Fitus Mandiri Living Kini Makin Mudah Untuk Kumpulkan Hadiah

 Sejalan dengan semangat perayaan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri memperkenalkan fitur terbaru pada aplikasi Livin' by Mandiri, yakni Livin'poin yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman loyalty point yang lebih mudah didapatkan, dipantau, dan ditukarkan oleh nasabah.

Livin'poin menghadirkan konsep loyalty program yang terintegrasi langsung dalam aplikasi Livin' by Mandiri. Kini, nasabah dapat dengan mudah memperoleh Livin'poin dari berbagai aktivitas perbankan sehari-hari, baik transaksi melalui Livin', kartu debit, kartu kredit, maupun transaksi lain dengan Bank Mandiri.

Kemudian, nasabah juga bisa memantau jumlah Livin'poin yang terkumpul secara real-time, hingga menukarkan Livin'poin tersebut dengan berbagai penawaran menarik langsung di aplikasi.

Direktur Jaringan dan Retail Banking, Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa inovasi menjadi bagian komitmen Bank Mandiri untuk memberikan The Next Level Banking Experience yang benar-benar memprioritaskan kenyamanan dan kepuasan nasabah.

"Kehadiran Livin'poin merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar Bank Mandiri dalam memberikan layanan perbankan yang lebih dari sekadar transaksi. Kami percaya bahwa dengan memberikan berbagai pilihan menarik dan fleksibilitas dalam program loyalitas, nasabah akan semakin terlibat dan merasa dihargai," kata Aquarius di Jakarta

Selain kesempatan untuk mengumpulkan poin dengan lebih mudah, fitur Livin'poin juga memungkinkan nasabah menambah poin lebih dari transaksi perbankan biasa, seperti lewat challenges dan games.

Aquarius menambahkan, fitur Livin'poin memungkinkan nasabah selalu mengetahui perkembangan poin individu, sehingga menciptakan transparansi tinggi dalam setiap aktivitas loyalitas. Livin'poin diyakini akan memberikan kegembiraan tersendiri, karena setiap poin yang terkumpul dapat memberi pengalaman baru bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Yang paling menarik, Livin'poin menawarkan fleksibilitas luar biasa dalam hal penukaran poin. Poin yang sudah terkumpul bisa ditukarkan dengan berbagai penawaran, mulai dari voucher diskon, perangkat elektronik, hingga airline miles.

Penukaran poin pun bisa dilakukan tanpa repot melalui fitur Livin'poin. Caranya, cek menu Katalog, kemudian pilih produk yang diinginkan dan tukarkan sesuai dengan jumlah Livin'poin yang dimiliki. Dengan kata lain, nasabah memiliki fleksibilitas untuk memilih hadiah yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

"Kami percaya fitur ini memberikan tingkat kenyamanan dan kepuasan yang lebih tinggi bagi nasabah. Nasabah tidak lagi sekadar melakukan transaksi, melainkan turut menikmati rewarding experience dalam setiap aktivitas perbankan mereka," papar Aquarius.

Dengan inovasi Livin'poin, Bank Mandiri sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia membuktikan kemampuan untuk selalu adaptif dan siap menghadirkan solusi digital yang relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, inovasi yang dihadirkan tak hanya mendorong keterlibatan nasabah, tetapi juga membawa pengalaman perbankan ke level berikutnya.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, aplikasi Livin' by Mandiri mencatatkan pertumbuhan mengesankan. Hingga Agustus 2024, Livin' by Mandiri telah digunakan oleh 27 juta pengguna, naik 33 persen secara year-on-year (YoY) dengan total transaksi Rp2.589 triliun, dan 2,4 miliar volume transaksi year-to-date (ytd).

Rp 500 Triliun Per Tahun Habis Untuk Subsidi BBM Pemobil

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia menyoroti lifting minyak Indonesia yang masih rendah. Padahal, sekitar tahun 1996-1997 Indonesia mencatatkan lifting minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Kita tahu bahwa 30 tahun lalu, tahun 1996-1997, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barrel per day, dengan kontribusi kepada pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen," kata Bahlil di Jakarta

Namun angka lifting terus menurun tiap tahun, meski sempat naik lagi pada tahun 2008 sekitar 800-900 ribu barel per hari. Angkanya turun lagi dan menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini.

Padahal kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih dari kebutuhan itu lantas harus diisi dari impor.

"Produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barat per day, dan konsumsi kita, itu 1.600.000 barat per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi tahun 1997, kita export, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama," bebernya.

"Kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada keberatan energi," sambung Bahlil.

Ia juga menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun per tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," terang Bahlil.

Bahlil menjelaskan, solusi untuk permasalahan itu adalah penerapan teknologi Teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) untuk meningkatkan lifting. Kemudian mengaktifkan kembali sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi terkini terkait industri minyak Indonesia. Menurutnya, kondisi saat ini kebalikan dari tahun 1996-1997.

Bahlil mengatakan, saat ini Indonesia impor hingga 1 juta barel minyak per hari (BOPD) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Jadi kalau (tahun) 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Bahlil menyebut, kondisi ini terjadi karena lifting minyak di dalam negeri terus menurun, yakni hanya 600 ribu barel minyak per hari pada 2023. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah yakni 1,6 juta barel per hari.

"Di 30 tahun terakhir, tahun 1996-1997, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day dan konsumsi kita itu 600-700 ribu barel per day. Saat itu 40-50% pendapatan negara bersumber kepada oil and gas, pada saat itu makanya kita masuk negara OPEC. Jadi terbalik 30 tahun lalu antara lifting dan ekspor, berbalik dengan lifting dan impor di 2023," tutur Bahlil.

Selain karena sumber migas Indonesia banyak yang sudah tua, Bahlil menyebut penurunan produksi terjadi salah satunya karena regulasi.

"Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan, Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah kementerian BUMN. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus, di samping memang sumur-sumur kita sudah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini," imbuhnya.

"Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makro ekonomi selalu berbicara tentang berapa harga ICP dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan, harga minyak dunia sejak perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah itu fluktuatif," tambahnya.

Dengan IQ Rerata 80 ... Indonesia Optimis Bisa Jadi Negara Superpower

 Konsep Abad Asia tak henti-hentinya digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu memamerkan konsep tersebut di depan para bos-bos perusahaan di Indonesia dalam gelaran Kompas 100 CEO Forum.

Kemajuan ekonomi, budaya, dan politik bakal bergeser ke Benua Asia dari negara-negara barat di abad ini. Itu lah intisari dari Abad Asia yang digaungkan Jokowi.

Nah di tengah Abad Asia, Jokowi memaparkan Indonesia bakal menjadi negara maju yang besar bersama dengan China dan India. Tiga negara ini digadang-gadang bakal menjadi kekuatan ekonomi baru bagi dunia.

"Kita masuk Abad Asia, Abad Asia kita berada di dalamnya dan diperkirakan ada 3 negara jadi kekuatan ekonomi baru. China, India, dan Indonesia. Kita masuk di sana! Tapi hati-hati tidak gampang untuk menuju ke situ," ungkap Jokowi dalam acara yang disiarkan langsung dari IKN Kalimantan Timur

Untuk bisa jadi kekuatan ekonomi baru, Jokowi bilang tantangan Indonesia memang tidak mudah. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia, khususnya di tengah transisi kepemimpinan menuju pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Jokowi mengatakan Indonesia harus terus mempercepat pertumbuhan ekonominya. Dia pun menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi 8% yang seringkali dipaparkan presiden terpilih Prabowo Subianto, hal ini diyakininya harus bisa tercapai bila Indonesia mau memanfaatkan Abad Asia untuk jadi kekuatan baru.

Bila Prabowo berhasil mencapai target tersebut, maka pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia bisa melonjak ke level US$ 8.000-12.000 per tahun. Target besarnya sendiri di 2045, pendapatan per kapita Indonesia bisa menyentuh US$ 23.000 lebih per tahun.

"Kalau kita mau ngebut apalagi ada target presiden terpilih Prabowo Subianto menuju growth 8%, lima tahun ke depan diperkirakan pendapatan per kapita kita bisa di atas US$ 8.000, lima tahun berikutnya berada di angka US$ 11.000-12.000," papar Jokowi.

Jokowi sendiri memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang akan memimpin Indonesia mulai akhir bulan ini dapat menggapai cita-cita tersebut. Yang perlu dimiliki Prabowo adalah keberanian memutuskan dan perhitungan rencana dengan rinci lengkap dengan data-data pendukung.

"Saya meyakini Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto mampu membawa kita semua menuju ke angka yang kita sampaikan tadi," tegas Jokowi.

Indonesia Dulu Kuasai 20 Persen Industri Sepatu Dunia ... Setelah Muncul AI Kini Tinggal 2 Persen

 Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Unilever Jual Rugi 4 Pabrik Di Russia

 Unilever telah menjual unit usahanya di Rusia kepada pengusaha lokal Arnest Group. Hal tersebut diumumkan pihak perusahaan.

Produsen sabun Dove dan mayones Hellman itu mengatakan bahwa penjualan ini mencakup semua bisnis dan empat pabriknya di Rusia serta bisnisnya di Belarusia.

Kendati demikian, rincian nilai transaksi tidak diungkapkan. Media Inggris The Financial Times melaporkan penjualan tersebut bernilai 520 juta euro Eropa atau setara Rp8,87 triliun (asumsi kurs Rp17.069 per euro Eropa).

Perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut menjadi perusahaan multinasional selanjutnya yang hengkang dari Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Sementara Arnest Group merupakan produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga.

Selain hengkang dari Rusia, CEO Unilever Hein Schumacher telah mengawasi rencana untuk memisahkan bisnis es krim grup, memberhentikan hingga 7.500 pekerja, dan fokus pada 30 merek utama untuk membalikkan kinerja yang buruk selama bertahun-tahun.

Keberadaan Unilever yang terus berlanjut di Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 telah dikritik oleh para pegiat dan pemerintah Ukraina. Hal ini meskipun pada Maret 2022 Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia.

"Selama setahun terakhir, kami telah mempersiapkan bisnis Unilever Rusia dengan hati-hati untuk penjualan potensial. Pekerjaan ini sangat kompleks dan melibatkan pemisahan platform TI dan rantai pasokan, serta migrasi merek ke Cyrillic," kata Schumacher dalam pernyataan resmi, melansir CNN.

B4Ukraina, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil yang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia, menyambut baik keputusan Unilever untuk menjual aset-asetnya dan menyerukan agar perusahaan-perusahaan global lainnya melakukan hal yang sama.

Sementara, Kremlin menuntut diskon setidaknya 50 persen untuk kesepakatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang disebutnya "tidak bersahabat", negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Sayangnya, Arnest Group tidak segera memberikan komentar.

Berdasarkan analis Reuters, eksodus perusahaan-perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan-perusahaan asing lebih dari US$107 miliar atau Rp1.669,78 triliun (asumsi kurs Rp15.605 per dolar AS) dalam bentuk kerugian dan kehilangan pendapatan.

Danone pada awal 2024 mengatakan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari regulator untuk melepas aset-asetnya di Rusia, dengan kerugian sebesar US$1,3 miliar atau Rp20,28 triliun.

Pendirian Badan Usaha Family Office Bebas Pajak Diganjal Kementerian

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan family office di Indonesia terkendala oleh salah satu kementerian. Namun, ia tidak menyebutkan kementerian yang dimaksud.

Padahal, pembangunan family office disebut sudah mendapat restu presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga itu kadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih beliau mengatakan 'bang setuju'. Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut pun menyayangkan Malaysia justru jadi lebih dulu mengumumkan pembangunan family office. Padahal, kata Luhut, 28 ribu orang kaya berpotensi menyimpang uangnya di Indonesia. Ia pun mengatakan telah bertemu dengan orang-orang kaya itu di Bali.

Tak hanya itu, Luhut juga menurunkan tim untuk mempelajari family office di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Namun, pendirian family office justru terkendali di satu kementerian. Kendati demikian, ia optimistis Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan family office.

"Saya bilang presiden terpilih dua minggu lalu, saya bilang begini 'Mr president look at Malaysia mendahului kita'. (Prabowo bilang) 'udah bang kita cepatkan'. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Daftar 15 Bank Yang Dicabut Izinnya Oleh OJK per Oktober 2024

 Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya.

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

4. PT BPR Bank Jepara Artha

5. PT BPR Dananta

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

8. PT BPR Sembilan Mutiara

9. PT BPR Aceh Utara

10. PT BPR EDCCASH

11. Perumda BPR Bank Purworejo

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

13. PT BPR Madani Karya Mulia

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

3 Perusahaan Krypto Didakwa Karena Curi Uang 391 Milyar

 Tiga perusahaan kripto dan 15 orang didakwa terlibat kasus dugaan penipuan besar dan manipulasi pasar di Amerika Serikat (AS) hingga jutaan dolar AS.

Perusahaan yang dituntut adalah Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Dalam kasus ini, FBI menyita lebih dari US$25 juta atau setara dengan Rp391,75 miliar (asumsi kurs Rp15.670 per dolar AS) yang berbentuk aset kripto.

Para pemimpin ketiga perusahaan serta karyawan mereka didakwa terlibat dalam serangkaian perdagangan palsu (wash trading) yang bertujuan meningkatkan volume peradangan token kripto secara artifisial sebelum menjualnya.

"Ini adalah kasus di mana teknologi baru, yakni kripto, bertemu dengan modus penipuan lama, yakni skema 'pump and dump,' yang sudah ada sejak awal pasar saham," ujar Penjabat Jaksa AS, Joshua Levy dalam konferensi pers, Rabu (9/10) dikutip Reuters.

Levy menjelaskan para terdakwa secara sengaja menipu investor dengan menciptakan lonjakan volume perdagangan palsu, sebelum menjual aset tersebut. Akibatnya, para investor pun rugi.

Salah satu perusahaan terbesar yang terlibat dalam skema ini, Saitama, dilaporkan perusahaan ini memiliki nilai US$7,5 miliar atau Rp117,5 triliun setelah pimpinan perusahaan tersebut memanipulasi perdagangan tokennya secara diam-diam menjualnya.

CEO Saitama, Manpreet Kohli ditangkap di Inggris sementara lima karyawan lainnya juga diseret ke pengadilan. Tiga dari mereka telah mengaku bersalah.

Selain itu, CEO Gotbit Aleksei Andriunin yang tinggal di Rusia dan Portugal, juga didakwa ataas keterlibatannya dalam manipulasi pasar.

Andirunin ditangkap di Portugal dan dua karyawan perusahaan Gotbit di Rusia juga didakwa.

Untuk membongkar kasus ini, FBI membentuk perusahaan kripto palsu bernama NexFundAI, yang memiliki token di blockchain Ethereum.

Perusahaan ini digunakan sebagai alat penyelidikan untuk mengungkap tindakan manipulasi yang dilakukan oleh ZM Qunt, CLS Global, dan MyTrade.

Token tersebut dipantau dengan hati-hati oleh FBI untuk memastikan tidak ada investor ritel yang tertipu sebelum perdagangan token tersebut dinonaktifkan.

Selain tuntutan pidana, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) juga mengajukan tuntutan perdata terkait kasus manipulasi perdagangan kripto tersebut.

Pekerja Bergaji 12 Juta Kini Bisa Ambil Rumah Subsidi Dengan Tenor Hingga 40 Tahun

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membuka peluang pekerja bergaji Rp12 juta bisa mendapatkan rumah subsidi.

Ia mengungkap pemerintah berencana menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi.

Saat ini FLPP hanya bisa dinimkati orang dengan pendapatan maksimal Rp8 juta. Namun banyak pihak yang mengusulkan batas itu dinaikkan.

"Sudah lama sebenarnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp8 juta. Dulu berapa, Rp4 juta, Rp5 juta? Sekarang Rp8 juta. Lalu sekarang (diusulkan naik) Rp12 juta karena yang di atas Rp8 juta itu juga perlu FLPP-nya," ujar Basuki di kantornya.

Ia juga bicara peluang tenor cicilan rumah subsidi diperpanjang agar besaran angsuran bisa lebih kecil. Namun Basuki menekankan sifatnya masih usulan.

"Bisa saja (sampai 40 tahun). Kalau itu policynya ditetapkan oleh pemerintah, bisa aja," pungkasnya.

Pembiayaan perumahan rakyat atau rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Kepmen PUPR itu mengatur batas penghasilan penerima subsidi maksimal Rp8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

PPN dan BPHTB Rumah Sebesar 16 Persen Akan Di Hapus Pemerintah

 Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen.

Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB," katanya dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan," tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tuturnya.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

Pembangunan Jal Tol Dalam Kota Pasteur - Gedebage Dimulai Tahun 2026

 Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) akan dimulai pada 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan proses finalisasi detail engineering design (DED) dan proses lelang investasi.

"Jadi 2025 itu DED dan lelang investasinya. Kalau 2025 selesai berarti 2026 sudah konstruksi," kata Koswara di Bandung.

Koswara mengatakan Jalan Tol Dalam Kota Bandung akan menghubungkan kawasan Pasteur hingga Gedebage. Namun, rencana jalur itu akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa rute jalan tol sepanjang 27,3 kilometer itu telah berubah sejak rencana awal pembangunan pada 17 tahun lalu. Hal itu yang kemudian menjadi kendala dalam proyek tersebut.

"Terus kondisi di lapangan juga kan sudah berubah ya. Ada fly over yang sudah dibangun, ada pembangunan gedung-gedung juga sudah ada. Jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi juga," katanya.

Tak hanya itu, pembangunan jalan tol juga terkendala pembebasan tanah. Pembebasan lahan itu, sambungnya, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

"Tapi secara keseluruhan BIUTR ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal mendukung dari lapangan kemudian dari kondisi sosial masyarakat," katanya pula.

Koswara mengatakan apabila pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung tidak terkendala masalah pembebasan lahan, maka dapat rampung 2029 mendatang.

"Pembangunan tergantung dari lahan ya. Biasanya yang menjadi kendala itu di lahan. Mudah-mudahan karena ini sudah dipersiapkan lebih lama," imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Dalam KOta Bandung akan dilanjutkan setelah mangkrak 17 tahun demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Bandung.

Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Para Pengusaha Sawit Kemplang Pajak Minimal 300 Triliun

 Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta.

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

Sering Terlambat dan Batalkan Penerbangan ... Qantas Didenda 1,05 Triliun

 Qantas didenda sebesar AUD 100 juta atau sekitar Rp 1,05 triliun. Gegaranya, maskapai penerbangan berbasis di Australia itu dituding kerap menyesatkan pelanggan dalam pemesanan penerbangan selama beberapa tahun.

Melansir 9news, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) menggugat perusahaan itu di Pengadilan Federal atas tindakan tidak jujur terkait penjualan tiket pada penerbangan yang dibatalkan.

Maskapai penerbangan nasional itu dianggap telah menyesatkan dan menipu para pelanggan dengan tetap menjual tiket untuk penerbangan yang telah dibatalkan. Mereka juga terbukti sering menunda pemberitahuan bahwa penerbangan dibatalkan kepada para pelanggan yang telah memesan tiket.

Hakim Helen Rofe secara resmi memerintahkan Qantas untuk membayar denda sebesar AUD 100 juta setelah pengawas persaingan usaha dan maskapai penerbangan tersebut sepakat pada bulan Mei lalu untuk membayar denda itu.

"Ini merupakan denda yang cukup besar, yang merupakan sinyal kuat bagi semua bisnis, baik besar maupun kecil, bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius jika menyesatkan konsumen," ujar ketua ACCC, Gina Cass-Gottlieb, dalam sebuah pernyataan setelah pengadilan.

Contoh kasus tersebut terjadi pada penerbangan yang telah dibatalkan antara 21 Mei 2021 dan 26 Agustus 2023. Serta penerbangan yang dijadwalkan antara 1 Mei 2022 dan 10 Mei 2024 yang berdampak pada 86.597 kursi pelanggan. Parahnya, kecurangan tersebut terjadi di lebih dari 70 ribu penerbangan.

Kasusnya terjadi pada tiket penerbangan yang sudah dibatalkan antara 21 Mei 2021 dan 26 Agustus 2023, untuk penerbangan yang dijadwalkan antara 1 Mei 2022 dan 10 Mei 2024. Hal itu berdampak pada 86.597 pelanggan di lebih dari 70 ribu penerbangan.

Kursi pun terus dijual selama sekitar 11 hari hingga 62 hari setelah Qantas memutuskan membatalkan penerbangan. Sementara menurut pengadilan, dibutuhkan sekitar 11-67 hari bagi pelanggan yang sudah memesan untuk diberi tahu terkait pembatalan penerbangan mereka.

Menurut pengacara ACCC, Christopher Caleo, para manajer senior maskapai pun mengetahui berbagai aspek dari masalah itu. Termasuk bahwa penerbangan yang dibatalkan tidak dihapus dari halaman pemesanan atau bahwa para pelanggan masih dapat memesan penerbangan yang dibatalkan tersebut.

Namun, tidak ada satu pun manajer yang menyadari masalah ini secara keseluruhan.

"Qantas menyadari adanya kekurangan pada sistem mereka. Terlepas dari kesadaran mereka, masalah ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berdampak pada banyak konsumen," kata Caleo.

Adapun rincian denda tersebut adalah Qantas didenda sebesar AUD 70 juta karena menjual penerbangan yang dibatalkan. Dan denda sebesar AUD 30 juta diberikan karena kegagalan memberitahu pelanggan terkait penerbangan yang dibatalkan tersebut.

"Kita semua tahu ketidaknyamanan akibat pembatalan penerbangan. Ketika hal ini terjadi, konsumen perlu mengetahui tentang pembatalan sesegera mungkin, sehingga mereka dapat mencari pengaturan alternatif yang sesuai untuk mereka," kata Cass-Gottlieb.

"Hingga sekitar 880.000 konsumen terpengaruh oleh tindakan Qantas. Orang-orang telah membuat rencana, dan mungkin telah menghabiskan uang untuk pembelian terkait lainnya, dengan mengandalkan fakta bahwa penerbangan akan berangkat seperti yang diiklankan. Dan penundaan dalam memberi tahu mereka tentang pembatalan tersebut mungkin membuat mereka lebih stres dan mahal untuk membuat pengaturan alternatif," ujar dia.

Terlalu Banyak Ambil Untung ... Mall Kian Ditinggalkan Kelas Menengah

 Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat menurun. Hal ini lantaran uang untuk berbelanja makin tipis.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan dengan kondisi sulit saat ini, masyarakat cenderung memilih harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

"Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, maka saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai atau harga satuan yang lebih kecil atau murah," ujarnya.

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi sejak awal tahun. Penurunan makin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan masyarakat kelas menengah yang menipis ini menjadi salah satu penyebab mereka memilih barang impor. Pasalnya, harga yang murah menjadi fokus utama pembeli.

"Inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa barang impor ilegal semakin marak dikarenakan harganya yang sangat murah akibat tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Alphonsus memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Imbasnya, ia memprediksi pertumbuhan industri usaha ritel sepanjang 2024 anjlok atau hanya single digit dibandingkan sebelumnya.

Ia menekankan untuk mengatasi permasalahan ini, pengusaha tidak bisa sendiri. Berbagai langkah telah ditempuh mulai dari memperkecil kemasan hingga menyelenggarakan program belanja seperti Jakarta Great Sale sampai Indonesia Shopping Festival dengan memberikan diskon besar-besaran, tapi tetap tidak berhasil.

Karenanya, ia mendesak pemerintah turun tangan. Salah satunya, menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat dan memperburuk industri usaha ritel.

"Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah salah faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik," pungkasnya.

BPS mencatat Indonesia sebelumnya mengalami deflasi dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen (mtm). Ini menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," jelasnya.

Dollar Amerika Makin Perkasa Terhadap Rupiah

 Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pagi ini. Dolar AS berada pada posisi Rp 15.692 atau menguat 0,11% pada pukul 9.17 WIB.

Dikutip dari data RTI, Selasa (8/10/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.675. Dolar AS berada pada level tertinggi Rp 15.705 dan terendah Rp 15.674 pagi ini.

Secara year to date, dolar AS menguat 1,88% terhadap rupiah. Namun, secara year on year melemah 0,29%.

Lebih lanjut, dolar AS menguat terhadap dolar Australia sebesar 0,28%, lemah terhadap euro 0,07%, loyo terhadap pound sterling 0,08%, terhadap yuan menguat 0,02%, dan melemah terhadap yen 0,30%.

Sementara itu, dolar AS melemah 0,02% terhadap dolar Singapura dan menguat 0,18% terhadap baht.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.690 per dolar AS pada Selasa (8/10) pagi. Mata uang Garuda melemah 3,5 poin atau 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,24 persen, baht Thailand menguat 0,07 persen, yuan China melemah 0,52 persen, peso Filipina menguat 0,02 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura menguat 0,09 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,5 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,13 persen, dan franc Swiss menguat 0,07 persen.

Dolar Australia menguat 0,04 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,04 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah masih lanjut melemah pagi ini, namun tak sedalam hari sebelumnya. Penyebabnya, selain kondisi perang di Timur Tengah, investor juga menanti rilis data indeks kepercayaan konsumen Indonesia.

"Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas tertekan oleh kekhawatiran seputar eskalasi di Timur Tengah. Investor menantikan data indeks kepercayaan konsumen Indonesia bulan September siang ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukan memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.600 per dolar AS - Rp15.750 per dolar AS.