Direktorat Jenderal Pajak Tidak Pernah Mencapai Target Penerimaan Negara

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum sekali pun berhasil mencapai target penerimaan pajak dalam APBN.

Oleh karena itu, tugas berat Fuad Rahmany sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru adalah meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang dimintai tanggapannya di Banjarmasin, peningkatan penerimaan pajak itu juga harus dilakukan dengan menekankan agar instrumen pajak yang digunakan tetap berkeadilan.

Sebelumnya, Fuad Rahmany adalah Kepala Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Dia menggantikan Mohammad Tjiptardjo yang memasuki masa pensiun.

Adapun posisi Kepala Bapepam-LK untuk sementara diisi Nurhaida, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK.

Dalam APBN 2011, Ditjen Pajak harus mampu menghimpun Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 420,49 triliun. Sedangkan target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 312,11 triliun. Target untuk menghimpun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 27,68 triliun.

Sementara target penerimaan dari pajak lainnya (misalnya bea meterai) senilai Rp 4,2 triliun.

”Selain mengamankan penerimaan negara, juga dari sisi kebocoran harus ditekan. Tingkatkanlah trust building (kepercayaan). Karena saya percaya masih sangat banyak yang berdedikasi tinggi dan bekerja keras di perpajakan kita. Oleh karena itu, dengan kepemimpinan baru ini, kami harap reformasi perpajakan dapat berjalan baik. Kemudian pengamanan di sisi penerimaan negara juga berjalan baik,” kata Hatta Rajasa.

Mantan anggota DPR, Dradjad H Wibowo, mengingatkan, banyak sekali area peraturan yang tidak transparan dan membingungkan sehingga kerap disebut sebagai area abu-abu di Ditjen Pajak.

Atas dasar itu, pekerjaan berat pertama Dirjen Pajak yang baru adalah menguasai dan menertibkan area abu-abu tersebut. ”Jika tidak, dia akan sulit memimpin birokrasi Ditjen Pajak yang merupakan birokrasi terbesar dan paling rumit di Kementerian Keuangan,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menegaskan, Ditjen Pajak membutuhkan pemimpin yang jujur dan disiplin. Hal itu akan mendorong aparat pajak yang menjadi bawahannya untuk memiliki keteguhan dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berharap, penugasan pejabat dari luar lingkungan Ditjen Pajak, seperti Fuad Rahmany, bisa menghapus kendala komunikasi dengan dunia usaha seperti masa sebelumnya. ”Saya pikir dia (Fuad Rahmany) orang yang tepat untuk posisi itu,” ujar Sofjan.