Ahok Tidak Setuju Data BPS Bahwa Angka Kemiskinan Di Jakarta Naik Tapi Akui Secara Umum Kemiskinan Meningkat

Pada bulan Juli lalu Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan di Jakarta naik, namun Gubernur Ahok tak setuju dengan kesimpulan itu. Kantor Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta punya pandangan soal ini.

Usai rapat bersama Ahok, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Doni Primanto Joewono menuturkan sebenarnya angka kemiskinan itu memang demikian adanya bila dilihat dari data BPS, dihitung dari jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan garis kemiskinan itu sendiri. Garis kemiskinan dihitung dari konsumsi pembelian bahan makanan dan non-makanan seperti pendidikan, perumahan, dan transportasi.

"Jadi orang DKI Jakarta itu gajinya sebagian besar untuk perumahan, sewa rumah, kontrak rumah. Jadi gajinya orang Jakarta itu beda sama orang Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Gaji orang DKI itu habis untuk transportasi, makanya jadi miskin gara-gara itu," tutur Doni di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Maka kini Pemerintah Provinsi DKI mengusahakan perumahan berupa rusun dan penguatan transportasi. Menurut Doni, Jakarta sudah benar dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Lalu bagaimana dengan data BPS? Dalam situs resmi BPS, disebutkan penduduk miskin DKI Jakarta pada bulan Maret 2016 sebesar 384.30 ribu orang alias 3,75 persen. Jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 15,63 ribu atau meningkat 0,14 persen dibanding September 2015 yang tercatat ada 368,67 ribu orang alias 3,61 persen.

Doni menilai BPS memang berbicara data secara apa adanya. Hanya saja, BPS membandingkan tak persis dari setahun ke belakang dan setahun ke depan. BPS membandingkan angka September 2015 dengan Maret 2016, bukan September 2016. "Karena tidak apple to apple, begitu. Pada saat itu (Maret 2016) bahan makanan naik. Kita tidak bisa melihat seperti begitu. Apakah BPKS menyampaikannya seperti itu? Ya iya, karena dia cuma menyampaikan data. Dia enggak salah juga," kata Doni.

Namun demikian, kata dia, garis kemiskinan di Jakarta mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Supaya kemiskinan tidak naik, maka pendapatan per kapita juga harus naik. Pendapatan per kapita akan naik bila pertumbuhan ekonomi juga naik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvei angka kemiskinan di Jakarta meningkat. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak setuju metode yang digunakan oleh BPS. "Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (19/7/2015).

Dalam situs resmi BPS, disebutkan penduduk miskin DKI Jakarta pada bulan Maret 2016 sebesar 384.30 ribu orang alias 3,75 persen. Jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 15,63 ribu atau meningkat 0,14 persen dibanding September 2015 yang tercatat ada 368,67 ribu orang alias 3,61 persen.

"Kemiskinan bertambah ini BPS caranya bukan bertanya ke yang ber-KTP DKI, melainkan semua orang yang ditetemui di DKI, di tempat kumuh harus dihitung," kata Ahok. Seharusnya, survei hanya dikenakan pada orang yang ber-KTP DKI saja. Padahal arus urbanisasi terus ada.  "Nah sekarang semua orang juga suka dong tinggal di Jakarta. Naik bus murah, kesehatan ditanggung, nah itu juga masalah. Kita juga enggak bisa menahan orang pindah (ke Jakarta)," kata Ahok.

Namun demikian secara umum, Ahok mengakui kemiskinan pasti meningkat. Pemprov DKI akan terus melakukan peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Pelayanan perumahan, pendidikan, hingga akses transportasi akan terus diusahakan. Subsidi ke sistem transportasi, yakni Publik Service Obligation (PSO), terus meningkat tiap tahun. Untuk 2017, PSO akan dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun. Ada pula subsidi pembelian daging untuk masyarakat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).