PT Bank UOB Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% di 2018, lebih rendah dari asumsi pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 5,4%. Ekonom Senior Destry Damayanti memiliki proyeksi yang tidak jauh berbeda. Destry mematok rentang pertumbuhan 5,2-5,3% dengan mempertimbangkan tantangan dari luar dan dalam negeri.
Dari luar negeri yang harus diwaspadai adalah dengan arah normalisasi ekonomi Amerika Serikat (AS). "Lalu negara seperti Amerika Serikat (AS) akan menciptakan ekonomi berdasarkan warganya sendiri yakni America First. Mereka membuat aturan yang linier untuk Americans untuk menarik dananya kembali ke Amerika. Nah ini yang jadi tantangan buat kita, karena banyak uang AS yang ada di Indonesia," kata Destry dalam acara UOB Indonesia's Economic Outlook 2018, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Berikutnya Indonesia juga harus waspada dengan perubahan arah ekonomi China. Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan hanya di bawah 10%. Namun karena kebijakan yang diambil China tidak bermuatan politik maka dianggap baik untuk Indonesia.
Saat ini, Indonesia dinilai masih mengandalkan komoditas. Meskipun saat ini harga sudah cukup baik. Harga komoditas akan mempengaruhi perekonomian nasional. "Sebenarnya yang harus dibenahi ya jangan komoditas terus, harus digeser. Pemerintah juga harus geser konsumsi ke investasi," jelas dia.
Destry menjelaskan, saat ini anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) sudah lebih produktif. Diharapkan dengan suku bunga yang terus turun bisa menggerakan perekonomian. Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki peringkat yang tidak terlalu buruk dalam forex exchange return. Namun memang dari sisi mata uang masih tertolong dengan suku bunga. Dia menjelaskan, tahun depan perekonomian diprediksi akan lebih baik. "GDP growth akan kembali membaik didorong oleh infrastruktur dan inflasi yang stabil," jelas dia.
Enrico mengatakan untuk eksternal atau global akan baik namun diprediksi akan berkurangnya impor karena konsumsi masyarakat yang melemah. ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong ekonomi dunia. Pasar bersama mencapai 2 miliar orang dan total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 4,5 miliar, maka layak disebut salah satu generator ekonomi dunia.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ke-15 ASEAN-India yang juga dihadiri oleh PM India Narendra Modi. Pertemuan tersebut digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina pada hari Selasa, 14 November 2017.
"Namun, neraca perdagangan dan investasi kita masih jauh dari optimal," ujar Presiden. Indonesia juga mengapresiasi kemajuan kerja sama kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun. Sebagai momentum untuk mendorong penguatan kerja sama menuju puncak perayaan ASEAN-India Commemorative Summit tahun depan
"Saya ingin garis bawahi optimalisasi kerja sama ekonomi ASEAN-India sebagai prioritas bersama," kata Jokowi. Optimalisasi kerja sama ekonomi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah termasuk melalui percepatan penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). "Keberhasilan RCEP mengirimkan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menghasilkan manfaat bagi semua," tutur Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa hingg kini dunia masih terus dibayangi ketidakpastian. "Untuk itu ASEAN dan India perlu perkuat kerja sama penguatan arsitektur keamanan kawasan dan kerja sama maritim termasuk melalui EAS dan IORA di Samudra Hindia, dan penyelesaian ASEAN-India Maritime Transport Agreement," ujar Jokowi.
Jokowi mendorong agar target penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018 dapat tercapai. "Saya berharap perundingan RCEP dapat segera diselesaikan. Penyelesaian RCEP akan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak," ungkapnya. Menurut Jokowi, proses perundingan yang telah berjalan selama 5 tahun itu belum dapat mencapai kesepakatan atas isu-isu utama khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.
"RCEP akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah populasi dunia," ujarnya. Di depan seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan peserta perundingan RCEP, Jokowi juga menekankan pentingnya pemberian mandat kepada para perunding untuk bersikap lebih fleksibel, pragmatis dan realistis tanpa mengorbankan kualitas dari perjanjian itu sendiri. "Saya paham perbedaan level ambisi yang berbeda merupakan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Namun RCEP merupakan "living document" sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan jaman," ucapnya.
RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perundingan RCEP secara formal dimulai sejak bulan November 2012 saat KTT ASEAN di Kamboja. Adapun proyeksi ekonomi dari RCEP ditaksir memiliki PDB gabungan sebesar 31,60% dari PDB dunia; dan mewakili 28,5% perdagangan global.
Ekonomi digital diproyeksikan bisa terus tumbuh dan menjadi salah satu kontributor besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. Dengan populasi lebih dari 262 juta jiwa pada tahun 2016, dimana 51% atau 132,7 juta di antaranya adalah pengguna internet, 40% atau 106 juta adalah pengguna media sosial, dan 35% atau 92 juta adalah pengguna handphone aktif, lndonesia telah menjadi sebuah negara yang memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Pada tahun 2016, Asosiasi E~Commerce lndonesia mencatat 24,74 juta orang lndonesia membeli produk secara online (e-commerce buyers) atau 9% dari total populasi. Pada tahun 2017, transaksi e-commerce diperkirakan akan meningkat sebesar 30 hingga 50% dari jumlah transaksi total sebesar US$ 5,6 juta di tahun 2016. Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, tumbuhnya era ekonomi digital, ditambah dengan pertumbuhan kelas menengah, akan memberikan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pertumbuhan ekonomi lndonesia.
"Ekonomi digital diperkirakan akan terus menjadi salah satu fokus Pemerintah lndonesia ke depan," kata Enrico dalam acara UOB Indonesia's Economic Outlook 2018, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (14/11/2017). Pemerintah lndonesia memperkirakan kontribusi e-commerce pada PDB adalah sebesar 10% di tahun 2020 seiring dengan target untuk memposisikan lndonesia sebagai pusat ecommerce di ASEAN. Hal ini terdapat dalam peta jalan (road map) di paket kebijakan reformasi ekonomi no. 14 yang diluncurkan pada 10 November 2016.
Tahun depan PT Bank UOB Indonesia memprediksi pertumbuhan sebesar 5,3%. Ini ditopang oleh konsumsi swasta, pertumbuhan pembelanjaan investasi, serta peningkatan kinerja ekspor. Dia menjelaskan Indonesia masih memiliki kekuatan fundamental yang baik. Pada kuartal III 2017 tercatat permintaan konsumsi swasta yang stabil di angka sekitar 5% yoy, sementara belanja investasi meningkat 7,1% dan ekspor meningkat 17,3%.
"Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi global, perbaikan harga komoditas, serta berbagai program infrastruktur domestik diyakini akan mendukung momentum pertumbuhan tahun depan," kata dia. Dia menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh komitmen pemerintah Indonesia yang dinilai terus meningkatkan iklim investasi. Selain itu paket kebijakan ekonomi ke 16 untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan menarik investasi yang lebih besar melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
No comments:
Post a Comment