Pembiayaan Mikro Syariah Membantu Hapuskan Kemiskinan

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, menyebutkan, pembiayaan mikro Islami telah berperan dalam pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan dengan menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini disampaikan oleh Halim dalam forum D-8 Islamic Microfinance Workshop, di Jakarta, Jumat ( 11/11/2011 ). Halim menyebutkan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih terbilang besar. Kondisi ini hampir serupa dengan 7 negara lainnya, yakni Bangladesh, Pakistan, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, dan Turki, yang tergabung dalam Developing 8 (D-8).

Untuk Indonesia, terang dia, sebesar 13 persen dari total populasi yakni sekitar 235 juta orang merupakan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, menurut data Bank Dunia tahun 2007 , sebanyak 60 persen penduduk Indonesia tidak punya akses pembiayaan.

Halim menerangkan, pengurangan jumlah penduduk miskin itu bisa dilakukan dengan mendekatkan mereka pada akses pembiayaan. Dengan menghubungkan mereka ke akses pembiayaan ini, maka target pengurangan kemiskinan sebesar 5 persen pada 2013 diharapkan bisa tercapai. "Salah satu bagian di mana Bank Indonesia akan berkontribusi dalam memberikan akses kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan miskin, adalah kebijakan inklusi finansial untuk sektor pembiayaan, khususnya perbankan, termasuk di dalamnya pembiayaan Islami," tambah Halim.

Bukan hanya sekedar mengurangi kemiskinan. Pembiayaan ini juga berperan membantu pemerataan kesejahteraan. Peran pembiayaan ini signifikan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Apalagi, sebanyak 47 persen dari angkatan kerja bekerja di sektor ini.

Besarnya usaha di sektor ini juga ditunjukkan dengan aset bersih UKM yang mencapai Rp 500 juta berkontribusi terhadap 56 persen dari PDB. Halim pun menyebutkan, bayangkan jika bisnis UKM ini bisa dibiayai dengan pembiayaan mikro maka akan terjadi efek ganda bagi masyarakat.

Kini, terang dia, semakin banyak lembaga pembiayaan mikro Islami di masyarakat. Baik itu berupa bank dan non bank, seperti Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Pembiayaan melalui BPRS tidak hanya berasal dari bank itu sendiri tapu juga bisa bekerja sama dengan bank komersial lainnya.

Ia menyebutkan, total aset BPRS kini mencapai Rp 3 trilun dengan total pembiayaan sebesar Rp 2,33 triliun. Layanan BPRS pun kini semakin meluas dengan 154 unit dan 299 kantor cabang per semester I- 2011 . "Keberadaan pembiayaan Islami benar-benar membantu sektor riil ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif bank syariah untuk membiayai UKM," tambah Halim.

Industri perbankan syariah telah mengeluarkan dana sebesar 76 persen dari total pembiayaannya untuk sektor UKM. Dan, hanya 24 persen untuk pembiayaan perusahaan besar hingga Juni 2011 . "Menimbang bahwa UKM adalah industri padat karya, keputusan itu (pembiayaan oleh industri perbankan syariah), tentu membantu ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," tegas Halim.