Serbuan buah impor dari waktu ke waktu memang membuat buah lokal menjadi tak bisa berdaya saing di dalam negeri. Dampaknya dapat 'membunuh' para petani di dalam negeri. Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Abdullah Azwar Anas berani melarang 14.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya untuk tidak mengkonsumsi buah impor.
"Saya punya kebijakan sekitar 14.000 PNS untuk larang makan buah impor," ujarnya saat di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (17/4/2014). Ia juga tidak mengizinkan dalam setiap acara ada suguhan buah impor. Program ini sudah dijalankan selama tiga tahun terakhir, sejak Anas menjabat sebagai bupati.
"Ini sudah kita jalankan selama 3 tahun. Jadi mulai dari bupati sampai dengan RT/RW itu dalam acara-acara buah impor nggak boleh ada," jelasnya. Menurut Azwar, dampaknya terlihat sangat luar biasa. Peredaran buah impor dapat ditekan dan masyarakat Banyuwangi terbiasa untuk mengkonsumsi buah lokal.
Ia menilai tidak perlu ada proteksi yang berlebihan dari pemerintah bila ingin melawan datangnya buah impor. Cukup dengan tidak mengkonsumsi, maka buah impor itu tidak akan masuk pasar Indonesia. "14.000 PNS kalau keluarganya sudah berapa. Kan kalau nggak dikonsumsi nggak laku juga, jadi meskipun masuk terus kalau nggak ada yang konsumsi kan nggak apa-apa," jelasnya.
Ia menuturkan, kebijakan ini sangat efektif. Hampir pada setiap toko yang menjual buah-buahan di Banyuwangi, tidak lagi menyediakan buah impor seperti jeruk, apel dan sebagainya. Dampak positifnya menjadi kesempatan untuk mengembangkan produk pertanian di Banyuwangi.
"Dampaknya kita sekarang jarang sekali melihat di toko-toko orang menjual buh impor. Sekarang untuk mencukupi kebutuhan, kita tinggal tingkatkan produksi," terangnya.
No comments:
Post a Comment