Lembaga Penjamin Kredit Belum Jalan

Daya dorong pemerintah untuk menggerakkan sektor riil belum terimplementasi dengan baik. Lembaga penjamin kredit daerah yang diharapkan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, hingga kini belum berjalan optimal.

Deputi Pembiayaan Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus Muharam di Jakarta, Jumat (14/5), mengatakan, Kemenkop dan UKM baru-baru ini telah bekerja sama dengan Bapepam-LK untuk melakukan advokasi terhadap perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD).

Daerah yang sudah mendapatkan advokasi, antara lain, adalah Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Bali. Untuk mendorong sektor riil di daerahnya masing-masing, mereka menyiapkan modal disetor yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Agus, dalam perhitungan pemerintah, ada 33 provinsi. Apabila setiap provinsi menyiapkan modal disetor Rp 50 miliar, berarti total dana yang bisa dijadikan penjamin kredit mencapai Rp 1,65 triliun.

”Dengan rasio 10 kali lipat seperti penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), dana yang siap disalurkan ke sektor usaha bisa mencapai Rp 16,5 triliun. Ini mendekati dana yang disiapkan untuk program KUR yang mencapai Rp 20 triliun,” jelas Agus.

Meski demikian, APBD setiap daerah sangat bervariasi. Sebagian besar masih keberatan untuk menyediakan modal disetor Rp 50 miliar sehingga mereka telah mengusulkan untuk menurunkan modal tersebut menjadi Rp 10 miliar.

”Penurunan modal disetor ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sekitar November 2009. Hingga sekarang belum ada keputusan dari Kemenkeu,” ujar Agus.

Dalam Rapat Anggota Tahunan Nasional Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Credit Union Central of Indonesia di Jakarta, Ketua Inkopdit FX Siman mengatakan, pemerintah harus berupaya menyiapkan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri.

Pemerintah, lanjut Siman, diharapkan bersedia menyalurkan program bantuan usaha melalui koperasi, bukan membuat program yang sifatnya sesaat saja.

Tarif Listrik Naik dan Bangkrutnya PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM diharapkan dapat memperoleh kluster listrik harga khusus. Jika tidak, ratusan PDAM dikhawatirkan semakin bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat.

Permintaan itu disampaikan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), yang beranggota 394 PDAM di seluruh Indonesia

Ketua Umum Perpamsi Syaiful di Jakarta, Jumat (14/5), menjelaskan, biaya listrik bagi PDAM mencapai 40 persen dari total biaya produksi. ”Dari 394 PDAM, hanya 30 persen yang kondisi keuangannya sehat. Bila harga listrik naik, akan makin memberatkan,” kata dia.

Harga listrik untuk PDAM diharapkan tepat di bawah kluster harga industri. Dengan kluster harga khusus itu, diharapkan biaya listrik yang harus ditanggung PDAM tidak meningkat.

Sekretaris Umum Perpamsi Agus Sunara mengakui, konsumsi listrik PDAM relatif besar. Ini karena sebagian besar PDAM mengambil air baku dan mendistribusikannya dengan pemompaan dibanding sistem gravitasi. ”Sehingga konsumsi listriknya besar,” ujar dia.

Hingga kini, menurut Agus, belum ada cetak biru tentang penggunaan energi alternatif untuk anggota Perpamsi. ”Tidak ekonomis bila mengganti sumber energi pompa dengan energi yang terbarukan seperti sel tenaga surya,” kata dia.

Agus berpendapat, sistem energi terbarukan akan lebih efektif jika diterapkan untuk satu kawasan. Dengan demikian, biaya investasi dapat dibagi dengan beberapa pemangku kepentingan lain.

Biaya listrik PDAM menjadi semakin besar karena PDAM dikenakan beban tarif puncak pada pukul 18.00-20.00, yang tarifnya dua kali lipat dari tarif normal. Padahal, pukul 17.00-22.00 adalah saat PDAM beroperasi maksimal atau saat pelanggan membutuhkan air.

Tarif air naik

Apabila tidak mendapatkan kluster harga khusus, menurut Agus, kenaikan tarif air bagi pelanggan tak bisa dihindari. ”Minimal, tarif air akan naik 15 persen. PDAM sebenarnya nombok karena kenaikan tarif listrik pasti diikuti kenaikan harga bahan kimia pemroses air dan harga suku cadang,” ujar Agus.

Selain kenaikan tarif air, kenaikan tarif listrik juga akan berpengaruh pada kemampuan PDAM memperluas jaringan pipa air minum.

Saat ini, kata Agus, layanan PDAM baru menjangkau 8 juta sambungan rumah atau hanya 24 persen penduduk Indonesia yang terlayani. Dari seluruh penduduk perkotaan, hanya 47 persen yang terlayani dan di pedesaan hanya 11 persen penduduk.

Khazanah Lepas Semua Sahamnya di CIMB Niaga

CIMB Group Holdings Berhad menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian saham (share sale and purchase agreement/SSPA) bersyarat dengan Khazanah Nasional Berhad menyangkut pembelian 17,10 persen saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dari Khazanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (14/5).

Rencananya, Khazanah akan menjual lagi sisa sahamnya sebesar 2,57 persen di CIMB Niaga kepada CIMB Group. Dengan demikian, saham CIMB Niaga yang dimiliki CIMB Group akan meningkat menjadi 97,93 persen dari sebelumnya 78,26 persen.

Akuisisi tersebut merupakan transaksi antarperusahaan yang terafiliasi. CIMB Group merupakan anak usaha Khazanah di sektor perbankan.

”Akuisisi ini memperkuat keberadaan kami di Indonesia dan sejalan dengan optimisme kami tentang pasar secara keseluruhan dan CIMB Niaga pada khususnya,” kata CEO CIMB Group Dato Sri Nazir Razak dalam siaran persnya yang diterima kemarin di Jakarta.

Saham Khazanah di CIMB Niaga akan dilepas dengan harga Rp 1.155 per saham atau seluruhnya Rp 4,7 triliun untuk 17,10 persen saham dan Rp 711 miliar untuk 2,57 persen saham tambahan.

Seluruhnya akan dibiayai dengan hasil penerbitan saham baru CIMB Group dengan harga emisi 14,50 ringgit Malaysia per lembar saham. Khazanah akan membeli seluruh saham yang diterbitkan CIMB Group.

”Transaksi ini akan memperbesar modal perusahaan. Kami juga mengharapkan hal ini akan meningkatkan pendapatan laba per saham,” lanjut Nazir.

Untuk itu, CIMB Group akan memerhatikan berbagai aspek, termasuk aset bersih dan kinerja CIMB Niaga serta prospek industri perbankan di Indonesia.

Dalam laporan keuangan CIMB Group dan CIMB Niaga per 31 Desember 2009 disebutkan, harga saham CIMB Group 2,52 kali nilai bukunya. Sementara harga saham CIMB Niaga sebesar 2,47 kali nilai bukunya.

Sementara itu, bank terbesar di Malaysia, Maybank, mencatat laba bersih triwulan I-2010 sebesar 2,9 miliar ringgit Malaysia (Rp 8,12 triliun), meningkat 60 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya

TKI Kirim Uang Sebesar 62 Triliun

Kiriman uang dari para tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang bekerja di luar negeri, ke dalam negeri pada tahun 2009 sekitar

Rp 62 triliun. Nilai kiriman uang dari TKI tersebut cenderung terus meningkat seiring semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah, Jumat (14/5) di Jakarta, menjelaskan, valuta asing yang dikirim para TKI tersebut tidak masuk ke dalam cadangan devisa. Namun, remittance TKI tersebut memperbanyak stok valuta asing di pasar sehingga ikut berperan dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kiriman uang (remittance) TKI yang dikelola oleh bank pada tahun 2009 mencapai Rp 61 triliun, sementara yang dikelola Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) mencapai Rp 940,83 miliar. Adapun total dana kiriman dari luar negeri, berdasarkan catatan Kompas, pada 2008 mencapai Rp 400 triliun.

Kiriman uang TKI cenderung terus meningkat. Pada tahun 2006, remittance TKI mencapai Rp 50 triliun, tahun 2007 jumlahnya sebesar Rp 55 triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 61 triliun.

Turunnya pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2009 membuat nilai remittance TKI pada tahun tersebut stagnan di level Rp 61 triliun. Pada 2010, nilai remittance TKI diperkirakan meningkat lagi seiring rampungnya komite bersama Indonesia dan Malaysia membahas persoalan-persoalan seputar pengiriman TKI.

Difi menjelaskan, dari Rp 61 triliun remittance TKI pada 2009, terbesar berasal dari Malaysia, mencapai Rp 21,5 triliun. Dari Arab Saudi Rp 20 triliun dan sisanya dari negara-negara lain, seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi memang relatif besar dibandingkan dengan yang bekerja di negara-negara lain.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Intan Abdams Katoppo menjelaskan, total transfer dana dari luar ke dalam negeri yang melalui BNI pada 2009 mencapai Rp 165 triliun. Namun, tidak diketahui berapa porsi remittance dari TKI. Adapun pengiriman uang dari dalam ke luar negeri selama triwulan I-2010 Rp 52,2 triliun.

Menurut Direktur Utama Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi, pihaknya sedang mengkaji pembukaan kantor perwakilan di Arab Saudi. Hal ini untuk menangkap peluang remittance dari TKI di negara tersebut.

”Kami sudah memulai bisnis di Arab Saudi dengan membiayai pembangunan hotel di Mekkah,” kata Glen saat penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agama soal penerimaan setoran pembayaran haji secara online.

KUPU

Analis Madya Senior Akunting dan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti menambahkan, selain melalui bank, pengiriman uang dari TKI juga dikelola oleh pihak lain, yaitu KUPU, baik berbentuk badan usaha maupun perorangan.

Hingga akhir tahun 2009, total KUPU yang telah memperoleh izin dari BI mencapai 60 pihak. ”Sebenarnya ada ratusan KUPU yang beroperasi, namun yang mendaftar hanya sebagian. Itu karena kemungkinan mereka tidak mau repot dan enggan dipungut pajak,” kata Ida.

Menurut Ida, BI akan terus berupaya agar seluruh KUPU yang beroperasi terdaftar di BI. Dengan terdaftarnya seluruh KUPU, transfer dana akan lebih transparan dan aman. Ini bisa mencegah pelarian dana milik TKI. ”Selain itu, juga bisa mencegah praktik pencucian uang,” ujar dia.

Peraturan Bank Indonesia, kata Ida, tidak bisa menghukum KUPU yang tidak mendaftar. Karena itu, undang-undang Transfer Dana yang kini dibahas di DPR sangat penting segera diselesaikan. Dengan undang-undang tersebut, KUPU yang tidak mendaftar bisa dikenai sanksi pidana

Jumlah Pekerja Anak Di Indonesia Berkurang

Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ILO mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia menangani masalah pekerja anak. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membagi pengalaman tersebut ke negara lain dalam Konferensi Perburuhan Internasional Ke-99 yang diselenggarakan ILO di Geneva, Swiss, Juni.

Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi delegasi Indonesia dan David Lammotte dari ILO Geneva, Jumat (14/5) di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur tripartit, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan pengusaha, dan serikat buruh.

Jumlah pekerja anak di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2004, pekerja anak berjumlah 2,9 juta orang. Tiga tahun kemudian, jumlahnya turun menjadi sekitar 1 juta orang. Namun, tahun 2009 jumlahnya naik lagi menjadi 1,75 juta orang.

”Kami masih memiliki agenda (lain), yaitu rencana sidang tahunan menjadikan domestic workers sebagai agenda utama Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai dibahas di DPR,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga sampai kini masih menjadi perdebatan di dalam negeri. Banyak kalangan khawatir regulasi itu malah bertentangan dengan budaya sebagian besar masyarakat.

Misalnya tradisi ngenger di Jawa, yaitu menetap di rumah saudara yang lebih mampu secara ekonomi untuk disekolahkan sambil membantu pekerjaan rumah.

Sementara kalangan aktivis mendesak agar pemerintah segera meloloskan regulasi tersebut demi melindungi sedikitnya 6 juta TKI di luar negeri. Hampir 80 persen TKI bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di negara penempatan.

”Yang utama (dalam penyiapan RUU PRT) adalah uji publik dan sosialisasi harus berjalan maksimal. Kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR,” ujar Muhaimin.

Secara terpisah, sejumlah aktivis, akademisi, dan profesional mendeklarasikan Relawan Kemanusiaan untuk Buruh Migran (Rekanbumi) yang bertujuan membantu TKI Bermasalah.

”Kami ingin fokus menangani aspek kemanusiaannya. Misalnya, TKI yang sakit atau meninggal, bagaimana mengurus pemulangan dan membawanya ke rumah sakit atau memberikan bantuan kepada keluarganya,” ujar Aan Rusdianto, Koordinator Rekanbumi.

Migrant Care mencatat, lebih dari 1.700 buruh migran meninggal di Malaysia sepanjang tahun 2009. Angka ini termasuk tinggi dan mendapat perhatian banyak pihak, antara lain karena penanganannya yang lamban.

”Kami akan bekerja sama dengan berbagai profesi seperti dokter dan rumah sakit untuk penanganan TKI yang sakit dan PMI untuk penanganan TKI yang meninggal,” ujar Aan.

Deklarasi Rekanbumi di Gedung Juang 45, antara lain, dihadiri Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Abdul Malik Harahap.

Peluang Usaha Budidaya Ikan Sidat Untuk Ekspor

Ikan sidat atau unagi banyak dikonsumsi sebagai makanan mewah di Jepang, Hongkong, dan Korea karena kandungan tinggi protein dan omega-3 yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Namun, benih ikan sidat yang banyak di perairan Indonesia belum banyak dimanfaatkan di negeri sendiri.

Di Indonesia, paling sedikit ada enam jenis ikan sidat (Anguilla sp), yaitu Anguilla marmorata, Anguilla celebensis, Anguilla ancentralis, Anguilla borneensis, Anguilla bicolor bicolor, dan Anguilla bicolor pacifica.

Melihat peluang pasar yang besar, Syaiful Hanif (32) dan sepuluh rekannya yang tergabung dalam Paguyuban Patra Gesit di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mulai menjajaki usaha budidaya ikan sidat pada akhir tahun 2008.

Teknik pembesaran ikan sidat awalnya dipelajari Syaiful di Balai Layanan Umum Pandu Karawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segmentasi ikan sidat bicolor dipilih dengan benih yang didapat dari hasil tangkapan alam.

Bermodal sedikit pengalaman, paguyuban yang dipimpin Syaiful itu lantas mengajukan kredit lunak pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina Tbk Rp 1,2 miliar untuk jangka waktu 3 tahun.

Kemudian, dana sebesar itu digunakan untuk membeli lahan seluas 2 hektar di Desa Lamaran Tarum, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu.

Selain itu, dana itu untuk membangun 10 petak kolam ikan berukuran masing-masing 20 x 30 meter persegi, pembelian benih ikan sidat, serta persiapan sarana dan prasarana produksi. Di antaranya peralatan diesel mengingat di wilayah itu belum ada jaringan listrik yang memadai.

Setelah lahan disiapkan, Syaiful dan rekan-rekannya mencoba mempraktikkan pembesaran ikan sidat bicolor di lahan mereka. Namun, usaha pembesaran ikan sidat bicolor ternyata tidak mudah. Bicolor yang biasa hidup di arus pertemuan air sungai dan air laut sulit beradaptasi di kolam air tawar.

Negara tujuan ekspor

Ikan sidat adalah jenis karnivora (pemakan ikan) yang memiliki sifat katadromos, yaitu awalnya berkembang biak di laut dan selanjutnya mencari perairan umum (air tawar) untuk membesarkan diri.

Sifat itu membuat ikan sidat sulit beradaptasi dan mengubah pola makan di habitat baru kolam air tawar. Tingkat pertumbuhan ikan bicolor juga tidak merata karena ukuran benih yang ditebar tidak seragam. Usaha mereka pun berada di ambang kehancuran.

Namun, Syaiful tidak menyerah. Ia lantas menekuni riset pembesaran ikan sidat selama hampir setahun. Proses aklimatisasi diterapkan berupa penyesuaian lingkungan, temperatur, serta sortir benih ikan sebelum disimpan di kolam.

Dengan perlakuan khusus, ikan sidat bicolor yang biasanya makan ikan lain itu berubah kebiasaan menjadi rakus makan pelet. Berpijak dari hasil riset tersebut, Syaiful dan teman-temannya melanjutkan usaha. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung beralih dengan membidik segmentasi ikan sidat marmorata yang permintaan dan harganya di pasar internasional jauh lebih tinggi.

Ikan sidat marmorata terbukti tumbuh subur dengan tingkat hidup (SR) 80 persen. Jika dalam kurun 6 bulan pertumbuhan benih sidat hanya dari ukuran 0,2 gram menjadi 40 gram per ekor, dalam bulan ke-7 sampai ke-10 benih tumbuh pesat dari ukuran 40 gram ke 1 kilogram (kg) per ekor.

Pada panen perdana bulan Januari 2010, paguyuban itu menghasilkan panen sidat sebanyak 500 kg dan seluruhnya diekspor. Ekspor ikan hidup dengan bobot lebih dari 500 gram per ekor, harga jualnya berkisar Rp 120.000-Rp 160.000 per kg. Harganya akan semakin mahal jika bobot ikan lebih dari 1 kg per ekor, yakni Rp 120.000-Rp 180.000 per kg.

Pasar utama ekspor ikan sidat adalah Hongkong, China, dan Taiwan. ”Minat pasar ekspor yang tinggi terhadap ikan sidat membuat hasil produksi selalu terserap pasar, berapa pun jumlahnya,” ungkap Syaiful.

Ia mengakui tidak sulit mencari benih ikan. Beberapa kawasan perairan yang banyak terdapat benih ikan sidat di antaranya di pesisir Sumatera bagian barat, Sulawesi, dan pantai selatan Jawa yang berbatasan dengan laut dalam. Harga benih sidat marmorata Rp 120.000 per kg dengan ukuran benih 25 gram per ekor.

Sayangnya, seiring maraknya permintaan di pasar internasional, penyelundupan benih ikan sidat ke negara lain terus terjadi, di antaranya ke Jepang.

Penyelundupan di beberapa tempat itu mendongkrak harga benih marmorata hingga mencapai Rp 2,5 juta per kg.

Syaiful mengaku khawatir, dengan teknologi budidaya sidat di Tanah Air yang belum berkembang luas, bukan tidak mungkin masyarakat Jepang kelak akan mencuri start dalam pembudidayaan ikan sidat secara luas.

”Indonesia adalah negeri produsen benih ikan yang besar dan kaya. Tetapi, jika potensi itu tidak dimanfaatkan optimal, bisa dipastikan rakyat Indonesia sulit memperoleh nilai tambah dari perikanan,” ujar pria yang sebelumnya menekuni bisnis penjualan pulsa itu.

Salah satu ambisinya dalam waktu dekat adalah memperluas pemasaran ikan sidat ke pasar-pasar dalam negeri. ”Kalau pasar ekspor dengan mudah bisa ditembus, kenapa pasar dalam negeri justru tidak melihat potensi ini,” papar Syaiful.

Ia menargetkan produksi ikan sidat pada panen kedua bulan Juli 2010 bisa mencapai 1 ton. Ia pun berencana memberdayakan masyarakat sekitar dengan menularkan teknik pembesaran ikan sidat ke warga Indramayu.

Caranya, melepas benih ikan sidat berukuran 100 gram kepada warga untuk dibesarkan sampai ukuran 500 gram, kemudian ditampung kembali untuk dipasarkan.

Pria lulusan politeknik Jurusan Mesin ITB angkatan 1996 ini berharap pemerintah memiliki regulasi yang tegas untuk mengembangkan benih ikan sidat, memperluas teknologi budidaya lewat pemberdayaan masyarakat, serta menekan penyelundupan benih yang merugikan perikanan budidaya.

Proyek PLTP Seulawah Agam Masuki Proses Tender

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Seulawah Agam memasuki proses tender. Peminat pengembangan PLTP tersebut diwajibkan melibatkan Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham dalam proyek tersebut.

Selain itu, peminat juga diminta mengakui dana sebesar 7 juta euro sebagai tanda kepemilikan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap proyek tersebut.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Energi Pemprov NAD Abdulrahman Lubis, dihubungi di Banda Aceh, akhir pekan lalu, mengatakan, tender akan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2010 ini.

”Semula direncanakan pada pertengahan tahun ini. Tetapi, keputusannya menunggu lampu hijau draf dokumen perjanjian dari Kementerian Keuangan. Jadi, tender dilaksanakan paling lambat kuartal ketiga tahun ini,” ujarnya.

Abdulrahman menjelaskan, pemerintah pusat, negara donor, dan Pemprov NAD sudah menyepakati beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan PLTP berkekuatan 50 megawatt tersebut. Hal-hal yang telah disepakati bersama di antaranya adalah Pemprov Aceh sebagai pelaksana kegiatan pembangunan proyek dan dana hibah dari Pemerintah Republik Federal Jerman senilai 7 juta euro sebagai saham Pemprov NAD dalam pembangkit tersebut.

Pemerintah Jerman, menurut Abdulrahman, setuju membantu pendanaan pembangunan PLTP tersebut senilai 56 juta euro. Jangka waktu pengembalian dana tersebut belum dipastikan. ”Tetapi, dengan nilai seperti itu, dana akan dikembalikan dalam waktu 20-25 tahun,” tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh ini mengatakan, untuk membangun PLTP berkekuatan 50 megawatt dibutuhkan dana sekitar Rp 1,8 triliun. Dana yang saat ini tersedia, kata Abdulrahman, hanya Rp 1 triliun. Kekurangan dana pembangunan ini diharapkan dari calon investor yang tertarik.

Pertumbuhan Perekonomian Sumatera Utara Tumbuh 2.16 Persen

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2010 ini meningkat 2,16 persen dibandingkan dengan triwulan IV 2009. Itu tergambar dari kenaikan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000. Peningkatan tersebut terjadi di hampir semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor jasa.

”Yang paling besar peningkatannya itu sektor pertanian, yakni 6,68 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Alimuddin Sidabalok di kantornya, Senin (10/5).

Alimuddin menjelaskan, pada triwulan I 2010, PDRB Sumut atas dasar harga berlaku mencapai Rp 64,79 triliun. Sektor ekonomi yang menyumbang paling banyak adalah sektor pertanian, yakni 15,29 persen. Adapun sektor bangunan menyumbang nilai tambah bruto terkecil, yakni 3,95 persen.

Atas dasar harga konstan 2000, PDRB triwulan I tahun 2010 tumbuh 6,04 persen dibandingkan dengan PDRB triwulan I tahun 2009.

Jika dilihat atas dasar harga konstan 2000, PDRB Sumut triwulan I 2010 mencapai Rp 29,19 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang mencapai 9,30 persen. Disusul sektor pengangkutan dan komunikasi 6,96 persen; perdagangan, hotel, dan restoran 6,59 persen; sektor listrik, gas, dan air bersih 6,52 persen; serta sektor bangunan 6,24 persen. Empat sektor lainnya, yakni pertanian, industri pengolahan, pertambangan, dan sektor lain-lain, tumbuh di bawah 6 persen.

Berdasarkan penggunaannya, PDRB Sumut triwulan I 2010 komponen impor barang dan jasa mencapai pertumbuhan tertinggi, yakni 11,16 persen. Itu bila dibandingkan dengan triwulan I pada tahun 2009.

Bila ditilik lagi, konsumsi rumah tangga menyedot penggunaan PDRB paling banyak, yakni 60,62 persen. ”Pola ini selalu terjadi karena sebagian besar perputarannya ada di rumah tangga,” kata Alimuddin.

Adapun komponen konsumsi pemerintahan mencapai 10,3 persen. Menurut Alimuddin, itu tergolong tinggi karena pada awal tahun biasanya dana-dana proyek baru saja disetujui sehingga mudah cair.

Biaya Pencemaran Minyak BP Mencapai 350 Juta Dollar AS

Manajemen BP PLC mengatakan, Senin (10/5), bahwa biaya untuk mengatasi tumpahan minyak di Teluk Meksiko sekitar 350 juta dollar AS.

BP mengatakan, perhitungan itu termasuk biaya untuk merespons dengan cepat, pencemaran dan sumur galian, komitmen terhadap negara-negara di Teluk Meksiko, hingga ongkos yang harus disetorkan kepada pemerintah Federal.

Perusahaan minyak itu tidak mengungkapkan berapa sebenarnya biaya final. Para analis memperkirakan dapat mencapai puluhan miliar dollar AS. Akibat menanggung biaya sebesar itu, saham BP merosot 0,5 persen menjadi 551,4 pence atau sekitar Rp 76.000 per unit.

BP yang bermarkas di London itu mengatakan sedang mempersiapkan kotak kurungan kedua yang lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Kotak tersebut digunakan untuk mencegah semakin meluasnya limpahan minyak di anjungan Deepwater Horizon.

BP mengatakan, pengurung yang lebih kecil itu dirancang untuk mitigasi cairan dalam volume besar yang sudah dikurung dalam kubah sebelumnya.

Langkah tersebut juga bertujuan untuk menyerap tumpahan minyak hingga 85 persen, yang lalu ditempatkan pada sebuah kapal tanker. Langkah itu belum pernah dilakukan pada ke dalaman lebih dari 1.525 meter di bawah permukaan air. Sumur yang meledak itu diperkirakan mengeluarkan setidaknya 750.000 liter minyak per hari dan terletak sekitar dua kilometer di bawah permukaan.

BP juga menambahkan, akan berkonsentrasi pada peralatan yang dapat digunakan sebagai pencegah keluarnya minyak. Alat itu seharusnya dapat menutup semburan minyak setelah 20 April lalu terjadi ledakan di anjungan tersebut. Namun, alat itu gagal berfungsi sehingga BP harus mengambil posisi sebagai penutup semburan. Teknik yang digunakan termasuk menyuntikkan lumpur dan menangani alat pencegah semburan tersebut.

”Semua teknik sedang dicoba untuk mengatasi semburan minyak, belum pernah diuji dalam kondisi seperti ini,” demikian pernyataan dari BP

Pengangguran Terbuka Indonesia 8,59 Juta Orang

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen dari jumlah angkatan kerja atau 8,59 juta orang. Ini menurun dibanding pengangguran terbuka pada Agustus 2009 yang mencapai 7,87 persen terhadap jumlah angkatan kerja atau 8,96 juta orang.

Penurunan ini terjadi karena ada penyerapan di sektor pertanian saat panen raya antara Januari-Maret 2010.

”Tingkat pengangguran terbuka ini juga turun dibandingkan pengangguran pada Februari 2009, yakni 8,14 persen terhadap jumlah angkatan kerja (yang saat ini mencapai 116 juta orang) atau 9,26 juta orang. Penurunan tingkat pengangguran itu merefleksikan pada perekonomian yang membaik pada triwulan I-2010,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (10/5).

Catatan ketenagakerjaan pada Februari 2010 ini memperlihatkan kondisi yang tidak lazim pada sektor pertanian dan transportasi. Di sektor pertanian, ada mutasi pekerja pertanian sekitar 200.000 orang dalam setahun terakhir dan di sektor transportasi sebanyak 130.000 orang.

Mutasi pekerja pertanian ini menunjukkan sektor pertanian masih sangat labil dalam hal menyedot tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda.

Pekerja di sektor pertanian akan segera beralih jika mendapat pekerjaan yang lebih menarik meskipun pekerjaan barunya itu hanya buruh bangunan.

”Adapun di sektor transportasi, terjadi pergeseran karena banyak tukang ojek yang beralih pekerjaan akibat rendahnya harga motor. Masyarakat memilih membeli motor daripada tergantung pada ojek,” ujarnya.

Kualitas pertumbuhan

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada triwulan I-2010, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyedot 500.000 angkatan kerja.

Meski demikian, BPS menilai daya serap ekonomi yang ideal adalah 400.000 angkatan kerja pada setiap persen pertumbuhan ekonomi.

”Jika 1 persen menyerap 500.000 orang, kami khawatir terhitung juga perkembangan sektor informal, sedangkan dengan 400.000 orang itu berarti sektor formal akan lebih maksimal. Dengan penyerapan 400.000 orang, butuh 10 tahun untuk menutup seluruh pengangguran saat ini (8,59 juta orang). Itu pun dengan asumsi ekonomi tumbuh rata-rata 7 persen. Meskipun, tidak mungkin pengangguran itu nol persen,” ungkap Rusman.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, elastisitas 500.000 angkatan kerja yang terserap per 1 persen pertumbuhan sudah terlalu tinggi. Butuh pertumbuhan ekonomi minimal 6,7 persen per tahun untuk menutup seluruh pengangguran.

”Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini saja kita masih melihat banyak sekali yang perlu diperbaiki untuk memakmurkan masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ekonom Dradjad H Wibowo mengatakan, kondisi ideal yang perlu dikejar adalah turunnya tingkat pengangguran terbuka pada interval 3-5 persen terhadap angkatan kerja 116 juta orang. Sebab, tidak mungkin mencapai level tingkat pengangguran yang nol persen.

”Kalau Indonesia bisa lolos dari efek Yunani dan dapat mendorong pertumbuhan yang berbasis sektor padat karya, saya rasa kurang dari lima tahun ke depan, Indonesia dapat mencapai di bawah 5 persen,” ujar Dradjad.

Sementara itu, ekonom Prastyantoko mengatakan, sulit menekan pengangguran karena kualitas pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus, yakni setiap 1 persen pertumbuhan hanya mampu menyerap maksimal 250.000 angkatan kerja. Di saat yang sama, sektor yang mampu menyerap tenaga kerja justru semakin menyusut jumlahnya.

”Perekonomian Indonesia masih labil terhadap kondisi eksternal, terutama oleh harga minyak. Belum lagi kalau dunia terseret kasus Yunani, akan ada capital outflow,” ungkapnya

Indonesia Mendorong Pertumbuhan Dana Infrastruktur Asean

Indonesia mendorong terbentuknya Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund/AIF untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara. Efek dari terbangunnya infrastruktur di kawasan ini adalah peningkatan perekonomian dan keuangan regional.

Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Senin (10/5) di Jakarta, saat menjelaskan hasil sidang tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Tashkent, Uzbekistan, pada awal bulan Mei ini.

”Untuk pendirian AIF, sebenarnya itu hasil Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN, yang saya hadiri di sela-sela sidang tahunan ADB. Para menteri keuangan menyetujui pendirian AIF dengan modal awal 800 juta dollar AS (sekitar Rp 7,5 triliun),” kata Armida.

Menurut Armida, dalam sidang ADB, secara resmi Pemerintah Indonesia juga meminta ADB untuk memfokuskan pada penyediaan infrastruktur pada tingkat negara dan regional.

”ADB harusnya mempunyai peran penting melalui pemberian pinjaman, bantuan teknik, hingga hibah dalam inisiatif baru seperti AIF,” kata dia.

Armida mengatakan, usulan pembentukan AIF datang dari Malaysia. Karena itu, menteri-menteri keuangan pun meminta Malaysia untuk mendekati China, Korea, dan Jepang agar dilibatkan dalam pembentukan AIF.

Asuransi bencana

Dalam rapat tahunan itu, Indonesia juga meminta ADB mempertimbangkan kerja sama lebih baik untuk penanggulangan bencana alam melalui penyediaan asuransi bencana atau catastrophic insurance.

”Saat gempa bumi di Sumatera Barat lalu, kami mendapat bantuan hibah dari ADB sebesar 3 juta dollar AS (sekitar Rp 270 miliar). Jumlah itu kecil sebenarnya, maka kami usulkan mekanisme asuransi,” katanya menjelaskan.

Armida mengatakan, usulan itu belum tentu disetujui, tapi Indonesia sebagai negara yang sering terkena bencana alam memutuskan perlu untuk mengusulkan dana itu.

Pekan lalu, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan, banyak infrastruktur rusak karena bencana alam. Kerusakan jalan lintas barat (jalinbar) Sumatera sepanjang 2.442,40 kilometer, misalnya, lebih banyak disebabkan bencana alam gempa bumi yang sering melanda wilayah itu.

Namun, akibat dana untuk preservasi atau pemeliharaan jalan banyak tersedot oleh kebutuhan perbaikan jalan akibat banjir, kondisi jalinbar tidak terlalu baik.

”Beberapa ruas jalan di Sumatera rusak karena gempa bumi dan banjir bandang. Dan, bencana ini berlangsung berkali-kali,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto. Dia mengatakan, kerusakan jalan di jalinbar tidak disebabkan oleh truk dengan beban muatan berlebih yang biasa merusak jalan.

Pada tahun 2010, jalinbar Sumatera mendapat dana sebesar Rp 348,63 miliar dari total anggaran untuk lintas Sumatera sebesar Rp 2,25 triliun. Meski demikian, dana itu tidak cukup sehingga beberapa proyek perbaikan jalan baru akan dikerjakan pada tahun 2011.

Harga Elpiji Akan Naik

PT Pertamina berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram satu kali tahun ini. Hal ini untuk mengurangi kerugian karena harga elpiji nonsubsidi saat ini masih di bawah harga keekonomian.

”Kami telah mengirim surat mengenai usulan kenaikan harga elpiji 12 kg kepada pemerintah bulan lalu,” kata Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, Senin (10/5) di Jakarta.

Pihaknya mengusulkan kenaikan harga elpiji 12 kg dilaksanakan satu kali pada tahun ini. Pertimbangannya, jika kenaikan harga elpiji dilakukan secara bertahap, dikhawatirkan berulang kali terjadi keributan atau protes dari masyarakat.

Sebelumnya Pertamina berencana menaikkan harga elpiji 12 kg secara bertahap pada tahun ini. Kenaikan harga elpiji itu sebesar Rp 100 per kg setiap bulan agar tidak membebani masyarakat.

Dengan harga saat ini, Pertamina menanggung kerugian cukup besar dari penjualan elpiji nonsubsidi itu. Harga jual elpiji 12 kg Rp 5.750 per kg. Adapun harga keekonomian elpiji 12 kg saat ini Rp 8.508 per kg.

”Seharusnya elpiji 12 kg sudah naik, tetapi kami belum mendapat izin pemerintah. Jika tidak naik, kerugian Pertamina bisa terus bertambah,” katanya. Akan tetapi, ia tidak bersedia menjelaskan berapa besar kenaikan harga elpiji nonsubsidi yang diusulkan ke pemerintah.

Harga Telur Terus Terpuruk

Harga telur tidak kunjung membaik sejak Lebaran tahun lalu. Terpuruknya harga diperkirakan bakal berlangsung sampai April 2011. Ada tiga penyebab utama, yakni akibat kelebihan pasokan, penurunan daya beli masyarakat, serta serbuan tepung telur impor.

Ketua Umum Pusat Informasi Pemasaran Hasil-hasil (Pinsar) Unggas Nasional Hartono mengungkapkan, saat ini harga telur di kandang hanya Rp 9.800-Rp 10.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah harga menyentuh Rp 9.200 per kilogram, tergantung biaya transportasi.

”Harga telur yang rendah terjadi sejak September 2009 dan belum pulih hingga sekarang,” kata Hartono saat dihubungi, Senin (10/5) di Bogor, Jawa Barat.

Idealnya, kata Hartono, harga telur di tingkat peternak Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram. Mengingat titik impasnya Rp 11.200-Rp 11.700 per kilogram. ”Bila rendahnya harga telur dibiarkan, sulit bagi peternak untuk bertahan,” katanya.

Apalagi bagi peternak kecil yang memelihara ayam petelur 500-20.000 ekor. Guncangan kecil akan memukul mereka.

Hartono menyatakan, ada tiga penyebab jatuhnya harga telur. Pertama karena kelebihan pasokan sehingga menekan harga jual telur di pasar. Untuk stabil lagi perlu waktu 85 minggu atau satu siklus produksi telur. Kedua, daya beli masyarakat menurun.

Pendapat senada diungkapkan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Turni Rusli Syamsuddin. ”Penurunan harga produk hewan tidak hanya pada telur. Harga daging ayam juga turun dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.800 per kilogram untuk ayam dengan berat 1,5-1,8 kilogram,” katanya.

Penyebab ketiga karena pasar telur segar terus terdesak telur olahan impor dalam bentuk tepung telur. Tepung telur banyak dimanfaatkan industri makanan serta usaha perhotelan.

Tepung telur lebih disukai karena praktis dan daya tahannya lebih lama, apalagi harga tepung telur impor lebih murah.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan secara terpisah mengatakan, tepung telur belum mengganggu produksi telur segar di dalam negeri.

”Sampai saat ini, produksi tepung telur di dalam negeri sangat sedikit. Kementerian Perindustrian beberapa tahun lalu pernah mendorong industri tepung telur, tetapi gagal karena sistem pembakarannya tidak memadai,” kata Thomas.

Upaya khusus

Hartono menyatakan, harus ada langkah khusus dari pemerintah untuk memulihkan harga telur. Dalam jangka pendek harus mendorong peternak bersatu sehingga bisa meningkatkan posisi tawar di hadapan pedagang. Untuk jangka menengah-panjang, perlu didorong pembangunan industri tepung telur. Investasinya hanya 3,5 juta euro, tetapi perlu dukungan nyata pemerintah.

Ada 200.000 orang terlibat dalam usaha ternak ayam petelur. Industri telur menjadi penting karena mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Bahan baku pakan ayam petelur sebagian dibeli dari hasil panen masyarakat desa sehingga terpuruknya harga telur langsung mengimbas pada ekonomi pedesaan

Waspadai Dana Investasi Asing Pada Obligasi Pemerintah

Pemerintah harus terus memperkuat koordinasi pembuat kebijakan fiskal dan moneter demi stabilitas dan kesinambungan pergerakan ekonomi nasional. Aliran dana asing untuk investasi jangka pendek yang dapat keluar kapan saja patut diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk ”Isu-isu dalam Hubungan Otoritas Fiskal dan Moneter” di Jakarta, Senin (10/5). Diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menampilkan antara lain ekonom UGM, Sri Adiningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, serta sejumlah pakar keuangan dan perbankan.

”Capital inflow (arus dana masuk) yang terus meningkat harus diwaspadai karena mereka bisa keluar dengan cepat dan dampak merusaknya cukup serius. Untuk mengantisipasi hal ini, koordinasi fiskal dan moneter harus diperkuat,” ujar Sri.

Aliran modal asing masuk karena stabilitas ekonomi. Untuk itu, pembuat kebijakan harus mampu memanfaatkan stabilitas itu demi memacu pertumbuhan.

Rahmat mengungkapkan, pemulihan dan penguatan fundamental ekonomi nasional membuat investor asing tertarik menanamkan dana di sini. Hal ini terlihat dari rasio kepemilikan asing atas obligasi negara naik dari 0,5 persen tahun 2003 menjadi 24,6 persen tahun 2010.

Pemerintah menyadari hal ini dan menginginkan agar investor domestik secara bertahap turut berperan dalam pembelian obligasi negara. Menurut Rahmat, penguatan basis investor domestik menjadi program penting dalam jangka menengah untuk mengimbangi dominasi asing.

Indonesia saat ini masih menarik investor asing karena mampu menawarkan tingkat keuntungan obligasi yang menggiurkan. Investor juga melihat kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil dan terus bertumbuh dalam lima tahun ini.

Pemerintah sudah berupaya menaikkan jumlah investor domestik dengan menerbitkan obligasi ritel.

Ekonomi IndoensiaTriwulan I Tumbuh 5,7 Persen

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2010 tumbuh 5,7 persen dibanding triwulan I-2009. Dengan pertumbuhan itu, Badan Pusat Statistik optimistis nominal produk domestik bruto pada akhir tahun 2010 akan melampaui asumsi pemerintah sebesar Rp 6.254 triliun.

”Kami yakin nominal PDB (produk domestik bruto) pada akhir tahun bisa mencapai Rp 6.300 triliun bahkan hingga Rp 6.400 triliun. Karena ada pola kenaikan pada triwulan II, III, dan IV. Jadi asumsi DPR dan pemerintah pada APBN Perubahan 2010 itu masih pesimis,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (10/5).

BPS mencatat, nominal PDB atau total transaksi yang terjadi di seluruh perekonomian Indonesia pada triwulan I-2010 adalah Rp 1.498,7 triliun atas dasar harga berlaku saat ini. Namun, jika dasar penghitungannya harga yang berlaku tahun 2000, nominal PDB-nya menjadi Rp 558,1 triliun.

”Dengan demikian, ada selisih antara Rp 1.498,7 triliun dan Rp 558,1 triliun. Itu gambaran kenaikan harga dalam sepuluh tahun terakhir ini, sekaligus menunjukkan laju inflasi dalam sepuluh tahun itu,” tuturnya.

Perekonomian Indonesia juga dilaporkan tumbuh 1,9 persen dibandingkan dengan triwulan terakhir 2009. Faktor pendorong utama ialah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh 9,3 persen. Ini jarang terjadi karena biasanya pendorong utama perekonomian adalah sektor pertanian. Kali ini sektor pertanian tumbuh 2,9 persen.

Terlewatinya sektor pertanian sebagai kontributor utama pertumbuhan disebabkan berubahnya musim tanam tahun 2010. Dibandingkan dengan triwulan I-2009, panen raya terjadi hingga Maret 2009. Tahun ini, panen raya masih terbagi dan tertunda hingga April dan Mei 2010.

Dominasi ekspor

Dari sisi penggunaannya, perekonomian triwulan I-2010 didorong kenaikan ekspor 19,6 persen dibandingkan dengan triwulan I-2009, lalu sektor konsumsi rumah tangga naik 3,9 persen, dan investasi tumbuh 7,9 persen. Bahkan di sisi impor ada pertumbuhan 22,6 persen dan menjadi indikator mengalir derasnya barang modal ke Indonesia.

”Satu-satunya kontributor yang mengalami penurunan adalah konsumsi pemerintah. Ini menunjukkan pencairan anggaran triwulan I-2010 belum mengalami perbaikan,” tutur Rusman.

Pertumbuhan ekonomi pun dilaporkan belum merata karena 57,8 persen dari total PDB disumbangkan oleh aktivitas ekonomi di Pulau Jawa. BPS meyakini, dominasi Jawa tetap akan terjadi dalam jangka panjang, yakni 20-30 tahun ke depan.

Setelah Jawa, kontributor perekonomian lainnya bersumber dari Pulau Sumatera, yakni 23,6 persen. Sisanya terbagi di Kalimantan 9,5 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,8 persen, Sulawesi 4,4 persen, serta Maluku dan Papua 1,9 persen.

”Kontribusi PDB dari Kalimantan dan daerah lain cenderung stabil. Kalimantan turun kontribusinya disebabkan ada masalah pada industri kayu yang memang dilarang ekspor,” tutur Rusman.

Kondisi perekonomian yang semakin tumbuh membuat pelaku usaha dan konsumen merasa optimistis pada percepatan ekonomi pada triwulan II-2010. Ini ditunjukkan dengan indeks tendensi bisnis (ITB) untuk triwulan II-2010 mencapai 107,62 atau naik dibanding ITB triwulan I-2010, yakni 103,41.

Indeks tendensi konsumen (ITK) triwulan II-2010 juga naik dari 102,58 pada triwulan I-2010 menjadi 106,49

Tips dan Trik Cara Melihat Harga dan Volume Transaksi Saham

Dua minggu lalu telah dibahas mengenai pola harga saham yang dapat dipergunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan.

Pembahasannya tidak berkait dengan variabel lain atau volume transaksi saham tersebut. Tulisan kali ini akan mengaitkannya dengan volume transaksi.

Volume transaksi adalah jumlah saham yang ditransaksikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan satu lot sebanyak 500 saham. Pembahasan pola harga saham dengan volume transaksi di BEI atau bursa mana pun, terlebih dahulu dibahas mengenai level pendukung (supporting level) dan level penahan (resistance level).

Level pendukung adalah level harga atau juga indeks yang menyatakan bahwa pada level tersebut akan banyak investor membeli saham. Artinya, volume pembelian sangat banyak sehingga harga saham tidak mungkin turun karena begitu besarnya investor yang akan membeli pada level harga tersebut. Adapun penentuan level tersebut disebabkan oleh adanya seni teknis yang dilakukan pada pola saham sehingga ditemukan level tersebut.

Bila level pendukung tersebut dapat dipecahkan, itu akan menuju level harga terendah untuk berikutnya. Kejadian ini sering terjadi karena harga saham yang telah mencapai level terendah akan terus menuju level terendah berikutnya dan akan berlanjut apabila tidak ada yang mendukung harga atau tidak adanya investor yang membuat pembelian yang cukup besar.

Seni teknis

Selanjutnya, level penahan, yaitu level harga atau juga indeks yang menyatakan bahwa harga saham akan sulit naik ke level harga tertinggi berikutnya dikarenakan banyaknya investor yang menjual pada harga tersebut. Penentuan level penahan ini juga seperti pada penentuan level pendukung, yaitu menggunakan seni teknis. Bila terjadi juga pembelian besar-besaran dan bisa menembus penjualan yang sangat besar, harga saham akan menuju level tertinggi berikutnya.

Level harga pendukung dan penahan tersebut ditentukan dengan berbagai cara dan seni yang dimiliki para analis teknis. Pendekatan paling sederhana dengan menghubungkan nilai terendah yang terdekat pada periode terakhir serta periode waktu sehingga ditemukan nilai level harga terendah. Demikian juga level harga penahan, yaitu menghubungkan dua level tertinggi dan menarik garis lurus serta waktu sehingga ditemukan level harga penahan. Informasi ini dipergunakan analis atau investor untuk melakukan pembelian dan penjualan saham.

Konsep harga level pendukung dan harga level penahan merupakan konsep pengembangan dari penawaran dan permintaan. Bila permintaan lebih besar dari penawaran, harga tersebut akan lebih tinggi. Harga saham tidak mungkin naik bila permintaan pada saham tersebut tidak mengalami kenaikan. Artinya, bila volume transaksi terus meningkat dan volume pembelian menuju harga yang lebih tinggi, harga terus meningkat. Artinya, harga saham yang terjadi telah dikaitkan dengan volume transaksi saham.

Harga saham yang meningkat dengan dukungan volume transaksi yang meningkat membuat harga tersebut akan tidak rapuh atau penurunannya tidak sedrastis pada harga saham lain. Bila harga saham meningkat dengan volume transaksi yang kecil, ada kemungkinan harga saham tersebut akan drop tajam, seperti kenaikan harga saham yang tidak didukung volume transaksi. Ada beberapa saham yang diperdagangkan di BEI mempunyai kecenderungan harga yang terus naik, tetapi tidak didukung volume transaksi yang besar pula.

Informasi

Investor melakukan transaksi dagang atau bermain saham di bursa, maka investor perlu mendapatkan data agar informasi yang dimiliki investor lengkap. Dengan demikian, pengambilan keputusan menggunakan dasar informasi tersebut. Informasi tersebut masih sangat sederhana, tetapi memberikan indikasi kepada investor untuk bertransaksi saham. Data ini bisa diperhatikan investor melalui order yang ditunjukkan pada komputer harga di broker. Bila investor sudah menggunakan data ini, investor juga sudah melakukan tindakan pengambilan keputusan yang sedikit lengkap.

Sebaiknya investor melakukan transaksi saham, baik membeli maupun menjual, dengan memerhatikan volume transaksi saham pada harga yang diinginkan. Bila harga saham mengalami kenaikan atau penurunan dengan volume transaksi yang kecil, sebaiknya investor menghindarinya. Bila investor mengikuti irama pemain saham tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah investor mengalami kerugian dalam jangka pendek atau keuntungan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, level pendukung bisa menjadi level penahan dan sebaliknya level penahan berubah menjadi level pendukung pada masa mendatang. Bila awalnya level pendukung harga yang terjadi dan terjadi tekanan jual sehingga memecahkan level harga pendukung menuju harga terendah berikutnya. Bila harga berbalik dari level terendah tersebut, level pendukung awal sebelumnya menjadi level penahan. Demikian juga bila awalnya level penahan dan dorongan pembelian sangat besar sehingga memecahkan level penahan menuju level harga tertinggi berikutnya. Harga saham kembali turun karena faktor lain, maka level penahan tersebut menjadi level pendukung karena harga saham sedang turun.

Investor juga harus hati-hati dalam membeli atau menjual saham dengan menggunakan analisis teknis ini. Investor ingin mendapatkan keuntungan, tetapi investor juga harus siap

rugi. Investor yang memiliki dana dan risiko tetap pada investor dan tulisan ini hanya menguraikan untuk membantu investor agar tidak mengalami kerugian yang tajam.

Kurs Rupiah Cenderung Stabil

Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Jumat sore cenderung stabil, karena masuknya Bank Indonesia (BI) ke pasar melakukan intervensi dengan melepas stok dolar sehingga menahan keterpurukan rupiah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp9.190-Rp9.200 per dolar.

Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib di Jakarta, Jumat mengatakan, BI khawatir rupiah akan terus terpuruk apabila tidak segera masuk pasar.

Karena itu, BI dengan cadangan devisanya yang cukup besar mencapai 75 miliar dolar AS lebih segera melakukan intervensi melepas dolar, katanya.

Menurut dia, dengan intervensi BI rupiah yang semula terperosok kembali membaik berada di bawah angka Rp9.200 per dolar, meski masih berada jauh di atas Rp9.000 per dolar.

"Kami optimis rupiah akan kembali membaik hingga mendekati angka Rp9.100 per dolar pada pekan mendatang. Apabila faktor eksternal negatif akibat kekhawatiran pelaku pasar terhadap krisis finanasial di Eropa yang mulai merembet ke negara lain," katanya.

Sementara itu, menurut dia, kasus pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga masih memberikan nilai negatif terhadap pasar, namun kemungkinan tidak akan berlangsung lama.

Karena faktor ekonomi makro Indonesia yang cukup baik masih memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk kembali bermain di pasar domestik, ucapnya.

Apalagi bunga rupiah di dalam negeri, menurut dia, masih cukup tinggi, setelah BI menetapkan bunga acuan (BI Rate) masih harus dipertahankan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

"Jadi Indonesia ke depan masih merupakan pasar potensial yang dapat digarap lebih baik ketimbang di negara lain, karena stabilitas politik dan keamanan masih terjaga," ucapnya.

Indosat Memodernisasi Jaringan dengan Sony Erickson

Indosat melakukan modernisasi terhadap jaringan telekomunikasi dengan menggandeng vendor dari Swedia, Ericsson.

Untuk itu Presiden Direktur dan CEO Indosat, Harry Sasongko dan Ericsson Regional Head of South East Asia and Oceania, Arun Bansal, melakukan penandatanganan "Letter of Undertaking" yang disaksikan oleh Dubes Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano, di Jakarta, Jumat.

Harry mengatakan, secara bertahap Indosat akan mengganti menara pemancar telekomunikasi (BTS) yang digunakan dengan teknologi seperti perangkat radio dengan kemampuan Multi Standard Radio (MSR).

"Kita akan lakukan bertahap, dengan fokus pada Jabotabek, karena 60 persen trafik ada di Jabotabek, kemudian menyusul di Jawa," katanya.

Indosat menginvestasikan, jumlah dana yang besar untuk modernisasi. "Kita investasi cukup besar, ratusan juta dolar karena ini merupakan investasi jangka panjang," katanya.

Sumber pendanaan untuk modernisasi jaringan ini berasal dari vendor financing, pinjaman dan dana perusahaan sendiri.

Harry mengatakan dengan teknologi MSR, memungkinkan satu kabinet Radio Base Station untuk memancarkan sinyal multi GSM, WCDMA, LTE).

Dengan teknologi MSR ini, Indosat siap mengadopsi evolusi teknologi dalam layanan telepon seluler dan dengan cepat dapat merealisasikan layanan LTE (long term evolution) dan 4G di masa mendatang.

Dia mengatakan dengan modernisasi jaringan maka akan menghemat biaya operasional karena dapat menghemat konsumsi listrik 50 persen dan menghemat ruang sampai 67 persen.

"Kami sangat bangga dapat menghadirkan akses internet tercepat DC-HSPA+ 42 Mbps per user sebagai pertama di Asia dan kedua di dunia," katanya.

Group Head Brand Marketing Indosat, Teguh Prasetya mengatakan, teknologi MSR ini akan mempermudah Indosat untuk memasang aplikasi-aplikasi baru bagi pelanggan.

Pemerintah Harus Mengedalikan Pasar Bebas

Penasehat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappennas) Sri Edi Swasono mendesak pemerintah untuk mengendalikan pasar bebas.

"Pemerintah harus mengendalikan pasar bebas," kata Sri Edi Swasono usai acara diskusi "Kesejahteraan Petani Kecil/Nelayan Tradisional dan Kemiskinan" yang diselenggarakan oleh Yayasan Agro Ekonomika (YAE) bekerja sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Wisma Antara, Jakarta, Jumat.

Hadir dalam diskusi tersebut, Asisten Deputi Urusan Kebijakan dan Anggaran, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Wahnarno Hadi, Kasubdit Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi.

Sri Edi Swasono mengatakan, pasar bebas telah menimbulkan berbagai keprihatinan yakni pembangunan antara lain menggusur orang miskin dan bukannyz menggusur kemiskinan.

"Selain itu yang terjadi di Indonesia bukan pembangunan Indonesia melainkan pembangunan di Indonesia," katanya.

Ia juga menambahkan, orang luar negeri yang membangun Indonesia menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis sedangkan penduduk lokal hanya menjadi penonton atau "jongos" globalisasi.

"Mengapa daulat pasar dibiarkan begitu berkuasa sehingga menggusur daulat rakyat? Dan mengapa kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri?" katanya seraya menegaskan hal itu merupakan beberapa indikator buruknya dampak yang ditimbulkan pasar bebas.

Menurut Edi Swasono ,pemerintah bisa mengendalikan pasar bebas demi kebaikan rakyat dan jika pemerintah tidak bisa mengendalikan pasar bebas maka bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 33 tentang perekonomian.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap pasar, karena pasar bebas bertentangan dengan UUD.

"Kalau pemerintah tidak mau mengendalikan pasar berarti pemerintah nekad melanggar UUD jadi harus mendapat teguran keras oleh rakyat," katanya.

Menurut Edi Swasono , selama ini pemerintah tidak mengendalikan pasar bebas karena diisi oleh beberapa pemimpin yang beraliran liberal.

"Saya menolak neoliberalisme demi membangun ekonomi nasional karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan pasar bebas, agar tidak mematikan industri dalam negeri," katanya.

Bank Tidak Punya Gambaran Jelas Mengenai Resiko Pembiayaan

Persepsi risiko bank terhadap sejumlah sektor ekonomi dinilai lebih tinggi dari risiko yang sebenarnya. Itu terjadi karena perbankan tidak memiliki informasi yang akurat dan analisis yang memadai terhadap sektor bersangkutan.

Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution di sela workshop pembiayaan industri keramik, Kamis (6/5) di Jakarta, menjelaskan, banyak sektor industri yang sebenarnya memiliki risiko rendah, tetapi dinilai memiliki risiko tinggi oleh perbankan. Akibatnya, sektor tersebut mendapat bunga kredit yang tinggi sehingga permintaan kredit menjadi minim.

Karena itu, Darmin akan mendorong pembentukan kelompok kerja bersama antara BI, perbankan, Kementerian Perindustrian, dan dunia usaha untuk menghitung risiko yang tepat untuk tiap sektor ekonomi. Selanjutnya, ia juga akan mengambil langkah untuk menurunkan risiko tersebut sehingga suku bunga menjadi lebih rendah.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Milik Negara Agus Martowardojo mengatakan, risiko sektor riil akan turun jika persoalan infrastruktur dapat diselesaikan.

Sementara itu, Direktur Utama Bukopin Glen Glenardi mengatakan, salah satu fokus Bukopin ke depan adalah pembiayaan sektor mikro. Selain berisiko rendah, sektor mikro juga menawarkan margin keuntungan tinggi.

Bukopin, kata Glen, telah membangun 88 unit mikro. ”Tahun ini pembiayaan ke sektor mikro ditargetkan sebesar Rp 1 triliun,” kata Glen.

Direktur Bukopin Tri Joko Prihanto menambahkan, kredit Bukopin hingga akhir triwulan I-2010 mencapai Rp 24,608 triliun, sementara laba bersih tercatat Rp 113,95 miliar. Tahun 2010, kredit ditargetkan tumbuh 15-20 persen.

Direktur BNI Achmad Baiquni mengatakan, dengan inovasi skim pembiayaan yang tepat, risiko juga bisa diturunkan. ”Contohnya, kami memberikan kredit pembelian alat berat kepada pelanggan yang telah direkomendasikan United Tractors selaku produsen alat berat,” kata Baiquni.

BUMN Kehutanan Agar Segara Bergabung dan Merger

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menilai, utilisasi perusahaan negara sektor kehutanan masih rendah. Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggabungan Perusahaan Umum Perhutani dan PT Inhutani I-V dalam satu wadah untuk meningkatkan kinerja.

Demikian disampaikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar seusai penandatanganan nota kesepahaman partisipasi penanaman pohon satu miliar oleh BUMN dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, Kamis (6/5). Hadir pejabat eselon I kedua kementerian dan sejumlah direksi BUMN sektor kehutanan.

”Perhutani dan Inhutani masih under utilize, sebagian masih bleeding atau mati suri. Kami minta dukungan untuk mengevaluasi lagi bagaimana kedua usaha ini bisa menjadi kuat kembali dengan memadu kekuatan,” kata Mustafa.

Perum Perhutani merupakan BUMN yang mengelola dua juta hektar kawasan hutan di Pulau Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 soal Perum Kehutanan Negara. Adapun Inhutani I-V merupakan BUMN kehutanan yang bergerak di bidang pembalakan dan pengolahan kayu di luar Pulau Jawa.

Kementerian BUMN berencana menggabungkan semua perusahaan negara sektor kehutanan dalam satu holding. Penggabungan ini bertujuan menciptakan kelompok usaha yang ramping dan gesit bekerja.

Proses penggabungan diusahakan selesai tahun 2010 dan diharapkan bisa berjalan di bawah payung Perum Perhutani mulai tahun 2011.

Menurut Mustafa, selama proses reorganisasi, pemerintah sebagai pemegang saham juga mengkaji pembagian wilayah operasi BUMN kehutanan. ”Ditata kembali. Dimerger sehingga ada satuan, tidak hanya di Jawa untuk Perhutani, bukan hanya di luar Jawa untuk Inhutani,” ujar Mustafa.

Rencana ini mendapat dukungan Menhut. Menurut Menhut, reorganisasi perusahaan negara sektor kehutanan berada di ranah Kementerian BUMN.

Menhut hanya meminta BUMN berperan aktif dalam program penanaman satu miliar pohon. Zulkifli menawarkan program rehabilitasi hutan besar-besaran dengan BUMN.

”Kami sudah menyiapkan peta dan program (rehabilitasi hutan berskala masif). Perusahaan swasta sudah jalan, sekarang mengajak BUMN,” ujar Zulkifli.

Dia menuturkan, keterlibatan HM Sampoerna dalam program penanaman satu miliar pohon adalah dengan menyumbang lima juta bibit cengkeh kepada masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus aktif menanam pohon demi mengurangi emisi karbon.

Menurut Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto, BUMN kehutanan tak boleh lagi berorientasi pada usaha pembalakan yang tak populer. Mereka dapat masuk ke bisnis jasa lingkungan untuk sumber daya air, ekowisata, atau perdagangan karbon yang kini lebih menarik.

BUMN kehutanan juga harus memacu hutan tanaman bersama rakyat dengan mendirikan industri pengolahan kayu di luar Jawa. Hutan tanaman kini sangat potensial memasok bahan baku untuk mengurangi tekanan pada hutan alam.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina mengatakan, pihaknya siap menjalankan keputusan pemerintah.

Alokasi Dana Infrastruktur Hanya 16.5 Triliun

Alokasi dana tahun anggaran 2010 untuk jalan Rp 16,5 triliun, untuk 34.000 kilometer jalan nasional. Padahal, sejak 2009, panjang jalan nasional sudah bertambah 4.600 km sehingga dana itu sangat terbatas untuk mempertahankan kualitas jalan.

”Pada tahun anggaran 2011, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan dana untuk jalan Rp 28 triliun. Itu jumlah dana yang ideal untuk mempreservasi sekaligus membangun sejumlah ruas jalan baru,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, Kamis (6/5) di Jakarta.

Dijelaskan, panjang ruas jalan nasional bertambah karena harus menghubungkan daerah-daerah pertumbuhan baru. Pembuatan jalan nasional adalah amanat dari undang-undang.

”Sebenarnya, jalan nasional juga masih dapat bertambah lagi sebab banyak daerah berupaya mengubah status jalan mereka menuju jalan nasional. Pangkal masalahnya adalah banyak daerah kesulitan dana untuk memelihara jalan,” ujar Djoko.

Dana terbatas

Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Kementerian PU Hediyanto Hussaini mengatakan, karena dana pemerintah terbatas, dilakukan prioritisasi pembangunan. Contohnya, pembangunan jalan di lintas timur Sumatera, pantai utara Jawa, lintas barat Sulawesi, dan lintas selatan Kalimantan.

”Karena dana terbatas, bila ada kerusakan jalan, ada kalanya perbaikan hanya fungsional, supaya kendaraan dapat melintas terlebih dahulu. Baru bila ada alokasi dana baru di tahun anggaran mendatang, perbaikan dituntaskan,” ujar Hediyanto.

Badan Anggaran Komisi V DPR menyetujui tambahan anggaran Kementerian PU Rp 450 miliar dalam APBN-P 2010. Anggaran PU ini yang mendapat tambahan terbesar dibandingkan departemen lain yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR.

Dana Rp 450 miliar itu seluruhnya untuk perbaikan jalan, terutama setelah bencana alam merusak jalan di Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi, dan Bengkulu. ”Kami sebenarnya belum menetapkan lokasi dana itu akan dipergunakan. Sedang dibahas bersama-sama,” ujar Djoko.

Pemerintah Siapkan Opsi Kenaikan Listrik Agar Rakyat Tidak Marah

Pemerintah telah selesai merumuskan sejumlah opsi kenaikan tarif dasar listrik atau TDL. Dalam beberapa opsi itu, rata-rata persentase kenaikan TDL untuk pelanggan listrik ditargetkan sekitar 12 persen yang disesuaikan dengan kemampuan bayar tiap golongan pelanggan.

”Kami telah selesai membuat enam opsi kenaikan tarif dasar listrik. Hasil kajian ini akan dibahas dan diputuskan bersama dengan DPR,” kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral J Purwono, Kamis (6/5) di Jakarta.

Menurut perhitungan subsidi listrik pada RAPBN Perubahan 2010, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik Rp 144,35 triliun. Adapun tingkat pendapatan yang dibutuhkan PLN (BPP ditambah 8 persen margin usaha) Rp 155,90 triliun. Sementara pendapatan penjualan tenaga listrik Rp 95,8 triliun.

Oleh karena itu, kebutuhan subsidi listrik tahun 2010 Rp 60 triliun. Akan tetapi, alokasi subsidi oleh pemerintah dalam APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 55,15 triliun, masih kurang Rp 4,85 triliun. ”Kekurangan dana ini ditutup pelanggan mampu lewat kenaikan TDL rata-rata 12 persen,” kata Purwono.

Setelah dikaji intensif, pemerintah selesai merumuskan enam opsi kenaikan TDL. Salah satunya, opsi TDL bagi golongan 900 volt ampere (VA) ke bawah tidak naik. Jadi, biaya untuk mengatasi kekurangan subsidi dipikul pelanggan lain. Opsi lain, TDL pelanggan 900 VA ke bawah naik, tetapi hanya 5 persen agar besaran kenaikan TDL untuk pelanggan lain tidak terlalu besar.

Selain itu, ada opsi tarif listrik golongan pelanggan 6.600 VA ke atas tidak naik. Oleh karena, tarif keekonomian sudah diterapkan bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan publik dengan daya 6.600 VA ke atas yang pemakaian listriknya melebihi 50 persen dari rata-rata konsumsi nasional. Alternatif lain, tarif keekonomian untuk kelompok pelanggan 6.600 VA ke atas yang pemakaian listriknya melebihi 30 persen rata-rata konsumsi nasional.

Tarif untuk industri

Terkait hal itu, 29 asosiasi industri nasional menolak rencana kenaikan TDL 10-15 persen pada Juli 2010. Kenaikan TDL tidak hanya menaikkan biaya produksi, juga berdampak pada daya saing di pasar domestik dan global.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai, dampak kenaikan TDL akan bervariasi untuk setiap jenis usaha atau industri. Kenaikan TDL adalah kebijakan pahit yang harus diambil agar subsidi tidak bertambah dan kian membebani keuangan negara.

Oleh karena itu, industri justru harus melihat kebijakan ini sebagai peluang menambah daya saing dengan produk negara lain lewat efisiensi listrik.

Dari data penerima subsidi listrik terbesar 2009, golongan industri 200 kVA ke atas mendapat subsidi terbesar kedua, yaitu Rp 10,92 triliun. Penerima terbesar adalah pelanggan rumah tangga 450 VA yang mencapai Rp 13,13 triliun. ”TDL golongan industri di atas 200 kVA saat ini 76 persen dari BPP listrik,” ujarnya.

Survei konsorsium enam perguruan tinggi tahun 2010 terkait kemampuan bayar pelanggan PLN golongan rumah tangga menunjukkan, kemampuan bayar pelanggan 450 VA Rp 732 per kWh, pelanggan 900 VA Rp 932 per kWh, pelanggan 1.300 VA Rp 893 per kWh, pelanggan 2.200 VA Rp 1.090 per kWh. ”Jadi, kemampuan bayar pelanggan di atas TDL pelanggan rumah tangga saat ini Rp 585 per kWh,” paparnya.

Manipulasi Izin Perkapalan Kian Marak

Perizinan kapal perikanan di Indonesia hingga kini masih penuh manipulasi. Manipulasi perizinan kapal itu memicu karut-marut pengelolaan sumber daya perikanan dan produksi.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis (6/5).

”Penyalahgunaan izin usaha perikanan dan penangkapan ikan disinyalir terjadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Riza.

Modus penyimpangan itu berupa pemalsuan data bobot kapal ikan dalam pengurusan izin. Bobot kapal yang tertera dalam dokumen perizinan usaha penangkapan ikan berbeda dengan ukuran fisik kapal sebenarnya.

Ia mencontohkan, di Kota Medan, Sumatera Utara, terdapat sembilan kapal yang terbukti memiliki bobot kapal 40-79 gross ton (GT), tetapi mengajukan izin ke pemerintah daerah. Padahal, menurut ketentuan, izin kapal di atas 30 GT dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam laporan kinerja semester II Tahun Anggaran 2009 tentang Manajemen Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 19 Maret 2010, ditemukan empat kapal ikan dengan ukuran fisik lebih tinggi ketimbang yang tertera dalam dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna mengakui kerap mendengar adanya manipulasi bobot kapal dalam pengurusan izin, terutama di daerah. Hal itu dilakukan pemilik kapal agar segera mendapat izin.

Selama ini, perhitungan bobot kapal dalam proses izin usaha berpedoman pada surat keterangan keadaan kapal (gross acte) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, cek fisik oleh petugas lebih pada kelayakan fungsi kapal.

Tahun 2010, pihaknya berencana menerbitkan buku kapal perikanan dengan salah satu persyaratan berupa cek fisik bobot kapal oleh petugas. Uji coba pemberlakuan buku khusus kapal ikan itu dilaksanakan di Pelabuhan Belawan

Pelaku Pasar Berlebihan Soal Sri Mulyani

Indeks harga saham dalam negeri terus mengalami tekanan hebat menyusul pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan serta tingginya kekhawatiran investor global terhadap krisis keuangan di Yunani, Portugal, dan beberapa negara lainnya di Eropa.

Pelaku pasar dinilai memberikan reaksi yang berlebihan atas pengunduran diri Sri Mulyani sehingga jika indeks saham masih terus merosot adalah kesempatan bagi investor mengakumulasi saham-saham pilihan.

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis (6/5), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 35,6 poin atau 1,25 persen menjadi 2.810. Indeks LQ-45 merosot 1,35 persen ke level 540,8 dan Indeks Kompas100 turun 1,23 persen menjadi 675,9. Nilai tukar rupiah juga melemah signifikan, dari Rp 9.110 pada penutupan hari Rabu menjadi Rp 9.205 per dollar AS.

Penurunan indeks harga saham dalam negeri dan nilai tukar rupiah ini masih dipengaruhi kepanikan investor terhadap pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani per 1 Juni mendatang akan menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Di samping itu, investor kembali melakukan aksi jual juga dipengaruhi krisis keuangan di Yunani yang belum menunjukkan tanda-tanda akan teratasi baik. Pengumuman dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang akan menurunkan peringkat utang Portugal juga menambah kekhawatiran investor.

Pengamat ekonomi dan pasar modal Ferry Latuhihin menilai pelaku pasar bereaksi secara berlebihan dalam menyikapi pengunduran diri Sri Mulyani. Reaksi yang berlebihan ini kemungkinan masih akan menekan indeks harga saham dalam negeri. ”Kalau IHSG sampai menyentuh level 2.750, ini kesempatan beli bagi investor,” kata Ferry.

Ferry optimistis ke depan IHSG akan kembali menguat dan menembus level 3.000, bahkan hingga akhir tahun diperkirakan dapat menembus 3.300. Hal ini didasari tingginya kemungkinan bahwa Bank Sentral Eropa akan menalangi utang Yunani serta beberapa negara di Eropa yang mengalami krisis keuangan. Selain itu, perekonomian Indonesia secara makro cukup baik, akan terus mengalami pertumbuhan yang tinggi. Indonesia salah satu negara tujuan investasi di Asia, di samping China dan India.

Hal senada disampaikan analis senior Samuel Sekuritas Indonesia, Muhammad Alfatih. Menurut dia, peluang IHSG akan menyentuh level 3.000 dalam waktu satu sampai dua minggu ke depan masih terbuka lebar. Syaratnya, IHSG jangan sampai menyentuh level di bawah 2.800. ”Kalau tidak sampai di bawah 2.800, dari sisi analis teknikal, peluang ke 3.000 masih cukup kuat,” kata Alfatih.

Analis Reliance Securities, Deo Rawendra, menyatakan, sentimen negatif terhadap pengunduran diri Sri Mulyani hanya bersifat sementara. Menurut dia, dalam waktu satu sampai dua minggu ke depan, pengaruh itu sudah hilang dan IHSG dapat segera menembus level 3.000.

”Tapi, ini sangat tergantung dari apakah Menteri Keuangan yang baru cukup kredibel dan bisa diterima pasar. Selain itu, faktor regional dan global juga tetap memengaruhi,” kata Deo.

Perdagangan saham kemarin berlangsung cukup marak dengan nilai transaksi Rp 6,19 triliun. Dari 198 saham yang diperdagangkan, 148 saham turun, 72 saham naik, dan 78 saham tetap harganya. Investor asing masih terus melakukan aksi jual cukup besar dengan total penjualan bersih sebesar Rp 862 miliar.

Target Ekspor 2 Milyar Dollar Sulit Tercapai

Target ekspor sepatu dan alas kaki tahun 2010 sebesar 2 miliar dollar AS sulit untuk dicapai. Butuh dukungan pemerintah. Melorotnya nilai ekspor tahun 2009 hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan peningkatan daya saing.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko dalam Gelar Sepatu, Kulit, dan Produk Kulit di Jakarta, Kamis (6/5), mengatakan, tahun 2009 nilai ekspor sepatu dan alas kaki melorot hanya 1,7 miliar dollar AS. Tahun 2008, nilai ekspor mencapai 1,8 miliar dollar AS. Selain akibat krisis finansial, tahun 2009 industri sepatu dan alas kaki dihambat oleh pasokan listrik.

Menurut Eddy, pemadaman listrik bisa 12-20 persen dari 26 hari kerja. Industri juga dibebankan pengenaan sistem daya maksimum dan beban puncak.

Selain itu, industri sepatu berskala ekspor juga dihambat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pelaku industri harus renegosiasi dengan prinsipal industri sepatu yang biasanya sulit ada kesepakatan.

Eddy juga menyebutkan, pasokan bahan baku kulit impor mengalami hambatan dari pihak Bea dan Cukai. ”Padahal, kita sedang bersaing menghadapi ACFTA. Pada Januari 2010 sebetulnya nilai ekspor sepatu sudah 200 juta dollar AS, atau naik 25 persen dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama. Kalau bisa bertahan, artinya kita bisa mencapai target, bahkan bisa mencapai 2,4 miliar dollar AS,” ujar Eddy.

Hambatan terkini yang mengancam daya saing adalah rencana kenaikan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 10 persen. Menurut Eddy, kenaikan TDL dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi. Padahal, prinsipal asing, seperti New Ballance dan Pay Less (Amerika), Adidas (Jerman), serta Mizuno dan Asics (Jepang), sudah siap berinvestasi di Indonesia.

Ia menjelaskan, investasi masing-masing mencapai 5 juta dollar AS dan modal kerja sekitar 900 juta dollar AS. Hanya investasi baru inilah yang akan menjadi kekuatan mengejar target ekspor 2 miliar dollar AS.

Kendala gas dan listrik

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, saat industri ingin meningkatkan daya saing menghadapi ACFTA, industri menghadapi kenaikan harga gas dan rencana kenaikan TDL.

”Ini seolah-olah kita kontradiktif. Sebagai Menteri, saya akan mengupayakan agar kebijakan sistem pembebanan biaya listrik atas industri diubah. Bukan lagi menggunakan daya maksimum dan beban puncak, tetapi cukup dikategorikan antara tarif pada siang dan malam serta perbedaan tarif dengan kategori usaha kecil menengah (UKM) dan industri besar,” kata Hidayat.

Menperin menyebutkan, kondisi ekonomi nasional yang membaik ini mendorong relokasi industri alas kaki dan kulit ke Indonesia sehingga omzet penjualan Rp 4,6 triliun pada kuartal pertama tahun 2010. Naik 10 persen dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2009.

Tahun 2014, ekspor alas kaki diperkirakan 3 miliar dollar AS. Tren perkembangan yang positif ini diupayakan pemerintah melalui kebijakan modernisasi permesinan. Tahun ini dana yang dialokasikan pemerintah untuk program restrukturisasi mesin ini Rp 34,25 miliar

Dewata Royal Indonesia Tidak Jadi Pailit

Kuasa hukum PT Dewata Royal Indonesia atau DRI, Bambang Widjojanto, membantah keterangan yang menyebutkan bahwa DRI sudah pailit.

”Saat ini DRI adalah pemilik Hotel Aston Benoa Bali dengan tingkat hunian (okupansi) lebih dari 95 persen dan karyawan selalu mendapat bonus tahunan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta menanggapi berita Kompas, Senin (3/5).

Menurut Bambang, putusan pailit terhadap DRI oleh Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan adanya kreditor lain hanya berdasarkan hasil audit ouditor independen atas laporan keuangan tahun 2006-2007.

Putusan pailit pada DRI karena DRI tidak menyetujui rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS), yang menurut PT DRI disebabkan putusan pemberian PKPUS oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

Bambang menjelaskan, DRI bukan tidak mampu membayar utang, tetapi terdapat sengketa antara DRI dan Bank Mandiri, berapa utang riil yang perlu dibayar karena DRI sesungguhnya selalu membayar utangnya sebelum ada sengketa.

Sengketa DRI dengan Bank Mandiri, jelas Bambang, berasal dari utang-piutang yang berujud kredit investasi yang dikucurkan Bank Exim tahun 1996, yang kemudian berubah menjadi Bank Mandiri.

”Pemberitaan yang bersumber dari kuasa hukum Bank Mandiri tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa DRI telah jatuh pailit atau bangkrut karena tidak mampu membayar utang-utangnya kepada lebih dari satu kreditor,” ungkap Bambang.

Seperti diberitakan Kompas (3/5), PT Bank Mandiri Tbk saat ini dalam proses mendapatkan aset DRI yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Keterangan tersebut diungkapkan kuasa hukum Bank Mandiri, Tommi S Siregar.

Saat ini, lanjut Bambang, PT DRI sedang mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Impor Non Migas Dari China Naik Pesat

Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan terhadap China dalam triwulan I-2010, Januari-Maret, sebesar 1,05 miliar dollar AS. Itu tecermin dari nilai impor produk nonmigas sebesar 4,13 miliar dollar AS, lebih tinggi dari nilai ekspor 3,08 miliar dollar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengemukakan itu di Jakarta, Senin (3/5), saat menyampaikan laporan bulanan mengenai laju inflasi, ekspor, impor, dan indikator-indikator ekonomi lainnya.

Ditinjau dari neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain, ujar Rusman, defisit yang terbesar dalam triwulan I adalah dengan China. Neraca perdagangan dihitung dari selisih nilai ekspor dengan nilai impor.

”Kendati kenaikan impor lebih cepat daripada ekspor, tetapi secara kumulatif, Indonesia masih mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 5,35 miliar dollar AS,” ujarnya.

China tercatat menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Maret 2010 senilai 4,13 miliar dollar AS, diikuti Jepang 3,57 miliar dollar AS dan Singapura 2,51 miliar dollar AS.

Defisit neraca perdagangan Indonesia juga terjadi terhadap Singapura dan Thailand. Defisit dengan Thailand sebesar 885,9 juta dollar AS, terutama dipicu oleh impor produk pertanian.

Ketergantungan juga terjadi pada produk pertanian dari Australia, di antaranya gandum dan daging sapi. Defisit neraca perdagangan pada Australia mencapai 444,5 juta dollar AS.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan di antaranya terjadi untuk perdagangan ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, mengemukakan, Indonesia sebenarnya sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan China sejak tahun 2008 atau sebelum pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Akan tetapi, muncul indikasi terjadi peningkatan defisit setelah pemberlakuan ACFTA. Industri manufaktur Indonesia, misalnya, semakin sulit menghadapi China dengan penurunan tarif yang berkisar 0-5 persen.

Selama ini, impor dari China umumnya berupa manufaktur dan produk massal sehingga lebih mudah merespons perdagangan bebas. Sebaliknya, Indonesia lebih banyak mengandalkan ekspor sumber daya alam (resource based).

”Indonesia harus melakukan strategi guna mengantisipasi dampak ACFTA dengan mengoptimalkan keunggulan sumber daya,” ujarnya.

Strategi yang perlu diterapkan, ujar Fadhil, adalah komplementer, yakni mendorong spesialisasi perdagangan untuk komoditas alam yang tak dimiliki China, misalnya karet, CPO, kakao, kopi, dan produk turunannya.

Selain itu, mendorong investasi China di Indonesia guna meningkatkan neraca modal. Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong pengalihan aktivitas industri yang tidak kompetitif ke industri yang masih kompetitif.

Secara keseluruhan, nilai impor Indonesia pada triwulan I mencapai 30,03 miliar dollar AS atau naik 57,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terjadi untuk semua golongan barang, seperti barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal.

Adapun kumulatif ekspor dalam triwulan I mencapai 35,39 miliar dollar AS atau naik 53,68 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Inflasi 1,15 persen

Sementara itu, laju inflasi pada kuartal I-2010, Januari-April, mencapai 1,15 persen. Sumbangan terbesar inflasi bersumber dari bahan makanan, terutama bawang putih (0,04 persen) serta tomat dan sayur (0,03 persen).

Sebaliknya, harga beras justru turun 0,07 persen. ”Penurunan harga beras disebabkan euforia adanya panen di banyak tempat,” ujar Rusman.

Ia mengemukakan, rencana kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen per Juli 2010 akan meningkatkan inflasi paling banyak 0,25 persen. Itu pun dengan asumsi kenaikan tarif berlangsung untuk semua jenis pelanggan

Restitusi Pajak Fiktif Senilai 607 Milyar Rupiah

Tim gabungan Kementerian Keuangan mengusut restitusi pajak fiktif senilai Rp 607 miliar dalam tiga kasus berlainan. Modus pemalsuan itu menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai atau PPN fiktif, yang telah berlangsung lama dan bersifat struktural.

”Kasus-kasus ini menyangkut uang dalam jumlah besar dan cukup sistemik. Untuk tiga kasus itu saja sudah melampaui setengah triliun,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (3/5), dalam konferensi pers tentang Upaya Kementerian Keuangan dalam Penanganan Mafia Perpajakan, terutama terkait dugaan pelanggaran restitusi pajak.

Ketiga kasus tersebut, pertama, menyangkut kelompok usaha PHS di Sumatera Utara yang dipimpin R dengan nilai pelanggaran mencapai Rp 300 miliar. Saat ini R diduga telah melarikan diri ke luar negeri.

Kedua, kasus seorang konsultan pajak tidak resmi dengan inisial Sol, yang terkait dengan penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya senilai Rp 247 miliar. Ketiga, kasus biro jasa dengan inisial W, yang dipimpin TKB, terkait dengan penerbitan faktur pajak fiktif senilai Rp 60 miliar.

Sri Mulyani menegaskan, semua kasus pasti diungkap. Tidak ada batasan waktu pengungkapannya. Tidak ada moratorium atas semua kasus pelanggaran pajak yang ditemukan, bahkan hingga 10 tahun ke belakang.

”Kami tidak mengenal rezim cut off date. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak memang dilakukan tahun 2007, tetapi bukan berarti ada moratorium,” ujar dia.

100 wajib pajak

Menkeu menjelaskan, beberapa langkah hukum dan korektif yang telah dilakukan Kementerian Keuangan adalah tindakan atas 100 wajib pajak di Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ini termasuk pemalsuan dokumen perpajakan seperti surat setoran pajak (SSP) yang baru-baru ini terungkap di Surabaya. Pejabat pajak yang terlibat sudah ditindak atau direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman.

Direktur Jenderal Pajak Mohammad Tjiptardjo menyebutkan, pada 2009 dan 2010 ada 10 pejabat pajak yang diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat kasus pidana. Mereka bagian dari 516 orang yang dikenai sanksi dalam berbagai tingkatan pada 2009, plus 300 orang yang ditindak dalam triwulan I-2010.

”Paling akhir, kami memberikan sanksi kepada empat pegawai Ditjen Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen perpajakan di Surabaya. Ada 15 tersangka di sana, empat di antaranya petugas pajak,” kata Tjiptardjo.

Menurut Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi, salah satu kelemahan di Ditjen Pajak adalah tidak tersebarnya aparat pengawas hingga di kantor perwakilan wilayah.

Bolongnya pengawasan di kantor wilayah, kata Anwar, merupakan salah satu penyebab besarnya potensi kecurangan dan pelanggaran pajak di Indonesia selama ini.

Penempatan aparat pengawas hingga di kantor wilayah sudah dilakukan di Ditjen Bea dan Cukai. Adapun di Ditjen Pajak, pengawas hanya terkonsentrasi di bagian tertentu, terutama di Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan.

”Saya tidak tahu mengapa sampai sekarang tidak ada pengawas di kantor wilayah Ditjen Pajak. Di KITSDA ada sekitar delapan orang, yang tiga mungkin bisa tetap dipertahankan di situ, yang lima orang sebaiknya disebarkan ke kantor wilayah. Dengan cara ini, pengawasan bisa diperkuat,” kata Anwar

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa bulan April terjadi inflasi 0,15 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa bulan April terjadi inflasi 0,15 persen, tahun kalender (Januari-April) 1,15 persen dan YoY (year over year) 3,91 persen.

April yang diharapkan deflasi, justru terjadi inflasi--meski rendah--akibat naiknya harga komoditas-komoditas volatile seperti cabe merah, bawang putih, bawang merah, tomat, dan rokok kretek, kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin.

Cabe merah menyumbang 0,6 persen inflasi, diikuti bawang putih 0,04 persen, tomat menyumbang 0,03 persen, bawang merah 0,02 persen, dan rokok kretek 0,02 persen.

"Kenaikan pada rokok kretek karena adanya kenaikan cukai," katanya.

Di sisi lain, ada beberapa komoditas yang harganya turun diantaranya beras deflasi 0,07 persen, ikan segar 0,05 persen, daging ayam ras 0,03 persen, cabe rawit dan minyak goreng masing-masing 0,01 persen.

Sementara itu berdasarakan kelompok pengeluaran, semua sektor mengalami inflasi. Sektor bahan makanan mengalami inflasi 0,06 persen. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau inflasi 0,04 persen.

Perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar lain inflasi 0,02 persen, sandang inflasi 0,01 persen. Pendidikan, rekreasi dan olahraga flat (tetap), sedangkan sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen.

Sementara komponnen inti bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,09 persen. Pada harga barang yang diatur pemerintah (administered price) inflasi 0,23 persen. Pada kelompok barang bergejolak mengalami inflasi 0,34 persen

Di Jalan Tepat

Rusman menegaskan bahwa angka inflasi dalam empat bulan terakhir sudah berada pada jalur yagn tepat atau sesuai yang diperkirakan.

BPS menyakini angka inflasi tahun ini akan sesuai target target pemerintah yaitu 5,3 persen. Menurut dia, dengan inflasi tahun kalender (Januari-April) hanya 1,15 persen, maka inflasi selama setahun pada 2010 masih punya ruang cukup besar.

"Memnag ada beberapa tantangan seperti kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, dan juga peningkatan biaya sekolah pada Juli nanti, tapi masih terkendali," katanya.

Ia menambahakan, berdasarakan prediksi BPS, bila TDL dinaikan 15 persen untuk semua level, diperkirakan akan menyumbang inflasi 0,36 persen. Namun, bila naiknya 10 persen maka menyumbang inflasi 0,25 persen.

"Tapi kebijakan pemerintahkan tidak menaikan semuanya, hanya diatas 900 watt, jadi saya yakin tidak akan sampai 0,25 persen," katanya.

Gudang Garam Cetak Laba Rp927,8 Miliar

PT Gudang Garam Tbk (GRGM) sepanjang kuartal I 2010 mencatat perolehan laba bersih Rp927,8 miliar, naik 18,87 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp780,5 miliar.

Direktur Gudang Garam Herry Susianto dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Senin menyebutkan, kenaikan laba itu didorong oleh naiknya pendapatan usaha sebesar 12,34 persen menjadi Rp 8,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp7,65 triliun.

Beban usaha perusahaan itu naik menjadi Rp578,65 miliar dari Rp487,65 miliar. Diikuti kenaikan laba usaha menjadi Rp1,32 triliun dari sebelumnya Rp1,19 triliun.

Total aset perseroan juga meningkat menjadi Rp26,08 triliun dari Rp24,26 triliun.

Pasar Eceran Ban Mobil Penumpang Di Jakarta dan Surabaya Mencapai 29 Juta Dollar

Dengan pasar mobil Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat pada tahun 2010, produsen sukucadang mobil di Indonesia juga dapat mengharapkan keuntungan besar dalam beberapa bulan mendatang. Menurut pelacakan penjualan eceran ban mobil penumpang GfK Indonesia, permintaan akan ban mobil pengganti mengalami kenaikan sejak pertengahan tahun 2009. Di Jakarta dan Surabaya saja, konsumen membeli 405.880 ban mobil senilai kira-kira 28,9 juta dolar AS dalam kuartal pertama tahun ini, yang ditafsirkan menjadi sekitar 135.530 ban mobil penumpang yang terjual setiap tahun di kedua kota tersebut.

"Temuan GfK mencatat kenaikan nilai penjualan ban mobil penumpang pengganti sebesar 11,1 persen pada Kuartal Pertama 2010 dibandingkan dengan Kuartal 3 2009. Tetapi, ban mobil penumpang hanya mencatat pertumbuhan unit sebesar 4,8 persen yang jauh lebih rendah dalam periode yang sama, yang menunjukkan bahwa konsumen menambah belanja ban mobil mereka," komentar Bapak Guntur Sanjoyo, Manajer Umum GfK Indonesia.

Harga rata-rata ban telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, senilai 71 dolar AS saat ini dibandingkan dengan 64 dolar AS enam bulan yang lalu. Laporan GfK mencerminkan kian banyak permintaan akan ban mobil berukuran 17" ke atas sejak pertengahan tahun 2009, dengan penurunan juga tercatat pada lingkar ban yang lebih kecil, khususnya ban berukuran 13".

"Dengan kecenderungan saat ini di mana para pemilik mobil memodifikasi kendaraan mereka dengan ban berdiameter lebih besar yang lebih mahal untuk tujuan estetika dan kenyamanan pengemudian, makin banyak produsen mobil juga mulai memperkenalkan perlengkapan orisinil dengan diameter lingkar lebih besar guna memenuhi keinginan pelanggan dewasa ini," kata Bapak Sanjoyo.

"Dengan melihat kondisi ekonomi yang membaik secara global, kami dengan amat yakin dapat meramalkan harapan yang lebih cerah dan lebih dinamis bagi industri otomotif sepanjang tahun 2010," demikian Bapak Sanjoyo.

Tentang Audit Eceran Otomotif GfK
GfK pertama kali memulai audit eceran bagi panel Otomotif di Eropa pada awal tahun 1980-an. Pada 2009, GfK Asia memperkenalkan audit eceran bagi ban mobil penumpang di Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan, dan layanan tersebut dimulai di Singapura, Thailand dan Filipina pada 2010. Perusahaan itu juga melakukan audit eceran oli mesin mobil penumpang di Malaysia dan juga akan memulai layanan itu di Indonesia tahun ini. Audit eceran oli mesin motor sekarang ada di Vietnam.

Menteri Keuangan Meminta Mafia Pajak Diusut dan Diberantas Habis

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian keuangan terus melakukan pengusutan terhadap tindakan kriminal terutama kasus mafia perpajakan yang saat ini terkait dengan restitusi pajak melalui modus penggunaan faktur PPN berdasarkan transaksi fiktif.

"Kasus ini menyangkut nilai yang sangat besar dan diduga telah berlangsung cukup lama serta bersifat struktural, untuk itu beberapa langkah hukum maupun korektif telah dilakukan kepada 100 Wajib Pajak yang berada di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan beberapa lokasi lain," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin.

Menurut dia, dalam beberapa kasus diduga ada kaitannya dengan kasus pemalsuan dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak (SSP) yang terungkap di Surabaya dan saat ini telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik internal Kementerian Keuangan.

Untuk itu, dalam langkah pengusutan lebih lanjut, Menkeu melanjutkan, Kementerian Keuangan membentuk tim gabungan yang terdiri dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) serta melibatkan Komite Pengawas Perpajakan (KPP).

"Tim gabungan terbentuk karena modus kriminal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kerjasama dari internal," ujar Menkeu.

Ia menambahkan ada tiga langkah lanjutan yang diperlukan, pertama, melakukan analisa data dan akses informasi data pajak sehingga pada tingkat yang sangat rinci dan rahasia untuk mendapatkan alat bukti investigasi.

Kedua, pengusutan dilakukan kepada pejabat Ditjen Pajak, baik yang masih aktif maupun tidak aktif hingga pada tingkat jabatan yang paling tinggi, terakhir, meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memonitor perkembangan secara ketat untuk dilaporkan perkembangannya kepada menteri keuangan.

Saat ini, telah dilakukan investigasi terkait kasus restitusi terhadap grup PHS di Sumatera Utara dengan pimpinan R yang diduga menggunakan faktur pajak untuk transaksi fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih Rp300 miliar.

"Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri," ujar Menkeu.

Kemudian, investigasi juga dilakukan kepada seorang konsultan pajak tidak resmi dengan inisial SOL terkait dengan penerbitan faktur pajak berdasarkan transaksi fiktif dengan nilai Rp247 miliar.

Terakhir dilakukan investigasi terhadap biro jasa dengan inisial W yang dipimpin oleh TKB terkait penerbitan faktur pajak berdasarkan transaksi fiktif dengan nilai Rp60 miliar.

"Dara-data konkret mengenai kasus lain akan disampaikan setelah proses penyelidikan dan penyidikan mendekati penyelesaian dan akan dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan masyarakat," ujar Menkeu.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pontas Pane menambahkan 100 WP yang telah dilakukan langkah hukum maupun korektif, merupakan WP terperiksa mulai Tahun Pajak 2006-2007 dan pengusutan terhadap kasus mulai dilakukan pada 2009.

"Potensi kerugian negara diperkirakan triliun-an," ujarnya.

Proyek PLTU Lombok Terancam Dibatalkan

Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan, mengaku sempat mengancam akan membatalkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, karena meragukan kontraktor pelaksananya.

"Terus terang saya ancam akan membatalkan kontraknya itu karena tidak peroleh keyakinan kuat bahwa itu bisa selesai cepat," kata Dahlan Iskan, usai pertemuan silaturahim dengan jajaran PLN Wilayah NTB di Mataram, Senin.

Ia mengaku kaget ketika pada Minggu (2/5) meninjau lokasi pembangunan PLTU batu bara Jeranjang dan menemukan kenyataan yang tidak sesuai harapan.

Semestinya, sudah ada pemancangan tiang PLTU Jeranjang itu sebagai tanda pekerjaan fisik PLTU batubara itu sedang berlangsung.

"Saya kaget, namanya saja proyek percepatan ternyata lambat sekali, saya sampai di sana belum ada pemancangan tiang itu, saya tidak menyangka seperti itu, tetapi itulah kenyataannya," ujarnya.

Dahlan mengaku menarik kembali ancaman itu setelah menemui kontraktor pelaksana proyek PLTU Jeranjang itu dan mendapat keyakinan proyek tersebut akan terlaksana sesuai harapan.

Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan PLTU batu bara di dua lokasi masing-masing di Dusun Taman dan Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, yang diawal pembangunanya ditargetkan beroperasi pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2010.

PLTU yang dibangun di Dusun Taman dinamakan PLTU 1 Lombok berkapasitas 1 x 25 MW yang dibiayai oleh APBN sesuai DIPA Departemen ESDM tahun anggaran 2009, dan ditargetkan beroperasi pada triwulan kedua tahun 2010.

Total biaya pembangunan PLTU itu sebesar Rp296,3 miliar, dan khusus tahun anggaran 2009 pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan dana stimulus sebesar Rp68,8 miliar selain alokasi DIPA reguler tahun 2009 sebesar Rp64,2 miliar.

Pelaksanaan proyek PLTU 1 Lombok itu dipercayakan kepada perusahaan konsorsium yang terdiri dari PT Wasa Mitra Engineering, PT Twink Indonesia dan PT Ciria Putra Sinergi.

Sementara PLTU di Dusun Jeranjang dinamakan PLTU 2 Lombok berkapasitas 2 x 25 MW yang dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I.

Pembangunan PLTU 2 Lombok itu dipercayakan kepada PT Barata Indonesia (Persero) dengan sistem "turnkey" (EPC), dengan nilai kontrak yang terbagi dalam dua bagian mata uang yakni sebanyak 30,7 juta dolar AS dan Rp354,3 miliar.

Semula PLTU 2 Lombok unit 1 ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2010 dan unit dua diharapkan sudah beroperasi dua bulan kemudian atau pada oktober 2010, namun ternyata baru akan dapat beroperasi di tahun 2011.

Menurut Dahlan Iskan, PT Barata Indonesia (Persero) merupakan kontraktor yang sarat pengalaman yang akan menangani pelabuhan (civil work) PLTU Jeranjang.

"Ternyata agak terlambat realisasi fisiknya karena kontrak pelaksanaan proyek tersebut baru terealisasi Pebruari lalu, dan kini mereka tengah melakukan persiapan-persiapan untuk pekerjaan sipil, namun ada keyakinan dapat dirampungkan September mendatang," ujarnya.

Dahlan mengatakan, pihaknya juga telah mengingatkan kontraktor pelaksana PLTU Jeranjang agar September mendatang pelabuhan sudah rampung terutama jaringan air (water intake) ke mesin pembangkit.

Jaringan air itu merupakan komponen PLTU Jeranjang atau PLTU 2 Lombok berkapasitas 2 x 25 MW yang dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I, yang harus dibangun lebih dulu meskipun komponen lainnya belakangan.

September nanti, PLTU yang dibangun di Dusun Taman (PLTU 1 Lombok) berkapasitas 1 x 25 MW yang dibiayai oleh APBN sudah harus dites karena Oktober nanti dioperasionalkan.

"Nantinya, operasional PLTU 1 Lombok menggunakan jaringan air PLTU 2 Lombok atau PLTU Jeranjang yang belum terbangun, yang terpenting saat PLTU 1 beroperasi telah didukung fasilitas utama," ujar Dahlan.(A058/M012)

Lokalitas Adalah Kunci Daya Saing Bisnis Indoensia

Presiden Markplus Inc Hermawan Kartajaya menegaskan bahwa lokalitas menjadi kunci keberhasilan dunia usaha agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan bertumpu pada lokalitas, dunia usaha tidak perlu khawatir menghadapi perdagangan bebas ASEAN dan China.

”Pengusaha tidak usah takut menghadapi perdagangan bebas, yang terpenting bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu harus dilakukan terlebih dulu,” tutur Hermawan di sela Markplus Festival 2010 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/5).

Pada festival yang dihadiri 2.000 peserta dan menandai peringatan 20 tahun Markplus Inc, Hermawan memberikan kuliah umum bertajuk ”Redefining Marketing to the World”.

Hermawan mengatakan, pengusaha jangan terburu-buru menargetkan untuk menguasai pasar di luar Indonesia, baik negara-negara di kawasan ASEAN maupun di China. Kalau sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan efisien berbisnis, baru pengusaha bisa mempelajari karakter negara lain.

Pendiri Markplus ini mengingatkan, dunia usaha jangan membiarkan barang-barang impor merajai pasar di Indonesia.

”Memang, dari seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia, produk asal China menguasai pasaran. Bagaimanapun sekarang jumlah produk dalam negeri masih unggul,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo menyerahkan buku Grow with Character yang ditulis Hermawan Kartajaya, Alexander Mulya, dan Bayu Asmara, sebagai tanda peluncuran buku tersebut. Grow with Character berisi tentang rahasia di balik kesuksesan Markplus selama 20 tahun berdirinya dalam membangun institusi yang solid.

Harga Bahan Baku Rumah Naik, Industri Properti Terpukul Karena Tidak Mau Mengurangi Margin Laba

Tren kenaikan harga besi dan baja kemungkinan besar berdampak terhadap peningkatan harga rumah. Kenaikan harga rumah dikhawatirkan kembali memukul pertumbuhan industri properti yang baru beranjak bangkit.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Teguh Satria, di Jakarta, Sabtu (1/5), mengemukakan, kenaikan harga besi dan baja diperkirakan masih terus berlangsung.

Apalagi, PT Krakatau Steel telah menyampaikan bahwa harga besi dan baja cenderung naik. Padahal, kebutuhan besi dan baja untuk bahan baku bangunan mencapai 22-24 persen dengan komponen biaya mencapai 14-16 persen dari total biaya pembangunan rumah.

”Pengembang kini mulai berhitung untuk kontrak-kontrak pembangunan baru. Kalau harga besi dan baja terus naik, mau tidak mau harga rumah akan terkoreksi naik mulai bulan Juni,” ujar Teguh, di sela-sela Pameran REI Expo 2010.

Kenaikan harga besi dan baja juga akan berimbas terhadap harga rumah sederhana sehat (RSH) bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menanggapi rencana kenaikan harga rumah, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa meminta pengembang untuk tidak terburu-buru menaikkan harga rumah. Sebab, hal itu akan menekan industri properti yang mulai kondusif.

Suharso akan memanggil REI dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk membahas solusi agar kenaikan harga komponen besi dan baja tidak terlalu berpengaruh terhadap harga rumah

Realisasi Investasi Di Indonesia Timur Meningkat Tajam

Realisasi investasi di Indonesia sepanjang triwulan I tahun 2010 meningkat tajam. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Namun, wilayah yang menjadi konsentrasi investasi masih Pulau Jawa.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan saat konferensi pers, Minggu (2/5), mengatakan, sepanjang tiga bulan pertama 2010, realisasi investasi di Indonesia tercatat Rp 42,1 triliun, meningkat 24,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 sebesar Rp 33,8 triliun.

Nilai investasi sebesar itu diperoleh dari laporan kegiatan penanaman modal yang memuat realisasi investasi di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan nonbank, sewa guna usaha, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis, serta investasi portofolio, rumah tangga, dan pasar modal.

Realisasi investasi sebesar Rp 42,1 triliun di atas, lanjut Gita, merupakan nilai investasi atas 574 proyek yang terdiri dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 6,7 triliun (150 proyek) dan investasi penanaman modal asing (PMA) Rp 35,4 triliun (424 proyek).

Investasi PMDN telah menyerap tenaga kerja hampir 46.000 orang dan investasi PMA menyerap tenaga kerja hampir 78.000 orang.

Khusus untuk PMA, negara yang paling banyak merealisasikan investasinya di Indonesia adalah Singapura sebesar 676,8 juta dollar AS (62 proyek), Mauritius sebesar 446,6 juta dollar AS (2 proyek), AS sebesar 436,9 juta dollar AS (12 proyek), Inggris sebesar 214 juta dollar AS (19 proyek), dan Australia sebesar 186,4 juta dollar AS (14 proyek).

Adapun investasi yang menonjol berdasarkan sektor usaha, baik untuk PMDN maupun PMA, adalah di transportasi, gudang, komunikasi, dan pertambangan.

Berdasarkan lokasi proyek, investasi masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa, seperti Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Masih timpang

Di Indonesia bagian timur, sepanjang triwulan I tahun 2010 realisasi investasi hanya terdapat di Papua, yaitu sebanyak lima proyek senilai Rp 167 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Gita mengakui, realisasi investasi di Indonesia bagian timur masih sangat kecil dan timpang dibandingkan dengan investasi di Indonesia bagian barat. Hal ini antara lain disebabkan minimnya infrastruktur di Indonesia bagian timur, seperti akses jalan dan ketersediaan energi yang terbatas.

Menurut Gita, untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia bagian timur, dibutuhkan semacam insentif bagi investor, yaitu berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama kurun waktu tertentu.

”Kami juga mengajak investor agar tidak hanya investasi di sumber daya alam, tetapi juga di bidang lain yang bisa menghasilkan nilai tambah. Jangan hanya ambil bauksitnya saja, tetapi juga bangun smellter-nya. Jangan hanya ambil kakaonya saja, tetapi bangun pabrik cokelatnya. Jangan hanya ambil batu baranya saja, tetapi bangunlah PLTU- nya,” kata Gita. Anggota kabinet terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, sepaham dengan pemberian tax holiday.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, Indonesia bagian timur membutuhkan investor yang tidak hanya tertarik pada kekayaan sumber daya alamnya