Pemerintah Harus Membuat Blue Print Industri Hilir

Pemerintah harus memetakan potensi industri hilir yang ingin dikembangkan. Tanpa arah yang jelas, potensi pertumbuhan industri berorientasi penciptaan lapangan kerja bisa terganggu.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono di Jakarta, Minggu (30/1). Indonesia memiliki 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan memproduksi 21,6 juta ton minyak sawit mentah (CPO) tahun 2010.

”Pemerintah harus hati-hati mengembangkan industri hilir sebelum tahu persis kebutuhan pasar potensi bisnisnya. Jangan sampai membangun industri hilir hanya untuk ’kinerja’ sektoral, tetapi tidak memberikan dampak pada pro job dan pro poor ataupun pro growth,” ujar Joko.

Gapki meminta pemerintah membuat studi dan menetapkan jenis industri hilir yang berpotensi bagi pengembangan ekonomi nasional. Mereka khawatir pemerintah tidak konsisten mendukung dunia usaha mengembangkan industri hilir.

Hal ini belajar dari pengalaman dunia usaha berinvestasi bahan bakar nabati saat harga minyak bumi menembus 140 dollar AS per barrel tahun 2008. Meski ada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati dalam konsumsi energi industri, tetapi pemerintah tak menyelesaikan berbagai hal teknis dan fiskal berkait penetapan harga BBM yang bersaing di pasar komersial.

Menurut Joko, daya serap bahan bakar nabati domestik sangat besar. Akan tetapi, pemerintah harus menyiapkan insentif dan subsidi untuk merangsang dunia usaha masuk ke sektor hilir.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah segera meluncurkan kebijakan fiskal mendorong industri mengekspor bahan olahan. Pemerintah menyiapkan insentif bagi pengusaha yang mengolah bahan mentah dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta disinsentif bagi mereka yang mengekspor produk mentah