Jakarta (ANTARA News) - Kementerian keuangan terus melakukan pengusutan terhadap tindakan kriminal terutama kasus mafia perpajakan yang saat ini terkait dengan restitusi pajak melalui modus penggunaan faktur PPN berdasarkan transaksi fiktif.
"Kasus ini menyangkut nilai yang sangat besar dan diduga telah berlangsung cukup lama serta bersifat struktural, untuk itu beberapa langkah hukum maupun korektif telah dilakukan kepada 100 Wajib Pajak yang berada di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan beberapa lokasi lain," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin.
Menurut dia, dalam beberapa kasus diduga ada kaitannya dengan kasus pemalsuan dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak (SSP) yang terungkap di Surabaya dan saat ini telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik internal Kementerian Keuangan.
Untuk itu, dalam langkah pengusutan lebih lanjut, Menkeu melanjutkan, Kementerian Keuangan membentuk tim gabungan yang terdiri dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) serta melibatkan Komite Pengawas Perpajakan (KPP).
"Tim gabungan terbentuk karena modus kriminal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kerjasama dari internal," ujar Menkeu.
Ia menambahkan ada tiga langkah lanjutan yang diperlukan, pertama, melakukan analisa data dan akses informasi data pajak sehingga pada tingkat yang sangat rinci dan rahasia untuk mendapatkan alat bukti investigasi.
Kedua, pengusutan dilakukan kepada pejabat Ditjen Pajak, baik yang masih aktif maupun tidak aktif hingga pada tingkat jabatan yang paling tinggi, terakhir, meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memonitor perkembangan secara ketat untuk dilaporkan perkembangannya kepada menteri keuangan.
Saat ini, telah dilakukan investigasi terkait kasus restitusi terhadap grup PHS di Sumatera Utara dengan pimpinan R yang diduga menggunakan faktur pajak untuk transaksi fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih Rp300 miliar.
"Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri," ujar Menkeu.
Kemudian, investigasi juga dilakukan kepada seorang konsultan pajak tidak resmi dengan inisial SOL terkait dengan penerbitan faktur pajak berdasarkan transaksi fiktif dengan nilai Rp247 miliar.
Terakhir dilakukan investigasi terhadap biro jasa dengan inisial W yang dipimpin oleh TKB terkait penerbitan faktur pajak berdasarkan transaksi fiktif dengan nilai Rp60 miliar.
"Dara-data konkret mengenai kasus lain akan disampaikan setelah proses penyelidikan dan penyidikan mendekati penyelesaian dan akan dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan masyarakat," ujar Menkeu.
Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pontas Pane menambahkan 100 WP yang telah dilakukan langkah hukum maupun korektif, merupakan WP terperiksa mulai Tahun Pajak 2006-2007 dan pengusutan terhadap kasus mulai dilakukan pada 2009.
"Potensi kerugian negara diperkirakan triliun-an," ujarnya.
No comments:
Post a Comment