Friday, September 2, 2016

Bos Group Lippo James Riady Minta Tax Amnesty

Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Riady, hari ini mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV. Sekitar pukul 16.30 WIB, James tiba di KPP di mana Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) terdaftar. Ia datang dengan mengendarai mobil Lexus, mengenakan setelan jas resmi. Sayang, James irit bicara ketika ditanyakan maksud kedatangannya dan langsung menuju lift.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar IV Dody Herawan mengatakan, James mendatangi kantornya untuk mengikuti program amnesti pajak. "Tujuan James untuk menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) dan menerima langsung surat keterangan (amnesti pajak)," kata Dody saat ditemui di kantornya, Jumat(2/9).

Sesuai ketentuan, Dody tidak bisa menyampaikan jumlah harta tambahan yang dilaporkan James dan nilai tebusan yang disetornya. Dody mengatakan KPP Wajib Pajak Besar IV melayani sekitar 1.420 WP Besar yang terdiri dari 1.200 WP Orang Pribadi (OP) dan 220 WP Badan.

Ia hanya berujar, sudah sekitar puluhan WP Besar yang terdaftar di kantornya telah mengikuti amnesti pajak. Namun, ia tidak bisa menyebutkan total harta tambahan maupun uang tebusan WP karena terikat aturan. "Nanti ini (September), banyak WP yang ikut (amnesti pajak)," terang dia.

Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengapreasi animo WP Besar yang mulai terlihat awal bulan ini. "Ya bagus dong, " imbuhnya singkat.
Bos Grup Lippo, James Riady mengaku telah menjadi orang yang "merdeka" setelah mengungkap harta tersembunyinya dan mendapatkan jaminan ampunan dari negara hari ini, Jumat (2/9).

Dengan memanfaatkan program amnesti pajak, ia mendeklarasikan dan merepatriasi kekayaannya yang selama ini belum dilaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebagian besar aset yang selama ini disembunyikannya ternyata berada di dalam negeri.

“90 persen dari apa yang dilaporkan untuk masuk sistem ini adalah dari dalam negeri. Karena memang selama ini kami fokus di dalam negeri,” ungkapnya. James datang sekira pukul 16.30 WIB, Jumat (2/9) di Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besar I di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ia keluar dari minibus Toyota Lexus dengan setelan jas hitam.

Salah seorang petinggi dari Grup Lippo menyatakan, sebelumnya James terbang menggunakan helikopter dari kediamannya di Karawaci, Tangerang dan mendarat di salah satu gedung miliknya di Semanggi.  “Negara-negara perlu melakukan reformasi ekonomi struktural menggunakan kebijakan fiskal, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dalam sistem perpajakan. Ini suatu inisiatif yang luar biasa diperlukan,” ujar James mengawali konferensi pers.

Ia menyatakan, reformasi ekonomi struktural bisa berhasil jika semakin orang yang masuk dalam sistem perpajakan. Secara khusus, reformasi melalui amnesti pajak diyakininya akan meningkatkan rasio penerimaan pajak, dari saat ini sekitar 12 persen menjadi 18-20 persen.  "Dengan hal itu kita punya ruang gerak fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai pembangunan negara,” jelasnya.

Menurutnya, inisiatif untuk ikut andil dalam reformasi ekonomi struktural ini dapat dimulai dengan mengikuti program amnesti pajak. Ia menganggap tax amnesty sebagai tombol reset (reset button) untuk memulai baru sistem perpajakan yang lebih baik.

Sebagai penerima amnesti, James memuji pelayanan petugas pajak yang ramah, cepat dan efisien. Dia menggambarkan posisi fiskus saat ini sebagai sosok yang tak lagi menakutkan. "Tidak perlu ditakutkan. Imbauan saya secepat mungkin datang untuk menyelesaikan proses ini untuk dimerdekakan. Untuk masuk dalam sistem pembangunan nasional ini,” kata James.

Ia mengaku, harta tambahan yang dilaporkan dan direpatriasi merupakan aset pribadi. Namun, ia enggan mengungkapkan jumlah harta yang dideklarasikannya itu. “Ini kombinasi deklarasi dan repatriasi. Saya ingin menceritakan angka-angka. Tapi nanti menimbulkan spirit persaingan yang tidak sehat dan bisa menakutkan orang lain, seolah-olah semua orang harus mendeklarasikan,” katanya.

Sebagai salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ia meyakinkan banyak pengusaha yang akan ikut andil dalam program amnesti pajak ini. Ia mengatakan, akan ada beberapa gelombang deklarasi aset wajib pajak kakap hingga penghujung tahun ini.

“Saya di Kadin sebagai Wakil Ketua, dan tidak ada satupun orang yang tidak ingin ikut andil dalam program pemerintah ini. Kelompok kami pun tidak cukup satu gelombang. Memerlukan banyak gelombang. Menurut saya bulan September ini akan jauh lebih banyak dan meluas lagi,” kata James

No comments:

Post a Comment