Indonesia Mendorong Pertumbuhan Dana Infrastruktur Asean

Indonesia mendorong terbentuknya Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund/AIF untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara. Efek dari terbangunnya infrastruktur di kawasan ini adalah peningkatan perekonomian dan keuangan regional.

Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Senin (10/5) di Jakarta, saat menjelaskan hasil sidang tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Tashkent, Uzbekistan, pada awal bulan Mei ini.

”Untuk pendirian AIF, sebenarnya itu hasil Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN, yang saya hadiri di sela-sela sidang tahunan ADB. Para menteri keuangan menyetujui pendirian AIF dengan modal awal 800 juta dollar AS (sekitar Rp 7,5 triliun),” kata Armida.

Menurut Armida, dalam sidang ADB, secara resmi Pemerintah Indonesia juga meminta ADB untuk memfokuskan pada penyediaan infrastruktur pada tingkat negara dan regional.

”ADB harusnya mempunyai peran penting melalui pemberian pinjaman, bantuan teknik, hingga hibah dalam inisiatif baru seperti AIF,” kata dia.

Armida mengatakan, usulan pembentukan AIF datang dari Malaysia. Karena itu, menteri-menteri keuangan pun meminta Malaysia untuk mendekati China, Korea, dan Jepang agar dilibatkan dalam pembentukan AIF.

Asuransi bencana

Dalam rapat tahunan itu, Indonesia juga meminta ADB mempertimbangkan kerja sama lebih baik untuk penanggulangan bencana alam melalui penyediaan asuransi bencana atau catastrophic insurance.

”Saat gempa bumi di Sumatera Barat lalu, kami mendapat bantuan hibah dari ADB sebesar 3 juta dollar AS (sekitar Rp 270 miliar). Jumlah itu kecil sebenarnya, maka kami usulkan mekanisme asuransi,” katanya menjelaskan.

Armida mengatakan, usulan itu belum tentu disetujui, tapi Indonesia sebagai negara yang sering terkena bencana alam memutuskan perlu untuk mengusulkan dana itu.

Pekan lalu, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan, banyak infrastruktur rusak karena bencana alam. Kerusakan jalan lintas barat (jalinbar) Sumatera sepanjang 2.442,40 kilometer, misalnya, lebih banyak disebabkan bencana alam gempa bumi yang sering melanda wilayah itu.

Namun, akibat dana untuk preservasi atau pemeliharaan jalan banyak tersedot oleh kebutuhan perbaikan jalan akibat banjir, kondisi jalinbar tidak terlalu baik.

”Beberapa ruas jalan di Sumatera rusak karena gempa bumi dan banjir bandang. Dan, bencana ini berlangsung berkali-kali,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto. Dia mengatakan, kerusakan jalan di jalinbar tidak disebabkan oleh truk dengan beban muatan berlebih yang biasa merusak jalan.

Pada tahun 2010, jalinbar Sumatera mendapat dana sebesar Rp 348,63 miliar dari total anggaran untuk lintas Sumatera sebesar Rp 2,25 triliun. Meski demikian, dana itu tidak cukup sehingga beberapa proyek perbaikan jalan baru akan dikerjakan pada tahun 2011.