Serapan Belanja Modal Dari Anggaran Pemerintah Baru 50 Persen

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, kementerian dan lembaga harus memperbaiki pola pengerjaan proyek pemerintah untuk tahun anggaran depan. 

Sebab, sampai dengan awal Desember ini, serapan anggaran belanja modal kementerian dan lembaga baru mencapai 50%. 

Awal bulan lalu, serapan anggaran baru berkisar 40%. Diperkirakan, pada akhir tahun sejumlah kementerian dan lembaga akan mencairkan anggarannya yang menumpuk. 

"Sekarang kira-kira 50%. Setelah kami sisir, ada masalah lahan dan pembangunan gedung," ujar Anny ditemui di kantor Lembaga Administrasi Negara, Selasa (6/12). 

Menurut Anny, penumpukan pada kuartal keempat setiap tahun tidak efektif untuk belanja negara. Apalagi, ruang fiskal negara sendiri sudah terbatas. 

Masalah utama yang menjadi kendala lambatnya pencairan anggaran meruapakan program yang tidak siap dengan matang. "Programnya sudah ada, tapi rincian anggarannya tidak dibuat dengan baik. Sementara dana dari kami baru turun kalau dokumen sudah siap. Kami kan diaudit BPK," tukas Anny. 

Padahal, kata Anny, kementerian dan lembaga sudah wajib menyampaikan rencana pencairan dana sejak pertengahan tahun ini. 
"Masalahnya ternyata rencana disbursement tiap bulan-nya tidak terjadi. Ini yang harus dilihat apa ada masalah dengan dokumen, masalah di kami dalam pencairan, atau bagaimana. Tapi dari yang kami temui, kementerian dan lembaga mengakui mereka yang proyeknya belum siap," jelasnya. 

Permasalahan yang sama ikut membuat proyek cenderung bolak-balik sebelum disepakati DPR. Menurut Anny, jika proyek jelas, DPR juga tidak akan banyak mempertanyakan sebelum menyetujui anggaran. 

Permasalahan lain yang terjadi merupakan revisi anggaran di kementerian dan lembaga terkait. 

"Kami sudah biarkan, let the managers manage. Biarkan kalau ada revisi satuan kerja kuasa pemegang anggaran saja yang revisi anggarannya. Ternyata mereka tidak berani," katanya. 

Menurut Anny, kementerian dan lembaga tetap berbondong-bondong minta revisi anggarannya di-ACC Kemenkeu. Hal ini terkait kompetensi pejabat kementerian dan lembaga menentukan anggaran, juga keberanian dievaluasi. Anny mengatakan, perlu ada perlindungan pada keputusan pejabat untuk urusan keuangan. 

Masalah lainnya merupakan belanja proyek multiyears. Menurut Anny, beberapa proyek multiyears dananya tetap tidak cair selama bertahun-tahun. "Karena lahannya tidak siap. Padahal ini mengikat belanja 2-3 tahun di muka," katanya. 

Anny berharap, tahun depan rencana pencairan dana perbulan lebih dipatuhi kementerian dan lembaga. Dengan demikian, Kemenkeu dapat mengatur cash flow. Ia tak mau mencari dana di awal tahun anggaran, misalnya dengan menerbitkan surat utang dengan lebih murah, namun ternyata tidak diambil. 

Seperti diketahui, lelang SBN yang sampai dengan akhir tahun ditiadakan juga karena anggaran yang ada saat ini masih cukup memenuhi rencana belanja pemerintah. 

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penumpukan anggaran di kuartal keempat sudah terjadi bertahun-tahun. Hal tersebut umum karena hal yang sama terjadi pada proyek-proyek, di mana anggaran baru cair di akhir. 

"Kalau mau, tender dari September atau Oktober, jadi November sudah selesai," katanya. 

Dengan demikian, proyek sudah dapat dimulai pada awal tahun anggaran