Indofood dan Bumi Resources Paling Rendah Dalam Index Transparansi Antikorupsi

Riset Transparency International (TI) terbaru menyebutkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bumi Resources Tbk memiliki skor paling rendah atas transparansi sebagai bagian dari program antikorupsi. Riset bertajuk Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals yang diluncurkan pada 11 Juli lalu, menganalisis 100 perusahaan di 185 negara berkembang. Indeks tertinggi mencapai 10, yakni sangat transparan dan 0 adalah paling tak transparan.

Terdapat tiga indikator dalam riset itu, yakni program antikorupsi, transparansi kepemilikan, serta penyediaan informasi finansial pada negara tempat beroperasi, dengan skor tertinggi adalah 100 persen. Indeks rata-rata seluruh perusahaan global mencapai 3,4. Khusus dua emiten di Indonesia, TI mencatat skor bervariasi untuk tiga indikator tersebut. PT Indofood Sukses, misalnya, mendapatkan skor 2,7 untuk indeks yang terdiri dari 0 persen (program antikorupsi); 75 persen (transparansi kepemilikan), dan 6 persen (penyediaan informasi finansial).

Sedangkan, PT Bumi Resources, memiliki total indeks 4,8. Komposisi skor atas tiga indikator adalah 62 persen (program antikorupsi); 81 persen (transparansi kepemilikan); dan 3 persen (penyediaan informasi finansial).  "Transparansi di level yang menyedihkan perusahaan besar menimbulkan pertanyaan. Berapa banyak sektor swasta peduli untuk setop korupsi, kemiskinan pada tempat di mana mereka beroperasi?" ujar Ketua TI Jose Ugaz dalam keterangan resminya.

PT Bumi Resources merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha sekaligus politikus Aburizal Bakrie. Perusahaan yang kini beroperasi pada tambang batu bara itu masuk ke lantai bursa sejak 1990.  Sementara itu, saham terbesar PT Indofood Sukses, salah satu produsen terbesar mi instan itu dimiliki CAB Holdings Limited, yakni 50,07 persen. CAB merupakan anak usaha tak langsung dari First Pacific Company Limited yang dikontrol oleh pebisnis Anthoni Salim.

TI menyatakan program antikorupsi yang menjaga perusahaan menggunakan suap sebagai perkakas bisnis atau menyediakan mekanisme bagi pembocor korupsi, harus disediakan secara terbuka untuk publik. Hal itu, sambung Ugaz, untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis bahwa perusahaan menolak praktik korupsi.

"Meskipun banyak perusahaan yang mengatakan mereka ingin perang terhadap korupsi, namun itu tak cukup. Aksi, berbicara lebih keras dibandingkan dengan kata-kata,” kata Ugaz. Rekomendasi TI terhadap perusahaan di antaranya adalah melakukan upaya lebih untuk transparansi, mengembangkan program antikorupsi terbaik secara terbuka, membuka informasi keuangan di tempat negara yang dijadikan operasi bisnis, dan melarang pembayaran atas fasilitas tertentu.

Sedangkan rekomendasi untuk regulator adalah memperkuat aturan soal korupsi, mensyaratkan perusahaan untuk membuka struktur kepemilikan perusahaan, dan meminta perusahaan membuka informasi finansialnya.