Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyebut setidaknya 500 ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkena dampak kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin-Sudirman, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus kebijakan tersebut. “Iya, ada 500 ribu (UMKM) yang terdampak,” kata Sandi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu(8/11).
Berdasarkan pantauan dan analisa big data yang diperoleh Sandi, aksesibilitas di jalan protokol itu berdampak pada UMKM di perkantoran dan area komersial. Dia akan segera menyampaikan data yang dapat memperkuat rencana penghapusan larangan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"UMKM yang terdampak dari kegiatan ekonomi," ujar Sandi.
Sandi mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin mempertimbangkan aspek keadilan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Selain untuk melancarkan rangkaian acara Asian Games yang akan dihelat pada 2018.
"Ini mengembalikan rasa berkeadilan, tapi tentunya dengan penuh ketertiban dan semua kaidahnya kami pastikan untuk kelancaran selama Asian Games," katanya. Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di kawasan Bundaran Patung Pemuda, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sandi mengatakan, rencana itu merupakan perintah Anies yang menginginkan aksesibilitas masyarakat dapat dikembalikan, terutama pengendara sepeda motor. Pemprov DKI akan mengkaji segala aspek terkait sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
"Kami tunggu desainnya karena sekarang desainernya di bawah koordinasi Bina Marga lagi mencoba menata dan presentasi untuk desain yang bisa hadirkan berkeadilan pengemudi kendaraan roda dua, tapi tentu saja keselamatan perlu dipastikan," jelas Sandi. Kebijakan larangan sepeda motor yang melintas di kawasan Sudirman-Thamrin dikeluarkan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan itu dinilai diskriminatif karena membatasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor roda dua.
Awalnya, kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan di jalan protokol Jakarta. Namun menurut Anies, jalanan di ibu kota mestinya bisa dinikmati semua pengguna kendaraan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendukung rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terkait rencana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmiko menyebut bahwa pencabutan larangan itu semata-mata untuk keadilan pengguna jalan. "Kita lebih melihat bahwa aksesibilitas ini dibuat untuk seluruh moda. Begitu lho," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (7/11). Sigit mengatakan, ada kesan Pemprov DKI membatasi ruang gerak warga jika pergub tersebut tetap ditegakkan. Sigit pun menyatakan Pemprov DKI ke depannya enggan membatasi aksesibilitas warga.
"Kalau misalnya kita bicara pembatasan kan ada kesan bahwa aksesibilitas dibatasi, ada akses yang diblok. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan aksesibilitas untuk keseluruhan," kata Sigit. Sigit enggan menjawab saat dikonfirmasi apakah pembatasan sepeda motor saat ini tak berdampak pada penggunaan kendaraan pribadi, sehingga tidak tercapai usaha Pemprov DKI mengubah kebiasaan warga menggunakan transportasi umum.
"Kita harus lihat dari berbagai dimensi. Pak Gubernur (Anies) kan lebih mengajak kita berpikir secara komprehensif, bagaimana caranya aksesibilitas tidak dibatasi. Itulah yang harus dijawab saat ini," kata Sigit. Senin (6/11) kemarin, Anies berencana akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pelarangan perlintasan sepeda motor di jalan protokol. Pergub tersebut diterbitkan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Meski akan dicabut larangan itu, perubahan pergub tersebut tak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Terutama selama masa pembangunan konstruksi jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan pedestrian di sepanjang jalan Sudirman-MH Thamrin belum selesai. "Selama konstruksi sekarang, belum ada perubahan. Ini kan lagi ada konstruksi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta hari ini.
No comments:
Post a Comment