Tidak hanya memikirkan satu sisi," kata Enny

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyesuaikan tarif taksi online dengan cara penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Aturan baru pemerintah mulai berlaku pada 1 April 2017. Ketua Penelitian dan Pengembangan (litbang) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ, Leksmono Suryo Putranto mengatakan, kebijakan ini telah melalui pertimbangan matang yang dilakukan oleh tim di Kementerian Perhubungan.

"Prinsipnya, apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan terkait penyesuaian batas bawah dan batas atas ini adalah agar tidak ada persaingan tidak sehat," tutur dia. Penetapan batas bawah, sambung dia, dimaksudkan agar industri yang baru ini tidak membunuh industri yang lama. "Tidak saling predator," sambung dia.

Sementara, batas atas tarif taksi online juga perlu diatur, karena menurutnya, bila tarif terlalu tinggi ketika permintaan juga tinggi, dikhawatirkan masyarakat akan dirugikan. "Jadi itu pertimbangan pemerintah mengapa batas bawah dan batas atas (taksi online) perlu diatur," tandas dia.

Cara Mengelola Keuangan Setelah Pemerintah Terapkan Aturan Tarif Taksi Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Salah satu poin dalam beleid tersebut juga akan mengatur batas atas dan bawah tarif taksi online.

Jika aturan tersebut benar akan direalisasikan, maka tarif taksi online akan meningkat. Tentu hal itu akan membebani para pengguna taksi online. Menurut Perencana Keuangan MoneyNLove Planning & Consulting Freddy Pieloor kenaikan tarif taksi online akan merusak manajemen keuangan bagi pengguna taksi online.

"Pastinya akan merusak keseimbangan. Alokasi untuk transportasi itu cukup penting. Kalau meningkat dan mengorbankan pos alokasi lain akan merusak," tuturnya. Freddy menjelaskan, untuk manajemen keuangan pribadi yang ideal, pos pengeluaran yang paling utama adalah sosial, kedua pos untuk membayar utang, ketiga asuransi, keempat masa dengan, kelima transportasi dan terakhir pos untuk hiburan.

"Jadi pos untuk transportasi cukup penting, karena itu untuk bekerja juga untuk mencari pemasukan," imbuhnya. Menurut Freddy porsi pengeluaran untuk transportasi yang ideal sekitar 5-10%. Jika pos pengeluaran trasnportasi membengkak maka harus mengorbankan pos pengeluaran lainnya.

Rencana pengaturan tarif taksi online tentunya menjadi kabar yang tak sedap di kuping bagi para pengguna taksi online. Sebab selama ini mereka kadung nyaman menggunakan taksi online yang tarifnya jauh lebih murah dari taksi biasa. Kini, mereka terpaksa harus mengeluarkan uang lebih jika ingin tetap menggunakan jasa taksi online. Lalu bagaiman cara menyikapinya agar dompet tidak jebol?

Perencana Keuangan MoneyNLove Planning & Consulting Freddy Pieloor menjelaskan, idealnya pos pengeluaran untuk transportasi harian sebesar 5-10% dari total pendapatan sebulan. Jika kenaikan tarif taksi online masih sesuai dengan persentase tersebut berarti dompet Anda masih aman.

"Alokasi biaya tinggal dilihat, katakanlah sudah nyaman menggunakan taksi online. Kalau masih ada anggaran yang kita miliki untuk dapat menikmatinya ya bagus," tuturnya. Namun jika ternyata melebihi persentase tersebut Freddy menyarankan agar menyiapkan strategi. Pertama sikapi dengan mengatur intensitas penggunaan taksi online dengan angkutan umum lainnya.

"Jadi jangan setiap hari naik taksi online. Bisa dikombinasi, mungkin hari ini naik taksi online besok naik angkutan umum. Atau waktu hujan naik taksi online, kalau tidak ujan naik angkutan umum. Atau cari teman yang seperjanan," imbuhnya. Jika tetap ingin naik taksi online setiap saat sesuai kebiasaan, Freddy menyarankan agar mengorbankan pos pengeluaran yang tidak penting, seperti biaya hiburan misalnya biaya sekedar kongkow dengan teman-teman.

"Alokasi itu bisa dikurangi, karena transportasi ini cukup penting karena untuk mencari nafkah," tambahnya. Freddy menjelaskan, untuk manajemen keuangan pribadi yang ideal, pos pengeluaran yang paling utama adalah sosial, kedua pos untuk membayar utang, ketiga asuransi, keempat masa dengan, kelima transportasi dan terkahir pos untuk hiburan.

"Tapi sesungguhnya tidak ada angka yang pasti untuk pos transportasi, tergantung jarak rumah, ketersediaan angkutan umum. Jadi tergantung," tandasnya

Siapa Yang Paling Diuntungkan Oleh Proteksi Tarif Bawah dan Atas Taksi Online ?

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyesuaikan tarif taksi online dengan cara penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Aturan baru pemerintah mulai berlaku pada 1 April 2017.

Aturan akan berimbas baik kepada pengusaha taxi, driver taksi resmi mau pun online. Harga saham taxi konvesional banyak yang turun setelah hadirnya perushaan taxi online. Adanya aturan tarif batas atas dan batas bawah tersebut, negara bisa menjamin semua aspek yang diperlukan oleh berbagai pihak, yakni untuk perusahaan hingga ke masyarakat.

Sebenarnya aturan itu, prinsipnya negara itu harus melindungi, masyarakat, perusahaan dan lingkungan. Maka dari itu ada yang namanya tarif batas atas dan batas bawah. batas atas supaya tidak semena-mena terutama untuk melindungi kelangsungan usaha meskipun ini berdampak pada ekonomi biaya tinggi pada sektor transportasi.

Batas bawah, supaya usahanya bisa terjamin. lalu kuotanya, agar tidak terjadi persaingan tidak sehat. Karena bisa saja nanti murah-murahan (tarif), karena kalau sudah murah begitu, perusahaan yang tidak mampu berinvoasi dan efisien akan mengorbankan faktor keselamatan

Dengan adanya aturan ini menjadi momentum bagi pemerintah mau pun perusahaan taksi resmi atau konvensional bisa menarik nafas lega karena tidak ditinggalkan pengguna jasa yang beralih pada model bisnis yang nyaman dan efisien.

Pemerintah memang perlu mengawasi taksi-taksi konvesional yang beroperasi seenaknya. Sementara, taksi konvensional harus lebih memberikan layanan yang baik kepada pengguna. Karena dari pengalaman kenaikan tarif tidak menjamin adanya perbaikan pelayanan dan bertujuan hanya untuk mengejar laba dan pertumbuhan bisnis perusahaan.

Contohnya, banyak taksi-taksi (konvensional) yang tidak mau mengangkut penumpang dengan jarak dekat karena murah atau mengajak penumpang melalui jalan yang memutar. Itu tidak boleh begitu. Ini juga sebagai pengawasan pemerintah, yang agak sedikit abai juga kepada taksi yang pelayanannya buruk.

Perubahan Defini Hutan Sebabkan Uni Eropa Halangi Ekspor Sawit Indonesia

Institut Pertanian Bogor (IPB) merampungkan penelitiannya mengenai deforestasi atau berkurangnya luasan area hutan di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan bertambahnya wilayah konsesi perusahaan sawit. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa yang memimpin riset deforestasi tersebut menjelaskan, pada 2016 lalu timnya telah terjun langsung ke delapan kebun sawit milik perusahaan besar dan 16 kebun sawit rakyat sebagai sampel. Kebun-kebun tersebut berada di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau.

Dari hasil survei ke lapangan tersebut, Yanto berani memastikan bahwa sawit bukan merupakan penyebab deforestasi di Indonesia. Menurutnya, lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

“Jadi hasil voting anggota Parlemen Eropa yang menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi itu keliru,” ujar Yanto, dikutip Senin (20/3).

Ia melanjutkan, dari penelitian yang dilakukan timnya diketahui bahwa lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut, sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Yanto Santosa memaparkan saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan yang dikelola perusahaan besar sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan areal perusahaan yang diamati seluas 46.372,38 hektare (ha), ia menyebut sebanyak 68,02 persen diantaranya berstatus lahan yang dialihfungsikan dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL).

Lalu sebesar 30,01 persen lainnya berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97 persen berasal dari hutan produksi.

Sementara status lahan pada kebun sawit rakyat yang diamati seluas 47,5 ha, sebanyak 91,76 persen berstatus bukan kawasan hutan saat areal tersebut dijadikan kebun kelapa sawit.  “Hanya 8,24 persen saja yang masih berstatus kawasan hutan atau areal peruntukan kehutanan (APK),” ujar Yanto Santosa.

Sementara itu, menurut riwayat penggunaan lahan pada delapan lokasi sebelum PSB tersebut beroperasi ada sekitar 49,96 persen merupakan eks HGU perusahaan lain, 35,99 persen merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan, serta 14,04 persen merupakan ladang masyarakat lokal dan eks transmigran.

Hal tersebut didukung dengan hasil penafsiran citra landsat mengenai perkembangan tutupan lahan areal konsesi 1 tahun sebelum PSB memperoleh izin usaha. Sebelumnya lahan tersebut sekitar 49,96 persen berupa perkebunan karet, 35,99 persen berupa hutan sekunder, 10,7 persen berupa tanah terbuka, 3,03 persen berupa semak belukar, serta 0,84 persen berupa pertanian lahan kering bercampur semak belukar.

“Kalau melihat data itu, di mana letak deforestasinya?,” tandas Yanto.Ia menilai, munculnya tudingan dari Eropa karena selama ini terjadi perbedaan terminologi definisi soal deforestasi. Menurut pemahaman orang Eropa dan LSM asing, deforestasi adalah membuka lahan yang memiliki tutupan pohon.

“Jadi yang namanya deforestasi, seandainya kita punya hutan atau tanaman berkayu banyak, kalau itu dibuka, itu mereka sebut deforestasi,” katanya. Sementara itu, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia deforestasi itu merupakan alih fungsi atau perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan.

“Ini kan beda sekali. Artinya tidak peduli walau itu hanya ilalang, kalau itu kawasan hutan ya itu namanya hutan. Dan kalau itu diubah menjadi kebun sawit atau usaha lain, itu baru namanya deforestasi,” paparnya. Jadi sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, kata Yanto, perubahan status dari kawasan hutan menjadi peruntukan non hutan disebut deforestasi.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) Petrus Gunarso mengatakan berdasarkan penelitiannya, lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 11 juta ha paling banyak berasal dari bekas kebun karet.

Konversi kebun karet menjadi kebun sawit terjadi karena harga getah karet dalam beberapa tahun terakhir anjlok, sementara harga tandan buah segar (TBS) sawit jauh lebih menguntungkan petani. “Makanya saat ini luas kebun karet kita menyusut tajam dan sekarang luasnya nomor empat di dunia karena banyak petani karet yang mengkonversi kebun karetnya ke sawit,” tutur Petrus.

Kebun sawit di Indonesia, kata Petrus, juga berasal dari hutan terdegradasi yang memang oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lainnya berasal dari areal penggunaan lain (APL) alias areal bukan kawasan hutan yang semula masih berhutan.

Kawasan APL ini memang secara hukum di Indonesia diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan. “Jadi itu dari non hutan ke non hutan, sehingga itu bukan deforestasi,” tandas Petrus.

Diketahui, ekspor kelapa sawit Indonesia kembali mendapat hambatan dari Uni Eropa (UE). Hasil voting Anggota Parlemen Eropa menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi, degradasi habitat, masalah hak asasi manusia, standar sosial yang tidak patut, dan masalah tenaga kerja anak.

Voting yang dilakukan Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan itu menyatakan setuju dengan laporan yang diajukan tersebut dengan suara 56 berbanding 1.  Meskipun hasil voting tersebut masih akan diangkat pada sidang pleno tanggal 3-6 April mendatang, implikasi dari laporan tersebut bisa berdampak pada semakin sulitnya ekspor sawit ke Eropa. Apalagi, penggunaan minyak sawit dari program biodiesel di wilayah itu pada 2020 kemungkinan diperketat dengan diterapkannya satu sistem sertifikasi minyak sawit Eropa.

Menanggapi hasil voting tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, voting tersebut merupakan langkah politik yang tidak menghormati kerja sama Indonesia-EU, didasarkan pada laporan yang tidak benar. “Ini merupakan bentuk kampanye negatif yang nyata dan sangat bernuansa kepentingan persaingan dagang,” ujar Bayu.

Imbal Hasil Dibawah Ekspetasi Pasar, Sukuk SR-009 Yang Ditawarkan Sri Mulyani Tidak Laku

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel (Sukri) Seri SR-009 senilai Rp14,04 triliun ke 29.838 investor. Artinya, penjulan SR-009 meleset dari target yang dipatok sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut juga kurang dari separuh penjualan seri Sukri sebelumnya SR-008, yang mampu menyerap Rp31,5 triliun dari 48.444 investor.

Dikutip dari situs resmi DJPPR, Senin (20/3), SR-009 dilelang dengan imbal hasil 6,9 persen pertahun (fixed rate), lebih rendah dari tingkat imbalan seri seberlumnya 8,3 persen. Pembayaran imbalan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan, mulai 10 April 2017 hingga tanggal jatuh tempo 10 Maret 2020.

Sukri SR-009 bisa diperdagangkan di pasar sekunder mulai 10 April 2017. Adapun akad yang digunakan adalah Ijarah asset to be leased dengan aset penjaminan (underlying asset) berupa proyek atau kegiatan APBN 2017 dan Barang Milik Negara (BMN). Jika dirinci berdasarkan profil investor, jumlah investor terbesar berada pada kisaran pembelian Rp5 juta – Rp100 juta (42,40 persen), dan pada kisaran pembelian Rp100 juta – Rp500 juta (36,96 persen).

Berdasarkan wilayah, jumlah investor terbesar berasal dari Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta mencapai 58,03 persen. Sedangkan wilayah DKI Jakarta mencapai 34,12 persen, wilayah Indonesia Bagian Tengah 7,21 persen, dan di wilayah Indonesia Bagian Timur 0,64 persen.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok profesi, jumlah investor terbesar adalah profesional, Pegawai Swasta, dan BUMN/Lembaga dengan persentase sebesar 41,36 persen. Sementara dari kelompok umur, jumlah investor terbesar berada pada kelompok umur di atas 55 tahun, yaitu mencapai 39,56 persen. Setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-009 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 23 Maret 2017.

Namun karena pada Sukuk Negara Ritel seri SR-009 ini ditetapkan minimum holding period sampai dengan satu periode imbalan, maka perdagangan di pasar sekunder baru dapat dilakukan mulai tanggal 10 April 2017.

Sepinya minat investor untuk membeli Sukri SR-009 disebabkan oleh tiga faktor.

• Pertama, ekspektasi tren peningkatan suku bunga seiring rencana kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat membuat tingkat imbalan Sukri tak menarik bagi investor. Tingkat imbal hasil yang dibawah standar adalah satu faktor yang paling dilihat oleh investor apalagi ke depan ada kemungkinan suku bunga naik. Jadi mereka melihat Sukri SR-009 ini tidak menarik
• Kemudian, menurunnya minat investor terhadap Sukri SR-009 juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah terhadap penjatahan Obligasi Ritel (ORI) 013 tahun lalu, dimana pemerintah hanya mengambil penjualan sebesar Rp19,69 triliun dari penawaran Rp19,85 triliun. Waktu ORI kemarin [ORI013] banyak yang berminat beli tetapi yang diambil cuma sedikit. Itu membuat menurunnya minat untuk mengambil Sukri.
• Terakhir, faktor musiman yang membuat masyarakat menahan investasi untuk persiapan kebutuhan jangka pendek yaitu memasuki Ramadan, Lebaran, dan tahun ajaran baru pada kuartal II tahun ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali berburu pinjaman dari dalam negeri dengan membuka penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-009, dari 27 Februari - 17 Maret 2017. Sukuk seri terbaru ini memberikan tingkat imbalan sebesar 6,9 persen per tahun dengan tenor 3 tahun bagi investornya.

“Investor dapat berinvestasi pada SR-009 dengan melakukan pemesanan minimum Rp5 juta sampai maksimal Rp5 miliar,” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (28/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan, Surat Utang Negara (SUN) syariah ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased, di mana underlying asset sukuk seri SR-009 adalah Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, serta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah maupun bangunan.

“Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam APBN,imbuhnya. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, Kemenkeu menunjuk 22 agen penjual sebagai jembatan bagi investor dan pemerintah untuk menawarkan serta memesan sukuk.

Agen-agen tersebut yaitu Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRISyariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (Persero), Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Untuk memesan sukuk ritel, investor dapat membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga bila belum memiliki rekening. Setelah mengisi dan menandatangani formulir pemesanan dan menyediakan dana pembelian, agen penjual akan memroses pesanan tersebut. Selanjutnya, investor tinggal menunggu hasil penjatahan sukuk ritel seri SR-009 oleh Pemerintah, yaitu pada 20 Maret 2017.

Kekayaan 4 Milyarder Indonesia Setara Dengan Kekayaan 100 Juta Rakyat Miskin

Oxfam, organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi melansir, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$25 miliar, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.

"Kami harap, laporan tersebut dapat mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya penurunan ketimpangan," ujar juru bicara Oxfam Indonesia Dini Widiastuti, mengutip Antara, Kamis (23/2).

Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) merilis laporan tentang ketimpangan di Indonesia dengan judul "Menuju Indonesia yang Lebih Setara" sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia.

Dalam laporan itu disebutkan orang terkaya di Indonesia dalam waktu satu hari dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama satu tahun penuh. "Jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaannya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia," tulis laporan tersebut.

Dalam laporan ini terdapat berbagai rekomendasi untuk pemerintah dan swasta dalam memastikan komitmen dan upaya mereka untuk menurunkan ketimpangan secara efektif, termasuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Terkait ketimpangan, Oxfam dan INFID merekomendasikan penyusunan rencana nasional yang mampu memperlihatkan penanganan ketimpangan dan mencapai target menurunkan koefisien gini, termasuk antara daerah dan perkotaan. Sebagaimana diketahui, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.

Dalam 20 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil, dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang dari 40 persen menjadi sekitar 8 persen. Namun, kesenjangan antara kaum sangat kaya dan penduduk lainnya di lndonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Melebarnya kesejangan antara kekayaan orang super kaya dan kelompok masyarakat lainnya tersebut adalah ancaman serius pada kesejahteraan rakyat, karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat, serta menghambat upaya pemerintah menurunkan kemiskinan.

"Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan yang multidimensi. Namun, Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi negara yang memimpin perjuangan global melawan ketimpangan," terang Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam lntenasional Steve Price Thomas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan laporan Oxfam, organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, terkait kondisi ketimpangan di Indonesia. Laporan itu menyebutkan bahwa aset kolektif empat miliarder melampaui harta kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.

Dalam laporan tentang ketimpangan di Indonesia bertajuk Menuju Indonesia yang Lebih Setara yang dirilis kemarin, Oxfam melansir, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia mencapai US$25 miliar. "Datanya kok gawat benar itu. Masak empat orang menguasai kekayaan setara dengan 40 persen orang termiskin di Indonesia. Saya rasa, perlu klarifikasi," ujarnya, saat ditemui di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (24/2).

Sebagai gambaran, apabila US$25 miliar setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin, berarti rata-rata harta kekayaan per penduduk hanya US$250 atau setara dengan Rp3,35 juta (kurs Rp13.400 per dolar AS). Di saat bersamaan, Darmin dapat menerima kalau laporan tersebut menyebutkan tahun lalu, sebanyak satu persen individu terkaya di Indonesia atau 2,5 juta penduduk terkaya menguasai hampir separuh (49 persen) total kekayaan penduduk.

"Kalau dikatakan satu persen saja, disitu saya baca, penduduk Indonesia menguasai 50 persen kekayaan mungkin ada benarnya," terang dia. Kendati demikian, Darmin tak menampik ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia kian melebar sejak krisis moneter pada 1997-1998 silam. Namun, dalam satu tahun terakhir, koefisien gini Indonesia turun tipis menjadi 0,394 dari 0,4.

"Pemerintah memang sudah melakukan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki (ketimpangan) itu," tandasnya

Analisa Melebarnya Kesenjangan Ekonomi Indonesia Pada Era Jokowi

Jargon ‘yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin’ terus terngiang di kuping Joko Widodo (Jokowi) sejak dirinya memimpin negeri mulai 2014 lalu. Kalimat tersebut memang paling tepat untuk menggambarkan kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, untuk tidak menyebut sejak awal kemerdekaan pada 1945 silam.

Untuk itu, sejak tahun lalu Jokowi mengingatkan para pembantunya di tim ekonomi untuk tidak hanya mengedepankan pertumbuhan semata. Namun, juga menemukan terobosan untuk membuat pertumbuhan tersebut berkualitas dan turut dirasakan masyarakat papa. Menurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini memang turun dalam dua tahun terakhir. Angka terburuk terjadi selama 2011-2014 sebesar 0,41. Pada 2015 turun menjadi 0,40 dan setahun kemudian turun menjadi 0,396.

BPS mengkategorikan angka indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, 0,4-0,5 kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 kategori ketimpangan tinggi. Namun, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengingatkan bahwa perhitungan yang dibuat BPS berdasarkan data pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan.

Jadi menurut Faisal, indeks Gini versi BPS sebatas mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan (income inequality) atau ketimpangan kekayaan (wealth inequality). “Tentu saja perhitungan berdasarkan pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan jauh lebih rendah ketimbang berdasarkan pendapatan dan kekayaan,” kata Faisal, dikutip dari risetnya, Senin (20/3).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas mencatat, data distribusi pengeluaran masyarakat Indonesia menunjukkan penurunan porsi kelompok 20 persen berpengeluaran tertinggi (top-20) selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pada kurun yang sama, porsi kelompok 40 persen berpengeluaran menengah (mid-40) naik. Sedangkan kelompok 40 persen berpengeluaran terendah (bottom-40) cenderung stagnan di kisaran 17 persen, bahkan turun pada 2016.  “Artinya, indeks Gini menurun bukan karena perbaikan nasib masyarakat miskin, melainkan lebih disebabkan pergeseran berlawanan arah antara yang super kaya dan yang menengah,” jelas Faisal.

Salah satu penyebab melebarnya kesenjangan ini adalah ekonomi biaya tinggi model baru yaitu penerapan proteksi dalam bentuk penetapan tarif bawah dan tarif atas dengan nama perlindungan konsumen yang lebih banyak menguntungkan pengusaha super kaya karena tidak ada batas bawah dan atas dari gaji karyawan atau pekerja kreatif

Data yang dilansir BPS sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan penurunan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.  Pertama, indeks nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Kemerosotan tajam harga gabah kering di tingkat petani hingga mencapai Rp2 ribu per kilogram belakangan ini disebutnya semakin memperkuat pembuktian tersebut.

Selain itu, upah riil buruh tani juga merosot. Petani dan buruh tani menurutnya adalah profesi mayoritas masyarakat miskin di Indonesia. Kedua, upah riil buruh mengalami penurunan secara persisten. Ketiga, jam kerja buruh turun dari sekitar 40 jam per minggu menjadi di bawah 25 jam per minggu.

“Keempat, mendapatkan pekerjaan lebih lama, dari yang sebelumnya tidak sampai enam bulan menjadi rata-rata lebih dari satu tahun,” kata Faisal tanpa menyebut sumber data tersebut. Imbas tekanan ekonomi tersebut, membuat anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja ikut menyemut di pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam dari di bawah 60 persen menjadi di atas 66 persen dalam dua tahun terkahir.

“Selain itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 26,3 persen buruh Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Angka itu terbanyak ketiga setelah Korea Selatan dan Hong Kong,” imbuhnya. Sementara, untuk menjelaskan berkurangnya pengeluaran orang kaya dan super kaya di Indonesia, Faisal mengkorelasikannya dengan kemerosotan harga komoditas seperti batu bara dan hasil tambang lainnya, serta minyak sawit yang didominasi segelintir pebisnis besar.

Sejalan dengan membaiknya harga sejumlah komoditas sejak pertengahan 2016, porsi top-20 diperkirakan kembali meningkat.  Adapun kenaikan porsi mid-40 bisa dijelaskan oleh pertumbuhan tinggi sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi, perbankan dan asuransi, kesehatan, pendidikan, serta jasa usaha (konsultan, akuntan, pengacara) yang banyak digeluti oleh kalangan profesional berpendidikan tinggi (lulusan diploma ke atas) yang jumlahnya hanya 14,5 persen dari keseluruhan penduduk bekerja

Berdasarkan gambaran di atas, agaknya amat sulit menyimpulkan bahwa perbaikan indeks Gini versi BPS disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi gambaran kondisi ketimpangan jauh lebih parah jika menggunakan data pendapatan dan kekayaan. Merujuk pada data global yang rutin dipublikasikan oleh Credit Suisse, ketimpangan kekayaan di Indonesia tertinggi keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand.

Publikasi terbaru keluaran 2016 dari lembaga keuangan Swiss ini menunjukkan 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Menurut majalah Economist, dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (billionaires) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktek bisnis pemburuan rente.

“Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-tujuh terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016. Angka itu memburuk dibandingkan tahun 2007 pada posisi ke-18 dan 2014 di posisi ke-delapan,” urainya.

Mengutip hasil kajian Thomas Piketty dalam buku Capital in the Twenty-First Century, Faisal menyebut ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan China. Ketimpangan sudah menjadi persoalan dunia, di negara berkembang ataupun negara maju. Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih parah karena penduduk miskinnya masih ralatif banyak. Dari 27,76 juta orang miskin pada September 2016, hampir dua pertiganya berada di perdesaan. Mayoritas mereka adalah petani dan buruh tani.

Masalah Transformasi Struktural EkonomiFaisal berpendapat, ada yang tidak beres dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Penurunan peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto relatif jauh lebih cepat ketimbang perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian paling rendah.

Sejak 1997, transaksi perdagangan luar negeri produk pertanian mengalami defisit, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Penyumbang defisit terbesar adalah komoditas pangan. Nilai ekspor produk pertanian terjun bebas dari US$5,8 miliar pada 2014 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2016.

Sementara, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengucur deras ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian. “Harga-harga pangan hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar. Alih-alih berkontribusi mengangkat bottom-40, sebaliknya sektor pertanian justru kontraproduktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan,” kata Faisal.

Untuk membenahi total sektor pertanian, Faisal menilai pemerintah perlu menggalakkan industrialisasi di perdesaan dengan teknologi tepat guna agar pendapatan keluarga tani meningkat lebih cepat.  “Rantai pasokan ditata dengan menghimpun kekuatan petani menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini menguasai mata rantai perdagangan hasil pertanian. Petani didorong untuk membangun syarikat dagang rakyat sebagai salah satu dari tiga pilar pemberdayaan petani,” jelasnya.

Senjata ampuh yang tak kalah penting untuk memerangi ketimpangan menurut Faisal, adalah dengan mengakselerasi industrialisasi sekaligus mengoreksi transformasi struktural yang kebablasan.  Bagaimana mungkin negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah—pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai US$ 3.440—telah menjelma sebagai perekonomian jasa.

Sejak 2010, peranan sektor jasa mulai melebihi separuh produk domestik bruto dan terus naik hingga mencapai 59 persen pada 2016.  “Bandingkan dengan China, yang peranan sektor jasanya masih 50 persen pada 2015. Peran industrialisasi sangat besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh,” tutupnya.

Utang Pemerintah Tembus Rp 3.589 Triliun Per Februari 2017

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir utang pemerintah pusat mencapai Rp3.589,12 triliun hingga akhir Februari 2017. Jika dirinci, porsi utang terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.848,80 triliun atau 79,5 persen, terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp2.085,35 triliun dan SBN berdenominasi valas senilai Rp763,45 triliun.

Porsi utang berikutnya berasal dari pinjaman sebesar Rp740,32 triliun atau 20,5 persen yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp735 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,32 triliun. Dilihat secara bilateral, Jepang masih menjadi negara pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai pinjaman senilai Rp201,8 triliun. Namun, secara multilateral, pinjaman dari Bank Dunia mendominasi hingga Rp235,31 triliun.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang pemerintah pusat itu bertambah Rp39,95 triliun atau meningkat 1,13 persen yang berasal dari kenaikan SBN neto sebanyak Rp33,09 triliun dan bertambahnya pinjaman sebesar Rp6,86 triliun. Secara akumulatif, penambahan utang neto sepanjang dua bulan pertama tahun ini, yaitu sebesar Rp122,16 Triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp114,97 Triliun dan bertambahnya pinjaman sebesar Rp 7,19 Triliun.

Selanjutnya, pembayaran kewajiban utang pada Februari 2017 mencapai Rp32,19 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp22,45 triliun dan pembayaran bunga utang senilai Rp9,74 triliun. Indikator risiko utang Februari 2017 menunjukkan bahwa rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) sebesar 12 persen dari total utang, sedangkan dalam hal risiko tingkat nilai tukar, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang adalah sebesar 42 persen.

Adapun, Average Time to Maturity (ATM) sebesar 9 tahun, sedangkan utang jatuh tempo dalam 5 tahun sebesar 69,5 persen dari outstanding

Cara Pengalihan Laba Ke Luar Negeri Demi Hindari Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim tengah mengkaji aturan kewajiban pelaporan perencanaan pajak (tax planning). Hal ini dilakukan sebagai implementasi aksi 12 untuk mengatasi Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Profit (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) yang disepakati 97 negara, termasuk Indonesia.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, aksi ke-12 BEPS mengatur tentang persyaratan kewajiban keterbukaan. Salah satunya, kewajiban pelaporan perencanaan pajak untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah perencanaan pajak secara agresif.

"Jadi, kalau wajib pajak melaksanakan tax planning, maka skema perencananaan pajak tadi itu harus dilaporkan ke kantor pajak, termasuk yang wajib melaporkan itu promotornya," ujar John saat ditemui di Gedung Mari'e Muhammad DJO, Jumat (17/3). Yang dimaksud promotor wajib pajak adalah pihak-pihak yang memberikan masukan kepada wajib pajak untuk melakukan skema perencanaan pajak. Misalnya, konsultan pajak, konsultan keuangan, bank, akuntan publik, maupun pengacara. Adapun, salah satu negara yang telah memiliki aturan terkait kewajiban pelaporan perencanaan pajak adalah Inggris.

Karenanya, pada kunjungan DJP ke Otoritas Pajak Inggris (HMRC), pekan lalu, DJP menyempatkan untuk bertukar pikiran mengenai regulasi kewajiban keterbukaan informasi di Inggris. "Mereka (HMRC) membagikan pengalamannya tentang bagaimana mereka mengeluarkan regulasi terkait kewajiban keterbukaan informasi," kata John.

Untuk Indonesia, aturan yang tengah dikaji kemungkinan di tingkat Peraturan Menteri Keuangan. Namun, John masih belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan diterbitkan. "Di tempat kami, aturan itu sedang dalam pembahasan," imbuhnya. Paul de Haan, Ahli Perpajakan Internasional merangkap Peneliti Biro Internasional Dokumentasi Fiskal (IBFD), secara umum mendukung rencana penerbitan aturan kewajiban pelaporan perencanaan pajak. Menurut dia, hal itu mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan transparansi yang menjadi celah penghindaran pajak.

Namun demikian, Haan mengingatkan, jangan sampai membuat aturan yang berlebihan karena harus memperhatikan keberadaan wajib pajak yang baik. "Bantu wajib pajak yang baik untuk menjadi baik dan ubah wajib pajak yang buruk untuk menjadi baik," tutur dia.

Boyke Baldewsing, rekan Haan menambahkan, dalam praktiknya di negara lain di dunia, aturan kewajiban pelaporan perencanaan fiskal memberikan tekanan tersendiri kepada profesi perencana pajak. Hal itu mengingat perencanaan pajak yang dilakukan harus lebih hati-hati seiring dengan peningkatan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi dan mengantisipasi celah yang ada berdasarkan laporan perencanaan pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka Pertukaran Informasi Otomatis (AeOI) di bidang keuangan menjadi kunci Indonesia untuk naik kelas dalam pemenuhan syarat untuk implementasi AEoI. Dalam penilaian fase 2 yang dilakukan Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi Demi Kepentingan Perpajakan, sebuah forum di bawah Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), terhadap 113 negara yang ingin mengimplementasikan AEoI, Indonesia masuk dalam kategori memenuhi sebagian persyaratan (partially compliant).

Posisi Indonesia setara dengan Andorra, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Kosta Rika, Curaçao, Dominika, Republik Dominika, Samoa, Sint Maarten, Turki, dan Uni Emirat Arab.  Posisi Indonesia hanya ada di atas lima negara dan yurisdiksi yaitu Kepulauan Marshall, Panama, Federasi Mikronesia, Guatemala, serta Trinidad dan Tobago.

Sementara, 99 negara dan yurisdiksi di dunia telah mampu berada di level memenuhi ketentuan sepenuhnya dan memenuhi sebagian besar ketentuan, termasuk di antaranya negara atau yuridiksi yang dianggap surga pajak yaitu Singapura, Swiss, Cayman Island, dan British Virgin Island.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan jika Indonesia tidak bisa naik kelas ke level largely compliant, Indonesia terancam tidak bisa mengimplementasikan AEoI tahun depan.Hal ini akan merugikan Indonesia karena Indonesia telah menyepakati Multilateral Competent Authority Aggreement (MCAA) pada 2015 lalu.

"Indonesia wajib memberikan informasi demi kepentingan pajak negara lain tetapi negara lain tidak wajib memberikan informasi yang dibutuhkan Indonesia selama belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan," tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama saat ditemui di kantornya, Jumat (16/3).

Yoga menuturkan, dari 10 kriteria yang dipersyaratkan, otoritas pajak Indonesia tidak memenuhi kriteria akses terhadap informasi. Khususnya wewenang otoritas pajak untuk mengakses informasi finansial. Dalam hal ini, DJP tidak bisa secara otomatis mendapatkan data simpanan nasabah bank karena kerahasiaannya dilindungi Undang-undang Perbankan.

Melalui Perppu, otoritas pajak Indonesia bisa mengakses data simpanan nasabah, khususnya warga negara asing, yang nantinya bisa dipertukarkan dalam kerangka AEoI. Perppu tersebut juga menjadi jalan pintas pemerintah untuk merevisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, dan Undang-undang Pasar Modal.

"Kalau merevisi Undang-undang memerlukan waktu, sementara Indonesia harus memiliki aturan setingkat UU segera," ujarnya. Di level kementerian, lanjut Yoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Yoga berharap, setelah AEoI untuk data finansial berlaku, basis data DJP akan semakin lengkap untuk membantu proses penggalian potensi maupun pemeriksaan wajib pajak.

Analisa Prospek Industri Batubara Indonesia

Kinerja emiten tambang batu bara tahun 2016 terbilang membaik jika dibandingkan tahun 2015. Hal ini bisa terlihat dari pencapaian pertumbuhan laba bersih empat emiten dari lima emiten batu bara terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Empat emiten tersebut terdiri dari PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Golden Energy bahkan mencatat kenaikan hingga 1.613 persen sepanjang tahun lalu. Perusahaan berhasil meraup laba bersih sebesar US$34,44 juta dari sebelumnya yang hanya US$2,01 juta. Analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menjelaskan, kenaikan tersebut diluar ekspektasinya karena pendapatan perusahaan pun hanya tumbuh tipis. Selain itu, harga batu bara juga baru mengalami pertumbuhan secara bertahap mulai kuartal III 2016.

"Kan baru naik harga batu bara itu baru kuartal III, naiknya juga enggak langsung signifikan. Naik tapi landai," ungkap Reza. Kemudian, Adaro Energy menyusul pertumbuhan laba bersih hingga 119, 5 persen menjadi US$334,62 juta dari posisi sebelumnya US$152,44 juta.

Menurut Reza, meski kenaikan laba bersih Adaro Energy tembus 100 persen tetapi pencapaian itu terbilang masih wajar. Kenaikan laba bersih ini juga ditopang oleh efisiensi yang dilakukan Adaro Energy sepanjang tahun lalu. "Lalu ada kontrak kerja pengadaan batu bara juga untuk pembangkit listrik. Itu mungkin jadi sumber mesin uang yang baru," terang Reza.

Analis Mandiri Sekuritas Yudha Gautama menyatakan kinerja yang di atas prediksi tersebut terutama karena keuntungan dari akuisisi Indomet Coal senilai US$197 juta dan turunnya tarif pajak efektif.  "Laba operasional sepanjang 2016 juga kuat, yaitu US$534 juta, berporsi 113 persen dan 111 persen terhadap prediksi kami dan konsensus, terutama terdongkrak oleh kenaikan rerata harga jual (ASP) batu bara US$43,4 per ton," jelasnya.

Selanjutnya, Indo Tambangraya berada di peringkat ketiga dari segi peningkatan laba bersih. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar US$130,7 juta, naik 107,13 persen dibandingkan sebelumnya Rp63,1 juta. Terakhir, Bumi Resources yang berhasil berbalik arah menjadi positif yakni, US$100,6 juta. Pasalnya, tahun 2015 lalu perusahaan menderita rugi bersih mencapai US$1,92 miliar.

Menariknya, berdasarkan laporan keuangan 2016 tidak diaudit, beban pokok pendapatan tertulis nol sejak tahun 2015 hingga 2016. Menurut Reza, hal ini mengindikasikan perusahaan tidak melakukan kegiatan penambangan selama tahun 2015 hingga tahun lalu. "Nah, jadi mungkin dia pemasukan dari cadangan batu bara. Jadi meski tidak ada pasokan, tapi ada pemasukan yang dicatatkan," tutur Reza.

Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), satu emiten tambang batu bara lainnya yang masuk dalam lima besar bernasib kurang baik. Laba bersih perusahaan turun tipis 1,47 persen dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2 triliun. Sayangnya, jika melihat dari sisi pendapatan usaha emiten tambang batu bara, maka terlihat tidak sebaik laba bersih yang diraup. Dari lima emiten tersebut hanya Golden Energy dan Bukit Asam yang mencatatkan kenaikan pendapatan. Sementara, sisanya mengalami penurunan.

Sama halnya dengan laba bersih, Golden Energy berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan paling tinggi yakni, 8,81 persen menjadi US$384,33 juta dari sebelumnya US$353,18 juta. Kenaikan ini terbilang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersih perusahaan yang mencapai ribuan persen. Reza menyatakan, pencapaian laba bersih perusahaan bukan semata-mata dari penjualan batu bara.

"Nah ini Golden Energy pasti ada pendapatan lain yang membuat laba perusahaan sampai naik signifikan seperti itu," tandas Reza. Benar saja, dalam laporan keuangannya terlihat perusahaan meraih pendapatan lain-lain hingga US$941,64 ribu. Angka tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat beban lain-lain sebesar US$248,28 ribu.

Tak hanya itu, Golden Energy juga memperoleh pemasukan dari keuntungan selisih kurs sepanjang tahun lalu sebesar US$624,51 ribu, berbeda dengan tahun 2015 yang menderita rugi kurs hingga US$4,84 juta.  Kemudian, untuk Bukit Asam sendiri hanya naik tipis 1,51 persen dari Rp13,84 triliun menjadi Rp14,05 triliun.

Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin menyebut, sepanjang tahun lalu indeks harga batu bara belum sebaik tahun 2015. Hal ini terlihat dari rata-rata harga tertimbang batu bara perseroan yang turun sebesar 4,4 persen. Adapun, untuk pendapatan Bumi Resources turun hingga 42,22 persen menjadi US$23,4 juta dari sebelumnya US$40,5 juta. Kemudian Indo Tambangraya tercatat turun 13,92 persen menjadi US$1,36 miliar, dan Adaro Energy turun 5,97 persen menjadi US$2,52 miliar.

Klinik Prodia Raup Pendapatan Sebesar Rp. 1,35 Triliun Tahun 2016

PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2016. Perusahaan mengantongi laba bersih senilai Rp88,13 miliar sepanjang tahun lalu, meningkat 49,3 persen dari 2015. Pelopor sekaligus pemimpin pasar laboratorium klinik di Indonesia ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,4 persen menjadi Rp1,35 triliun pada tahun lalu. Sementara laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) perseroan meningkat 19,3 persen di tahun 2016 dengan margin 15,4 persen.

“Kinerja positif ini ditopang dengan bertambahnya jaringan layanan yang telah menyebar di 31 provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Utama Prodia, Dewi Muliaty dalam keterangan resmi, Jumat (17/3). Ia mengatakan, 2016 merupakan tahun yang sangat penting bagi Prodia yang berkomitmen memberikan kinerja positif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan pasca pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) pada awal Desember 2016 lalu.

“Kami bersyukur, tahun 2016 dapat kami lalui dengan kinerja baik, dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif, termasuk berhasilnya Prodia mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia,” katanya. Perseroan akan terus memperluas jejaring layanan dengan menjalankan inisiatif strategis untuk memperkuat daya saing Perseroan. Hingga akhir tahun 2016, Prodia telah memiliki jejaring layanan sebanyak 259 outlet Prodia.

Outlet itu terdiri dari 129 laboratorium klinik (termasuk empat diantaranya dengan tambahan izin dan layanan klinik Prodia Health Care/PHC), satu PHC stand alone, dua klinik khusus, sembilan laboratorium Rumah Sakit, dan 118 Point of Care (POC) Service di klinik dokter yang tersebar di 31 Provinsi dan 106 kota di Indonesia.

Perusahaan juga baru meresmikan Prodia Women’s Health Centre (PWHC) pada 8 Maret 2017. Pusat kesehatan khusus perempuan dengan konsep Women-Wellness yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi diagnostik terbaru yang berbasis pada pengobatan individu (Personalized Medicine).

Direktur Pemasaran Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan, pada tahun 2016 telah dibuka dua layanan laboratorium rujukan berskala regional di Surabaya dan Makassar dengan kemampuan melakukan 244 dan 136 jenis tes.

Sejalan dengan rencana IPO, dalam program ekspansi lima tahun mendatang, perseroan berencana menambah 2 laboratorium rujukan berskala regional di Sumatera dan Jawa, 33 laboratorium klinik dan 12 Klinik khusus yang baru. Selain itu juga penambahan 20 POC Service dan 5 laboratorium Rumah Sakit per tahun.

2,2 Milyar Dolar Dana Asing Masuk Indonesia Per Maret 2017

Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal asing yang masuk ke dalam negeri per 13 Maret 2017 mencapai US$ 2,2 miliar. Ini turut mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Inflow per 13 Maret ekuivalen US$ 2,2 miliar," ungkap Asisten Gubernur Kepala Departemen Ekonomi dan Moneter Dody Budi Waluyo dalam jumpa pers di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Meski investor sudah memperkirakan suku bunga acuan AS akan naik, akan tetapi tetap ada kekhawatiran ada arus modal yang keluar. Namun ternyata, hal tersebut tidak terjadi. "Artinya kalau kita lihat yang kita khawatirkan kenaikan Fed Fund Rate justru membuat pelemahan di emerging market, di bursa saham, rupiah ternyata tidak terjadi. Ini masih positif," jelasnya.

Sebagai respons atas kebijakan The Fed, Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali menahan suku bunga acuan. Sekarang BI 7 Days Reverse Repo Rate tetap pada angka 4,75%. "Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah semakin meningkatnya ketidakpastian global," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Tirta Segara pada kesempatan yang sama.

Dari sisi global, risiko yang dimungkinkan muncul adalah kenaikan inflasi global, arah kebijakan ekonomi dan perdagangan AS, dan dampak lanjutan kenaikan suku bunga acuan AS berpotensi mendorong penguatan dolar AS. Permasalahan Brexit dan risiko geopolitik di sejumlah negara Eropa terkait menguatnya gelombang populisme serta risiko penyelesaian utang Yunani dapat meningkatkan ketidakpastian global.

Sedangkan dalam negeri ada risiko inflasi. "Risiko dari domestik yang tetap perlu dicermati terutama terkait dengan dampak penyesuaian administered prices terhadap inflasi," ujarnya

Analisa Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan Ketika Fed Rate Naik

Bank Indonesia (BI) tidak mengikuti langkah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Dewan Gubernur BI lebih memilih untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4,75%. Keputusan BI berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di dalam negeri.

"Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah semakin meningkatnya ketidakpastian global," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Tirta Segara, di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (16/3/2017) Dari sisi global, risiko yang dimungkinkan muncul adalah kenaikan inflasi global, arah kebijakan ekonomi dan perdagangan AS, dan dampak lanjutan kenaikan suku bunga acuan AS berpotensi mendorong penguatan dolar AS.

Permasalahan Brexit dan risiko geopolitik di sejumlah negara Eropa terkait menguatnya gelombang populis serta risiko penyelesaian utang Yunani dapat meningkatkan ketidakpastian global. Sedangkan dalam negara ada risiko inflasi. "Risiko dari domestik yang tetap perlu dicermati terutama terkait dengan dampak penyesuaian administered prices terhadap inflasi," ujarnya. BI mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di samping juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah.

"Bank Indonesia terus melakukan penguatan koordinasi bersama Pemerintah dengan fokus pada pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan kelanjutan program reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan," ungkapnya

Suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) naik sebesar 25 basis poin. Hal ini ternyata tidak membuat gejolak di pasar keuangan. Bahkan nilai tukar rupiah justru menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam analisa Bank Indonesia (BI), keputusan Bank Sentral AS Federal Reserve sudah sesuai dengan ekspektasi investor. Dolar AS juga melemah terhadap banyak mata uang di dunia, khususnya Asia.

"Bisa dikatakan kenaikan FFR (Fed Fund Rate) semalam sudah di-price in dan dikalkulasi pelaku pasar. Rupiah menguat 0,12% sama dengan regional demikian di local currency bahkan IHSG naik 1,5% ke 5.500 sekian," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Ekonomi dan Moneter Dody Budi Waluyo dalam jumpa pers di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Kondisi dalam negeri juga memberikan sentimen positif kepada investor. Adalah surplus neraca perdagangan sebesar US$ 1,32 miliar pada Februari 2017. "Indonesia masih cukup dipandang positif dari sisi fundemental, return yang diterima surat berharga di domestik masih positif," tambahnya.

Nilai tukar rupiah tetap bergerak menguat pada hari ini. Padahal baru saja diumumkan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) oleh Bank Sentral The Federal Reserve (The Fed) dan pemilihan umum (Pemilu) Belanda.

"Kurs rupiah nampaknya berpotensi relatif stabil dengan pola pergerakan granular yang lebih ditentukan oleh fundamental. Maknanya, mungkin rupiah akan tetap berada di kisaran yang kita lihat selama dua bulan terakhir," ungkap Adrian Panggabean, Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam risetnya, Kamis (16/3/2017).

Adrian menjelaskan, ada dua sentimen eksternal yang mempengaruhi pasar keuangan global maupun dalam negeri. Adalah Pemilu Belanda yang dimenangkan oleh PM Mark Rutte. Cukup menarik di tahun ini karena tingkat partisipasi pemilih di Belanda mencapai di atas 80%, dan itulah yang antara lain menyebabkan tingginya hasil perolehan suara untuk Partai Liberal pimpinan PM Mark Rutte.

Dengan menilik episode perubahan angin politik di Eropa kontinental selama 15-20 tahun terakhir, analis politik cenderung melihat Belanda sebagai leading indicator dari arah perubahan angin politik di Eropa. Dan bila kita menganggap hasil pemilu Belanda, dimana kalahnya Wilders, sebagai pertanda preferensi politik masyarakat Eropa terhadap keterbukaan (alias politik non-populis) maka kita masih punya harapan bahwa politik keterbukaan mungkin akan juga menang di Perancis dan Jerman.

Harapan akan menangnya politik non-populis punya implikasi besar terhadap stabilitas sektor finansial, karena preferensi politik Belanda, Perancis dan Jerman (ketiganya dianggap sebagai Eurozone core countries) jelas punya pengaruh terhadap masa depan mata uang Euro, yang pada gilirannya akan berimplikasi luas terhadap konstelasi dan keseimbangan mata uang dunia. Termasuk di dalamnya adalah nasib rupiah. Artinya, kemenangan PM Mark Rutte di Belanda adalah berita baik untuk mata uang emerging market, termasuk rupiah.

Selanjutnya kenaikan suku bunga acuan AS sebesar 25 basis poin. Menurut Adrian ini sudah diantisipasi oleh investor sejak dua pekan lalu. Kenaikan suku bunga juga diikuti oleh turunnya yield dari US Treasury dan naiknya indeks komoditi.  Turunnya yield di US Treasury menyebabkan yield obligasi Indonesia menjadi relatif stabil pada kisaran 7,2 - 7,4%. Naiknya indeks komoditi, di sisi lain, jelas menguntungkan ekspor Indonesia dan menguntungkan mata uang negara-negara penghasil komoditi, termasuk Indonesia.

Dari dalam negeri, ada juga sentimen positif karena laporan surplus pada neraca perdagangan yang mencapai US$ 1,32 miliar. Dibandingkan bulan sebelumnya, memang ada sedikit penurunan, tapi secara umum masih menunjukkan bahwa ekspor netto masih akan berperan terhadap stabilitas neraca pembayaran, terhadap stabilitas rupiah, dan pertumbuhan ekonomi di 2017.

Adrian mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,1%, dengan total surplus neraca perdagangan di 2017 akan mencapai US$ 7,5 miliar. Indikatornya adalah surplus neraca perdagangan yang sebesar US$ 2,5 miliar yang lebih tinggi dari ekspektasi.  "Harus diakui, dengan melihat running-rate ekspor bulanan selama 5 bulan terakhir nampaknya kondisi eksternal memang masih belum mencapai tingkat dimana kita bisa berharap adanya pertumbuhan ekspor yang jauh lebih tinggi," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, Adrian memproyeksikan rupiah akan bergerak pada kisaran 13.300-13.600/US$. Sementara itu, yield obligasi 10-tahun juga akan tetap berada di rentang 7,3 – 7,6%.  "Ada kemungkinan turun ke arah 7,1% bila pada bulan Mei 2017 Indonesia dianugerahi dengan investment grade rating oleh S&P," tukasnya

Penjualan Pertamax Meroket 257 Persen Tahun 2016

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) meningkat 2,8% dari 2015 sebanyak 61,80 juta kiloliter (kl) menjadi 64,63 juta kl di sepanjang 2016. Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar mengatakan peningkatan penjualan BBM tersebut lantaran meningkatnya penjualan BBM non subsidi sepanjang 2016.

"Kita punya konsep membantu pemerintah bagaimana menstimulus non subsidi ini terus kita tingkatkan. Agar secara alamiah masyarakat memilih yang non subsidi. Ini cukup signifikan agar kita tidak tergantung pada penetapan harga penugasan," tuturnya di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Menurut catatan Pertamina, penjualan BBM penugasan seperti premium dan juga termasuk produk BBM PSO (public service obligation) yakni solar menurun 11,7% dari 2015 sebesar 26,94 juta kl menjadi 23,78 juta kl.

Untuk penjualan bahan bakar khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi seperti pertalite hingga pertamax turbo meningkat 257% dari 2,98 juta kl menjadi 10,56 juta kl. Sedangkan penjualan BBM Umum yakni produk BBM retail non PSO turun 29,5% dari 15,82 juta kl menjadi 11,15 juta kl.

Sementara untuk penjualan BBM INMAR (industry and marine) naik dari 12,45 juta kl menjadi 13,85 juta kl. Lalu untuk penjualan BBM aviasi (penerbangan) naik 13,7% dari 4,57 juta kl menjadi 5,2 juta kl. Iskandar juga yakin, walaupun ada perubahan harga untuk BBM penugasan dan PSO tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Pertamina. Sebab penjualan di produk BBM non subsidi sudah cukup kuat.

"Tidak, ya mestinya kita non PSO fluktuasi harga sudah kita ikutin. Sebetulnya basic penyanggah ini supaya menstimulus jangan sampai minus. Tapi dari sisi overall masih positif meskipun harga penugasan masih di bawah, inikan saling kompensasi," tandasnya.

Sekadar informasi, sepanjang 2016 Pertamina berhasil mengantongi laba bersih sebesar US$ 3,15 miliar. Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih di 2015 sebesar US$ 1,42 miliar.

Sebenarnya pendapatan Pertamina di 2016 menurun. Tercatat pendapatan di 2015 sebesar US$ 41,76 miliar kemudian turun di 2016 menjadi US$ 36,49 miliar. Namun Pertamina masih bisa mengantongi laba bersih yang besar lantaran melakukan efisiensi dari seluruh sektor. Total efisiensi yang diakukan dari sisi finansial mencapai US$ 2,67 miliar.

Rencana Kerja Pemerintah Untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kebijakan pemerataan ekonomi. Kitab tersebut bakal berisi sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada ujungnya diharap ampuh mengurangi ketimpangan perekonomian.

"Pada 2017 ini, fokus pada penyiapan data dan kerangka regulasinya. Sedangkan 2018, baru pelaksanaannya," ujar Bambang di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (16/3).

Secara umum, ada tiga pendekatan yang telah dipetakan pemerintah, yakni pemerataan penggunaan lahan, sumber daya manusia (SDM), dan kesempatan kerja. Ketiga pendekatan tersebut telah dituangkan dalam RKP 2018 yang akan dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, dari ketiga pendekatan tersebut, pemerintah menyiapkan setidaknya empat program pemerataan ekonomi. Pertama, reformasi agraria. Kedua, pemerataan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ketiga, pendidikan vokasional. Keempat, kepemilikan rumah rakyat, industri kecil, dan ritel bagi rakyat.  "Untuk reformasi agraria, salah satunya realokasi kepemilikan lahan dan sertifikasi lahan," kata Bambang.

Lalu, untuk pendidikan vokasional, pemerintah telah merancang pemberian program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dengan penyesuaian kurikulum pada sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sedangkan sisanya, berupa pemberian modal dan pendidikan bagi peningkatan pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan ritel. Terakhir, untuk perumahan rakyat, pemerintah terus mengejar pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun begitu, Bambang belum merinci lebih dalam mengenai anggaran pemerintah yang disiapkan untuk menunjang sejumlah program pemerataan ekonomi tersebut. Ia menekankan, setidaknya pemerintah harus memetakan kegiatan lebih dulu, sebelum melangkah ke rincian anggaran.

"Kegiatannya dulu, kegiatannya belum ada, kan 2018 baru disusun ini," imbuhnya.  Bambang berharap dengan penyusunan ini, keinginan Presiden Jokowi akan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud mulai tahun depan

Pemerintah Terbitkan Aturan Untuk Cegah Monopoli Pengusaha Besar Di Industri Retail

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah akan membuat aturan terkait porsi penguasaan industri ritel yang saat ini cenderung dikuasai oleh pengusaha swasta untuk mengimbangi peluang usaha di sektor ritel bagi masyarakat kecil.

"Akan ada aturan supaya perkembangan industri ritel tidak terlalu banyak menghilangkan kesempatan bekerja bagi pedagang kecil maupun industri kecil. Kepemilikan dari pengembangan itu harus dibuka juga kepada UMKM" kata Darmin saat meninggalkan kantornya, Kamis (16/3).

Darmin menjelaskan, dalam aturan tersebut, pemerintah akan memetakan porsi kepemilikan dan persebaran industri ritel yang dimiliki pengusaha swasta menengah ke atas dan pengusaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki masyarakat kecil.

Hanya saja, Darmin belum membagi lebih rinci terkait aturan tersebut. Ia hanya menekankan bahwa akan ada aturan main baru yang harus ditaati oleh para pengusaha di sektor industri ritel. Adapun aturan ini, sambung Darmin, merupakan salah satu program dari kebijakan pemerataan dan ekonomi berkeadilan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 mendatang dan akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain program tersebut, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ada program lainnya yang akan menjadi fokus pemerintah untuk mencapai pemerataan dan ekonomi berkeadilan, yakni reformasi agraria, vokasional, kepemilikan rumah rakyat, serta pemerataan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Menurut Darmin, keempat program tersebut menjadi prioritas lantaran menimbulkan perbedaan yang sangat besar antara satu pihak dengan lainnya. Belum lagi, keempat program tersebut dinilai akan memberikan pengaruh yang paling besar untuk memperbaiki pemerataan dan ekonomi berkeadilan.

Namun, Darmin belum ingin membagi skema anggaran yang disiapkan untuk menopang sejumlah programnya tersebut. Ia mengatakan, pembahasan memang baru sampai pada pemetaan program. "Nanti sehabis itu baru anggaran, RKP dulu. Mekanismenya begitu, RKP dulu baru anggaran. Tapi APBN bisa," jelas Darmin