Pemerintah Akan Ganti Kerugian Petani Yang Gagal Panen

Tahun ini pemerintah akan mengganti kerugian petani yang mengalami puso atau gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrem. Penggantian diberikan dalam bentuk penggantian biaya produksi. Namun, mekanisme hal itu masih dirumuskan pemerintah.

”Untuk petani yang terkena puso, sekarang sedang kami pikirkan, bukan hanya diganti pupuk dan bibit, melainkan juga ganti biaya produksi. Mekanismenya sedang kami cari. Kami pun tidak mau masuk penjara gara-gara itu, kan,” ujar Wakil Menteri Pertanian Bayu Krinamurthi di Jakarta, Rabu (19/1), seusai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Ketahanan Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Rapat tersebut dihadiri para menteri ekonomi, kecuali Menteri Keuangan tidak hadir. Menurut Bayu, dana yang dapat digunakan sebagai sumber penggantian biaya produksi tersebut adalah anggaran untuk stabilisasi pangan senilai Rp 2 triliun dalam APBN 2011.

Dana ini hanya akan digunakan jika terjadi krisis pangan dan ditemukan ada petani yang mengalami gagal panen. Ini merupakan bagian dari dua kebijakan pemerintah yang disiapkan khusus untuk mitigasi risiko perubahan iklim yang ekstrem.

”Pemberian ganti rugi biaya produksi untuk petani puso ini harus disiapkan karena kasihan petani kalau tidak ditolong. Mereka akan mendapatkan penghasilan dari mana? Begitu juga sedang dipikirkan solusi jangka pendek bagi para nelayan yang tidak bisa melaut. Mudah-mudahan besok (Kamis ini) akan ada solusinya,” ujar Bayu.

Pemerintah telah membuat dua kebijakan untuk mitigasi risiko perubahan iklim ekstrem. Pertama, kebijakan jangka pendek (delapan bulan) sebagai respons cepat terhadap perubahan iklim. Kedua, kebijakan jangka panjang.

Jika emisi CO ditargetkan turun ke 26 persen tahun 2020, kebijakan pangan akan lebih cepat. ”Kebijakan pangan yang dikaitkan dengan perubahan iklim yang ekstrem diusahakan lebih cepat, yakni lima tahun. Tahun 2015 sudah ada penanganan bibit hingga teknik budidaya,” kata Bayu.

Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat Entang Sastraatmadja, di Bandung, mengungkapkan, kondisi pertanian di Indonesia belakangan ini menunjukkan gejala ke arah darurat pangan.

Indikasinya, yakni anomali iklim, impor beras, melambatnya peningkatan produksi, dan lonjakan jumlah penduduk. Karena itu, dibutuhkan rancang bangun pemanfaatan pangan baru.

”Dalam krisis pangan, impor beras tak lagi ditabukan. Indikasi lain, pertumbuhan peningkatan produksi beras juga melambat,” kata Entang.

Jabar sebagai daerah lumbung padi nasional pada 2010, misalnya, meningkatkan produksi gabah kering giling sekitar 4 persen dibandingkan 2009