Pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi tanda tanya. Pengusaha masih mengaku merasakan adanya penurunan daya beli, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa itu tidak benar. Ekonom dari PT Bank Permata, Josua Pardede memandang, memang jika dilihat secara keseluruhan pelemahan daya beli tidak terasa. Namun hal itu terlihat jika dibagi berdasarkan kelas masyarakat.
Dia melihat adanya pelemahan daya beli masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Hal itu sebagian besar lantaran kenaikan harga untuk energi seperti dicabutnya subsidi tarif listrik 900 VA.
"Jadi memang konteksnya keseluruhan masih cukup stabil. Kalau berbicara by segment, untuk menengah ke bawah terpengaruh oleh dampak dari kenaikan tarif listrik sejak awal tahun," tuturnya saat dihubungi.
Penyebab lainnya, ketika kenaikan biaya hidup masyarakat menengah ke bawah naik, tidak diiringi dengan kenaikan pendapatannya. Seperti yang dicatat Bank Indonesia (BI), bahwa ada penurunan pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah. "Sebenarnya di situlah keterbatasan pendapatan ini. Mereka belanjanya mungkin dikurangi untuk beberapa komponen. Sebenarnya inflasi komponen pangan cenderung deflasi. Semestinya kan kalau harga pangan turun spending-nya meningkat, ini enggak," imbuhnya.
Menurut Josua, mereka menurunkan konsumsinya dan lebih mementingkan untuk pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 tumbuh melambat jadi 4,93%.
Kelompok ini memiliki porsi masyarakat Indonesia sebesar 40%, lalu kelas menengah 40% dan kelas atas 20%. Namun meski begitu kontribusi kelas menengah ke bawah terhadap perekonomian hanya sekitar 17%. "Jadi meski turun tapi kalau secara keseluruhan tidak terlihat," tandasnya
Thursday, November 30, 2017
Pengamat Ini Berhasil Buktikan Penurunan Daya Beli Masyarakat Indonesia
Isu pelemahan daya beli masih menjadi kontroversi. Pihak pemerintah masih yakin bahwa tidak ada penurunan daya beli, namun para pengusaha ritel menjerit dan satu per satu mulai melakukan penutupan cabang. Presiden Joko Widodo pun kembali melontarkan pernyataan optimistis, bahwa dia yakin daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Hal itu dilontarkannya dengan menyebutkan data peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kedatangan turis asing hingga kondisi ekspor yang terus bertambah.
Namun Pengamat ekonomi dari Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan PPN tidak bisa menggambarkan kondisi daya beli saat ini. Sebab PPN naik disebabkan perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty.
"Pengguna e-faktur jumlahnya terus naik," tuturnya saat dihubung.
Bima menambahkan, bukti nyata penurunan daya beli juga bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari 2017, yakni dari 100,33 menjadi 99,95.
"Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," tuturnya.
Indikasi lainnya, lanjut Bima, Industri manufaktur tumbuh di bawah laju Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal sekitar 14,05% dari tenaga kerja Indonesia pada data Agustus 2017 merupakan tenaga kerja di sektor Industri.
"Sektor ritel melemah. FMCG hanya tumbuh 2,7% (year to date) hingga September 2017. FMCG tumbuh 11% pada periode sebelumnya. Penurunan belanja offline belum sebanding dengan peningkatan belanda online, walau pangsa masih kecil," tambahnya.
Dia juga menambahkan melemahnya daya beli juga terlihat dari semakin besarnya dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang naik 9,6% dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017 menjadi
Namun Pengamat ekonomi dari Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan PPN tidak bisa menggambarkan kondisi daya beli saat ini. Sebab PPN naik disebabkan perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty.
"Pengguna e-faktur jumlahnya terus naik," tuturnya saat dihubung.
Bima menambahkan, bukti nyata penurunan daya beli juga bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari 2017, yakni dari 100,33 menjadi 99,95.
"Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," tuturnya.
Indikasi lainnya, lanjut Bima, Industri manufaktur tumbuh di bawah laju Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal sekitar 14,05% dari tenaga kerja Indonesia pada data Agustus 2017 merupakan tenaga kerja di sektor Industri.
"Sektor ritel melemah. FMCG hanya tumbuh 2,7% (year to date) hingga September 2017. FMCG tumbuh 11% pada periode sebelumnya. Penurunan belanja offline belum sebanding dengan peningkatan belanda online, walau pangsa masih kecil," tambahnya.
Dia juga menambahkan melemahnya daya beli juga terlihat dari semakin besarnya dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang naik 9,6% dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017 menjadi
Jokowi Tolak Sebut Daya Beli Melemah
Masalah daya beli masyarakat Indonesia masih belum satu suara antara pemerintah, pengusaha hingga pengamat perekonomian. Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah.
Pernyataannya ini dilandasi dengan data yang telah diterimanya. Di mana, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya sekitar 2%. Tingginya pertumbuhan PPN menandakan adanya peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.
"Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," kata Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga membantah daya beli orang RI tidak melemah bisa dilihat dari pertumbuhan konsumsi hotel dan restoran yang tumbuh hingga 5,87% dari sebelumnya 5,43%.
Sementara kalangan usaha menilai bahwa secara statistik memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat turun di beberapa sektor, tapi meningkat di sektor lain. "Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat, jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak terjadi penurunan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.
Namun, Rosan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Seperti pergeseran gaya hidup kaum milenial yang lebih senang berbelanja online dan liburan. "Ada yang bilang karena online, walaupun menurut saya tidak signifikan sangat kecil hanya di bawah 2%, kemudian shiftingorang lebih banyak ke liburan. Mungkin karena kaum milenial ini memang lebih milik experience dari pada barang-barang yang mahal, mereka bisa selfie bisa sharing, dari pada beli barang mahal," jelas dia.
Pengamat ekonomi dari Institute dor Economic and Development Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, peningkatan PPN disebabkan adanya perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty. Dia menyebutkan, daya beli masyarakat Indonesia mangalami pelemahan. Hal itu terkonfirmasi dengan banyaknya perusahaan ritel yang menutup toko. Tidak hanya itu, penurunan daya beli bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari, dari 100,33 menjadi 99,95. "Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Bhima.
Menurut Bhima, pelemahan daya beli terjadi di kelas bawah sebab untuk kelas menengah ke atas masih memiliki uang namun lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Dana pihak ketiga (DPK) di perbankan naik dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017. "Masyarakat menengah atas cenderung menyimpan uang di bank. Mungkin itu yang dimaksud Pak Jokowi. Sebaiknya membagi daya beli berdasarkan pengeluaran masyarakat, jadi tidak dipukul rata," tambah dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini daya beli masyarakat masih kuat. Dia memandang isu pelemahan daya beli hanya karena kalangan dunia usaha yang terlalu pesimis. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyambut baik pernyataan tersebut. Menurutnya selaku pelaku dunia usaha memang sudah sepatutnya selalu optimistis.
"Memang kita sebagai pengusaha harus optimis. Ya namanya ekonomi bisnis up and down pasti biasa," tuturnya. Meski begitu, Rosan tetap merasa ada perlambatan pertumbuhan daya beli di masyarakat. Dia memandang kemungkinan Jokowi melihat secara general, sebab jika dilihat berdasarkan per sektor cukup terasa perlambatannya.
"Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak tidak terjadi penurunan," terangnya. Selaku Ketua Umum Kadin, Rosan mengaku mendapatkan laporan dari berbagai asosiasi usaha seperti ritel yang melaporkan adanya gangguan dalam pertumbuhan bisnisnya.
"Kita melihatnya banyak dari yang kasat matanya, dari ritel, dari teman-teman asosiasi. Seperti asosiasi mal menyampaikan banyak (tenant) yang tutup, karena penjualan turun dan juga laporan dari Indomaret dan Alfamart. Mereka bukan stagnan, pertumbuhannya menurun, jadi tumbuh tapi tidak sebesar tahun lalu," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.
Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. "Kalau ada yang sampaikan daya beli kita melemah, konsumsi kita melemah angka yang saya peroleh tidak," tegas Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat. "Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," imbuhnya.
Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%.
"Ini rekor baru, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat booming commodity lalu. Ini kalau terus dijaga, saya kira akan berada pada track yang betul sangat baik untuk perekonomian," pungkasnya
Pernyataannya ini dilandasi dengan data yang telah diterimanya. Di mana, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya sekitar 2%. Tingginya pertumbuhan PPN menandakan adanya peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.
"Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," kata Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga membantah daya beli orang RI tidak melemah bisa dilihat dari pertumbuhan konsumsi hotel dan restoran yang tumbuh hingga 5,87% dari sebelumnya 5,43%.
Sementara kalangan usaha menilai bahwa secara statistik memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat turun di beberapa sektor, tapi meningkat di sektor lain. "Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat, jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak terjadi penurunan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.
Namun, Rosan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Seperti pergeseran gaya hidup kaum milenial yang lebih senang berbelanja online dan liburan. "Ada yang bilang karena online, walaupun menurut saya tidak signifikan sangat kecil hanya di bawah 2%, kemudian shiftingorang lebih banyak ke liburan. Mungkin karena kaum milenial ini memang lebih milik experience dari pada barang-barang yang mahal, mereka bisa selfie bisa sharing, dari pada beli barang mahal," jelas dia.
Pengamat ekonomi dari Institute dor Economic and Development Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, peningkatan PPN disebabkan adanya perbaikan administrasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca tax amnesty. Dia menyebutkan, daya beli masyarakat Indonesia mangalami pelemahan. Hal itu terkonfirmasi dengan banyaknya perusahaan ritel yang menutup toko. Tidak hanya itu, penurunan daya beli bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari, dari 100,33 menjadi 99,95. "Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Bhima.
Menurut Bhima, pelemahan daya beli terjadi di kelas bawah sebab untuk kelas menengah ke atas masih memiliki uang namun lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Dana pihak ketiga (DPK) di perbankan naik dari Rp 4.836,8 triliun di 2016 menjadi Rp 5.142,9 triliun pada September 2017. "Masyarakat menengah atas cenderung menyimpan uang di bank. Mungkin itu yang dimaksud Pak Jokowi. Sebaiknya membagi daya beli berdasarkan pengeluaran masyarakat, jadi tidak dipukul rata," tambah dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini daya beli masyarakat masih kuat. Dia memandang isu pelemahan daya beli hanya karena kalangan dunia usaha yang terlalu pesimis. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyambut baik pernyataan tersebut. Menurutnya selaku pelaku dunia usaha memang sudah sepatutnya selalu optimistis.
"Memang kita sebagai pengusaha harus optimis. Ya namanya ekonomi bisnis up and down pasti biasa," tuturnya. Meski begitu, Rosan tetap merasa ada perlambatan pertumbuhan daya beli di masyarakat. Dia memandang kemungkinan Jokowi melihat secara general, sebab jika dilihat berdasarkan per sektor cukup terasa perlambatannya.
"Pasti dari statistik memang menunjukan tidak melemah, tapi di satu sisi mungkin ada sektor melemah ada sektor lain meningkat. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan tidak tidak terjadi penurunan," terangnya. Selaku Ketua Umum Kadin, Rosan mengaku mendapatkan laporan dari berbagai asosiasi usaha seperti ritel yang melaporkan adanya gangguan dalam pertumbuhan bisnisnya.
"Kita melihatnya banyak dari yang kasat matanya, dari ritel, dari teman-teman asosiasi. Seperti asosiasi mal menyampaikan banyak (tenant) yang tutup, karena penjualan turun dan juga laporan dari Indomaret dan Alfamart. Mereka bukan stagnan, pertumbuhannya menurun, jadi tumbuh tapi tidak sebesar tahun lalu," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat.
Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung dengan penilaian banyak pihak yang menyebutkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Secara tegas, Jokowi memastikan itu tidak benar. "Kalau ada yang sampaikan daya beli kita melemah, konsumsi kita melemah angka yang saya peroleh tidak," tegas Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Pernyataan Jokowi dilandasi oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 12,1%, sementara tahun lalu hanya 2%. Tingginya pertumbuhan PPN, berarti ada peningkatan transaksi jual beli di tengah masyarakat. "Kalau PPN tumbuh artinya ada transaksi, ada jual beli," imbuhnya.
Data pendukung lainnya adalah sektor pariwisata. Turis asing masuk ke Indonesia mencapai 10,46 juta orang atau naik 25%. Sementara di negara lain hanya sekitar 5%. "Momentum ini harusnya memberikan optimistis. Jangan pesimis. Ini kalangan dunia usaha juga kayaknya, jangan senang yang pesimis-pesimis," papar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan kondisi ekspor, dari Januari sampai September 2017 mencapai US$ 123,36 miliar atau naik 17,36%.
"Ini rekor baru, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat booming commodity lalu. Ini kalau terus dijaga, saya kira akan berada pada track yang betul sangat baik untuk perekonomian," pungkasnya
Monday, November 27, 2017
HSBC : Prediksi Ekonomi Indonesia 2018
Pemerintah berani menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,4 persen, 0,2 persen lebih tinggi dibandingkan target tahun 2017. Lantas, bagaimana pelaku industri perbankan melihat prospek ekonomi tahun depan?
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Sumit Dutta. Ia memaparkan betapa besarnya potensi Indonesia untuk memacu laju perekonomian lebih kencang. Tak ayal, HSBC Group berani memperkuat eksistensinya di Indonesia dengan mengakuisisi PT Bank Ekonomi dan mendirikan PT Bank HSBC Indonesia pada April 2017 lalu. Berikut petikan wawancaranya:
Kilas balik sejenak, bagaimana Anda melihat perekonomian sepanjang tahun ini?
Saya kira ada dua tema besar. Tema pertama, kondisi makroekonomi terus membaik. Tingkat inflasi telah turun, suku bunga sedang turun, nilai tukar Rupiah saat solid, kinerja cadangan devisa sangat baik. Jadi, dari perspektif makroekonomi, kondisinya sangat baik.
Namun demikian, tema kedua, kita tahu pertumbuhan konsumsi domestik tidak seperti yang kita perkirakan. Penjualan motor lemah. Secara umum, tinggi konsumsi lemah. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi sedikit lamban relatif terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Dan saya kira itu penyebab publik tidak terlalu memandang positif dalam perekonomian, dari pada yang seharusnya mengingat kondisi makro ekonomi yang sangat baik.
Jadi, pandangan kami terhadap perkembangan ekonomi tahun ini adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka menciptakan landasan pertumbuhan perekonomian yang sangat kuat dan solid. Namun sekarang, kita harus menggunakan landasan itu untuk tumbuh. Hal itu belum terjadi.
Hal itu baru akan terjadi saat perusahaan mulai lebih banyak berinvestasi. Landasan untuk berinvestasi sudah ada. Sekarang ini, perbankan memiliki cukup likuiditas untuk meminjamkan uang tetapi kami melihat banyak perusahaan berhati-hati. Dari sisi perusahaan, dua hal berikut ini terjadi beriringan yaitu produksi dan konsumsi. Jadi, ketika konsumsi mulai naik, perusahaan akan mulai menempatkan lebih banyak uang untuk produksi. Dengan demikian, tidak hanya perusahaan yang harus membelanjakan uangnya, tetapi kita harus membuat masyarakat juga bersedia untuk membelanjakan uangnya. Saya harus menekankan, saya kira landasannya sudah dibangun, landasan untuk pertumbuhan ekonomi sudah ada. Sekarang, kita harus menggunakannya.
Menurut Anda, apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indonesia?
Saya kira, dalam hal makro ekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah yang terbaik yang bisa didapatkan di Asia maupun negara berkembang manapun. Inflasi rendah, suku bunga sedang turun, nilai tukar lokal stabil. Tetapi, saya harus menekankan, bahwa bukan hanya iklim ekonomi saja yang membuat orang mau berinvestasi di suatu negara tetapi juga pertimbangan ekonomi sosial. Hal ini dalam kondisi baik. Jadi, kesempatan pada iklim investasi saya kira sangat baik.
Meskipun demikian, kita perlu agar landasan tersebut digunakan. Kita perlu perusahaan lebih banyak berinvestasi, dan orang lebih banyak berbelanja. Permintaan saya adalah orang Indonesia harus keluar dan berbelanja karena negara ini punya masa depan yang sangat cerah. Menurut saya, sekarang ini, kepercayaan diri yang dimiliki orang Indonesia terhadap Indonesia lebih rendah dibandingkan kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia terhadap Indonesia.
Saya kira, orang di luar Indonesia melihat Indonesia itu "Wow, negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang potensial untuk berinvestasi". Tetapi, saya tidak berpikir orang Indonesia memiliki sentimen yang sama. Bagi saya, itu yang menahan pertumbuhan ekonomi karena mereka [orang Indonesia] tidak berinvestasi, tidak berbelanja, mungkin mereka khawatir tentang masa depan. Dalam banyak cara, ini menjadi ramalan yang diwujudkan sendiri.
Jadi, saat Anda khawatir tentang masa depan dan Anda tidak membelanjakan uang Anda, masa depan tidak akan baik, karena segalanya akan melambat.
Saya kira, orang seharusnya meyakini dan percaya bahwa pemerintah Indonesia telah dijalankan oleh orang yang memiliki kapabilitas. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diisi oleh profesional, mereka menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang benar. Jadi, miliki keyakinan dan kepercayaan bahwa masa depan akan lebih cerah dibandingkan kondisi saat ini. Begitu Anda keluar, Anda akan mulai membelanjakan uang Anda, mulai beraktivitas, yang akan menimbulkan efek bertingkat. Perusahaan akan berproduksi lebih banyak, memperkerjakan lebih banyak orang, dan meningkatkan jumlah pekerja dan lapangan kerja, yang akan menciptakan aktivitas lebih banyak lagi. Namun, hal itu harus dimulai dari suatu tempat.
Bagaimana Anda melihat prospek perekonomian Indonesia pada tahun depan?
Saya optimistis bahwa tahun depan kita akan mulai melihat pertumbuhan yang lebih tinggi. Menurut saya, sektor komoditas telah lebih stabil. Saya tidak melihat dorongan ke atas yang signifikan, misalnya dalam harga komoditas, tetapi sekarang kita berada dalam kondisi nyaman yang masuk akal dan saya berekspektasi harga akan stabil. Kita sekarang melihat pembangunan di sektor infrastruktur. Pemerintah sedang membuktikan janjinya dan menjalankan proyek infrastruktur. Hal itu akan mendorong terbukanya lapangan kerja, produksi, permintaan, yang merupakan hal yang baik.
Jadi, secara umum, saya meyakini bahwa kita akan melihat perbaikan ekonomi tahun depan. Perbaikan tidak akan terjadi secara dramatis tetapi akan terjadi pelan-pelan namun berkelanjutan. Menurut saya, Indonesia memiliki banyak perusahaan kelas wahid, dan saya melihat pertumbuhan akan kembali terjadi. Mereka [perusahaan] akan kembali nyaman untuk keluar, pinjam uang ke perbankan seperti HSBC dan berinvestasi lebih banyak ke perekonomian.
Apakah itu akan berdampak positif terhadap sektor perbankan?
Tentu saja. Pertumbuhan [penyaluran kredit] di sektor perbankan tergantung pada pertumbuhan dari sektor riil. Jika aktivitas industri naik dan perusahaan berinvestasi lebih banyak maka volume kredit perbankan bakal naik.
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Sumit Dutta. Ia memaparkan betapa besarnya potensi Indonesia untuk memacu laju perekonomian lebih kencang. Tak ayal, HSBC Group berani memperkuat eksistensinya di Indonesia dengan mengakuisisi PT Bank Ekonomi dan mendirikan PT Bank HSBC Indonesia pada April 2017 lalu. Berikut petikan wawancaranya:
Kilas balik sejenak, bagaimana Anda melihat perekonomian sepanjang tahun ini?
Saya kira ada dua tema besar. Tema pertama, kondisi makroekonomi terus membaik. Tingkat inflasi telah turun, suku bunga sedang turun, nilai tukar Rupiah saat solid, kinerja cadangan devisa sangat baik. Jadi, dari perspektif makroekonomi, kondisinya sangat baik.
Namun demikian, tema kedua, kita tahu pertumbuhan konsumsi domestik tidak seperti yang kita perkirakan. Penjualan motor lemah. Secara umum, tinggi konsumsi lemah. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi sedikit lamban relatif terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Dan saya kira itu penyebab publik tidak terlalu memandang positif dalam perekonomian, dari pada yang seharusnya mengingat kondisi makro ekonomi yang sangat baik.
Jadi, pandangan kami terhadap perkembangan ekonomi tahun ini adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka menciptakan landasan pertumbuhan perekonomian yang sangat kuat dan solid. Namun sekarang, kita harus menggunakan landasan itu untuk tumbuh. Hal itu belum terjadi.
Hal itu baru akan terjadi saat perusahaan mulai lebih banyak berinvestasi. Landasan untuk berinvestasi sudah ada. Sekarang ini, perbankan memiliki cukup likuiditas untuk meminjamkan uang tetapi kami melihat banyak perusahaan berhati-hati. Dari sisi perusahaan, dua hal berikut ini terjadi beriringan yaitu produksi dan konsumsi. Jadi, ketika konsumsi mulai naik, perusahaan akan mulai menempatkan lebih banyak uang untuk produksi. Dengan demikian, tidak hanya perusahaan yang harus membelanjakan uangnya, tetapi kita harus membuat masyarakat juga bersedia untuk membelanjakan uangnya. Saya harus menekankan, saya kira landasannya sudah dibangun, landasan untuk pertumbuhan ekonomi sudah ada. Sekarang, kita harus menggunakannya.
Menurut Anda, apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indonesia?
Saya kira, dalam hal makro ekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah yang terbaik yang bisa didapatkan di Asia maupun negara berkembang manapun. Inflasi rendah, suku bunga sedang turun, nilai tukar lokal stabil. Tetapi, saya harus menekankan, bahwa bukan hanya iklim ekonomi saja yang membuat orang mau berinvestasi di suatu negara tetapi juga pertimbangan ekonomi sosial. Hal ini dalam kondisi baik. Jadi, kesempatan pada iklim investasi saya kira sangat baik.
Meskipun demikian, kita perlu agar landasan tersebut digunakan. Kita perlu perusahaan lebih banyak berinvestasi, dan orang lebih banyak berbelanja. Permintaan saya adalah orang Indonesia harus keluar dan berbelanja karena negara ini punya masa depan yang sangat cerah. Menurut saya, sekarang ini, kepercayaan diri yang dimiliki orang Indonesia terhadap Indonesia lebih rendah dibandingkan kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia terhadap Indonesia.
Saya kira, orang di luar Indonesia melihat Indonesia itu "Wow, negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang potensial untuk berinvestasi". Tetapi, saya tidak berpikir orang Indonesia memiliki sentimen yang sama. Bagi saya, itu yang menahan pertumbuhan ekonomi karena mereka [orang Indonesia] tidak berinvestasi, tidak berbelanja, mungkin mereka khawatir tentang masa depan. Dalam banyak cara, ini menjadi ramalan yang diwujudkan sendiri.
Jadi, saat Anda khawatir tentang masa depan dan Anda tidak membelanjakan uang Anda, masa depan tidak akan baik, karena segalanya akan melambat.
Saya kira, orang seharusnya meyakini dan percaya bahwa pemerintah Indonesia telah dijalankan oleh orang yang memiliki kapabilitas. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diisi oleh profesional, mereka menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang benar. Jadi, miliki keyakinan dan kepercayaan bahwa masa depan akan lebih cerah dibandingkan kondisi saat ini. Begitu Anda keluar, Anda akan mulai membelanjakan uang Anda, mulai beraktivitas, yang akan menimbulkan efek bertingkat. Perusahaan akan berproduksi lebih banyak, memperkerjakan lebih banyak orang, dan meningkatkan jumlah pekerja dan lapangan kerja, yang akan menciptakan aktivitas lebih banyak lagi. Namun, hal itu harus dimulai dari suatu tempat.
Bagaimana Anda melihat prospek perekonomian Indonesia pada tahun depan?
Saya optimistis bahwa tahun depan kita akan mulai melihat pertumbuhan yang lebih tinggi. Menurut saya, sektor komoditas telah lebih stabil. Saya tidak melihat dorongan ke atas yang signifikan, misalnya dalam harga komoditas, tetapi sekarang kita berada dalam kondisi nyaman yang masuk akal dan saya berekspektasi harga akan stabil. Kita sekarang melihat pembangunan di sektor infrastruktur. Pemerintah sedang membuktikan janjinya dan menjalankan proyek infrastruktur. Hal itu akan mendorong terbukanya lapangan kerja, produksi, permintaan, yang merupakan hal yang baik.
Jadi, secara umum, saya meyakini bahwa kita akan melihat perbaikan ekonomi tahun depan. Perbaikan tidak akan terjadi secara dramatis tetapi akan terjadi pelan-pelan namun berkelanjutan. Menurut saya, Indonesia memiliki banyak perusahaan kelas wahid, dan saya melihat pertumbuhan akan kembali terjadi. Mereka [perusahaan] akan kembali nyaman untuk keluar, pinjam uang ke perbankan seperti HSBC dan berinvestasi lebih banyak ke perekonomian.
Apakah itu akan berdampak positif terhadap sektor perbankan?
Tentu saja. Pertumbuhan [penyaluran kredit] di sektor perbankan tergantung pada pertumbuhan dari sektor riil. Jika aktivitas industri naik dan perusahaan berinvestasi lebih banyak maka volume kredit perbankan bakal naik.
Apakah, menurut Anda, pertumbuhan kredit tahun depan bisa sampai dua digit? Apa saja target Bank HSBC Indonesia tahun depan?
Saya berharap pertumbuhan kredit tahun depan bakal lebih tinggi dari tahun ini. Tahun ini merupakan tahun bersejarah bagi kami. Indonesia masuk ke Indonesia 133 tahun yang lalu pada 1884. Kami membeli Bank Ekonomi pada 2009. Kemudian, pada 2017, orang akan mengingat bahwa kami telah berhasil mengintegrasikan kedua bank [HSBC dan Bank Ekonomi]. Sekarang, kami membangun landasan untuk tumbuh. Jadi, tahun ini kami habiskan untuk membangun platform untuk tumbuh. Tahun depan, kami akan melanjutkan pembangunan landasan tersebut.
Kami memiliki banyak lini bisnis, mulai dari perbankan ritel, manejement kekayaan, perbankan komersial yang memberikan layanan perbankan pada perusahaan lokal dan multinasional, layanan treasuri, dan kustodian. Jadi layanan kami mencakup seluruh layanan keuangan. Kami telah berada di sektor investasi sepanjang tahun ini. Kami tidak hanya mengintegrasikan layanan, namun kami juga menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk memperbaikan lini produk, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melayani nasabah kami.
Saya sangat berharap tahun depan menjadi tahun yang baik bagi perbankan secara umum. Kami bekerja dengan sangat erat dengan nasabah kami, dengan individu dari perbankan ritel dan kami juga meningkatkan penawaran kartu kredit. Saat ini, penawaran kartu kredit kami berada di pasar yang sangat kompetitif. Kami juga menggelar promosi perjalanan yang sukses dengan banyak maskapai yang berbeda, salah satunya Garuda Indonesia. Kami juga diakui dalam hal manajemen kekayaan di sektor ritel. Kami akan terus menawarkan nasabah kami produk yang inovatif untuk membantu mereka dalam mengelola kekayaan mereka lebih baik.
Di sektor komersial, saat ini kami memiliki jaringan dari 99 cabang di 29 kota. Sehingga, penawaran kami di bidang pembayaran dan manajemen kas bakal secara signifikan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami juga telah berada di posisi teratas dalam hal layanan perbankan multinasional, misalnya dalam layanan treasuri. Jadi kami sangat optimistis untuk tahun depan.
Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap operasional HSBC antara sebelum dan sesudah bergabung dengan Bank Ekonomi?
Saya pikir, jangkauan operasional kami akan lebih besar karena kami memiliki dua bank yang bergabung menjadi satu. Hal ini memberikan landasan yang lebih besar bagi kami bisa tumbuh.
Bagaimana proses integrasi kedua bank, apakah ada kesulitan?
Kami telah mengintegrasikan kedua bank. Saat ini, kami sedang memastikan bahwa implementasi budaya organisasi bisa rampung. Kami menggabungkan dua bank yang berbeda jadi kami ingin memastikan apakah nasabah Bank Ekonomi atau Bank HSBC merasa diterima dengan baik dan merasa bahwa integrasi kedua bank telah meningkatkan layanan yang kami tawarkan kepada mereka.
Untuk nasabah Bank Ekonomi, sekarang mereka bisa mendapatkan produk HSBC, produk terbaik yang bisa kami tawarkan ke seluruh dunia. Bagi nasabah HSBC, mereka sekarang bisa menikmati jaringan yang lebih luas karena sekarang mereka dapat berinteraksi dengan kami di 29 kota di Indonesia. Kami percaya nasabah di kedua bank mendapatkan pelayanan yang lebih baik.Hal ini yang membuat kami memerlukan waktu untuk memastikan. Kami telah mengunjungi nasabah kami di Palembang, Balikpapan, Kudus. Banyak nasabah dari Bank Ekonomi yang tidak mengetahui bahwa Bank Ekonomi telah dimiliki oleh HSBC. Jadi, ini merupakan masa yang menarik bagi kami. Bertemu dengan para nasabah dan menjelaskan apa yang kami lakukan, bagaimana kami bisa membantu dan mendukung mereka, kami melihat banyak peluang. Hal ini membuat kami merasa optimistis terhadap masa depan.
Tren suku bunga perbankan terus turun di Indonesia, bagaimana HSBC mengantisipasinya? Apakah akan lebih banyak menawarkan lebih banyak produk investasi?
Seperti yang dilihat, tingkat suku bunga tahun ini turun secara bertahap di Indonesia. Sementara, suku bunga secara global juga mengarah ke kondisi stabil, artinya mengarah ke kenaikan secara wajar. Saya pikir, kami berada di pasar yang kompetitif sekarang. Dalam hal keinginan nasabah Indonesia untuk berinvestasi, mereka memiliki banyak pilihan mulai dari properti, saham, obligasi, dan deposito perbankan. Satu hal yang kami percaya dapat membantu nasabah Indonesia untuk menginvestasikan uangnya adalah perluasan dan pendalaman pasar modal karena pasar akan memiliki lebih banyak instrumen untuk investor ritel berinvestasi.
Kami akan sangat senang untuk membantu karena kami melihat pasar negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Inggris memiliki lebih banyak produk investasi lebih banyak dibandingkan apa yang tersedia di Indonesia. Jadi kami sangat menginginkan untuk bermitra dengan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, atau dengan lembaga manapun yang membawa produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus berhati-hati dalam membawa produk investasi ada yang cocok untuk nasabah, ada yang bersifat spekulatif. Kita tahu, di masa lalu, orang berinvestasi pada produk investasi yang bersifat spekulatif.
Jadi, kami hanya ingin membawa produk investasi yang solid dan berkelanjutan yang dapat dipahami oleh nasabah, dengan risiko yang dapat dijelankan dengan jelas kepada nasabah. Tetapi, kami melihat banyak kesempatan bagi nasabah untuk mengembangkan produk investasinya. Kami sebenarnya telah melihat pertumbuhan sektor menajemen kekayaaan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap produk manajemen kekayaan di masa lalu. Sekarang, dengan keberadaan kami di 29 kota kami dapat menawarkan berbagai variasi produk kami yang saya yakin kami harapkan.
Terakhir, jika Anda mendapatkan kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada masyarakat Indonesia, apa yang Anda ingin sampaikan?
Saya ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu beruntung karena berada di suatu negara yang memiliki semangat, toleransi, dan stabilitas. Saya telah berada dan bekerja di banyak negara di dunia, saya melihat seluruh bahan untuk Indonesia bisa menjadi negara super power di bidang keuangan sudah ada di negara ini. Sekarang, yang harus dilakukan adalah mencampur bahan-bahan tersebut dan memasak masakan yang tepat. Indonesia memiliki demografi yang diperlukan, sumber daya alam, dan sekarang memiliki kepemimpinan yang baik. Indonesia memiliki pemerintah yang tepat dalam menggerakkan Indonesia ke arah yang benar, orang-orang yang pintar dan berpendidikan, generasi milenial yang terus naik, dan sumber daya alam yang diperlukan
Saya berharap pertumbuhan kredit tahun depan bakal lebih tinggi dari tahun ini. Tahun ini merupakan tahun bersejarah bagi kami. Indonesia masuk ke Indonesia 133 tahun yang lalu pada 1884. Kami membeli Bank Ekonomi pada 2009. Kemudian, pada 2017, orang akan mengingat bahwa kami telah berhasil mengintegrasikan kedua bank [HSBC dan Bank Ekonomi]. Sekarang, kami membangun landasan untuk tumbuh. Jadi, tahun ini kami habiskan untuk membangun platform untuk tumbuh. Tahun depan, kami akan melanjutkan pembangunan landasan tersebut.
Kami memiliki banyak lini bisnis, mulai dari perbankan ritel, manejement kekayaan, perbankan komersial yang memberikan layanan perbankan pada perusahaan lokal dan multinasional, layanan treasuri, dan kustodian. Jadi layanan kami mencakup seluruh layanan keuangan. Kami telah berada di sektor investasi sepanjang tahun ini. Kami tidak hanya mengintegrasikan layanan, namun kami juga menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk memperbaikan lini produk, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melayani nasabah kami.
Saya sangat berharap tahun depan menjadi tahun yang baik bagi perbankan secara umum. Kami bekerja dengan sangat erat dengan nasabah kami, dengan individu dari perbankan ritel dan kami juga meningkatkan penawaran kartu kredit. Saat ini, penawaran kartu kredit kami berada di pasar yang sangat kompetitif. Kami juga menggelar promosi perjalanan yang sukses dengan banyak maskapai yang berbeda, salah satunya Garuda Indonesia. Kami juga diakui dalam hal manajemen kekayaan di sektor ritel. Kami akan terus menawarkan nasabah kami produk yang inovatif untuk membantu mereka dalam mengelola kekayaan mereka lebih baik.
Di sektor komersial, saat ini kami memiliki jaringan dari 99 cabang di 29 kota. Sehingga, penawaran kami di bidang pembayaran dan manajemen kas bakal secara signifikan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami juga telah berada di posisi teratas dalam hal layanan perbankan multinasional, misalnya dalam layanan treasuri. Jadi kami sangat optimistis untuk tahun depan.
Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap operasional HSBC antara sebelum dan sesudah bergabung dengan Bank Ekonomi?
Saya pikir, jangkauan operasional kami akan lebih besar karena kami memiliki dua bank yang bergabung menjadi satu. Hal ini memberikan landasan yang lebih besar bagi kami bisa tumbuh.
Bagaimana proses integrasi kedua bank, apakah ada kesulitan?
Kami telah mengintegrasikan kedua bank. Saat ini, kami sedang memastikan bahwa implementasi budaya organisasi bisa rampung. Kami menggabungkan dua bank yang berbeda jadi kami ingin memastikan apakah nasabah Bank Ekonomi atau Bank HSBC merasa diterima dengan baik dan merasa bahwa integrasi kedua bank telah meningkatkan layanan yang kami tawarkan kepada mereka.
Untuk nasabah Bank Ekonomi, sekarang mereka bisa mendapatkan produk HSBC, produk terbaik yang bisa kami tawarkan ke seluruh dunia. Bagi nasabah HSBC, mereka sekarang bisa menikmati jaringan yang lebih luas karena sekarang mereka dapat berinteraksi dengan kami di 29 kota di Indonesia. Kami percaya nasabah di kedua bank mendapatkan pelayanan yang lebih baik.Hal ini yang membuat kami memerlukan waktu untuk memastikan. Kami telah mengunjungi nasabah kami di Palembang, Balikpapan, Kudus. Banyak nasabah dari Bank Ekonomi yang tidak mengetahui bahwa Bank Ekonomi telah dimiliki oleh HSBC. Jadi, ini merupakan masa yang menarik bagi kami. Bertemu dengan para nasabah dan menjelaskan apa yang kami lakukan, bagaimana kami bisa membantu dan mendukung mereka, kami melihat banyak peluang. Hal ini membuat kami merasa optimistis terhadap masa depan.
Tren suku bunga perbankan terus turun di Indonesia, bagaimana HSBC mengantisipasinya? Apakah akan lebih banyak menawarkan lebih banyak produk investasi?
Seperti yang dilihat, tingkat suku bunga tahun ini turun secara bertahap di Indonesia. Sementara, suku bunga secara global juga mengarah ke kondisi stabil, artinya mengarah ke kenaikan secara wajar. Saya pikir, kami berada di pasar yang kompetitif sekarang. Dalam hal keinginan nasabah Indonesia untuk berinvestasi, mereka memiliki banyak pilihan mulai dari properti, saham, obligasi, dan deposito perbankan. Satu hal yang kami percaya dapat membantu nasabah Indonesia untuk menginvestasikan uangnya adalah perluasan dan pendalaman pasar modal karena pasar akan memiliki lebih banyak instrumen untuk investor ritel berinvestasi.
Kami akan sangat senang untuk membantu karena kami melihat pasar negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Inggris memiliki lebih banyak produk investasi lebih banyak dibandingkan apa yang tersedia di Indonesia. Jadi kami sangat menginginkan untuk bermitra dengan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, atau dengan lembaga manapun yang membawa produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus berhati-hati dalam membawa produk investasi ada yang cocok untuk nasabah, ada yang bersifat spekulatif. Kita tahu, di masa lalu, orang berinvestasi pada produk investasi yang bersifat spekulatif.
Jadi, kami hanya ingin membawa produk investasi yang solid dan berkelanjutan yang dapat dipahami oleh nasabah, dengan risiko yang dapat dijelankan dengan jelas kepada nasabah. Tetapi, kami melihat banyak kesempatan bagi nasabah untuk mengembangkan produk investasinya. Kami sebenarnya telah melihat pertumbuhan sektor menajemen kekayaaan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap produk manajemen kekayaan di masa lalu. Sekarang, dengan keberadaan kami di 29 kota kami dapat menawarkan berbagai variasi produk kami yang saya yakin kami harapkan.
Terakhir, jika Anda mendapatkan kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada masyarakat Indonesia, apa yang Anda ingin sampaikan?
Saya ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu beruntung karena berada di suatu negara yang memiliki semangat, toleransi, dan stabilitas. Saya telah berada dan bekerja di banyak negara di dunia, saya melihat seluruh bahan untuk Indonesia bisa menjadi negara super power di bidang keuangan sudah ada di negara ini. Sekarang, yang harus dilakukan adalah mencampur bahan-bahan tersebut dan memasak masakan yang tepat. Indonesia memiliki demografi yang diperlukan, sumber daya alam, dan sekarang memiliki kepemimpinan yang baik. Indonesia memiliki pemerintah yang tepat dalam menggerakkan Indonesia ke arah yang benar, orang-orang yang pintar dan berpendidikan, generasi milenial yang terus naik, dan sumber daya alam yang diperlukan
Aprindo : Volume Penjual Ritel Indonesia Alami Penurunan
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan volume penjualan produk ritel menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru bakal meningkat 10 hingga 15 persen secara tahunan. "Kalau untuk Natal, biasanya produk yang dibeli itu sirup, biskuit, minuman ringan, dan makanan-makanan ringan siap saji," tutur Ketua Umum Aprindo Roy Mandey saat ditemui di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), Senin (27/11).
Roy mengakui, peningkatan volume penjualan pada perayaan akhir tahun ini lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 20 hingga 25 persen secara tahunan. Hal itu tak lepas dari perubahan pola belanja konsumen yang mulai mengalihkan konsumsinya ke kegiatan kesenangan (leisure) seperti jalan-jalan maupun wisata kuliner.
Selain itu, perlambatan pertumbuhan konsumsi juga terjadi akibat masyarakat kelas menengah ke atas menahan konsumsi dan lebih memilih menempatkan uangnya di simpanan perbankan maupun investasi. Perlambatan konsumsi itu sudah terlihat saat perayaan lebaran tahun ini. Tercermin dari volume penjualan ritel yang hanya naik sekitar 5 persen dari biasanya sekitar 15 hingga 20 persen.
Sepanjang tahun, Aprindo memperkirakan volume penjualan ritel hanya bakal tumbuh 7,8 hingga delapan persen atau menjadi sekitar Rp215 triliun hingga Rp220 triliun. "Biasanya (penjualan) lebaran itu berkontribusi 40 sampai 45 persen terhadap target penjualan tahunan, dan untuk akhir tahun itu biasanya berkontribusi sekitar 15 sampai 20 persen dari total target," pungkasnya.
Terkait harga, Roy belum melihat potensi peningkatan harga yang signifikan. Terlebih, pihaknya kini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog terkait distribusi komoditas bahan pokok di seluruh Indonesia.
Setelah MoU, Bulog akan bekerja sama dengan mitra peritel di setiap daerah dalam hal penyaluran komoditas bahan pangan dengan mutu dan harga sesuai acuan pemerintah. Untuk tahap awal, kerja sama akan mencakup penyaluran empat bahan pokok utama yaitu beras, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging sapi.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan, maraknya penutupan gerai ritel memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut, yang jumlahnya besar. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, pergeseran pola konsumsi dan minimnya insentif dari pemerintah menjadi beberapa alasan gerai ritel gulung tikar. Ia menaksir, jumlah pekerja yang terkena PHK menembus angka 1.000 orang.
"Kisarannya 1.200-an orang sudah kena PHK di industri ritel. Dari penutupan gerai Sevel (7-Eleven) saja, sudah sekitar 800 pekerja. Masih ditambah dari ritel lainnya," ungkapnya. Ia menjelaskan, Aprindo tidak memiliki kebijakan khusus soal PHK. Menurutnya, semua aturan PHK sudah jelas mengikuti Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, Roy menyatakan kondisi ini seharusnya sudah menjadi 'alarm' untuk pemerintah.
"Kami alert ke pemerintah bahwa bisnis ritel ini menyerap 4 juta tenaga kerja, bahkan kalau total hulu ke hilir bisa 14 juta tenaga kerja. Ini menempati porsi kedua dari jumlah tenaga kerja setelah agribisnis," kata Roy. Yang mengkhawatirkan, lanjut Roy, adalah perpindahan para eks pekerja ritel ke sektor yang informal. Ia menjelaskan, kenaikan pekerja informal bisa membuat konsumsi lebih rendah.
"Nanti bisa jadi informal worker dan membuat konsumsi lebih rendah. Alasannya, informal worker yang penting makan dan minum, daripada belanja sekunder," jelasnya. Bahkan, Roy menyatakan dalam kondisi ekonomi terburuk, pergeseran eks pekerja ritel ke sektor informal bisa sampai 50 persen dari 4 juta pekerja di bagian hilir.
"Ketika menjadi pekerja informal, mereka tidak punya pendapatan tetap. Hanya dapat komisi atau UMP [Upah Minimum Provinsi]. Lalu bagaimana mereka mau berbelanja? Kalau konsumsi kebutuhan dasar pasti. Kalau belanja?" katanya. Isu pelemahan industri ritel sudah terendus sejak awal tahun ini. Beberapa perusahaan menutup beberapa gerainya yang dinilai tidak memberikan keuntungan terhadap kinerja secara konsolidasian.
Misalnya saja, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang baru menutup dua gerainya di kawasan Blok M dan Manggarai. Kemudian, diikuti penutupan gerai Lotus dan Debenhams oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua manajemen ini kompak beralasan penutupan gerai dilakukan karena gerai tersebut tidak menghasilkan pendapatan sesuai target perusahaan. Dengan kata lain, keputusan itu juga bisa dikatakan sebagai efisiensi perusahaan.
Yang paling besar belum lama ini, PT Modern Internasional Tbk telah menutup semua gerai 7-Eleven di bawah pengelolaannya pada 30 Juni 2017 karena kurangnya sumber daya untuk mendanai operasional tokonya. Perusahaan menutup sekitar 25 gerai pada 2016, meninggalkan perusahaan dengan 161 toko. Pada 2015, Modern Internasional memiliki lebih dari 185 gerai 7-Eleven.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah segera mengatur toko ritel berbasis daring (online) agar level kompetisi dengan toko ritel fisik (offline) bisa lebih setara. Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta pada Sabtu (28/10) mengatakan pemilik toko ritel offline harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya terkait perizinan, standar produk, dan gaji pegawai. Sementara itu, pengusaha online dinilai relatif lebih bebas.
Dia menyoroti belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perdagangan daring. Bahkan, hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Secara Elektronik belum juga disahkan menjadi ketentuan resmi. "Kalau kami melakukan aktivitas perdagangan dengan segala aturan yang ada bagaimana dengan online? Ada tidak? Ternyata, faktanya sampai sekarang belum ada ketentuan soal online itu," ujar Tutum saat menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/10).
Menurut Tutum, seiring dengan kemajuan teknologi, tren peralihan pola belanja masyarakat tidak bisa dihindari. Bahkan, pemilik toko ritel offline pun juga memiliki saluran penjualan produk secara online. Kendati demikian, pemerintah perlu tetap mangatur aturan main perdagangannya karena, jika dibiarkan, bisnis ritel offline bisa mati karena pemiliknya semua beralih ke online.
Belum lama, sejumlah gerai pusat perbelanjaan di Indonesia ditutup oleh pemiliknya karena sudah menangkap sinyal perubahan pola berbelanja masyarakat. Di antaranya adalah Matahari, Ramayana, dan Lotus. Secara bisnis, menurut Tutum, upaya efisiensi itu masuk akal, karena pemilik toko tak lagi harus membayar biaya sewa toko dan gaji pegawai yang terus naik setiap tahunnya di tengah turunnya jumlah pengunjung.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro tak heran jika bisnis online sekarang makin marak dan toko ritel offline semakin menciut. Alasannya, kompetisi memang tidak dilakukan secara adil. Misalnya, pelaku ritel jika ingin mendirikan toko fisik harus mengurus hingga 50 izin yang berujung pada tambahan biaya. Hal ini berdampak pada harga barang yang menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang yang dijual secara langsung melalui toko ritel online.
Melihat harga barang yang lebih mahal di toko offline, konsumen tentu akan beralih ke online, kata dia. Tugas pemerintah adalah membuat bisnis ritel offline dan online bisa berjalan bergandengan dengan adil. Misalnya, dengan mengatur bahwa pemilik ritel online harus memiliki gudang penyimpanan dengan spesifikasi tertentu.
Kemudian, dari sisi pajak, pemerintah juga harus memastikan pelaku bisnis online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak. Polemik antara bisnis offline dan online sebelumnya dialami oleh bisnis taksi konvensional yang terancam oleh kehadiran aplikasi pemesanan transportasi daring.
Dalam hal ini, perusahaan aplikasi online tidak perlu berinvestasi banyak pada mobil maupun pengemudi. Tak heran, tarif untuk mengantarkan penumpang bisa menjadi lebih murah. Guna mensiasati itu, pemerintah Inggris, kata Ari, mengatur agar pengemudi taksi berbasis aplikasi memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan demikian, selisih tarif taksi konvensional dan taksi online menjadi lebih kecil.
Ari mengingatkan, dari sisi efisiensi, toko online bisa lebih efisien. Namun, keberadaan toko offline tetap harus dijaga agar para pekerja yang berada di dalamnya tidak menjadi pengangguran.
Roy mengakui, peningkatan volume penjualan pada perayaan akhir tahun ini lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 20 hingga 25 persen secara tahunan. Hal itu tak lepas dari perubahan pola belanja konsumen yang mulai mengalihkan konsumsinya ke kegiatan kesenangan (leisure) seperti jalan-jalan maupun wisata kuliner.
Selain itu, perlambatan pertumbuhan konsumsi juga terjadi akibat masyarakat kelas menengah ke atas menahan konsumsi dan lebih memilih menempatkan uangnya di simpanan perbankan maupun investasi. Perlambatan konsumsi itu sudah terlihat saat perayaan lebaran tahun ini. Tercermin dari volume penjualan ritel yang hanya naik sekitar 5 persen dari biasanya sekitar 15 hingga 20 persen.
Sepanjang tahun, Aprindo memperkirakan volume penjualan ritel hanya bakal tumbuh 7,8 hingga delapan persen atau menjadi sekitar Rp215 triliun hingga Rp220 triliun. "Biasanya (penjualan) lebaran itu berkontribusi 40 sampai 45 persen terhadap target penjualan tahunan, dan untuk akhir tahun itu biasanya berkontribusi sekitar 15 sampai 20 persen dari total target," pungkasnya.
Terkait harga, Roy belum melihat potensi peningkatan harga yang signifikan. Terlebih, pihaknya kini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog terkait distribusi komoditas bahan pokok di seluruh Indonesia.
Setelah MoU, Bulog akan bekerja sama dengan mitra peritel di setiap daerah dalam hal penyaluran komoditas bahan pangan dengan mutu dan harga sesuai acuan pemerintah. Untuk tahap awal, kerja sama akan mencakup penyaluran empat bahan pokok utama yaitu beras, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging sapi.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan, maraknya penutupan gerai ritel memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut, yang jumlahnya besar. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, pergeseran pola konsumsi dan minimnya insentif dari pemerintah menjadi beberapa alasan gerai ritel gulung tikar. Ia menaksir, jumlah pekerja yang terkena PHK menembus angka 1.000 orang.
"Kisarannya 1.200-an orang sudah kena PHK di industri ritel. Dari penutupan gerai Sevel (7-Eleven) saja, sudah sekitar 800 pekerja. Masih ditambah dari ritel lainnya," ungkapnya. Ia menjelaskan, Aprindo tidak memiliki kebijakan khusus soal PHK. Menurutnya, semua aturan PHK sudah jelas mengikuti Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, Roy menyatakan kondisi ini seharusnya sudah menjadi 'alarm' untuk pemerintah.
"Kami alert ke pemerintah bahwa bisnis ritel ini menyerap 4 juta tenaga kerja, bahkan kalau total hulu ke hilir bisa 14 juta tenaga kerja. Ini menempati porsi kedua dari jumlah tenaga kerja setelah agribisnis," kata Roy. Yang mengkhawatirkan, lanjut Roy, adalah perpindahan para eks pekerja ritel ke sektor yang informal. Ia menjelaskan, kenaikan pekerja informal bisa membuat konsumsi lebih rendah.
"Nanti bisa jadi informal worker dan membuat konsumsi lebih rendah. Alasannya, informal worker yang penting makan dan minum, daripada belanja sekunder," jelasnya. Bahkan, Roy menyatakan dalam kondisi ekonomi terburuk, pergeseran eks pekerja ritel ke sektor informal bisa sampai 50 persen dari 4 juta pekerja di bagian hilir.
"Ketika menjadi pekerja informal, mereka tidak punya pendapatan tetap. Hanya dapat komisi atau UMP [Upah Minimum Provinsi]. Lalu bagaimana mereka mau berbelanja? Kalau konsumsi kebutuhan dasar pasti. Kalau belanja?" katanya. Isu pelemahan industri ritel sudah terendus sejak awal tahun ini. Beberapa perusahaan menutup beberapa gerainya yang dinilai tidak memberikan keuntungan terhadap kinerja secara konsolidasian.
Misalnya saja, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang baru menutup dua gerainya di kawasan Blok M dan Manggarai. Kemudian, diikuti penutupan gerai Lotus dan Debenhams oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua manajemen ini kompak beralasan penutupan gerai dilakukan karena gerai tersebut tidak menghasilkan pendapatan sesuai target perusahaan. Dengan kata lain, keputusan itu juga bisa dikatakan sebagai efisiensi perusahaan.
Yang paling besar belum lama ini, PT Modern Internasional Tbk telah menutup semua gerai 7-Eleven di bawah pengelolaannya pada 30 Juni 2017 karena kurangnya sumber daya untuk mendanai operasional tokonya. Perusahaan menutup sekitar 25 gerai pada 2016, meninggalkan perusahaan dengan 161 toko. Pada 2015, Modern Internasional memiliki lebih dari 185 gerai 7-Eleven.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah segera mengatur toko ritel berbasis daring (online) agar level kompetisi dengan toko ritel fisik (offline) bisa lebih setara. Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta pada Sabtu (28/10) mengatakan pemilik toko ritel offline harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya terkait perizinan, standar produk, dan gaji pegawai. Sementara itu, pengusaha online dinilai relatif lebih bebas.
Dia menyoroti belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perdagangan daring. Bahkan, hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Secara Elektronik belum juga disahkan menjadi ketentuan resmi. "Kalau kami melakukan aktivitas perdagangan dengan segala aturan yang ada bagaimana dengan online? Ada tidak? Ternyata, faktanya sampai sekarang belum ada ketentuan soal online itu," ujar Tutum saat menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/10).
Menurut Tutum, seiring dengan kemajuan teknologi, tren peralihan pola belanja masyarakat tidak bisa dihindari. Bahkan, pemilik toko ritel offline pun juga memiliki saluran penjualan produk secara online. Kendati demikian, pemerintah perlu tetap mangatur aturan main perdagangannya karena, jika dibiarkan, bisnis ritel offline bisa mati karena pemiliknya semua beralih ke online.
Belum lama, sejumlah gerai pusat perbelanjaan di Indonesia ditutup oleh pemiliknya karena sudah menangkap sinyal perubahan pola berbelanja masyarakat. Di antaranya adalah Matahari, Ramayana, dan Lotus. Secara bisnis, menurut Tutum, upaya efisiensi itu masuk akal, karena pemilik toko tak lagi harus membayar biaya sewa toko dan gaji pegawai yang terus naik setiap tahunnya di tengah turunnya jumlah pengunjung.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro tak heran jika bisnis online sekarang makin marak dan toko ritel offline semakin menciut. Alasannya, kompetisi memang tidak dilakukan secara adil. Misalnya, pelaku ritel jika ingin mendirikan toko fisik harus mengurus hingga 50 izin yang berujung pada tambahan biaya. Hal ini berdampak pada harga barang yang menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang yang dijual secara langsung melalui toko ritel online.
Melihat harga barang yang lebih mahal di toko offline, konsumen tentu akan beralih ke online, kata dia. Tugas pemerintah adalah membuat bisnis ritel offline dan online bisa berjalan bergandengan dengan adil. Misalnya, dengan mengatur bahwa pemilik ritel online harus memiliki gudang penyimpanan dengan spesifikasi tertentu.
Kemudian, dari sisi pajak, pemerintah juga harus memastikan pelaku bisnis online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak. Polemik antara bisnis offline dan online sebelumnya dialami oleh bisnis taksi konvensional yang terancam oleh kehadiran aplikasi pemesanan transportasi daring.
Dalam hal ini, perusahaan aplikasi online tidak perlu berinvestasi banyak pada mobil maupun pengemudi. Tak heran, tarif untuk mengantarkan penumpang bisa menjadi lebih murah. Guna mensiasati itu, pemerintah Inggris, kata Ari, mengatur agar pengemudi taksi berbasis aplikasi memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan demikian, selisih tarif taksi konvensional dan taksi online menjadi lebih kecil.
Ari mengingatkan, dari sisi efisiensi, toko online bisa lebih efisien. Namun, keberadaan toko offline tetap harus dijaga agar para pekerja yang berada di dalamnya tidak menjadi pengangguran.
BRI Akuisisi 35 Persen Saham Bahana Artha Ventura
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah resmi mengakuisisi 35 persen saham anak usaha PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, PT Bahana Artha Ventura. Adapun nilai akuisisi perusahaan modal ventura tersebut sebesar Rp71,21 miliar.
Berdasarkan keterangan resmi yang dipublikasikan perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Senin (27/11), akuisisi tersebut dilakukan BRI dengan menyuntikkan modal pada Bahana Artha Ventura. Kucuran modal sebesar Rp71,21 miliar tersebut, menggerus kepemlikian BPUI dari 99,45 persen menjadi 64,65 persen dan saham Koperasi Karyawan BPUI dari 0,55 persen menjadi 0,35 persen.
Di sisi lain, modal disetor/ditempatkan Bahana meningkat dari Rp132,24 miliar menjadi Rp203,45 miliar.
Direktur Utama BRI Suprajarto sebelumnya menjelaskan, selain merampungkan akuisisi Bahana Artha ventura, pihaknya juga menargetkan dapat merampungkan akuisisi Bahana Sekuritas pada bulan ini. Berbeda dengan akuisisi Bahana Artha Ventura yang bersifat minoritas, akuisisi pada Bahana Sekuritas akan dilakukan secara mayoritas atau sekitar 60 persen.
Suprajarto menjelaskan, akuisisi Bahana Artha Ventura dilakukan guna mewujudkan perseroan untuk merambah bisnis teknologi jasa keuangan (financial technology/fintech) melalui perusahaan modal ventura tersebut. Adapun akuisisi Bahana Sekuritas dilakukan guna memperkuat perseroan di bidang pasar modal.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo sebelumnya mengaku menyiapkan dana sekitar Rp500-700 miliar untuk akusisi dua anak usaha Bahana itu. Adapun pada tahun ini, perusahaan pelat merah menganggarkan sekitar Rp4 triliun guna memperluas bisnis anak usaha, termasuk menambah anak usaha. - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyebut, proses akuisisi dua anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan rampung pada November tahun ini. Dua anak usaha itu ialah PT Bahana Artha Ventura dan PT Bahana Sekuritas.
Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan, perusahaan akan mencaplok sekitar 35 persen saham Bahana Artha Ventura dan sebanyak 60 persen saham Bahana Sekuritas. “Kami proses terus. Kami juga sudah lapor ke kementerian, tapi kami tunggu kementerian. Nilai pastinya bulan depan,” ujar Supra, sapaan akrabnya, Rabu (18/10).
Berdasarkan keterangan resmi yang dipublikasikan perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Senin (27/11), akuisisi tersebut dilakukan BRI dengan menyuntikkan modal pada Bahana Artha Ventura. Kucuran modal sebesar Rp71,21 miliar tersebut, menggerus kepemlikian BPUI dari 99,45 persen menjadi 64,65 persen dan saham Koperasi Karyawan BPUI dari 0,55 persen menjadi 0,35 persen.
Di sisi lain, modal disetor/ditempatkan Bahana meningkat dari Rp132,24 miliar menjadi Rp203,45 miliar.
Direktur Utama BRI Suprajarto sebelumnya menjelaskan, selain merampungkan akuisisi Bahana Artha ventura, pihaknya juga menargetkan dapat merampungkan akuisisi Bahana Sekuritas pada bulan ini. Berbeda dengan akuisisi Bahana Artha Ventura yang bersifat minoritas, akuisisi pada Bahana Sekuritas akan dilakukan secara mayoritas atau sekitar 60 persen.
Suprajarto menjelaskan, akuisisi Bahana Artha Ventura dilakukan guna mewujudkan perseroan untuk merambah bisnis teknologi jasa keuangan (financial technology/fintech) melalui perusahaan modal ventura tersebut. Adapun akuisisi Bahana Sekuritas dilakukan guna memperkuat perseroan di bidang pasar modal.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo sebelumnya mengaku menyiapkan dana sekitar Rp500-700 miliar untuk akusisi dua anak usaha Bahana itu. Adapun pada tahun ini, perusahaan pelat merah menganggarkan sekitar Rp4 triliun guna memperluas bisnis anak usaha, termasuk menambah anak usaha. - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyebut, proses akuisisi dua anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan rampung pada November tahun ini. Dua anak usaha itu ialah PT Bahana Artha Ventura dan PT Bahana Sekuritas.
Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan, perusahaan akan mencaplok sekitar 35 persen saham Bahana Artha Ventura dan sebanyak 60 persen saham Bahana Sekuritas. “Kami proses terus. Kami juga sudah lapor ke kementerian, tapi kami tunggu kementerian. Nilai pastinya bulan depan,” ujar Supra, sapaan akrabnya, Rabu (18/10).
Ia menjelaskan, akusisi Bahana Artha Ventura dilakukan dengan tujuan menggunakan perusahaan modal ventura untuk merambah bisnis teknologi jasa keuangan (financial technology/fintech). “Kami sudah punya program-program bagaimana untuk terutama yang terkait dengan fintech akan kami kembangkan di sana,” jelasnya. Sementara, terkait akuisisi Bahana Sekuritas, perusahaan ingin memperkuat diri di pasar modal.
Untuk dana yang disiapkan, Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan, perusahaan menyiapkan sekitar Rp500 miliar-700 miliar untuk akusisi dua anak usaha Bahana itu. Sayang, ia enggan merincinya. Pada tahun ini, perusahaan pelat merah itu menganggarkan sekitar Rp4 triliun untuk perluasan anak usaha, termasuk mengakusisi. Akusisi itu digadang-gadang sebagai langkah awal para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membentuk perusahaan induk (holding).
Rencananya di sektor keuangan, BRI akan melebur bersama tiga bank BUMN lainnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Namun, Kementerian BUMN menunjuk pimpinan holding sektor keuangan ialah PT Danareksa (Persero). Lalu, akan pula meleburkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara
Untuk dana yang disiapkan, Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan, perusahaan menyiapkan sekitar Rp500 miliar-700 miliar untuk akusisi dua anak usaha Bahana itu. Sayang, ia enggan merincinya. Pada tahun ini, perusahaan pelat merah itu menganggarkan sekitar Rp4 triliun untuk perluasan anak usaha, termasuk mengakusisi. Akusisi itu digadang-gadang sebagai langkah awal para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membentuk perusahaan induk (holding).
Rencananya di sektor keuangan, BRI akan melebur bersama tiga bank BUMN lainnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Namun, Kementerian BUMN menunjuk pimpinan holding sektor keuangan ialah PT Danareksa (Persero). Lalu, akan pula meleburkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara
Thursday, November 23, 2017
Bandung Mendapat Predikat Kota Dengan Biaya Suap Paling Besar Se Indonesia
Transparency International Indonesia (TII) menyatakan ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung sebgai kota dengan nominal suap terbesar yang diberikan pengusaha kepada pelayan publik. Kesimpulan tersebut merupakan salah satu survei yang dilakukan TII mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 12 kota di tiga wilayah Indonesia sepanjang tahun 2017.
"Berdasarkan nilai suap kota yang memiliki presentase tertinggi adalah Bandung yakni 10,8 persen dari total biaya produksi," kata Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko saat konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (22/11). Presentase nilai suap itu diperoleh dari rata-rata nominal suap yang dibayarkan kepada pelayan publik. Pihak yang dijadikan responden survei yakni antara 80-110 pengusaha dan pelaku usaha di kota Bandung. Mengenai data rujukan, TII menggunakan data dari Direktori Sensus Ekonomi Nasional tahun 2016.
Wawan lalu mengatakan bahwa kota dengan alokasi suap yang besar menimbulkan potensi praktik suap yang tinggi. Oleh karena itu, Bandung menjadi kota dengan potensi praktik suap-menyuap tertinggi di antara 12 kota yang disurvei.
Sementara itu, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar menjadi kota dengan nilai suap terendah dari 12 kota yang disurvei.
"Kota dengan biaya suap terendah yakni Makassar dengan angka 1,8 persen dari total biaya produksi," kata Wawan atas salah satu simpulan dari survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2017.
Kota-kota yang disurvei itu adalah Pekanbaru, Semarang, Padang, Bandung, Surabaya, Jakarta Utara,Medan, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado.
Kedua belas kota tersebut dipilih atas tiga pertimbangan. Pertama, masing-masing kota merupakan ibu kota provinsi. Kedua, masing-masing kota memiliki kontribusi besar dalam penyumbang produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional. "Jika kita akumulasi, 12 kota yang kita survei menyumbang 70 persen PDB tingkat nasional," kata Wawan.
Ketiga, kedua belas kota tersebut dinilai dapat menggambarkan kondisi praktik korupsi di wilayah indonesia bagian barat, tengah, dan timur indonesia. Survei melibatkan 1.200 responden yang terdiri dari pengusaha dan pelaku usaha dengan 80-110 responden di masing-masing kota yang disurvei.
Survei Persepsi Korupsi mengungkapkan, sekitar 17 persen pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Sektor air minum, makanan, perbankan dan kelistrikan dinilai paling tinggi potensi suapnya.
Survei tersebut digelar Transparancy International Indonesia guna mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di suatu daerah. Survei ini dilaksanakan pada 12 kota di Indonesia dengan total respoden 1.200.
Adapun Bandung disebut sebagai kota dengan biaya presentase suap tertinggi yang mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi. Sedangkan Makasar dinilai sebagai kota dengan biaya presentase suap terendah yakni hanya sebesar 1,8 persen terhadap total biaya produksi.
Menurut survei tersebut, sektor perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota disebut sebagai setor yang paling terdampak korupsi. Survei tersebut juga menyebut instansi yang paling terdampak korupsi adalah legislatif, peradilan, dan korupsi.
Sementara itu, dari survei yang dilakukan pada integrasi layanan pusat, probabilitas suap paling tinggi terjadi di Kementerian ESDM yang mencapai 35 persen dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebesar 24 persen. Hampir senada, di daerah, probabilitas suap paling tinggi disebut ada pada Dinas Pertambangan dan Energi sebesar 32 persen dan Dinas Perhubungan sebesar 21 persen.
Menurut survei tersebut faktor yang menghambat pemberantasan korupsi adalah akibat adanya anggapan bawah korupsi bukanlah masalah penting, dibiarkan, dan bukan masalah prioritas. Selain perlunya pemerintah mempertegas kebijakan antikorupsi, pelaku usaha dinilai perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaan
Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks prestasi korupsi di Indonesia sepanjang 2017 menyatakan bahwa lembaga legislatif menjadi instansi yang paling sering menerima suap dari pengusaha.
Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko mengatakan, selain legislatif, instansi peradilan dan kepolisian di tingkat kota juga sering menerima suap. Ketiga instansi tersebut meraih poin paling sedikit dari 8 instansi yang disurvei di 12 kota di tiga zona waktu Indonesia.
"Legislatif 56,8 poin, peradilan 57,7 poin, kepolisian 58,0 poin. Angka 0 Adalah terburuk dan 100 adalah terbersih," kata Wawan saat konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (22/11).
Sementara itu lima instansi yang juga disurvei antara lain instansi eksekutif, perkreditan, bea cukai, militer, serta instansi yang bergerak di bidang pengawasan dan pemeriksa. Dari keseluruhan, militer merupakan instansi peraih poin tertinggi, yakni 68,0. "Potensi suap dihitung melalui prevalensi dan jenis suapnya," kata Wawan.
Survei dilakukan di 12 kota yaitu Jakarta Utara, Medan, Pekanbaru, Padang, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Kota-kota tersebut dipilih karena merupakan ibukota provinsi sehingga dapat mewakili penggambaran kondisi praktik korupsi di wilayah bagian barat, tengah dan timur Indonesia.
Di samping itu, kedua belas kota yang disurvei juga merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar di tingkat nasional. "Jika kita akumulasi, 12 kota yang kita survei menyumbang 70 persen PDB tingkat nasional," ucap Wawan. Dalam surgvei ini TII mengambil responden yakni 1.200 pengusaha dari sektor manufaktur, keuangan, jasa, konstruksi, dan perdagangan.
Masing-masing kota yang disurvei melibatkan 80-110 responden yang terdiri dari 41 persen perusahaan kecil, 29 persen perusahaan menengah, dan 30 perusahaan besar. TII menggunakan lima indikator dalam survei yang dilakukan Juni-Agustus 2017 tersebut. Indikator-indikator itu adalah prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi.
Hasil survei tersebut menyatakan bahWa ibukota Provinsi Sumatera Utara, yakni Medan menjadi kota terkorup dibanding 11 kota lain yang disurvei. "Dari enam indikator ini kita temukan bahwa indeks persepsi korupsi kota Jakarta Utara ada di poin 73,9, Pontianak 66,5, Pekanbaru 65,5, Balikpapan 64,3, Banjarmasin 63,7, Padang 63,1, Manado 62,8, Surabaya 61,4, Semarang 58,9, Bandung 57,9, Makassar 53,4, dan Medan 37,4," kata Wawan
"Berdasarkan nilai suap kota yang memiliki presentase tertinggi adalah Bandung yakni 10,8 persen dari total biaya produksi," kata Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko saat konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (22/11). Presentase nilai suap itu diperoleh dari rata-rata nominal suap yang dibayarkan kepada pelayan publik. Pihak yang dijadikan responden survei yakni antara 80-110 pengusaha dan pelaku usaha di kota Bandung. Mengenai data rujukan, TII menggunakan data dari Direktori Sensus Ekonomi Nasional tahun 2016.
Wawan lalu mengatakan bahwa kota dengan alokasi suap yang besar menimbulkan potensi praktik suap yang tinggi. Oleh karena itu, Bandung menjadi kota dengan potensi praktik suap-menyuap tertinggi di antara 12 kota yang disurvei.
Sementara itu, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar menjadi kota dengan nilai suap terendah dari 12 kota yang disurvei.
"Kota dengan biaya suap terendah yakni Makassar dengan angka 1,8 persen dari total biaya produksi," kata Wawan atas salah satu simpulan dari survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2017.
Kota-kota yang disurvei itu adalah Pekanbaru, Semarang, Padang, Bandung, Surabaya, Jakarta Utara,Medan, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado.
Kedua belas kota tersebut dipilih atas tiga pertimbangan. Pertama, masing-masing kota merupakan ibu kota provinsi. Kedua, masing-masing kota memiliki kontribusi besar dalam penyumbang produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional. "Jika kita akumulasi, 12 kota yang kita survei menyumbang 70 persen PDB tingkat nasional," kata Wawan.
Ketiga, kedua belas kota tersebut dinilai dapat menggambarkan kondisi praktik korupsi di wilayah indonesia bagian barat, tengah, dan timur indonesia. Survei melibatkan 1.200 responden yang terdiri dari pengusaha dan pelaku usaha dengan 80-110 responden di masing-masing kota yang disurvei.
Survei Persepsi Korupsi mengungkapkan, sekitar 17 persen pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Sektor air minum, makanan, perbankan dan kelistrikan dinilai paling tinggi potensi suapnya.
Survei tersebut digelar Transparancy International Indonesia guna mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di suatu daerah. Survei ini dilaksanakan pada 12 kota di Indonesia dengan total respoden 1.200.
Adapun Bandung disebut sebagai kota dengan biaya presentase suap tertinggi yang mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi. Sedangkan Makasar dinilai sebagai kota dengan biaya presentase suap terendah yakni hanya sebesar 1,8 persen terhadap total biaya produksi.
Menurut survei tersebut, sektor perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota disebut sebagai setor yang paling terdampak korupsi. Survei tersebut juga menyebut instansi yang paling terdampak korupsi adalah legislatif, peradilan, dan korupsi.
Sementara itu, dari survei yang dilakukan pada integrasi layanan pusat, probabilitas suap paling tinggi terjadi di Kementerian ESDM yang mencapai 35 persen dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebesar 24 persen. Hampir senada, di daerah, probabilitas suap paling tinggi disebut ada pada Dinas Pertambangan dan Energi sebesar 32 persen dan Dinas Perhubungan sebesar 21 persen.
Menurut survei tersebut faktor yang menghambat pemberantasan korupsi adalah akibat adanya anggapan bawah korupsi bukanlah masalah penting, dibiarkan, dan bukan masalah prioritas. Selain perlunya pemerintah mempertegas kebijakan antikorupsi, pelaku usaha dinilai perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaan
Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks prestasi korupsi di Indonesia sepanjang 2017 menyatakan bahwa lembaga legislatif menjadi instansi yang paling sering menerima suap dari pengusaha.
Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko mengatakan, selain legislatif, instansi peradilan dan kepolisian di tingkat kota juga sering menerima suap. Ketiga instansi tersebut meraih poin paling sedikit dari 8 instansi yang disurvei di 12 kota di tiga zona waktu Indonesia.
"Legislatif 56,8 poin, peradilan 57,7 poin, kepolisian 58,0 poin. Angka 0 Adalah terburuk dan 100 adalah terbersih," kata Wawan saat konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (22/11).
Sementara itu lima instansi yang juga disurvei antara lain instansi eksekutif, perkreditan, bea cukai, militer, serta instansi yang bergerak di bidang pengawasan dan pemeriksa. Dari keseluruhan, militer merupakan instansi peraih poin tertinggi, yakni 68,0. "Potensi suap dihitung melalui prevalensi dan jenis suapnya," kata Wawan.
Survei dilakukan di 12 kota yaitu Jakarta Utara, Medan, Pekanbaru, Padang, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Kota-kota tersebut dipilih karena merupakan ibukota provinsi sehingga dapat mewakili penggambaran kondisi praktik korupsi di wilayah bagian barat, tengah dan timur Indonesia.
Di samping itu, kedua belas kota yang disurvei juga merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar di tingkat nasional. "Jika kita akumulasi, 12 kota yang kita survei menyumbang 70 persen PDB tingkat nasional," ucap Wawan. Dalam surgvei ini TII mengambil responden yakni 1.200 pengusaha dari sektor manufaktur, keuangan, jasa, konstruksi, dan perdagangan.
Masing-masing kota yang disurvei melibatkan 80-110 responden yang terdiri dari 41 persen perusahaan kecil, 29 persen perusahaan menengah, dan 30 perusahaan besar. TII menggunakan lima indikator dalam survei yang dilakukan Juni-Agustus 2017 tersebut. Indikator-indikator itu adalah prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi.
Hasil survei tersebut menyatakan bahWa ibukota Provinsi Sumatera Utara, yakni Medan menjadi kota terkorup dibanding 11 kota lain yang disurvei. "Dari enam indikator ini kita temukan bahwa indeks persepsi korupsi kota Jakarta Utara ada di poin 73,9, Pontianak 66,5, Pekanbaru 65,5, Balikpapan 64,3, Banjarmasin 63,7, Padang 63,1, Manado 62,8, Surabaya 61,4, Semarang 58,9, Bandung 57,9, Makassar 53,4, dan Medan 37,4," kata Wawan
Survey : Generasi Milenial Paling Susah Untuk Kaya Kecuali ...
Lembaga keuangan asal Swiss, Credit Suisse, baru saja merilis laporan soal kekayaan di dunia dan permasalahannya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa generasi yang lahir pada periode 1981-1996 atau milenial mendapat situasi yang kurang mendukung untuk menjadi kaya raya pada saat ini.
Global Wealth Report 2017 yang dirilis Credit Suisse Research Institute menyatakan, awal yang sulit serta kondisi pasar yang buruk dialami oleh milenial di awal masa dewasa mereka. Hal ini kemungkinan besar akan membatasi peluang milenial untuk meningkatkan kekayaan mereka.
“Generasi ini tidak hanya terpukul oleh kerugian modal akibat krisis keuangan global, namun juga menghadapi langsung masalah pengangguran yang timbul setelah krisis, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan serta harga properti yang meningkat, peraturan hipotik yang lebih ketat, dan di beberapa negara terdapat kenaikan utang mahasiswa yang cukup besar,” tulis laporan itu, dikutip Kamis (23/11).
Milenial juga dinilai cenderung mendapatkan akses yang lebih sedikit ke dana pensiun daripada para pendahulunya karena malasnya generasi melenial untuk membaca serta kebiasaan generasi milenial untuk selalu bergantung pada orangtua atau teman.
Dampak kekayaan dari krisis keuangan global dan isu-isu lain yang dihadapi oleh milenial ditunjukkan oleh data terbaru AS yang menunjukkan kekayaan rata-rata orang berusia 30-39 pada tahun 2017 adalah US$72.400. Angka itu 46 persen di bawah kekayaan pada usia yang sama dengan mereka yang pada tahun 2017 berusia 40-49 sebesar US$134.800.
“Data ini mengisyaratkan, milenial berada di posisi awal yang tidak menguntungkan membuat mereka lebih berhati-hati terhadap utang daripada gerenasi sebelumnya. Rasio utang terhadap pendapatan mereka dimulai lebih tinggi daripada kelompok sebelumnya, sebelum menurun karena mereka tampaknya menjadi lebih berhati-hati setelah krisis,” jelas laporan itu.
Sebagian milenial dinilai telah menjadi makmur meskipun menghadapi kesulitan, seperti tercermin dalam gambaran lebih positif yang diperlihatkan milenial di China dan juga sejumlah pasar negara berkembang lainnya. “Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, ada juga kenaikan baru-baru ini, secara mutlak, dalam jumlah miliarder muda,” imbuh laporan itu.
Akan tetapi, prospek global secara keseluruhan untuk milenial adalah bahwa mereka tidak hanya akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam membangun kekayaan di masa depan, namun juga akan terus menghadapi ketidaksetaraan kekayaan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.
Dalam laporan juga disebutkan, secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.
Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.
Ekonomi berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi . China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.
Global Wealth Report 2017 yang dirilis Credit Suisse Research Institute menyatakan, awal yang sulit serta kondisi pasar yang buruk dialami oleh milenial di awal masa dewasa mereka. Hal ini kemungkinan besar akan membatasi peluang milenial untuk meningkatkan kekayaan mereka.
“Generasi ini tidak hanya terpukul oleh kerugian modal akibat krisis keuangan global, namun juga menghadapi langsung masalah pengangguran yang timbul setelah krisis, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan serta harga properti yang meningkat, peraturan hipotik yang lebih ketat, dan di beberapa negara terdapat kenaikan utang mahasiswa yang cukup besar,” tulis laporan itu, dikutip Kamis (23/11).
Milenial juga dinilai cenderung mendapatkan akses yang lebih sedikit ke dana pensiun daripada para pendahulunya karena malasnya generasi melenial untuk membaca serta kebiasaan generasi milenial untuk selalu bergantung pada orangtua atau teman.
Dampak kekayaan dari krisis keuangan global dan isu-isu lain yang dihadapi oleh milenial ditunjukkan oleh data terbaru AS yang menunjukkan kekayaan rata-rata orang berusia 30-39 pada tahun 2017 adalah US$72.400. Angka itu 46 persen di bawah kekayaan pada usia yang sama dengan mereka yang pada tahun 2017 berusia 40-49 sebesar US$134.800.
“Data ini mengisyaratkan, milenial berada di posisi awal yang tidak menguntungkan membuat mereka lebih berhati-hati terhadap utang daripada gerenasi sebelumnya. Rasio utang terhadap pendapatan mereka dimulai lebih tinggi daripada kelompok sebelumnya, sebelum menurun karena mereka tampaknya menjadi lebih berhati-hati setelah krisis,” jelas laporan itu.
Sebagian milenial dinilai telah menjadi makmur meskipun menghadapi kesulitan, seperti tercermin dalam gambaran lebih positif yang diperlihatkan milenial di China dan juga sejumlah pasar negara berkembang lainnya. “Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, ada juga kenaikan baru-baru ini, secara mutlak, dalam jumlah miliarder muda,” imbuh laporan itu.
Akan tetapi, prospek global secara keseluruhan untuk milenial adalah bahwa mereka tidak hanya akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam membangun kekayaan di masa depan, namun juga akan terus menghadapi ketidaksetaraan kekayaan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.
Dalam laporan juga disebutkan, secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.
Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.
Ekonomi berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi . China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.
Daftar 868 Orang Super Kaya di Indonesia
Credit Suisse Research Institute merilis laporan soal jumlah individu yang masuk kategori super tajir atau memiliki kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/UNHWI) di dunia. Indonesia pun tak luput dalam laporan tersebut.
Nilai patokan global untuk kepemilikan aset dalam kategori kekayaan bersih tinggi (High Net Worth/HNW) adalah dari US$1 juta sampai US$50 juta. Sementara untuk kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth/UHNW) mulai dari US$50 juta atau setara Rp675 miliar ke atas.
Laporan lembaga keuangan asal Swiss bertajuk Global Wealth Report 2017 itu menyatakan, pada tingkat kekayaan yang lebih tinggi, ada sekitar 111 ribu jutawan dengan harta yang diukur dalam dolar AS dan 868 individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Indonesia.
“Angka ini diperkirakan meningkat lebih dari 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan, menjadi 180 ribu jutawan dan lebih dari 1.400 individu berkekayaan bersih ultra tinggi pada tahun 2022,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (23/11).
Secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.
Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.
Ekonomi negara berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi. China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.
Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah jutawan secara global tumbuh 7 persen atau 2,3 juta orang menjadi 36 juta orang, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari AS dan negara negara Eropa Barat (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia). Di wilayah Asia Pasifik, jumlah jutawan Australia bertambah 202 ribu orang menjadi 1,2 juta orang. Jutawan China bertambah 138 ribu menjadi dua juta orang. Sementara jutawan Taiwan bertambah 58 ribu orang menjadi 381 ribu orang.
Sementara jumlah jutawan di Asia Pasifik tumbuh 3 persen pada tahun 2017, di tingkat atas piramida kekayaan, wilayah ini mengalami pertumbuhan tercepat secara global dari segi jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi. Angka pertumbuhan jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Asia Pasifik mencapai 18 persen menjadi 37.420 orang. Sementara jumlah miliarder tumbuh 24 persen menjadi 910 orang pada pertengahan tahun 2017.
Hartono bersaudara menduduki peringkat pertama dalam daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut. Total harta mereka pada tahun ini bahkan melonjak US$15,2 miliar atau sekitar Rp205 triliun dibanding tahun lalu menjadi US$32,3 miliar atau sekitar Rp436 triliun.
Kenaikan signifikan keluarga Hartono tersebut terutama disebabkan kenaikan hampir 50 persen dari nilai saham mereka pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Dikutip dari Forbes, Hartono yang mewarisi perusahaan rokok Djarum beberapa dekade lalu secara cerdas melakukan diversifikasi bisnis dengan mengambil saham BCA yang terpuruk akibat krisis keuangan pada 1997-1998. Tahun ini, mereka menaikkan kepemilikan sahamnya pada BCA dari 47 persen menjadi 55 persen. Ke depan, miliuner ini juga tengah bertaruh dengan membeli perusahaan perangkat game Singapura Razer, yang baru-baru ini terdaftar di bursa Hong Kong.
Sementara itu, Juragan Minyak Sawit Eka Tjipta Widjaja menempati posisi kedua dengan total kekayaan US$9,1 miliar atau sekitar Rp122 triliun, naik US$3,5 miliar atau Rp47 triliun. Disusul Pemilik Perusahaan Rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo dengan kekayaan mencapai US$8,8 miliar atau sekitar Rp118 miliar.
Pada posisi keempat, ada pemilik Indofood Anthoni Salim dengan kekayaan US$6,9 miliar atau sekitar Rp93 triliun. Posisi kelima ditempati Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$6,4 miliar atau sekitar Rp86,4 triliun. Posisi keenam, Boenjamin Setiawan dengan kekayaan US$3,65 miliar atau sekitar Rp49 triliun.
Posisi ketujuh, Chairul Tanjung dengan kekayaan US$3,6 miliar atau sekitar Rp48,6 triliun. Posisi kedelapan, Tahir dengan kekayaan US$3,5 miliar atau Rp47 triliun. Posisi kesembilan, Mochtar Riady dengan kekayaan US$3 miliar atau Rp40 triliun dan posisi kesepuluh, Jogi Hendra Atmadja dengan kekayaan US$2,7 miliar atau sekitar Rp36 triliun.
Dari sepuluh orang terkaya di Indonesia dalam daftar Forbes, sembilan diantaranya mengalami kenaikan kekayaan di atas 10 persen pada sepanjang tahun ini seiring kenaikan harga saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada waktu yang sama mengalami kenaikan sekitar 17 persen (yoy). Adapun total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai US$126 miliar atau sekitar Rp1.701 triliun, naik US$ 99 miliar atau sekitar Rp1.336 triliun.
Majalah Forbes baru merilis daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Banyak wajah-wajah baru yang ada di daftar. Ada juga yang terdepak dari daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia. Siapa dia? Dari daftar 10 orang terkaya Indonesia yang dirilis Forbes di tahun ini, Murdaya Poo tak lagi ada di dalam daftar. Tahun lalu, pengusaha ini ada di urutan ke 9 dengan kekayaan US$ 2,1 miliar.
Di tahun ini, Murdaya Poo tak lagi ada di daftar 10 besar. Meski kekayaannya naik US$ 2,2 miliar, urutan Murdaya Poo merosot ke peringkat 12. Murdaya Poo adalah pemilik Jakarta International Expo, kawasan konvensi terbesar di Jakarta. Lewat Central Cipta Murdaya Group, Murdaya memiliki bisnis di sektor kelapa sawit, mekanik, dan IT.
Jajaran 50 orang terkaya di Indonesia juga diisi oleh mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Orang-orang kaya ini masih terbilang muda dengan bisnis yang membuat mereka ada di dalam daftar 50 orang terkaya RI. Siapa saja? Ada 3 orang di dalam daftar orang terkaya Indonesia yang berusia kepala 4. Mereka adalah Ciliandra Fangiono, Iwan Lukminto, dan Arini Subianto. Dari ketiganya, Ciliandra yang termuda.
Ciliandra Fangiono masih berusia 41 tahun. Terbilang sangat muda untuk punya kekayaan US$ 1,42 miliar atau setara Rp 18,9 triliun dan masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ciliandra kini menjabat sebagai CEO First Resource, perusahaan minyak sawit yang terdaftar di bursa Singapura. Perusahaan ini punya perkebunan di Indonesia. Keluarganya memiliki 2/3 saham perusahaan ini, di mana ayanya, Martias mendirikan perusahaan lebih dari 20 tahun lalu.
Sebelum bergabung di perusahaan ini, Ciliandra bekerja di Merril Lynch divisi investment banking di Singapura. Termuda kedua setelah Ciliandra adalah Iwan Lukminto. Iwan adalah anak dari pendiri pabrik tekstil, Sritex, asal Solo, HM Lukminto. HM Lukminto mendirikan Grup Sritex pada 1966 dengan memulai membuka toko batik di Solo.
Iwan mulai punya peran di Sritex pada 1997. Dia kini memiliki harta US$ 490 juta atau setara Rp 6,6 triliun. Karena itu, dia berada di urutan ke 48 di dalam daftar 50 orang terkaya RI. Kemudian Arini Subianto, yang merupakan wanita terkaya di Indonesia saat ini. Di daftar 50 orang terkaya RI, Arini berada di urutan ke 37 dengan kekayaan mencapai US$ 820 juta atau sekitar Rp 11,07 triliun.
Di usianya yang menginjak 47 tahun, Arini kini menjadi Presiden Direktur perusahaan keluarga, Persada Capital Investama dan mengendalikan sejumlah investasi di berbagai sektor seperti produk olahan kayu, tambang batu bara, minyak sawit, juga karet.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut memantau perkembangan deretan orang terkaya di Indonesia. Sejak dulu tidak banyak perubahan dalam daftar orang tajir tersebut, dari 10 nama teratas bahkan hanya 1 atau 2 orang yang keluar masuk setiap tahunnya. Menurut Bambang, ini tidak terlepas dari kurangnya pengembangan entrepreneur di dalam negeri.
"Iya (dari dulu tidak banyak berubah). Artinya kita belum berhasil entrepreneurship dalam jumlah yang signifikan," ungkap Bambang usai mengikuti acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Entrepreneur, kata Bambang merupakan bibit dari orang kaya di Indonesia, meskipun tak bisa dipastikan semuanya sukses naik kelas. Sementara hingga sekarang tidak ada penambahan entrepreneur dalam jumlah yang signifikan dari waktu ke waktu. "Karenakan orang kaya muncul dari entrepreneur, nah entrepreneur pun enggak semua langsung jadi orang kaya, jadi basisnya harus diperbesar dulu supaya nanti akhirnya ada yang menjadi orang kaya," jelasnya.
"Sekarang ini kan entrepreneur kita masih terbatas, yang naik juga makin kecil, sehingga yang berubah kecil juga, itu yang saya lihat yang terjadi di Indonesia," tegas Bambang.
Nilai patokan global untuk kepemilikan aset dalam kategori kekayaan bersih tinggi (High Net Worth/HNW) adalah dari US$1 juta sampai US$50 juta. Sementara untuk kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth/UHNW) mulai dari US$50 juta atau setara Rp675 miliar ke atas.
Laporan lembaga keuangan asal Swiss bertajuk Global Wealth Report 2017 itu menyatakan, pada tingkat kekayaan yang lebih tinggi, ada sekitar 111 ribu jutawan dengan harta yang diukur dalam dolar AS dan 868 individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Indonesia.
“Angka ini diperkirakan meningkat lebih dari 10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan, menjadi 180 ribu jutawan dan lebih dari 1.400 individu berkekayaan bersih ultra tinggi pada tahun 2022,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (23/11).
Secara global, jumlah jutawan tercatat telah meningkat sebesar 170 persen sejak tahun 2000, sementara jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi telah meningkat lima kali lipat, membuat mereka menjadi kelompok pemegang kekayaan yang paling cepat tumbuh sejauh ini.
Komposisi segmen jutawan berubah dengan cepat. Pada tahun 2000 sebanyak 98 persen jutawan terkonsentrasi pada negara-negara berpenghasilan tinggi. Sejak saat itu, telah bertambah 23,9 juta jutawan baru. Sementara 2,7 juta jutawan atau 12 persen dari total jutawan, berasal dari negara berkembang.
Ekonomi negara berkembang menyumbang 6 persen dari segmen ini pada tahun 2000. Namun sejak saat itu telah menciptakan 22 persen pertumbuhan individu berkekayaan bersih ultra tinggi. China sendiri menyumbangkan sekitar 17.700 orang, 15 persen dari individu berkekayaan bersih ultra tinggi baru di dunia.
Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah jutawan secara global tumbuh 7 persen atau 2,3 juta orang menjadi 36 juta orang, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari AS dan negara negara Eropa Barat (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia). Di wilayah Asia Pasifik, jumlah jutawan Australia bertambah 202 ribu orang menjadi 1,2 juta orang. Jutawan China bertambah 138 ribu menjadi dua juta orang. Sementara jutawan Taiwan bertambah 58 ribu orang menjadi 381 ribu orang.
Sementara jumlah jutawan di Asia Pasifik tumbuh 3 persen pada tahun 2017, di tingkat atas piramida kekayaan, wilayah ini mengalami pertumbuhan tercepat secara global dari segi jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi. Angka pertumbuhan jumlah individu berkekayaan bersih ultra tinggi di Asia Pasifik mencapai 18 persen menjadi 37.420 orang. Sementara jumlah miliarder tumbuh 24 persen menjadi 910 orang pada pertengahan tahun 2017.
Hartono bersaudara menduduki peringkat pertama dalam daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut. Total harta mereka pada tahun ini bahkan melonjak US$15,2 miliar atau sekitar Rp205 triliun dibanding tahun lalu menjadi US$32,3 miliar atau sekitar Rp436 triliun.
Kenaikan signifikan keluarga Hartono tersebut terutama disebabkan kenaikan hampir 50 persen dari nilai saham mereka pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Dikutip dari Forbes, Hartono yang mewarisi perusahaan rokok Djarum beberapa dekade lalu secara cerdas melakukan diversifikasi bisnis dengan mengambil saham BCA yang terpuruk akibat krisis keuangan pada 1997-1998. Tahun ini, mereka menaikkan kepemilikan sahamnya pada BCA dari 47 persen menjadi 55 persen. Ke depan, miliuner ini juga tengah bertaruh dengan membeli perusahaan perangkat game Singapura Razer, yang baru-baru ini terdaftar di bursa Hong Kong.
Sementara itu, Juragan Minyak Sawit Eka Tjipta Widjaja menempati posisi kedua dengan total kekayaan US$9,1 miliar atau sekitar Rp122 triliun, naik US$3,5 miliar atau Rp47 triliun. Disusul Pemilik Perusahaan Rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo dengan kekayaan mencapai US$8,8 miliar atau sekitar Rp118 miliar.
Pada posisi keempat, ada pemilik Indofood Anthoni Salim dengan kekayaan US$6,9 miliar atau sekitar Rp93 triliun. Posisi kelima ditempati Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$6,4 miliar atau sekitar Rp86,4 triliun. Posisi keenam, Boenjamin Setiawan dengan kekayaan US$3,65 miliar atau sekitar Rp49 triliun.
Posisi ketujuh, Chairul Tanjung dengan kekayaan US$3,6 miliar atau sekitar Rp48,6 triliun. Posisi kedelapan, Tahir dengan kekayaan US$3,5 miliar atau Rp47 triliun. Posisi kesembilan, Mochtar Riady dengan kekayaan US$3 miliar atau Rp40 triliun dan posisi kesepuluh, Jogi Hendra Atmadja dengan kekayaan US$2,7 miliar atau sekitar Rp36 triliun.
Dari sepuluh orang terkaya di Indonesia dalam daftar Forbes, sembilan diantaranya mengalami kenaikan kekayaan di atas 10 persen pada sepanjang tahun ini seiring kenaikan harga saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada waktu yang sama mengalami kenaikan sekitar 17 persen (yoy). Adapun total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai US$126 miliar atau sekitar Rp1.701 triliun, naik US$ 99 miliar atau sekitar Rp1.336 triliun.
Majalah Forbes baru merilis daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Banyak wajah-wajah baru yang ada di daftar. Ada juga yang terdepak dari daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia. Siapa dia? Dari daftar 10 orang terkaya Indonesia yang dirilis Forbes di tahun ini, Murdaya Poo tak lagi ada di dalam daftar. Tahun lalu, pengusaha ini ada di urutan ke 9 dengan kekayaan US$ 2,1 miliar.
Di tahun ini, Murdaya Poo tak lagi ada di daftar 10 besar. Meski kekayaannya naik US$ 2,2 miliar, urutan Murdaya Poo merosot ke peringkat 12. Murdaya Poo adalah pemilik Jakarta International Expo, kawasan konvensi terbesar di Jakarta. Lewat Central Cipta Murdaya Group, Murdaya memiliki bisnis di sektor kelapa sawit, mekanik, dan IT.
Ciliandra Fangiono masih berusia 41 tahun. Terbilang sangat muda untuk punya kekayaan US$ 1,42 miliar atau setara Rp 18,9 triliun dan masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ciliandra kini menjabat sebagai CEO First Resource, perusahaan minyak sawit yang terdaftar di bursa Singapura. Perusahaan ini punya perkebunan di Indonesia. Keluarganya memiliki 2/3 saham perusahaan ini, di mana ayanya, Martias mendirikan perusahaan lebih dari 20 tahun lalu.
Sebelum bergabung di perusahaan ini, Ciliandra bekerja di Merril Lynch divisi investment banking di Singapura. Termuda kedua setelah Ciliandra adalah Iwan Lukminto. Iwan adalah anak dari pendiri pabrik tekstil, Sritex, asal Solo, HM Lukminto. HM Lukminto mendirikan Grup Sritex pada 1966 dengan memulai membuka toko batik di Solo.
Iwan mulai punya peran di Sritex pada 1997. Dia kini memiliki harta US$ 490 juta atau setara Rp 6,6 triliun. Karena itu, dia berada di urutan ke 48 di dalam daftar 50 orang terkaya RI. Kemudian Arini Subianto, yang merupakan wanita terkaya di Indonesia saat ini. Di daftar 50 orang terkaya RI, Arini berada di urutan ke 37 dengan kekayaan mencapai US$ 820 juta atau sekitar Rp 11,07 triliun.
Di usianya yang menginjak 47 tahun, Arini kini menjadi Presiden Direktur perusahaan keluarga, Persada Capital Investama dan mengendalikan sejumlah investasi di berbagai sektor seperti produk olahan kayu, tambang batu bara, minyak sawit, juga karet.
"Iya (dari dulu tidak banyak berubah). Artinya kita belum berhasil entrepreneurship dalam jumlah yang signifikan," ungkap Bambang usai mengikuti acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Entrepreneur, kata Bambang merupakan bibit dari orang kaya di Indonesia, meskipun tak bisa dipastikan semuanya sukses naik kelas. Sementara hingga sekarang tidak ada penambahan entrepreneur dalam jumlah yang signifikan dari waktu ke waktu. "Karenakan orang kaya muncul dari entrepreneur, nah entrepreneur pun enggak semua langsung jadi orang kaya, jadi basisnya harus diperbesar dulu supaya nanti akhirnya ada yang menjadi orang kaya," jelasnya.
"Sekarang ini kan entrepreneur kita masih terbatas, yang naik juga makin kecil, sehingga yang berubah kecil juga, itu yang saya lihat yang terjadi di Indonesia," tegas Bambang.
Wednesday, November 22, 2017
Gaji Pencari Omzet Perusahaan Masih Paling Tinggi
Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters merilis hasil survei gaji tahunan di beberapa sektor industri di Indonesia pada tahun 2017. Dalam rilisnya itu, sektor-sektor industri yang disurvei antara lain accounting & finance, banking & financial service, human resources, IT, legal, sales & marketing, serta sektor supply chain & procurement.
Di antara berbagai sektor tersebut, ternyata bidang sales & marketing memiliki gaji yang paling besar dibanding lainnya. Seperti dikutip dari data Robert Walters, Rabu (22/11/2017), pada posisi tertinggi seperti Chief Marketing Officer, di level tersebut gaji yang didapatkan dalam setahun rata-rata berkisar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,9 miliar.
Kemudian posisi Marketing Director mendapatkam gaji Rp 1,3 miliar hingga Rp 2,3 miliar per tahun. Selanjutnya dengan level Marketing Manager mendapatkan gaji rata-rata Rp 700 juta hingga mencapai Rp 1,1 miliar per tahun.
Untuk sekelas Head of Trade Marketing memiliki kisaran gaji Rp 800 juta hingga Rp 975 juta per tahun. Lalu Senior Marketing Communications Manager sebesar Rp 300 juta hingga Rp 650 juta per tahun. Sementara Channel Marketing Manager mendapatkan gaji Rp 400 juta hingga Rp 600 juta per tahun.
Selanjutnya Senior Brand Manager mendapatkan gaji Rp 390 juta hingga Rp 590 juta per tahun. Marketing Research Manager mendapatkan Rp 380 juta hingga Rp 525 juta per tahun, lalu Visual Merchandising Manager mendapatkan gaji Rp 325 juta hingga Rp 600 juta per tahun.
Sedangkan untuk Head of Digital mendapatkan gaji hingga mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun. Lalu Digital Manager mencapai Rp 400 juta hingga Rp 700 juta per tahun. Sekelas PR Manager mendapatkan gaji Rp 320 juta hingga Rp 600 juta per tahun, dan untuk Brand Manager memperoleh gaji Rp 325 juta hingga Rp 500 juta per tahun.
Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters merilis hasil survei gaji tahunan para pegawai dengan posisi tinggi di beberapa sektor industri di Indonesia pada tahun 2017. Dari rilisnya itu, sektor-sektor industri yang disurvei antara lain accounting & finance, banking & financial service, human resources, IT, legal, sales & marketing, serta sektor supply chain & procurement.
Sementara dari data milik Robert Walter yang dikutip, sektor sales & marketing memiliki gaji yang paling besar dibanding sektor lainnya. Untuk posisi Chief Marketing Officer bisa mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,9 miliar per tahun. Sedangkan posisi sekelas Sales & Marketing Director mendapatkan gaji rata-rata Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,7 miliar per tahun.
Kemudian disusul sektor accounting & finance. Untuk posisi sekelas Chief Financial Offficer, mendapatkan gaji rata-rata sebesar Rp 1,6 miliar hingga 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya untuk sektor legal atau hukum, untuk posisi sekelas legal director rata-rata mendapatkan gaji sebesar Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,9 miliar per tahun.
Untuk sektor supply chain & procurement, posisi pada Procurement Director mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,6 miliar per tahun. Sedangkan untuk posisi sekelas Supply Chain Director bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 1,6 miliar hingga Rp 2,4 miliar per tahun.
Di sektor TI (Information Technologi), posisi sekelas CTO/CIO (Chief Technical Officer/Chief Information Officer) bisa mendapatkan gaji hingga Rp 850 juta hingga Rp 1,5 miliar per tahun.
Kemudian untuk di sektor banking & financial service, gaji untuk posisi sekelas Cash Management Operation sebesar Rp 390 juta hingga Rp 650 juta per tahun. Posisi Compliance/Legal sebesar Rp 450 juta hingga Rp 780 juta pertahun. Lalu posisi Financial Control sebesar Rp 450 juta hingga Rp 780 juta pertahun. Kemudian untuk posisi Investment Banking Rp 392 juta hingga Rp 735 juta per tahun.
Terakhir, pada sektor human & resource untuk posisi sekelas HR Business Partner mendapatkan gaji rata-rata Rp 520 juta hingga Rp 624 juta. Sedangkan untuk posisi HR Business Partner bisa mendapatkan gaji sebesar Rp 455 juta hingga Rp 520 juta.
Dalam proses mencari pekerjaan, tak bisa dipungkiri bahwa faktor jumlah gaji adalah sebuah prioritas. Jika ada pekerjaan yang sama namun dengan penawaran gaji yang berbeda, tentu kita akan memilih yang mana yang memberikan gaji yang lebih tinggi.
Nah, perusahaan yang akan mempekerjakan seseorang tentu tidak begitu saja memberikan penawaran gaji yang tinggi, apalagi kepada orang yang masih baru. Pasti akan ada banyak pertimbangan yang membuat perusahaan memberikan gaji tinggi pada karyawan baru mereka.
Untuk bisa membuat penawaran gaji Anda tinggi di mata perusahaan, tentu ada beberapa faktor yang bisa Anda usahakan. Di bawah ini adalah beberapa di antara faktor yang bisa membuat penawaran gaji seseorang menjadi lebih tinggi.
Tingkat Pendidikan
Bagaimana pun juga pendidikan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penawaran gaji setiap calon pekerja baru. Biasanya, dalam menentukan gaji, perusahaan selain memandang pengalamn calon pekerja, mereka juga akan melihat kualitas pendidikan seseorang.
Gelar seseorang juga sangat berpengaruh bagi penentuan gaji calon pekerja baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang, ditambah dengan prestasi akademik yang bagus, ini bisa menjadi faktor pembeda bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji yang akan diterima pekerja baru.
Kinerja
Tentu saja kinerja adalah faktor penting bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji para karyawan mereka. Kinerja individu seseorang disadari atau tidak adalah variabel penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan kenaikan gaji atau promosi. Ketika Anda bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi, maka tentu saja kinerja Anda akan dipandang bagus oleh perusahaan.
Dan ini artinya potensi Anda untuk menerima kenaikan gaji dan mendapatkan promosi akan segera terwujud. So, mulai dari sekarang bekerjalah dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi, jangan hanya mengharap kenaikan gaji dan mendapatkan promosi saja. Karena kenaikan gaji dan promosi akan mengikuti dengan sendirinya jika Anda memiliki kinerja yang bagus.
Pengalaman Kerja
Dalam dunia profesional, pengalaman sangat mahal harganya. Meskipun mungkin Anda masih muda, tapi Anda memiliki pengalaman yang matang kerja pada bidang tertentu, maka itu bisa menjadi nilai lebih Anda. Perusahaan cenderung akan memilih orang yang sudah memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi dari pada gelar pendidikan.
Apalagi bagi orang baru yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan dengan pendidikan yang seadanya, tentu perusahaan akan berpikir seribu kali menerima orang dengan kualifikasi semacam ini. Pengalaman kerja yang Anda miliki ini nantinya akan sangat berpengaruh pada cara pandang perusahaan terhadap penentuan seberapa besar gaji yang pantas Anda terima.
Di antara berbagai sektor tersebut, ternyata bidang sales & marketing memiliki gaji yang paling besar dibanding lainnya. Seperti dikutip dari data Robert Walters, Rabu (22/11/2017), pada posisi tertinggi seperti Chief Marketing Officer, di level tersebut gaji yang didapatkan dalam setahun rata-rata berkisar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,9 miliar.
Kemudian posisi Marketing Director mendapatkam gaji Rp 1,3 miliar hingga Rp 2,3 miliar per tahun. Selanjutnya dengan level Marketing Manager mendapatkan gaji rata-rata Rp 700 juta hingga mencapai Rp 1,1 miliar per tahun.
Untuk sekelas Head of Trade Marketing memiliki kisaran gaji Rp 800 juta hingga Rp 975 juta per tahun. Lalu Senior Marketing Communications Manager sebesar Rp 300 juta hingga Rp 650 juta per tahun. Sementara Channel Marketing Manager mendapatkan gaji Rp 400 juta hingga Rp 600 juta per tahun.
Selanjutnya Senior Brand Manager mendapatkan gaji Rp 390 juta hingga Rp 590 juta per tahun. Marketing Research Manager mendapatkan Rp 380 juta hingga Rp 525 juta per tahun, lalu Visual Merchandising Manager mendapatkan gaji Rp 325 juta hingga Rp 600 juta per tahun.
Sedangkan untuk Head of Digital mendapatkan gaji hingga mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun. Lalu Digital Manager mencapai Rp 400 juta hingga Rp 700 juta per tahun. Sekelas PR Manager mendapatkan gaji Rp 320 juta hingga Rp 600 juta per tahun, dan untuk Brand Manager memperoleh gaji Rp 325 juta hingga Rp 500 juta per tahun.
Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters merilis hasil survei gaji tahunan para pegawai dengan posisi tinggi di beberapa sektor industri di Indonesia pada tahun 2017. Dari rilisnya itu, sektor-sektor industri yang disurvei antara lain accounting & finance, banking & financial service, human resources, IT, legal, sales & marketing, serta sektor supply chain & procurement.
Sementara dari data milik Robert Walter yang dikutip, sektor sales & marketing memiliki gaji yang paling besar dibanding sektor lainnya. Untuk posisi Chief Marketing Officer bisa mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,9 miliar per tahun. Sedangkan posisi sekelas Sales & Marketing Director mendapatkan gaji rata-rata Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,7 miliar per tahun.
Kemudian disusul sektor accounting & finance. Untuk posisi sekelas Chief Financial Offficer, mendapatkan gaji rata-rata sebesar Rp 1,6 miliar hingga 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya untuk sektor legal atau hukum, untuk posisi sekelas legal director rata-rata mendapatkan gaji sebesar Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,9 miliar per tahun.
Untuk sektor supply chain & procurement, posisi pada Procurement Director mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,6 miliar per tahun. Sedangkan untuk posisi sekelas Supply Chain Director bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 1,6 miliar hingga Rp 2,4 miliar per tahun.
Di sektor TI (Information Technologi), posisi sekelas CTO/CIO (Chief Technical Officer/Chief Information Officer) bisa mendapatkan gaji hingga Rp 850 juta hingga Rp 1,5 miliar per tahun.
Kemudian untuk di sektor banking & financial service, gaji untuk posisi sekelas Cash Management Operation sebesar Rp 390 juta hingga Rp 650 juta per tahun. Posisi Compliance/Legal sebesar Rp 450 juta hingga Rp 780 juta pertahun. Lalu posisi Financial Control sebesar Rp 450 juta hingga Rp 780 juta pertahun. Kemudian untuk posisi Investment Banking Rp 392 juta hingga Rp 735 juta per tahun.
Terakhir, pada sektor human & resource untuk posisi sekelas HR Business Partner mendapatkan gaji rata-rata Rp 520 juta hingga Rp 624 juta. Sedangkan untuk posisi HR Business Partner bisa mendapatkan gaji sebesar Rp 455 juta hingga Rp 520 juta.
Dalam proses mencari pekerjaan, tak bisa dipungkiri bahwa faktor jumlah gaji adalah sebuah prioritas. Jika ada pekerjaan yang sama namun dengan penawaran gaji yang berbeda, tentu kita akan memilih yang mana yang memberikan gaji yang lebih tinggi.
Nah, perusahaan yang akan mempekerjakan seseorang tentu tidak begitu saja memberikan penawaran gaji yang tinggi, apalagi kepada orang yang masih baru. Pasti akan ada banyak pertimbangan yang membuat perusahaan memberikan gaji tinggi pada karyawan baru mereka.
Untuk bisa membuat penawaran gaji Anda tinggi di mata perusahaan, tentu ada beberapa faktor yang bisa Anda usahakan. Di bawah ini adalah beberapa di antara faktor yang bisa membuat penawaran gaji seseorang menjadi lebih tinggi.
Tingkat Pendidikan
Bagaimana pun juga pendidikan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penawaran gaji setiap calon pekerja baru. Biasanya, dalam menentukan gaji, perusahaan selain memandang pengalamn calon pekerja, mereka juga akan melihat kualitas pendidikan seseorang.
Gelar seseorang juga sangat berpengaruh bagi penentuan gaji calon pekerja baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang, ditambah dengan prestasi akademik yang bagus, ini bisa menjadi faktor pembeda bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji yang akan diterima pekerja baru.
Kinerja
Tentu saja kinerja adalah faktor penting bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji para karyawan mereka. Kinerja individu seseorang disadari atau tidak adalah variabel penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan kenaikan gaji atau promosi. Ketika Anda bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi, maka tentu saja kinerja Anda akan dipandang bagus oleh perusahaan.
Dan ini artinya potensi Anda untuk menerima kenaikan gaji dan mendapatkan promosi akan segera terwujud. So, mulai dari sekarang bekerjalah dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi, jangan hanya mengharap kenaikan gaji dan mendapatkan promosi saja. Karena kenaikan gaji dan promosi akan mengikuti dengan sendirinya jika Anda memiliki kinerja yang bagus.
Pengalaman Kerja
Dalam dunia profesional, pengalaman sangat mahal harganya. Meskipun mungkin Anda masih muda, tapi Anda memiliki pengalaman yang matang kerja pada bidang tertentu, maka itu bisa menjadi nilai lebih Anda. Perusahaan cenderung akan memilih orang yang sudah memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi dari pada gelar pendidikan.
Apalagi bagi orang baru yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan dengan pendidikan yang seadanya, tentu perusahaan akan berpikir seribu kali menerima orang dengan kualifikasi semacam ini. Pengalaman kerja yang Anda miliki ini nantinya akan sangat berpengaruh pada cara pandang perusahaan terhadap penentuan seberapa besar gaji yang pantas Anda terima.
Gaji Rata-Rata Pegawai di Agustus 2017 Rp 2,74 Juta/bulan Sedikit Dibawah UMP
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan rata-rata gaji buruh, karyawan dan pegawai pada Agustus 2017 sebesar Rp 2,74 juta. Adapun, rata-rata gaji dalam satu bulan antara pekerja laki-laki dan perempuan lebih tinggi laki-laki. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, gaji tertinggi pada Agustus 2017 berada di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu Rp 4,44 juta, disusul oleh sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp 3,92 juta per bulan.
"Terendah pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1,77 juta rupiah per bulan," kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017). Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan, rata-rata gaji pegawai laki-laki sebesar Rp 2,99 juta per bulan, dan perempuan sebesar Rp 2,30 juta per bulan, atau pegawai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Kecuk melanjutkan, untuk rata-rata gaji pegawai laki-laki tertinggi sebesar Rp 4,49 juta per bulan terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan terendah di sektor pertanian sebesar Rp 1,92 juta per bulan.
Sedangkan unutk rata-rata gaji pegawai perempuan paling tinggi di sektor listrik, gas, dan air yakni sebesar Rp 4,07 juta, sedangkan terendah di sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1,25 juta per bulan.
Meski demikian, Suhariyanto memastikan, gaji pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai laki-laki di tiga sektor, seperti listrik, gas, dan air, sektor transportasi, dan sektor konstruksi.
"Sektor listrik, gas, dan air laki-laki Rp 3,90 juta, perempuan Rp 4,07 juta, transportasi laki-laki Rp 3,28 juta dan perempuan Rp 3,30 juta, sektor konstruksi laki-laki Rp 2,51 juta, dan perempuan Rp 2,63 juta," tutup dia
"Terendah pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1,77 juta rupiah per bulan," kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017). Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan, rata-rata gaji pegawai laki-laki sebesar Rp 2,99 juta per bulan, dan perempuan sebesar Rp 2,30 juta per bulan, atau pegawai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Kecuk melanjutkan, untuk rata-rata gaji pegawai laki-laki tertinggi sebesar Rp 4,49 juta per bulan terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan terendah di sektor pertanian sebesar Rp 1,92 juta per bulan.
Sedangkan unutk rata-rata gaji pegawai perempuan paling tinggi di sektor listrik, gas, dan air yakni sebesar Rp 4,07 juta, sedangkan terendah di sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1,25 juta per bulan.
Meski demikian, Suhariyanto memastikan, gaji pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai laki-laki di tiga sektor, seperti listrik, gas, dan air, sektor transportasi, dan sektor konstruksi.
"Sektor listrik, gas, dan air laki-laki Rp 3,90 juta, perempuan Rp 4,07 juta, transportasi laki-laki Rp 3,28 juta dan perempuan Rp 3,30 juta, sektor konstruksi laki-laki Rp 2,51 juta, dan perempuan Rp 2,63 juta," tutup dia
Pegawai IT Alami Lonjakan Gaji 40 Persen Karena Banyak Dibutuhkan Perusahaan
Seiring perkembangan era digital saat ini, sektor industri juga makin manfaatkan teknologi dalam menggerakkan roda bisnisnya. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) di sektor digital, terutama di bidang Information and Technology (IT) alias Teknologi Informasi (TI) juga makin dibutuhkan.
Menurut perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital.
"Selain itu, profesional Tl di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor Tl ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Bahkan, profesional di bidang TI bisa mendapatkan kenaikan gaji hingga 40% saat berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal itu bila dilihat dari kemampuan dan kebutuhan dari SDM di bidang TI.
"TI ini kita most challenging part, karena fintech company, startup company setiap hari itu selalu ada. Jadi agak berebutan talent dan talent-talent ini hight demand dan sangat diperlukan. Bisa minta 40% kenaikan gaji," kata Manajer Akuntansi Keuangan Robert Walters, Karina Saridewi.
Saat ini banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital. "Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," kata Toby
Di tengah perkembangan era digital saat ini, para pekerja atau sumber daya manusia (SDM) di sektor Teknologi Informasi (TI) alias information technology (TI) juga semakin dibutuhkan. Pasalnya, sektor industri juga makin manfaatkan teknologi dalam menggerakkan roda bisnisnya. Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters mengungkapkan bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital turut memicu permintaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang memiliki pengalaman terhadap perubahan manajemen, terutama yang terbukti sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.
"Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Lantas, berapa gaji para pekerja profesional di sektor TI?
Berdasarkan dari data milik Robert Walter seperti dikutip
Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters mengungkapkan bahwa prospek ekonomi saat ini, membuat digitalisasi yang berkelanjutan dan perluasan pasar yang stabil akan mendorong pertumbuhan gaji pada tahun depan atau 2018, khususnya di bidang TI dan pengalaman internasional akan sangat diminati.
"Tren digitalisasi yang menyapu kawasan ini telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Saat ini, kata Toby, telah banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital. "Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," katanya.
Survei tersebut, lanjut dia, juga mencatat bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital turut memicu permintaan sumber daya manusia (SDM) profesional yanga memiliki pengalaman terhadap perubahan manajemen, terutama yang terbukti sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.
"Selain itu, profesional Tl di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor Tl ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018," tambah Toby. Bahkan, profesional di bidang TI bisa mendapatkan kenaikan gaji hingga 40% saat berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal itu bila dilihat dari kemampuan dan kebutuhan dari SDM di bidang TI.
"TI ini kita most chalenging part, karena fintech company, startup company setiap hari itu selalu ada. Jadi agak berebutan talent. Dan talent-talent ini high demand dan sangat diperlukan. Bisa minta 40% kenaikan gaji," kata Manajer, Akuntansi Keuangan Robert Walters, Karina Saridewi.
Sementara di sektor lainnya, Karina menjelaskan, untuk SDM di bagian Accounting dan Finance juga masih banyak dibutuhkan oleh industri. Walau tak sebesar SDM di bidang TI, namun rata-rata pertumbuhan gaji Accounting dan Finance mencapai 35%. Hal itu tergantung dari bagaimana pengalaman pekerja di sektor tersebut.
"Sementara kalau legal statis, banyak sekali orang-orang dari multicompany, untuk goverments. Jadi kita melihat demand-nya masih ada. Jadi untuk pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain biasanya 30% kenaikan gajinya," katanya.
Menurut perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital.
"Selain itu, profesional Tl di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor Tl ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Bahkan, profesional di bidang TI bisa mendapatkan kenaikan gaji hingga 40% saat berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal itu bila dilihat dari kemampuan dan kebutuhan dari SDM di bidang TI.
"TI ini kita most challenging part, karena fintech company, startup company setiap hari itu selalu ada. Jadi agak berebutan talent dan talent-talent ini hight demand dan sangat diperlukan. Bisa minta 40% kenaikan gaji," kata Manajer Akuntansi Keuangan Robert Walters, Karina Saridewi.
Saat ini banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital. "Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," kata Toby
Di tengah perkembangan era digital saat ini, para pekerja atau sumber daya manusia (SDM) di sektor Teknologi Informasi (TI) alias information technology (TI) juga semakin dibutuhkan. Pasalnya, sektor industri juga makin manfaatkan teknologi dalam menggerakkan roda bisnisnya. Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters mengungkapkan bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital turut memicu permintaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang memiliki pengalaman terhadap perubahan manajemen, terutama yang terbukti sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.
"Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Lantas, berapa gaji para pekerja profesional di sektor TI?
Berdasarkan dari data milik Robert Walter seperti dikutip
- CTO/CIO (Chief Technical Officer/Chief Information Officer) bisa mendapatkan gaji hingga Rp 850 juta hingga Rp 1,5 miliar per tahun.
- Head of IT memiliki gaji rata-rata sebesar Rp 650 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun.
- Posisi sekelas manager per tahun, seperti Program Manager mendapatkan gaji Rp 550 juta - Rp 1 miliar,
- IT Manager Rp 450 juta - 720 juta,
- Project Manager Rp 450 juta - Rp 600 juta.
- Infrastructure Manager Rp 350 juta - Rp 600 juta, dan
- e-Commerce Manager Rp 300 juta - Rp 700 juta per tahun.
- Architect bisa mendapat gaji rata-rata Rp 440 juta hingga Rp 660 juta.
- Business Intelligence Consultant Rp 330 juta hingga Rp 500 juta pertahun
- Software Developer mendapatkan gaji Rp 220 juta hingga Rp 500 juta pertahun.
- Business Analyst Rp 220 juta hingga Rp 450 juta pertahun,
- Systems Engineer mendapatkan gaji Rp 190 juta hingga Rp 380 juta per tahun.
Perusahaan spesialis rekrutmen profesional Robert Walters mengungkapkan bahwa prospek ekonomi saat ini, membuat digitalisasi yang berkelanjutan dan perluasan pasar yang stabil akan mendorong pertumbuhan gaji pada tahun depan atau 2018, khususnya di bidang TI dan pengalaman internasional akan sangat diminati.
"Tren digitalisasi yang menyapu kawasan ini telah memacu banyak bisnis untuk menciptakan platform online atau mobile karena perusahaan berusaha meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan pangsa pasar dengan konsumen," kata Managing Director Robert Walters untuk Asia Tenggara Toby Fowlston, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Saat ini, kata Toby, telah banyak perusahaan konvensional yang mengembangkan bisnisnya ke ranah digital, semisal transportasi online, e-commerce hingga financial technology (fintech). Maka tenaga yang ahli di bidang TI banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan digital. "Sebagai hasil dari transformasi ini, banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan para profesional dengan keahlian digital, baik di bidang pemasaran dan teknologi informasi, terutama mereka yang mahir dalam menjalankan infrastruktur digital back office atau dengan keahlian teknologi khusus," katanya.
Survei tersebut, lanjut dia, juga mencatat bahwa fokus pada transformasi bisnis ke platform digital turut memicu permintaan sumber daya manusia (SDM) profesional yanga memiliki pengalaman terhadap perubahan manajemen, terutama yang terbukti sukses mengelola transformasi budaya perusahaan.
"Selain itu, profesional Tl di bidang komputasi cloud, keamanan siber dan big data juga diminati karena sub-sektor Tl ini menjadi area pertumbuhan utama, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada 2018," tambah Toby. Bahkan, profesional di bidang TI bisa mendapatkan kenaikan gaji hingga 40% saat berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal itu bila dilihat dari kemampuan dan kebutuhan dari SDM di bidang TI.
"TI ini kita most chalenging part, karena fintech company, startup company setiap hari itu selalu ada. Jadi agak berebutan talent. Dan talent-talent ini high demand dan sangat diperlukan. Bisa minta 40% kenaikan gaji," kata Manajer, Akuntansi Keuangan Robert Walters, Karina Saridewi.
Sementara di sektor lainnya, Karina menjelaskan, untuk SDM di bagian Accounting dan Finance juga masih banyak dibutuhkan oleh industri. Walau tak sebesar SDM di bidang TI, namun rata-rata pertumbuhan gaji Accounting dan Finance mencapai 35%. Hal itu tergantung dari bagaimana pengalaman pekerja di sektor tersebut.
"Sementara kalau legal statis, banyak sekali orang-orang dari multicompany, untuk goverments. Jadi kita melihat demand-nya masih ada. Jadi untuk pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain biasanya 30% kenaikan gajinya," katanya.
Wednesday, November 15, 2017
Analisa Delisting Saham Berau Dari Bursa Efek Indonesia
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan penghapusan saham. Kali ini giliran PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yang sahamnya didepak oleh BEI. Keputusan penghapusan shaam BRAU tercatat dalam surat No: Peng-DEL-00002/BEI.PP1/11-2017 yang diterbikan BEI hari ini. Dengan keluarnya surat tersebut maka saham BRAU terhitung sejak 16 November 2017 sudah tidak ada lagi di papan perdagangan.
"Dengan dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat, maka perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat dan BEI akan menghapus nama perseroan dari daftar perusahaan tercatat," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Rina Hadriyanto dilansir keterbukaan informasi, Rabu (15/11/2017).
Meski sahamnya dihapus, PT Berau Coal Energy Tbk masih berstatus perusahaan publik. Sehingga perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perseroan juga masih berkesempatan untuk melantai di pasar modal derngan melakukan pencatatan saham kembali (relisting). Proses relisting dapat dilakukan paling cepat 6 bulan sejak sahamnya dihapus. Sebelumnya BEI telah menghapus saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada 26 September 2017 yang lalu.
Saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) berujung dihapus (delisting) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal saat harga batu bara tengah booming, saham ini pernah menjadi primadona dengan emiten sejenis lainnya. Menurut Analis Mina Padi Investama Christian Saortua kejatuhan saham BRAU bermulai ketika anjloknya harga batu bara dunia pada sekitar 2014. Saat itu cukup banyak perusahaan batu bara yang terpukul.
"Beberapa negara di luar sana sudah mulai anti menggunakan batu bara. Akhirnya permintaan batu bara apalagi yang kualitasnya rendah sudah semakin turun," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi masih membutuhkan batu bara.
Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.
Namun sepertinya BRAU tak bisa memanfaatkan sedikit peluang itu untuk bertahan. Ditambah lagi perseroan memiliki beban utang yang besar. "Kalau mereka punya beban operasi yang tinggi terutama terbebani oleh utang agak sulit untuk bertahan. Kebanyakan kan hasilnya buat bayar utang, buat bayar bunga," tambahnya.
Pada Juli 2015, BRAU diketauhi gagal bayar utang US$ 450 juta atau Rp 6 triliun jika dihitung dari kurs saat ini Rp 13.500. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Anak usahanya itu tak bisa membayar utang setelah melewati batas waktu pembayaran 8 Juli 2015. Atas hal ini, Pengadilan Tinggi Singapura mengeluarkan moratorium kepada Berau hingga 4 Januari 2016 untuk bernegosasi dengan pemegang surat utangnya.
Pada 1 Juli 2015, Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dimotori oleh Grup Sinarmas menawar untuk membeli seluruh kepemilikan saham Berau di Asia Resource Minerals (ARM). Jumlah saham ARM yang dimiliki Berau adalah 84,7%.
Tawaran penambahan modal ini sudah disetujui oleh 68,2% pemegang saham ARM. Caranya bisa mengambil tawaran Sinarmas atau dari NR Holdings milik Nathaniel Rothschild.
Berau akan membayar sebagian utangnya melalui dana US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun) yang didapat dari ACE ditambah kas internal US$ 18,74 juta. Namun proses restrukturisasi utang itu sulit dilakukan. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini sudah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham dari papan perdagangan. Keempat saham itu yakni PT PT Inovisi Infracom (INVS), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) dan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT).
Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Sanusi, keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap para pelaku pasar. Bukan karena tindakan tegasnya, tapi lantaran tidak adanya perlakuan perlindungan dari BEI dan OJK atas nasib pemegang sahamnya.
"Kita kecewa tentunya, ini kan bukan kita yang salah tapi emitennya. Terus kesalahan emiten enggak ada tindakan dari OJK dan BEI," tuturnya. Menurut Sanusi, OJK dan BEI seharusnya mendalami kasus-kasus yang membuat emiten tersebut didepak dari pasar modal. Jika terkait dengan ketidakjelasan penyampaian laporan keuangan dia menilai seharusnya ada tindakan hukum
"Kan manipulasi keuangan, ambil dong tindakan hukum. Kesalahannya apa, bagaimana caranya. Kalau pidana ya pidana. Ini kan enggak, beban diserahkan ke kita," imbuhnya. Para investor ritel khususnya yang investasinya nyangkut di saham yang telah delisting saat ini nasibnya tak jelas. Mereka juga bingung harus melakukan apa untuk memperjuangkan haknya.
Sanusi pun meminta OJK dan BEI membuat aturan yang jelas terkait emiten yang telah di-delisting. "Setelah di-delistingharus melakukan apa, harus jelas. Kalau buat peraturan harusnya juga ada tindakan," tegasnya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini telah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham, salah satunya PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Padahal perusahaan tambang itu pernah menjadi primadona di zaman harga batu bara tinggi.
BRAU yang dulunya bernama PT Risco melantai di pasar modal pada 19 Agustus 2010. Saat itu perusahaan tersebut melepas 3,4 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp 400 per lembar. Saham BRAU pun cukup diminati pelaku pasar kala itu. Terbukti dari pergerakan sahamnya yang terus menguat.
Pada April 2012, saham BRAU sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah yakni di level Rp 540 per saham. Meskipun ditahun-tahun sebelumnya laba bersih BRAU terus menurun, pada 2010 saja bersih BRAU terpangkas 27,39% menjadi Rp 619,8 miliar akibat naiknya beban penjualan yang mencapai Rp 6,23 triliun.
Kinerja BRAU terus menurun sejak 2013, bahkan pada Juli 2015 perseroan diketahui gagal melakukan pembayaran utang sebesar US$ 450 juta yang jatuh tempo pada saat itu. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Nasib perseroan pun tak jelas lantaran tak menyampaikan laporan keuangan pada semester I-2015. BEI pun menjatuhkan hukuman suspensi atas saham BRAU pada 30 Oktober 2015.
Saat itu saham BRAU sudah terkapar di level Rp 82 per lembar. Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait nasib saham tersebut, hingga akhirnya BRAU di depak dari pasar modal dengan 3 perusahaan lainnya. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menggelar penawaran tender kepada para pemegang obligasi (bondholders) untuk pembelian tunai atas dua surat utangnya. Nilai keduanya mencapai Rp 12,35 triliun.
Surat utang pertama dalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 450 juta (Rp 5,85 triliun) dengan bunga 12,5% yang jatuh tempo 2015. Surat uang ini diterbitkan oleh Berau Capital Resources Pte Ltd dan dijamin oleh BRAU. Sementara yang kedua adalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 500 juta (Rp 6,5 triliun). Surat utang berbunga 7,25% dan jatuh tempo 2017 itu diterbitkan oleh Perseroan.
"Penawaran tender ini akan dilakukan terhitung sehak 24 November 2015 sampa dengan tanggal 16 Desember 2014 jam 17.00 waktu kota New York, Amerika Serikat (AS)," kata Direktur Berau, Edy Santoso, dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2015). Menurutnya tujuan penawaran tender ini antara lain untuk memperbaiki posisi dan struktur keuangan Perseroan.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menghapus saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dari papan perdagangan pasar modal. Hal itu menjadi bukti bahwa fluktuasi harga komoditas batu bara telah memakan banyak korban. Analis Mina Padi Investama Christian Saortua memandang sebenarnya industri batu bara sudah tak bersinar. Meskipun saat ini harga batu bara sudah mulai meningkat lagi dan tengah di kisaran US$ 90 an per ton.
Namun anjloknya harga batu bara pada 2014 telah memukul banyak perusahaan di sektor ini. Cukup banyak perusahaan batu bara yang terkena dampaknya termasuk BRAU. "Sebenarnya saya melihatnya industri batu bara ini sudah jenuh. Memang saat ini yang terjadi konsolidasi dari pemain-pemain yang lama," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi membutuhkan batu bara.
Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.
"Memang kalau inovasi itu tergantung permintaan dan kondisi pasar juga. Seperti kita ketahui semenjak Pak Jokowi punya program pembangkit 35 ribu MW kesempatan itu ada di pasar. Tapi tak bisa dipungkiri penurunan harga batu bara di 2014 cukup membuat perusahaan penghasil batu bara terpukul," imbuhnya.
Menurut Christian saat ini perusahaan-perusahaan batu bara yang bisa bertahan hanya pemain-pemain lama. Mereka yang sudah memiliki kekuatan finansial masih bisa mencari peluang lainnya. "Pemain lama yang sudah punya efisiensi yang tinggi, punya kekuatan modal, punya ruang pengembangan usaha di lini lain yang bergerak di sekitaran batu bara. Mereka yang sudah punya kesiapan modal dan infrastrukturnya saya lihat marketnya berkonsolidasi. Merekalah yang bisa bertahan di industri ini," tukasnya.
BRAU sendiri sebenarnya belum lama bermain di industri batu bara. Perusahaan yang dulunya bernama PT Risco ini berdiri sejak 7 September 2005. Lalu baru masuk pasar modal pada 19 Agustus 2010.
"Dengan dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat, maka perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat dan BEI akan menghapus nama perseroan dari daftar perusahaan tercatat," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Rina Hadriyanto dilansir keterbukaan informasi, Rabu (15/11/2017).
Meski sahamnya dihapus, PT Berau Coal Energy Tbk masih berstatus perusahaan publik. Sehingga perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perseroan juga masih berkesempatan untuk melantai di pasar modal derngan melakukan pencatatan saham kembali (relisting). Proses relisting dapat dilakukan paling cepat 6 bulan sejak sahamnya dihapus. Sebelumnya BEI telah menghapus saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada 26 September 2017 yang lalu.
Saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) berujung dihapus (delisting) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal saat harga batu bara tengah booming, saham ini pernah menjadi primadona dengan emiten sejenis lainnya. Menurut Analis Mina Padi Investama Christian Saortua kejatuhan saham BRAU bermulai ketika anjloknya harga batu bara dunia pada sekitar 2014. Saat itu cukup banyak perusahaan batu bara yang terpukul.
"Beberapa negara di luar sana sudah mulai anti menggunakan batu bara. Akhirnya permintaan batu bara apalagi yang kualitasnya rendah sudah semakin turun," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi masih membutuhkan batu bara.
Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.
Namun sepertinya BRAU tak bisa memanfaatkan sedikit peluang itu untuk bertahan. Ditambah lagi perseroan memiliki beban utang yang besar. "Kalau mereka punya beban operasi yang tinggi terutama terbebani oleh utang agak sulit untuk bertahan. Kebanyakan kan hasilnya buat bayar utang, buat bayar bunga," tambahnya.
Pada Juli 2015, BRAU diketauhi gagal bayar utang US$ 450 juta atau Rp 6 triliun jika dihitung dari kurs saat ini Rp 13.500. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Anak usahanya itu tak bisa membayar utang setelah melewati batas waktu pembayaran 8 Juli 2015. Atas hal ini, Pengadilan Tinggi Singapura mengeluarkan moratorium kepada Berau hingga 4 Januari 2016 untuk bernegosasi dengan pemegang surat utangnya.
Pada 1 Juli 2015, Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dimotori oleh Grup Sinarmas menawar untuk membeli seluruh kepemilikan saham Berau di Asia Resource Minerals (ARM). Jumlah saham ARM yang dimiliki Berau adalah 84,7%.
Tawaran penambahan modal ini sudah disetujui oleh 68,2% pemegang saham ARM. Caranya bisa mengambil tawaran Sinarmas atau dari NR Holdings milik Nathaniel Rothschild.
Berau akan membayar sebagian utangnya melalui dana US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun) yang didapat dari ACE ditambah kas internal US$ 18,74 juta. Namun proses restrukturisasi utang itu sulit dilakukan. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini sudah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham dari papan perdagangan. Keempat saham itu yakni PT PT Inovisi Infracom (INVS), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) dan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT).
Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Sanusi, keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap para pelaku pasar. Bukan karena tindakan tegasnya, tapi lantaran tidak adanya perlakuan perlindungan dari BEI dan OJK atas nasib pemegang sahamnya.
"Kita kecewa tentunya, ini kan bukan kita yang salah tapi emitennya. Terus kesalahan emiten enggak ada tindakan dari OJK dan BEI," tuturnya. Menurut Sanusi, OJK dan BEI seharusnya mendalami kasus-kasus yang membuat emiten tersebut didepak dari pasar modal. Jika terkait dengan ketidakjelasan penyampaian laporan keuangan dia menilai seharusnya ada tindakan hukum
"Kan manipulasi keuangan, ambil dong tindakan hukum. Kesalahannya apa, bagaimana caranya. Kalau pidana ya pidana. Ini kan enggak, beban diserahkan ke kita," imbuhnya. Para investor ritel khususnya yang investasinya nyangkut di saham yang telah delisting saat ini nasibnya tak jelas. Mereka juga bingung harus melakukan apa untuk memperjuangkan haknya.
Sanusi pun meminta OJK dan BEI membuat aturan yang jelas terkait emiten yang telah di-delisting. "Setelah di-delistingharus melakukan apa, harus jelas. Kalau buat peraturan harusnya juga ada tindakan," tegasnya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini telah menghapus pencatatan (delisting) 4 saham, salah satunya PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Padahal perusahaan tambang itu pernah menjadi primadona di zaman harga batu bara tinggi.
BRAU yang dulunya bernama PT Risco melantai di pasar modal pada 19 Agustus 2010. Saat itu perusahaan tersebut melepas 3,4 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp 400 per lembar. Saham BRAU pun cukup diminati pelaku pasar kala itu. Terbukti dari pergerakan sahamnya yang terus menguat.
Pada April 2012, saham BRAU sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah yakni di level Rp 540 per saham. Meskipun ditahun-tahun sebelumnya laba bersih BRAU terus menurun, pada 2010 saja bersih BRAU terpangkas 27,39% menjadi Rp 619,8 miliar akibat naiknya beban penjualan yang mencapai Rp 6,23 triliun.
Kinerja BRAU terus menurun sejak 2013, bahkan pada Juli 2015 perseroan diketahui gagal melakukan pembayaran utang sebesar US$ 450 juta yang jatuh tempo pada saat itu. Surat utang itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan di Singapura, Berau Capital Resources Pte. Ltd (BCR). Nasib perseroan pun tak jelas lantaran tak menyampaikan laporan keuangan pada semester I-2015. BEI pun menjatuhkan hukuman suspensi atas saham BRAU pada 30 Oktober 2015.
Saat itu saham BRAU sudah terkapar di level Rp 82 per lembar. Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait nasib saham tersebut, hingga akhirnya BRAU di depak dari pasar modal dengan 3 perusahaan lainnya. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menggelar penawaran tender kepada para pemegang obligasi (bondholders) untuk pembelian tunai atas dua surat utangnya. Nilai keduanya mencapai Rp 12,35 triliun.
Surat utang pertama dalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 450 juta (Rp 5,85 triliun) dengan bunga 12,5% yang jatuh tempo 2015. Surat uang ini diterbitkan oleh Berau Capital Resources Pte Ltd dan dijamin oleh BRAU. Sementara yang kedua adalah Guaranteed Senior Secured Notes US$ 500 juta (Rp 6,5 triliun). Surat utang berbunga 7,25% dan jatuh tempo 2017 itu diterbitkan oleh Perseroan.
"Penawaran tender ini akan dilakukan terhitung sehak 24 November 2015 sampa dengan tanggal 16 Desember 2014 jam 17.00 waktu kota New York, Amerika Serikat (AS)," kata Direktur Berau, Edy Santoso, dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2015). Menurutnya tujuan penawaran tender ini antara lain untuk memperbaiki posisi dan struktur keuangan Perseroan.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menghapus saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dari papan perdagangan pasar modal. Hal itu menjadi bukti bahwa fluktuasi harga komoditas batu bara telah memakan banyak korban. Analis Mina Padi Investama Christian Saortua memandang sebenarnya industri batu bara sudah tak bersinar. Meskipun saat ini harga batu bara sudah mulai meningkat lagi dan tengah di kisaran US$ 90 an per ton.
Namun anjloknya harga batu bara pada 2014 telah memukul banyak perusahaan di sektor ini. Cukup banyak perusahaan batu bara yang terkena dampaknya termasuk BRAU. "Sebenarnya saya melihatnya industri batu bara ini sudah jenuh. Memang saat ini yang terjadi konsolidasi dari pemain-pemain yang lama," tuturnya. Sebenarnya kata Christian masih ada sedikit peluang bagi perusahaan batu bara untuk bertahan. Sebab negara-negara berkembang yang kebutuhan energinya masih tinggi membutuhkan batu bara.
Namun dengan pasar yang semakin sempit persaingan di industri batu bara pun semakin ketat. Selain berebut ceruk pasar, mereka perusahaan batu bara juga harus melakukan inovasi seperti memanfaatkan batu baranya sendiri menjadi energi listrik dengan membangun pembangkit listrik.
"Memang kalau inovasi itu tergantung permintaan dan kondisi pasar juga. Seperti kita ketahui semenjak Pak Jokowi punya program pembangkit 35 ribu MW kesempatan itu ada di pasar. Tapi tak bisa dipungkiri penurunan harga batu bara di 2014 cukup membuat perusahaan penghasil batu bara terpukul," imbuhnya.
Menurut Christian saat ini perusahaan-perusahaan batu bara yang bisa bertahan hanya pemain-pemain lama. Mereka yang sudah memiliki kekuatan finansial masih bisa mencari peluang lainnya. "Pemain lama yang sudah punya efisiensi yang tinggi, punya kekuatan modal, punya ruang pengembangan usaha di lini lain yang bergerak di sekitaran batu bara. Mereka yang sudah punya kesiapan modal dan infrastrukturnya saya lihat marketnya berkonsolidasi. Merekalah yang bisa bertahan di industri ini," tukasnya.
BRAU sendiri sebenarnya belum lama bermain di industri batu bara. Perusahaan yang dulunya bernama PT Risco ini berdiri sejak 7 September 2005. Lalu baru masuk pasar modal pada 19 Agustus 2010.
50,1 Persen Dari Dunia Berhasil Dimiliki Oleh 1 Persen Orang Super Kaya
Ketidakmerataan pertumbuhan kekayaan di dunia semakin tajam setelah krisis keuangan satu dekade silam.
Hal itu tercantum dalam laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).
Dalam laporan disebutkan, sebanyak 1 persen teratas pemegang kekayaan global menggenggam hingga 50,1 persen dari total kekayaan dunia. Persentase itu meningkat dari semula hanya 45,5 persen.
"Sisa warisan negatif dari krisis keuangan adalah pembagian kekayaan yang tak merata, dan telah terjadi di semua belahan dunia sejak 2007 yang umumnya terjadi karena kolaboari pemilik modal dan pemerintah" ungkap Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam keterangan tertulis di laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).
Dalam kurun setahun, kenaikan kekayaan yang signifikan terlihat di seluruh dunia. Tak hanya didorong oleh pasar ekuitas yang kuat, tetapi juga peningkatan kekayaan non-finansial yang substansial. Ini menandakan dunia kembali ke pola pertumbuhan sebelum krisis.
Laporan tersebut menjelaskan, pertumbuhan kekayaan dunia memang kembali berlanjut sesaat setelah krisis, dan berhasil mengatasi kerugian yang dialami. Namun sayangnya, laju pertumbuhan rata-rata kurang dari separuh tingkat sebelum krisis.
Prospek kekayaan 5 tahun mendatang
Masih menurut laporan Credit Suisse, kekayaan global akan terus tumbuh pada kecepatan yang sama hingga lima tahun ke depan dan diperkirakan mencapai US$341 triliun pada 2022.
Prospek kalangan atas lebih optimis dibanding kalangan menengah bawah dalam piramida kekayaan yang kurang dari US$10.000 per orang. Kalangan atas diperkirakan meningkat 22 persen dari 36 juta orang menjadi 44 juta pada 2022, sedangkan kelompok bawah yang menempati tingkat terendah piramida diperkirakan hanya menyusut 4 persen.
Negara ekonomi berkembang diperkirakan menghasilkan kekayaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju, dan berpotensi meraih 22 persen saham dalam kekayaan global dalam lima tahun ke depan. Tak mengherankan, kontribusi terkuat diperkirakan dari China dengan kisaran angka mencapai US$10 triliun, naik 33 persen.
Total kekayaan global kini telah mencapai US$280 triliun, atau melonjak 27 persen dalam kurun satu dekade sejak awal krisis keuangan 2007 silam. Hal itu diketahui dari hasil laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).
Dalam kurun setahun terakhir, total kekayaan global tumbuh 6,4 persen atau sekitar US$16,7 triliun. Ini merupakan laju pertumbuhan kekayaan tercepat sejak 2012 dan salah satu hasil terbaik sejak krisis keuangan. Terlebih, kekayaan meningkat lebih cepat dari populasi, rerata kekayaan global per orang mencapai rekor baru sebesar US$56.540.
Menariknya, jika kekayaan di seluruh negara dibandingkan, Amerika Serikat menyumbang separuh dari peningkatan kekayaan dunia dalam kurun 12 bulan terakhir itu. Negeri Paman Sam melanjutkan penambahan tanpa henti setelah krisis keuangan dan menyumbangkan US$8,5 triliun terhadap kekayaan global.
Dengan kata lain, AS menghasilkan lebih dari separuh total agregat kekayaan global sebesar US$16,7 triliun dalam 12 bulan terakhir. "Sejauh ini, kepemimpinan Trump telah memperlihatkan perkembangan bisnis dan lapangan kerja, meskipun dukungan keberlanjutannya diperankan oleh Federal Reserve. Namun ketidaksetaraan kekayaan tetap menjadi isu utama," ujar Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).
Ke depan, O'Sullivan memperkirakan valuasi pasar saham yang tinggi dan harga properti dapat menghambat laju pertumbuhan pada tahun mendatang.
Hal itu tercantum dalam laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).
Dalam laporan disebutkan, sebanyak 1 persen teratas pemegang kekayaan global menggenggam hingga 50,1 persen dari total kekayaan dunia. Persentase itu meningkat dari semula hanya 45,5 persen.
"Sisa warisan negatif dari krisis keuangan adalah pembagian kekayaan yang tak merata, dan telah terjadi di semua belahan dunia sejak 2007 yang umumnya terjadi karena kolaboari pemilik modal dan pemerintah" ungkap Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam keterangan tertulis di laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).
Dalam kurun setahun, kenaikan kekayaan yang signifikan terlihat di seluruh dunia. Tak hanya didorong oleh pasar ekuitas yang kuat, tetapi juga peningkatan kekayaan non-finansial yang substansial. Ini menandakan dunia kembali ke pola pertumbuhan sebelum krisis.
Laporan tersebut menjelaskan, pertumbuhan kekayaan dunia memang kembali berlanjut sesaat setelah krisis, dan berhasil mengatasi kerugian yang dialami. Namun sayangnya, laju pertumbuhan rata-rata kurang dari separuh tingkat sebelum krisis.
Prospek kekayaan 5 tahun mendatang
Masih menurut laporan Credit Suisse, kekayaan global akan terus tumbuh pada kecepatan yang sama hingga lima tahun ke depan dan diperkirakan mencapai US$341 triliun pada 2022.
Prospek kalangan atas lebih optimis dibanding kalangan menengah bawah dalam piramida kekayaan yang kurang dari US$10.000 per orang. Kalangan atas diperkirakan meningkat 22 persen dari 36 juta orang menjadi 44 juta pada 2022, sedangkan kelompok bawah yang menempati tingkat terendah piramida diperkirakan hanya menyusut 4 persen.
Negara ekonomi berkembang diperkirakan menghasilkan kekayaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju, dan berpotensi meraih 22 persen saham dalam kekayaan global dalam lima tahun ke depan. Tak mengherankan, kontribusi terkuat diperkirakan dari China dengan kisaran angka mencapai US$10 triliun, naik 33 persen.
Total kekayaan global kini telah mencapai US$280 triliun, atau melonjak 27 persen dalam kurun satu dekade sejak awal krisis keuangan 2007 silam. Hal itu diketahui dari hasil laporan bertajuk 'Global Wealth Report 2017: Where Are We 10 Years after the Crisis' yang dirilis oleh Credit Suisse Research Institute (CSRI), Rabu (15/11).
Dalam kurun setahun terakhir, total kekayaan global tumbuh 6,4 persen atau sekitar US$16,7 triliun. Ini merupakan laju pertumbuhan kekayaan tercepat sejak 2012 dan salah satu hasil terbaik sejak krisis keuangan. Terlebih, kekayaan meningkat lebih cepat dari populasi, rerata kekayaan global per orang mencapai rekor baru sebesar US$56.540.
Menariknya, jika kekayaan di seluruh negara dibandingkan, Amerika Serikat menyumbang separuh dari peningkatan kekayaan dunia dalam kurun 12 bulan terakhir itu. Negeri Paman Sam melanjutkan penambahan tanpa henti setelah krisis keuangan dan menyumbangkan US$8,5 triliun terhadap kekayaan global.
Dengan kata lain, AS menghasilkan lebih dari separuh total agregat kekayaan global sebesar US$16,7 triliun dalam 12 bulan terakhir. "Sejauh ini, kepemimpinan Trump telah memperlihatkan perkembangan bisnis dan lapangan kerja, meskipun dukungan keberlanjutannya diperankan oleh Federal Reserve. Namun ketidaksetaraan kekayaan tetap menjadi isu utama," ujar Michael O'Sullivan, CIO untuk International Wealth Management Credit Suisse dalam laman resmi perusahaan, Rabu (15/11).
Ke depan, O'Sullivan memperkirakan valuasi pasar saham yang tinggi dan harga properti dapat menghambat laju pertumbuhan pada tahun mendatang.
Ketika sebagian besar kekayaan digenggam oleh negara-negara penghasilan tinggi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik, pencipta kekayaan baru menjadi lebih menonjol. China, setelah menderita kerugian mencapai 20 persen selama masa krisis, dengan cepat melampuai tingkat pertumbuhan kekayaan saat sebelum krisis.
Tahun ini, laju penciptaan kekayaan tertahan dengan laju Eropa, dan input kekayaan global yakni US$1,7 triliun. Ini merupakan kekayaan tertinggi setelah AS.
Menurut laporan Global Wealth, cakupan geografis pertumbuhan kekayaan pada tahun-tahun pertama abad ini lebih luas dari pada sebelumnya. Tren kenaikan terus berlanjut di kelas aset keuangan dan nonkeuangan serta regional. Intinya, negara ekonomi berkembang menjadi pemain global yang kuat.
Hal yang tak kalah penting, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan tersebut. Rerata kekayaan global per orang dewasa tumbuh 7 persen per tahun antara 2000 dan 2007, separuh terbawah pemilik kekayaan bahkan lebih baik. Median kekayaan per orang naik 12 persen per tahun.
Pada 2007, krisis keuangan global membawa episode pertumbuhan yang terhenti, menyapu 12,6 persen dari kekayaan global.
Tahun ini, laju penciptaan kekayaan tertahan dengan laju Eropa, dan input kekayaan global yakni US$1,7 triliun. Ini merupakan kekayaan tertinggi setelah AS.
Menurut laporan Global Wealth, cakupan geografis pertumbuhan kekayaan pada tahun-tahun pertama abad ini lebih luas dari pada sebelumnya. Tren kenaikan terus berlanjut di kelas aset keuangan dan nonkeuangan serta regional. Intinya, negara ekonomi berkembang menjadi pemain global yang kuat.
Hal yang tak kalah penting, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan tersebut. Rerata kekayaan global per orang dewasa tumbuh 7 persen per tahun antara 2000 dan 2007, separuh terbawah pemilik kekayaan bahkan lebih baik. Median kekayaan per orang naik 12 persen per tahun.
Pada 2007, krisis keuangan global membawa episode pertumbuhan yang terhenti, menyapu 12,6 persen dari kekayaan global.
Tuesday, November 14, 2017
Cara Membedakan Mutiara China Dengan Mutiara Asli Indonesia
Mutiara China telah beredar di Indonesia. Produk yang beredar itu adalah mutiar air tawar yang masuk ke Indonesia lewat Lombok, NTT. Mutiara impor ini dianggap merugikan produk mutiara laut lokal karena harga jualnya yang sangat rendah. Pasalnya, tak hanya memiliki harga yang murah, kualitas mutiara air tawar dari China juga tidak sebagus mutiara air laut Indonesia.
Lantas, bagaimana cara membedakan produk mutiara air tawar asal China dengan mutiara laut dalam negeri?
Menurut Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios pada dasarnya dalam membedakan mutiara impor China dan Indonesia dibutuhkan ketelitian. Sebab, ia menilai, kini mutiara China sulit untuk dibedakan.
"Dari bentukannya agak sulit (dibedakan) karena mereka pakai teknologi, dicemplung, pakai obat jadi bentuk dan cahayanya bagus. Tapi orang yang berpengalaman bisa tahu, bisa lihat," kata Anthony. Ia menjelaskan, ukuran mutiara China berkisar 8 mm - 11 mm. Sementara, ukuran mutiara laut Indonesia lebih besar yaitu 15 mm-17 mm.
Sedangkan untuk cahaya dan warna, ia menilai hampir sama dengan mutiara air laut Indonesia. Namun, cahaya dari mutiara air tawar dari China bisa luntur setelah 1 tahun pemakaian. "Kalau warna sama cahaya itu hampir sama ya, lumayan. Cuma kalau mutiara dari China shiningnya itu nggak alami jadi 1 tahun pemakaian paling sudah luntur," jelasnya.
Namun, kata Anthony, perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari harga. Sebab, harga jual mutiara air tawar dari China lebih murah dibandingkan mutiara air laut Indonesia. "Orang awam bisa lihat dari harganya. Kalau kalung mutiara cuma Rp 2,5 juta itu dengan banyak butiran itu murah. Mereka kan jual per bijinya Rp 50 ribu-Rp100 ribu, mana ada harga segitu per bijinya. Minimal per bijinya itu Rp 700 ribu-Rp 1 juta," terang Anthony.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo menambahkan untuk membedakan mutiara air tawar dari China dan mutiara air laut Indonesia bisa dilihat dari shining atau cahayanya.
"Sekilas membedakan sebagai orang awam saya merasa mutiara air tawar tidak bersinar dan berkabut jika dibandingkan dengan mutiara air laut. Kalau yang manik-manik juga itu bundarnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Yang paling penting dari shining, mutiara lait bersinar dan warna kuning dan putihnya terlihat," terang Nilanto
Kerugian 1 ton/tahun
Anthony menambahkan, pengusaha mutiara mengalami kerugian, sebab pasar produk mereka di dalam negeri 'dimakan' mutiara asal China. Menurutnya, 60% produksi mutiara laut diekspor, dan 40% sisanya dipasok ke pasar dalam negeri.
Dia memperkirakan, 40% produk mutiara untuk pasar lokal lokal itu mencapai 1 ton. "40% itu kira-kira produksinya 1 ton/tahun. Itu ada stok banyak kan dan malah diambil mutiara asal China," jelasnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghentikan impor mutiara tersebut.
"Mudah-mudahan pemerintah bisa setop impor mutiara China. Dampaknya ke kami, tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami," pungkas Anthony. engusaha mutiara Indonesia mengeluh bisnisnya terancam karena beredarnya mutiara impor dari China. Produk yang masuk dari China adalah mutiara fresh water atau air tawar.
Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios mengatakan kehadiran mutiara air tawar tersebut membuat para turis terutama dari mancanegara terkecoh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mutiara air laut. Menurut Anthony, produk mutiara air tawar impor dari China dibanderol Rp 50.000-Rp 100.000 per butir, sementara mutiara air laut lokal dibanderol antara Rp 1 juta-Rp 2 juta per butir.
"Lombok adalah sentra mutiara selama ini, tapi sayang mutiara fresh water dari China yang mereka jual. Dampak ke Kami tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami" ujar Anthony. Menanggapi hal ini, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Prabowo mengatakan masuknya mutiara air tawar dari China telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
"Ya itu memang betul (masuknya mutiara air tawar China). Beberapa tahun terakhir, Lombok dibanjiri mutiara air tawar," kata Nilanto. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masuknya mutiara air tawar tersebut pada dasarnya belum diketahui prosesnya. Dan pihaknya mengaku masih mendalami pengecekan terkait hal tersebut.
Pasalnya, masuknya mutiara air tawar dari China seharusnya memiliki kode Harmonized System (HS) tertentu. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukan adanya kode HS mutiara air tawar. "Kita koordinasikan dengan teman-teman di border. Bea cukai sedang cek masih nunggu hasilnya. Selama ini sih belum melihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar. Seharusnya nggak ada itu tapi kok mereka beredar," terangnya.
"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.
"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," pungkasnya. Pengusaha mutiara air laut mengeluh bisnis mereka terancam dengan masuknya mutiara impor China. Negeri Panda itu memasok mutiara air tawar lewat Lombok, NTB, salah satu sentra produsen mutiara di Indonesia.
Diduga, produk mutiara China itu masuk ke Indonesia memakai kode produk manik-manik. .
"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo. Saat ini, kata Nilanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai mengecek masuknya mutiara air tawar dari China.
"Nah itu sedang kita koordinasikan terus dengan teman-teman di perbatasan, otoritas di border, bea cukai, kita sedang cek. Masih belum keluar, masih tunggu hasilnya," kata Nilanto, Senin (13/11/2017). Pengecekan ini ia lakukan karena pada dasarnya setiap barang impor memiliki kode Harmonize System (HS). Sementara, ia belum pernah mendapat laporan terkait kode HS mutiara air tawar dari China.
"Kalau impor semua barang pasti dilaporkan pada HS. Nah selama ini sih belum lihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar," sambungnya. Pemerintah pun dikatakan sedang melakukan pengecekan terus menerus terhadap keseluruhan kode HS yang berjumlah 16. Apakah terdapat kode HS mutiara air tawar atau tidak.
"Sekarang kita sedang cek terus 16 kode HS. Ada nggak sih mutiara air tawar. Apakah ada kode HS air tawar impor," pungkasnya. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.
"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," tutupnya
Lantas, bagaimana cara membedakan produk mutiara air tawar asal China dengan mutiara laut dalam negeri?
Menurut Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios pada dasarnya dalam membedakan mutiara impor China dan Indonesia dibutuhkan ketelitian. Sebab, ia menilai, kini mutiara China sulit untuk dibedakan.
"Dari bentukannya agak sulit (dibedakan) karena mereka pakai teknologi, dicemplung, pakai obat jadi bentuk dan cahayanya bagus. Tapi orang yang berpengalaman bisa tahu, bisa lihat," kata Anthony. Ia menjelaskan, ukuran mutiara China berkisar 8 mm - 11 mm. Sementara, ukuran mutiara laut Indonesia lebih besar yaitu 15 mm-17 mm.
Sedangkan untuk cahaya dan warna, ia menilai hampir sama dengan mutiara air laut Indonesia. Namun, cahaya dari mutiara air tawar dari China bisa luntur setelah 1 tahun pemakaian. "Kalau warna sama cahaya itu hampir sama ya, lumayan. Cuma kalau mutiara dari China shiningnya itu nggak alami jadi 1 tahun pemakaian paling sudah luntur," jelasnya.
Namun, kata Anthony, perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari harga. Sebab, harga jual mutiara air tawar dari China lebih murah dibandingkan mutiara air laut Indonesia. "Orang awam bisa lihat dari harganya. Kalau kalung mutiara cuma Rp 2,5 juta itu dengan banyak butiran itu murah. Mereka kan jual per bijinya Rp 50 ribu-Rp100 ribu, mana ada harga segitu per bijinya. Minimal per bijinya itu Rp 700 ribu-Rp 1 juta," terang Anthony.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo menambahkan untuk membedakan mutiara air tawar dari China dan mutiara air laut Indonesia bisa dilihat dari shining atau cahayanya.
"Sekilas membedakan sebagai orang awam saya merasa mutiara air tawar tidak bersinar dan berkabut jika dibandingkan dengan mutiara air laut. Kalau yang manik-manik juga itu bundarnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Yang paling penting dari shining, mutiara lait bersinar dan warna kuning dan putihnya terlihat," terang Nilanto
Kerugian 1 ton/tahun
Anthony menambahkan, pengusaha mutiara mengalami kerugian, sebab pasar produk mereka di dalam negeri 'dimakan' mutiara asal China. Menurutnya, 60% produksi mutiara laut diekspor, dan 40% sisanya dipasok ke pasar dalam negeri.
Dia memperkirakan, 40% produk mutiara untuk pasar lokal lokal itu mencapai 1 ton. "40% itu kira-kira produksinya 1 ton/tahun. Itu ada stok banyak kan dan malah diambil mutiara asal China," jelasnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menghentikan impor mutiara tersebut.
"Mudah-mudahan pemerintah bisa setop impor mutiara China. Dampaknya ke kami, tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami," pungkas Anthony. engusaha mutiara Indonesia mengeluh bisnisnya terancam karena beredarnya mutiara impor dari China. Produk yang masuk dari China adalah mutiara fresh water atau air tawar.
Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), Anthony Tanios mengatakan kehadiran mutiara air tawar tersebut membuat para turis terutama dari mancanegara terkecoh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan mutiara air laut. Menurut Anthony, produk mutiara air tawar impor dari China dibanderol Rp 50.000-Rp 100.000 per butir, sementara mutiara air laut lokal dibanderol antara Rp 1 juta-Rp 2 juta per butir.
"Lombok adalah sentra mutiara selama ini, tapi sayang mutiara fresh water dari China yang mereka jual. Dampak ke Kami tidak bisa menjual mutiara hasil budidaya kami" ujar Anthony. Menanggapi hal ini, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Prabowo mengatakan masuknya mutiara air tawar dari China telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
"Ya itu memang betul (masuknya mutiara air tawar China). Beberapa tahun terakhir, Lombok dibanjiri mutiara air tawar," kata Nilanto. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa masuknya mutiara air tawar tersebut pada dasarnya belum diketahui prosesnya. Dan pihaknya mengaku masih mendalami pengecekan terkait hal tersebut.
Pasalnya, masuknya mutiara air tawar dari China seharusnya memiliki kode Harmonized System (HS) tertentu. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukan adanya kode HS mutiara air tawar. "Kita koordinasikan dengan teman-teman di border. Bea cukai sedang cek masih nunggu hasilnya. Selama ini sih belum melihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar. Seharusnya nggak ada itu tapi kok mereka beredar," terangnya.
"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.
"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," pungkasnya. Pengusaha mutiara air laut mengeluh bisnis mereka terancam dengan masuknya mutiara impor China. Negeri Panda itu memasok mutiara air tawar lewat Lombok, NTB, salah satu sentra produsen mutiara di Indonesia.
Diduga, produk mutiara China itu masuk ke Indonesia memakai kode produk manik-manik. .
"Nah dugaan kita mereka masuk menggunakan kode HS manik-manik, perhiasan imitasi," lanjut Nilanto Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Prabowo. Saat ini, kata Nilanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai mengecek masuknya mutiara air tawar dari China.
"Nah itu sedang kita koordinasikan terus dengan teman-teman di perbatasan, otoritas di border, bea cukai, kita sedang cek. Masih belum keluar, masih tunggu hasilnya," kata Nilanto, Senin (13/11/2017). Pengecekan ini ia lakukan karena pada dasarnya setiap barang impor memiliki kode Harmonize System (HS). Sementara, ia belum pernah mendapat laporan terkait kode HS mutiara air tawar dari China.
"Kalau impor semua barang pasti dilaporkan pada HS. Nah selama ini sih belum lihat ada kode HS yang memperlihatkan mutiara air tawar," sambungnya. Pemerintah pun dikatakan sedang melakukan pengecekan terus menerus terhadap keseluruhan kode HS yang berjumlah 16. Apakah terdapat kode HS mutiara air tawar atau tidak.
"Sekarang kita sedang cek terus 16 kode HS. Ada nggak sih mutiara air tawar. Apakah ada kode HS air tawar impor," pungkasnya. Sebagai informasi, kode HS merupakan kode yang tertera pada setiap barang yang akan melintasi negara. Kode HS berfungsi sebagai pengenal dalam perdagangan internasional.
"Kode HS itu ada 8 digit dan 12 digit. Bermacam-macam. Kadang, pelaku usaha importir ini biar menghindari sesuatu atau tidak ingin menunjukkan sesuatu secara gamblang ya mereka bersembunyi menggunakan kode HS yang lain," tutupnya
Orang Kaya Indonesia Alihkan Investasi Deposito Ke Emas Batangan
Tren penurunan suku bunga deposito perbankan membuat orang kaya mulai mengalihkan portofolio investasinya ke instrumen investasi yang lebih berisiko. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabilitas keuangan jangka panjang.
Sejak awal 2016, suku bunga acuan bank sentral telah turun sebanyak 8 kali menjadi 4,25 persen. Hal itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah merosot 1,75 persen menjadi 5,75 persen. Akibatnya, rata-rata suku bunga deposito pun terus turun.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per September 2017, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1,3,12, dan 24 bulan yang masing-masing tercatat 6,09 persen, 6,46 persen, 6,80 persen, 6,99 persen dan 6,91 persen. Bunga tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,30 persen, 6,54 persen, 6,86 persen, 7,06 persen dan 6,94 persen.
"Saat ini, nasabah memang cenderung berinvestasi ke instrumen non Dana Pihak Ketiga (DPK), dikarenakan bunga deposito cenderung turun," tutur Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Adi Sulistyowati. Adi mengungkapkan, per akhir Oktober 2017, pertumbuhan aset kelolaan (asset under management/AUM) perseroan mencapai 14,23 persen secara tahunan menjadi Rp105 triliun. Aset itu berasal dari 62.356 nasabah kelas premium yang tumbuh 11 persen. Instrumen investasi yang dipilih nasabah beragam seperti reksa dana dan obligasi.
Head of Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia Steven Suryana mengungkapkan nasabah dengan saldo jumbo masih banyak yang menempatkan dananya di tabungan dan deposito. Namun, mereka sekarang sudah banyak melirik instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito, seperti produk obligasi pemerintah, reksa dana, dan asuransi.
"Dengan tren penurunan suku bunga dalam dua tahun terakhir ini, kami melihat animo orang untuk mengenal, lebih tahu, dan mulai berinvestasi ke produk-produk wealth management menjadi lebih besar," tutur Steven. Jika investor telah lebih dulu kenal dengan layanan wealth management, investor akan lebih berani menempatkan uangnya di instrumen yang lebih berisiko seperti reksa dana saham.
Imbal hasil investasi yang tinggi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, antara lain biaya pendidikan. Steven, mengingatkan biaya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin mahal. Ia mencontohkan biaya pendidikan yang kenaikannya bisa dua kali lipat dibandingkan inflasi.
Berdasarkan survey terbaru HSBC Value of Education, biaya pendidikan anak hingga lulus Strata 1 di Indonesia setidaknya membutuhkan Rp250 juta. "Biaya itu belum termasuk pendanaan untuk pendidikan nonformal yang kini banyak diikuti oleh kids zaman now seperti robotic, music, tari, coding, hingga bahasa asing," ujarnya.
Belum lagi, orang kaya biasanya berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Sebagai gambaran, rata-rata biaya kuliah di Amerika Serikat menghabiskan Rp2,44 miliar dengan kenaikan tiga hingga lima persen per tahun, Inggris Rp2,34 miliar dengan kenaikan lima persen per tahun, dan Australia Rp2,19 miliar dengan kenaikan 10 persen per tahun. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat pun harus mulai pintar dalam mengelola keuangannya dengan tidak hanya mengandalkan tabungan dan deposito sebagai andalan pengelolaan keuangan.
Senada dengan Steven, Senior Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri Elina Wirjakusuma juga melihat tren peralihan penempatan investasi nasabah jumbo dari deposito ke instrumen nondeposito seperti produk reksa dana terproteksi yang diminati oleh investor jangka pendek dan reksa dana pasar uang. "Kami melihat memang ada peralihan ke reksa dana, terutama reksa dana terproteksi, kemudian juga reksa dana pasar uang karena ada pengalihan dari deposito akibat suku bunga turun tetapi pengalihanya tidak besar sehingga kami anggap tidak signifikan," ujarnya.
Adapun total AUM perseroan hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp47 trliun atau tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun lalu. Secara portofolio, penempatan investasi terbesar ada di reksa dana (40 persen), obligasi (30 persen), dan sisanya produk lainnya seperti unit link.
Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoadi mengingatkan semakin maju suatu negara, suku bunga perbankan yang ditawarkan cenderung semakin rendah. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin positif, Ia pun mengingatkan masyarakat jangan banyak berharap bisa menikmati era suku bunga tinggi di masa mendatang.
"Sekarang sudah muncul bermacam-macam (instrumen investasi). Dua puluh tahun lalu orang tidak mengenal reksa dana, saham, dan obligasi ritel. Instrumen itulah yang mungkin untuk menjadi alternatif investasi di kemudian hari," jelas Michael.
Sejak awal 2016, suku bunga acuan bank sentral telah turun sebanyak 8 kali menjadi 4,25 persen. Hal itu juga diikuti dengan penurunan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah merosot 1,75 persen menjadi 5,75 persen. Akibatnya, rata-rata suku bunga deposito pun terus turun.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per September 2017, suku bunga simpanan berjangka dengan tenor 1,3,12, dan 24 bulan yang masing-masing tercatat 6,09 persen, 6,46 persen, 6,80 persen, 6,99 persen dan 6,91 persen. Bunga tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,30 persen, 6,54 persen, 6,86 persen, 7,06 persen dan 6,94 persen.
"Saat ini, nasabah memang cenderung berinvestasi ke instrumen non Dana Pihak Ketiga (DPK), dikarenakan bunga deposito cenderung turun," tutur Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Adi Sulistyowati. Adi mengungkapkan, per akhir Oktober 2017, pertumbuhan aset kelolaan (asset under management/AUM) perseroan mencapai 14,23 persen secara tahunan menjadi Rp105 triliun. Aset itu berasal dari 62.356 nasabah kelas premium yang tumbuh 11 persen. Instrumen investasi yang dipilih nasabah beragam seperti reksa dana dan obligasi.
Head of Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia Steven Suryana mengungkapkan nasabah dengan saldo jumbo masih banyak yang menempatkan dananya di tabungan dan deposito. Namun, mereka sekarang sudah banyak melirik instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito, seperti produk obligasi pemerintah, reksa dana, dan asuransi.
"Dengan tren penurunan suku bunga dalam dua tahun terakhir ini, kami melihat animo orang untuk mengenal, lebih tahu, dan mulai berinvestasi ke produk-produk wealth management menjadi lebih besar," tutur Steven. Jika investor telah lebih dulu kenal dengan layanan wealth management, investor akan lebih berani menempatkan uangnya di instrumen yang lebih berisiko seperti reksa dana saham.
Imbal hasil investasi yang tinggi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, antara lain biaya pendidikan. Steven, mengingatkan biaya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya semakin mahal. Ia mencontohkan biaya pendidikan yang kenaikannya bisa dua kali lipat dibandingkan inflasi.
Berdasarkan survey terbaru HSBC Value of Education, biaya pendidikan anak hingga lulus Strata 1 di Indonesia setidaknya membutuhkan Rp250 juta. "Biaya itu belum termasuk pendanaan untuk pendidikan nonformal yang kini banyak diikuti oleh kids zaman now seperti robotic, music, tari, coding, hingga bahasa asing," ujarnya.
Belum lagi, orang kaya biasanya berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Sebagai gambaran, rata-rata biaya kuliah di Amerika Serikat menghabiskan Rp2,44 miliar dengan kenaikan tiga hingga lima persen per tahun, Inggris Rp2,34 miliar dengan kenaikan lima persen per tahun, dan Australia Rp2,19 miliar dengan kenaikan 10 persen per tahun. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat pun harus mulai pintar dalam mengelola keuangannya dengan tidak hanya mengandalkan tabungan dan deposito sebagai andalan pengelolaan keuangan.
Senada dengan Steven, Senior Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri Elina Wirjakusuma juga melihat tren peralihan penempatan investasi nasabah jumbo dari deposito ke instrumen nondeposito seperti produk reksa dana terproteksi yang diminati oleh investor jangka pendek dan reksa dana pasar uang. "Kami melihat memang ada peralihan ke reksa dana, terutama reksa dana terproteksi, kemudian juga reksa dana pasar uang karena ada pengalihan dari deposito akibat suku bunga turun tetapi pengalihanya tidak besar sehingga kami anggap tidak signifikan," ujarnya.
Adapun total AUM perseroan hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp47 trliun atau tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun lalu. Secara portofolio, penempatan investasi terbesar ada di reksa dana (40 persen), obligasi (30 persen), dan sisanya produk lainnya seperti unit link.
Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoadi mengingatkan semakin maju suatu negara, suku bunga perbankan yang ditawarkan cenderung semakin rendah. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin positif, Ia pun mengingatkan masyarakat jangan banyak berharap bisa menikmati era suku bunga tinggi di masa mendatang.
"Sekarang sudah muncul bermacam-macam (instrumen investasi). Dua puluh tahun lalu orang tidak mengenal reksa dana, saham, dan obligasi ritel. Instrumen itulah yang mungkin untuk menjadi alternatif investasi di kemudian hari," jelas Michael.
Subscribe to:
Posts (Atom)