Pemerintah Zimbabwe Pecat 25.000 PNS

Pemerintah Zimbabwe akan melakukan pemangkasan 25.000 orang pegawai negeri sipil (PNS) guna menghemat anggaran negara. Selain itu, pembayaran bonus tahunan bagi aparatur negara juga akan dibatalkan. Kebijakan-kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penghematan biaya kepegawaian sebesar 118 juta dollar AS atau setara sekira Rp 1,5 triliun. Pada Juli 2016 lalu, para PNS di sana berunjuk rasa lantaran penundaan pembayaran gaji.

Zimbabwe kini tengah berada dalam situasi ekonomi terberat sejak hiperinflasi pada tahun 2008 silam. Berbicara di hadapan parlemen, Menteri Keuangan Patrick Chinamasa mengatakan upah yang harus dibayar pemerintah mencapai 97 persen dari total penerimaan negara. Ia berharap angka tersebut dapat turun ke 75 persen pada akhir tahun 2016 ini. Pemangkasan puluhan ribu PNS tersebut dinilai sebagai upaya penting untuk mengurangi belanja yang tidak berkesinambungan semacam itu.

Mengutip BBC, Sabtu (10/9/2016), Chinamasa pernah mengajukan rencana serupa tahun lalu. Akan tetapi, rencana tersebut dicegah oleh kabinet Zimbabwe. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Zimbabwe mati-matian membayar gaji aparatur negara, termasuk personel militer, guru, dan pegawai kesehatan.

Penundaan pembayaran gaji menggiring terjadinya unjuk rasa besar-besaran hingga ricuh. Pemerintah pun kesulitan meningkatkan pendapatan negara di tengah anjloknya perekonomian. Dalam satu dekade terakhir, sudah lebih dari 10.000 perusahaan gulung tikar. Presiden Robert Mugabe menyalahkan sanksi sebagai biang kerok persoalan ekonomi Zimbabwe. Akan tetapi, berbagai kritik menyatakan sumber masalahnya adalah kebijakan ekonomi yang salah dan korupsi.

Kekeringan yang parah pun menambah masalah dalam perekonomian Zimbabwe. Akibatnya, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada bantuan pangan. Pemerintah Zimbabwe yang mengalami kesulitan keuangan telah mengumumkan menunda pembayaran gaji untuk personel militer dan polisi pada Juni setidaknya selama dua pekan.

Anggota militer baru akan menerima gaji pada 27 Juni dan polisi tiga hari sesudahnya, seperti disampaikan Kementerian Keuangan Zimbabwe. Sementara itu, para pegawai dari berbagai departemen lainnya akan menerima gaji bulan Juni pada pertengahan Juli. Biasanya, anggota militer yang merupakan pendukung utama pemerintahan Presiden Robert Mugabe, tak pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji.

Selama setahun terakhir, keterlambatan pembayaran gaji untuk pegawai negeri sudah kerap terjadi, tetapi inilah kali pertama keterlambatan terjadi cukup lama. Pemerintah Zimbabwe kini berada di bawah tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) agar memangkas anggaran gaji pegawai yang menghabiskan 80 persen pendapatan pemerintah.

Saat ini terdapat 554.000 pegawai negeri, menurut angka yang diserahkan kepada parlemen oleh Menteri Keuangan Patrick Chinamasa. Sebanyak 40.000 orang di antaranya adalah anggota militer. Saat ini Zimbabwe tak memiliki mata uang resmi setelah nilai tukar dolar Zimbabwe sangat rendah. Kini sehari-hari warga menggunakan mata uang dolar AS dan mata uang negara lain yang beredar di negeri tersebut.