Jejaring hipermarket terbesar kedua sedunia, Carrefour, siap hengkang dari Singapura akhir tahun ini. Rencana ini diumumkan pada Selasa, 28 Agustus 2012, menyusul dampak resesi Yunani yang berdampak terhadap keuntungan yang kurang menggembirakan pada dua outletCarrefour di Plaza Singapura dan Suntec City Mall.
Carrefour menyebutkan dua cabang di Singapura itu tidak memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan dan ekspansi di Asia. Di negara berikon Singa Merlion ini, Carrefour mempekerjakan sekitar 380 orang. Pangsa pasarnya di bawah dua persen di antara hipermarket yang ada, seperti Hong Kong Dairy Farm, NTUC Fairprice, serta Sheng Siong.
Carrefour Singapura membukukan pendapatan tahun lalu sebesar 100 juta euro (Rp 1,1 triliun). Tapi perusahaan menolak membeberkan biaya penutupan dua toko di negeri seberang Pulau Batam itu.
Perusahaan asal Prancis itu menebar jaring mereka pertama kali di Negeri Jiran pada 1997. Tapi, sejak 2010, mereka memutuskan untuk menutup sejumlah toko, mulai dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Carrefour pun juga berniat menjual aset mereka di Turki, Polandia, dan Indonesia. Perusahaan menargetkan bisa mendapat sekitar 1-3 miliar euro (Rp 11,9-33 triliun) dari hasil penjualan tersebut.
Di Thailand, Carrefour sudah menjual 42 tokonya kepada jejaring waralaba lokal Big C senilai US$ 1,36 miliar (Rp 12,96 triliun) pada 2010. Sebenarnya, menurut sumber Reuters, Carrefour sudah berniat menjual cabang mereka di Singapura dan Malaysia pada tahun yang sama kepada jejaring lokal. Tapi, karena penawaran yang rendah, mereka membatalkan rencana tersebut.
Asia merupakan pasar yang besar bagi Carrefour. Pada 2011, benua terpadat sedunia ini memberikan 8,9 persen pendapatan (91,5 miliar euro) bagi jejaring hipermarket ini. Sumbangan terbesar diberikan dari cabang di Cina, diikuti Taiwan, lalu Indonesia.
Wednesday, August 29, 2012
Tuesday, August 28, 2012
Kulon Progo Hasilkan Kopi 340 Ton Per Tahun
Hasil produksi kopi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mengalami peningkatan atau rata-rata per tahunnya mencapai 340 ton.
"Kopi merupakan salah satu dari lima komoditas unggulan di bidang perkebunan selain cengkih, teh, kelapa, dan kakao. Luas tanaman kopi berdasarkan data 2011 mencapai 1.290 hektare yang berada di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan sebagian Pengasih. Secara kuantitas, hasil produksi terus meningkat meski tanamannya perlu dilakukan peremajaan," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo, Muhammad Aris Nugroho di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan, Dispertan akan melakukan pendampingan kepada petani mengolah kopi mentah menjadi kopi yang siap saji untuk meningkatkan nilai tambah kopi dan pendapatan petani.
"Harga biji kopi kering setiap kilogramnya untuk jenis Robusta Rp48.000 dan Arabika Rp50.000. Dengan mengolah biji kopi menjadi kopi siap saji akan menjadikan harga lebih mahal dan petani juga mendapatkan keuntungan tambahan," kata Aris.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat di Samigaluh bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kelompok Konsultasi Pertanian (KKP) telah melakukan pengolahan kopi Robusta yang telah diekspor ke berbagai negara.
"Kopi Robusta Madigondo telah diekspor ke berbagai negara, meski tidak menggunakan merek Kulon Progo. Kami juga terus mendorong dan melakukan pendampingan petani kopi mampu mengolah kopi menjadi kopi siap saji," kata dia.
Kata dia, pihaknya juga akan melakukan pengembangan kopi Arabika di Suroloyo menjadi kopi siap saji yang memiliki cita rasa khas Kulon Progo.
"Tahun ini, kami akan memberikan peralatan dan pelatihan kepada petani tentang pengolahan kopi yang memenuhi standar kesehatan," kata dia.
Ia mengatakan, tahun ini Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan bibit kopi dari Dirjen Perkebunan pada Kementerian Pertanian RI untuk perluasan lahan kopi seluas 200 hektare. Rencananya, perluasan lahan kopi akan dipusatkan di Kecamatan Girimulyo seluas 117 hektare dan Kecamatan Samigaluh seluas 83 hektare.
"Setiap hektarenya mendapatkan bantuan 1.000 bibit, pupuk NPK 96 kilogram per hektare, dan pupuk organik 31 liter per hektare. Bibit kopi akan ditanam pada musin penghujan nanti atau sekitar Oktober. Saat ini, petani sedang menyiapkan lahan dan melakukan pelombangan tanah untuk ditanami bibit kopi," kata dia
"Kopi merupakan salah satu dari lima komoditas unggulan di bidang perkebunan selain cengkih, teh, kelapa, dan kakao. Luas tanaman kopi berdasarkan data 2011 mencapai 1.290 hektare yang berada di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan sebagian Pengasih. Secara kuantitas, hasil produksi terus meningkat meski tanamannya perlu dilakukan peremajaan," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo, Muhammad Aris Nugroho di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan, Dispertan akan melakukan pendampingan kepada petani mengolah kopi mentah menjadi kopi yang siap saji untuk meningkatkan nilai tambah kopi dan pendapatan petani.
"Harga biji kopi kering setiap kilogramnya untuk jenis Robusta Rp48.000 dan Arabika Rp50.000. Dengan mengolah biji kopi menjadi kopi siap saji akan menjadikan harga lebih mahal dan petani juga mendapatkan keuntungan tambahan," kata Aris.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat di Samigaluh bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kelompok Konsultasi Pertanian (KKP) telah melakukan pengolahan kopi Robusta yang telah diekspor ke berbagai negara.
"Kopi Robusta Madigondo telah diekspor ke berbagai negara, meski tidak menggunakan merek Kulon Progo. Kami juga terus mendorong dan melakukan pendampingan petani kopi mampu mengolah kopi menjadi kopi siap saji," kata dia.
Kata dia, pihaknya juga akan melakukan pengembangan kopi Arabika di Suroloyo menjadi kopi siap saji yang memiliki cita rasa khas Kulon Progo.
"Tahun ini, kami akan memberikan peralatan dan pelatihan kepada petani tentang pengolahan kopi yang memenuhi standar kesehatan," kata dia.
Ia mengatakan, tahun ini Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan bibit kopi dari Dirjen Perkebunan pada Kementerian Pertanian RI untuk perluasan lahan kopi seluas 200 hektare. Rencananya, perluasan lahan kopi akan dipusatkan di Kecamatan Girimulyo seluas 117 hektare dan Kecamatan Samigaluh seluas 83 hektare.
"Setiap hektarenya mendapatkan bantuan 1.000 bibit, pupuk NPK 96 kilogram per hektare, dan pupuk organik 31 liter per hektare. Bibit kopi akan ditanam pada musin penghujan nanti atau sekitar Oktober. Saat ini, petani sedang menyiapkan lahan dan melakukan pelombangan tanah untuk ditanami bibit kopi," kata dia
Produksi Ikan Lele Di Kulon Progo Turun 25 Persen
Hasil produksi budi daya lele di tingkat pembudidaya jenis ikan itu di lahan kering Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami penurunan hingga 25 persen karena cuaca dingin.
"Cuaca dingin sangat memengaruhi pertumbuhan lele dan juga pengembangan lele. Lele induk susah bertelur meski sudah direkayasa suhu. Lele indukan biasanya bertelur dengan suhu udara hangat," kata Penasihat Forum Silaturahim Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kulon Progo Suhardi di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan, jumlah produksi lele pada Juni hingga Agustus 2012 sebanyak 2,5 juta ekor atau mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 3-3,5 juta per triwulan.
"Setiap satu kolam ikan dengan usia 55 hari hingga 60 hari biasanya mampu menghasilkan enam kuintal, tapi dengan kondisi suhu yang dingin hanya mampu menghasilkan 3,5 kuintal hingga lima kuintal," kata dia.
Ia mengatakan, satu minggu sebelum dan sesudah Lebaran serta panen raya di Kabupaten Sleman, harga lele sempat turun menjadi Rp8.000 per kilogram.
Akan tetapi, saat ini harga lele sudah kembali normal, berkisar Rp12.300 hingga Rp12.500 per kilogram di tingkat pembudidaya.
"Harga lele sempat jatuh hingga titik terendah Rp8.000 per kilogramnya. Bagi anggota pokdakan, imbas turunnya harga tidak begitu terasa, tapi bagi pembudidaya lele mandiri menjadi pukulan karena hingga saat ini belum bisa bangkit dan tidak memelihara lagi," kata Hardi.
Menurut dia, Pokdakan Agromina dan Forum Silaturahim Pokdakan Kulon Progo sedang berusaha menggairahkan kembali produksi lele karena harga lele sudah kembali normal.
Pihaknya melakukan penguatan modal kembali kepada pembudidaya lele mandiri.
"Anggota FS Pokdakan dapat modal benih yang dapat dibayar setelah panen, sedangkan bagi pembudidaya lele mandiri, kami terapkan serupa dengan meminjami benih dan pakan. Pinjaman ini dapat dikembalikan setelah panen atau setelah mendapatkan keuntungan," kata dia.
"Cuaca dingin sangat memengaruhi pertumbuhan lele dan juga pengembangan lele. Lele induk susah bertelur meski sudah direkayasa suhu. Lele indukan biasanya bertelur dengan suhu udara hangat," kata Penasihat Forum Silaturahim Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kulon Progo Suhardi di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan, jumlah produksi lele pada Juni hingga Agustus 2012 sebanyak 2,5 juta ekor atau mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 3-3,5 juta per triwulan.
"Setiap satu kolam ikan dengan usia 55 hari hingga 60 hari biasanya mampu menghasilkan enam kuintal, tapi dengan kondisi suhu yang dingin hanya mampu menghasilkan 3,5 kuintal hingga lima kuintal," kata dia.
Ia mengatakan, satu minggu sebelum dan sesudah Lebaran serta panen raya di Kabupaten Sleman, harga lele sempat turun menjadi Rp8.000 per kilogram.
Akan tetapi, saat ini harga lele sudah kembali normal, berkisar Rp12.300 hingga Rp12.500 per kilogram di tingkat pembudidaya.
"Harga lele sempat jatuh hingga titik terendah Rp8.000 per kilogramnya. Bagi anggota pokdakan, imbas turunnya harga tidak begitu terasa, tapi bagi pembudidaya lele mandiri menjadi pukulan karena hingga saat ini belum bisa bangkit dan tidak memelihara lagi," kata Hardi.
Menurut dia, Pokdakan Agromina dan Forum Silaturahim Pokdakan Kulon Progo sedang berusaha menggairahkan kembali produksi lele karena harga lele sudah kembali normal.
Pihaknya melakukan penguatan modal kembali kepada pembudidaya lele mandiri.
"Anggota FS Pokdakan dapat modal benih yang dapat dibayar setelah panen, sedangkan bagi pembudidaya lele mandiri, kami terapkan serupa dengan meminjami benih dan pakan. Pinjaman ini dapat dikembalikan setelah panen atau setelah mendapatkan keuntungan," kata dia.
Penerimaan Cukai Rokok Di Kudus Mencapai Rp 13,24 Triliun
Realisasi penerimaan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, hingga 24 Agustus 2012 mencapai Rp13,24 triliun atau 67,28 persen dari target penerimaan sebesar Rp19,6 triliun.
"Dengan jumlah penerimaan sebesar itu, maka rata-rata penerimaan per bulan sebesar Rp1,65 triliun atau mencapai target yang setiap bulannya sebesar Rp1,6 triliun," kata Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus, Nugroho Wahyu Widodo, di Kudus, Senin.
Ia mengaku, optimistis bisa mencapai target penerimaan cukai selama setahun, meskipun KPPBC Kudus awalnya dibebani target penerimaan cukai sebesar Rp19,1 triliun, kemudian pada APBN Perubahan 2012 naik menjadi Rp19,6 triliun.
Sedangkan penerimaan dari kepabeanan sebesar Rp46,44 miliar atau 99,99 persen dari target sebesar Rp46,45 miliar.
Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Agustus 2012, katanya, sudah mencapai Rp2,24 triliun.
Pemesanan pita cukai pada awal bulan puasa Ramadhan di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Kudus, diakui memang mengalami penurunan.
Akan tetapi, lanjut dia, secara umum pemesanan pita cukai selama bulan puasa Ramadhan justru mengalami peningkatan, karena mayoritas pabrik rokok di wilayah kerja KPPBC Kudus setelah Lebaran diperkirakan banyak pesanan.
Untuk itu, lanjut dia, pemesanan pita cukai selama bulan puasa diperbanyak sebagai antisipasi lonjakan pesanan rokok setelah Lebaran.
Berdasarkan realisasi penerimaan cukai tahun-tahun sebelumnya, KPPBC Kudus selalu mampu melampaui target penerimaan cukai meskipun pada APBN Perubahan target penerimaannya juga mengalami kenaikan.
Sejumlah faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan cukai, di antaranya adanya penindakan pelanggaran cukai yang digelar secara rutin di wilayh kerja KPPBC Kudus.
Penindakan terhadap pelaku pelanggaran pita cukai rokok, bertujuan untuk memberikan efek jera serta kepastian hukum terhadap pemilik usaha rokok yang resmi.
Jumlah penindakan selama Januari-Mei 2012, tercatat sebanyak 36 kali penindakan terhadap pelanggaran pita cukai rokok maupun pelanggaran lainnya.
Dari jumlah penindakan tersebut, pada Januari sebanyak delapan penindakan, Februari enam penindakan, Maret sembilan penindakan, April empat penindakan, dan Mei sebanyak sembilan penindakan.
"Dengan jumlah penerimaan sebesar itu, maka rata-rata penerimaan per bulan sebesar Rp1,65 triliun atau mencapai target yang setiap bulannya sebesar Rp1,6 triliun," kata Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus, Nugroho Wahyu Widodo, di Kudus, Senin.
Ia mengaku, optimistis bisa mencapai target penerimaan cukai selama setahun, meskipun KPPBC Kudus awalnya dibebani target penerimaan cukai sebesar Rp19,1 triliun, kemudian pada APBN Perubahan 2012 naik menjadi Rp19,6 triliun.
Sedangkan penerimaan dari kepabeanan sebesar Rp46,44 miliar atau 99,99 persen dari target sebesar Rp46,45 miliar.
Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Agustus 2012, katanya, sudah mencapai Rp2,24 triliun.
Pemesanan pita cukai pada awal bulan puasa Ramadhan di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Kudus, diakui memang mengalami penurunan.
Akan tetapi, lanjut dia, secara umum pemesanan pita cukai selama bulan puasa Ramadhan justru mengalami peningkatan, karena mayoritas pabrik rokok di wilayah kerja KPPBC Kudus setelah Lebaran diperkirakan banyak pesanan.
Untuk itu, lanjut dia, pemesanan pita cukai selama bulan puasa diperbanyak sebagai antisipasi lonjakan pesanan rokok setelah Lebaran.
Berdasarkan realisasi penerimaan cukai tahun-tahun sebelumnya, KPPBC Kudus selalu mampu melampaui target penerimaan cukai meskipun pada APBN Perubahan target penerimaannya juga mengalami kenaikan.
Sejumlah faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan cukai, di antaranya adanya penindakan pelanggaran cukai yang digelar secara rutin di wilayh kerja KPPBC Kudus.
Penindakan terhadap pelaku pelanggaran pita cukai rokok, bertujuan untuk memberikan efek jera serta kepastian hukum terhadap pemilik usaha rokok yang resmi.
Jumlah penindakan selama Januari-Mei 2012, tercatat sebanyak 36 kali penindakan terhadap pelanggaran pita cukai rokok maupun pelanggaran lainnya.
Dari jumlah penindakan tersebut, pada Januari sebanyak delapan penindakan, Februari enam penindakan, Maret sembilan penindakan, April empat penindakan, dan Mei sebanyak sembilan penindakan.
Rakyat Miskin Di Jakarta Mencapai 3,69 persen
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah warga miskin di DKI Jakarta mencapai 3,69 persen berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2012.
"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang atau 3,69 persen," kata Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Minggu.
Data BPS tersebut membantah pernyataan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan persentase jumlah warga miskin di DKI Jakarta lebih dari 20 persen, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor : 30/07/31/Th.XIV tertanggal 2 Juli 2012, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang (3,69 persen).
Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 363.042 orang atau 3,75 persen sehingga terjadi penurunan.
Suryamin juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebutkan kategori warga mendekati miskin dengan miskin adalah sama.
Menurut Kepala BPS, kategori mendekati miskin dengan miskin berbeda, karena mendekati miskin berada di atas status miskin dengan sebutan hampir miskin.
"Kategori hampir miskin adalah pengeluaran per kapitanya 20 persen di atas garis kemiskinan," ujar Suryamin seraya menambahkan kategori hampir miskin rentan menjadi miskin.
Suryamin menjelaskan parameter kategori penduduk miskin di DKI Jakarta yang memiliki penghasilan kurang dari Rp300.000 per bulan.
Sementara itu, pendapatan garis kemiskinan meningkat selama Maret 2011 hingga Maret 2012 sebesar 6,63 persen dari Rp355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp379.052 per kapita per bulan pada Maret 2012.
BPS menentukan garis kemiskinan makanan dan non makanan, serta perkembangan harga komoditi, seperti kebutuhan bahan pokok.
"Perhitungan garis kemiskinan pun tidak tetap selamanya sesuai dengan perubahan inflasi karena garis kemiskinan ditentukan komoditi makanan dan non makanan," tutur Suryamin.
Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu AK menambahkan metode penghitungan BPS lebih akurat sesuai kondisi jumlah warga miskin di DKI Jakarta dan tercatat sebagai data nasional.
"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang atau 3,69 persen," kata Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Minggu.
Data BPS tersebut membantah pernyataan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan persentase jumlah warga miskin di DKI Jakarta lebih dari 20 persen, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor : 30/07/31/Th.XIV tertanggal 2 Juli 2012, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang (3,69 persen).
Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 363.042 orang atau 3,75 persen sehingga terjadi penurunan.
Suryamin juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebutkan kategori warga mendekati miskin dengan miskin adalah sama.
Menurut Kepala BPS, kategori mendekati miskin dengan miskin berbeda, karena mendekati miskin berada di atas status miskin dengan sebutan hampir miskin.
"Kategori hampir miskin adalah pengeluaran per kapitanya 20 persen di atas garis kemiskinan," ujar Suryamin seraya menambahkan kategori hampir miskin rentan menjadi miskin.
Suryamin menjelaskan parameter kategori penduduk miskin di DKI Jakarta yang memiliki penghasilan kurang dari Rp300.000 per bulan.
Sementara itu, pendapatan garis kemiskinan meningkat selama Maret 2011 hingga Maret 2012 sebesar 6,63 persen dari Rp355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp379.052 per kapita per bulan pada Maret 2012.
BPS menentukan garis kemiskinan makanan dan non makanan, serta perkembangan harga komoditi, seperti kebutuhan bahan pokok.
"Perhitungan garis kemiskinan pun tidak tetap selamanya sesuai dengan perubahan inflasi karena garis kemiskinan ditentukan komoditi makanan dan non makanan," tutur Suryamin.
Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu AK menambahkan metode penghitungan BPS lebih akurat sesuai kondisi jumlah warga miskin di DKI Jakarta dan tercatat sebagai data nasional.
Uang Sebaiknya Tidak Dilipat Untuk Menghemat Anggaran Negara
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan kerapihan uang kertas untuk mengurangi angka pemusnahan uang yang sudah tidak bisa terpakai lagi.
"Kalau punya uang dijaga baik-baik, jangan sampai lusuh, dilipat-lipat dan sobek," kata dia kepada ANTARA News beberapa saat lalu.
Sepanjang priode Januari-Desember 2011 uang yang dimusnahkan Bank Indonesia karena lusuh mencapai Rp161,79 triliun, sementara untuk priode Januari - Juli 2012 uang yang dimusnahkan mencapai Rp38,19 triliun.
"Ini kan banyak sekali walaupun tiap tahun sudah turun karena banyak terbantu penggunaan uang elektronik," kata dia.
Ia menjelaskan, uang lusuh yang tidak terpakai itu dilaporkan oleh kantor cabang di semua daerah setiap bulan untuk dimusnahkan dan diganti dengan uang baru.
Kategori tingkat kelusuhan akan dilakukan oleh mesin sortasi dengan memilah uang mana yang masih layak digunakan dan mana yang tidak.
"Kemudian baru dimusnahkan, tiap kantor cabang sudah punya mesinnya," kata dia.
Bank Indonesia kini berupaya mendorong penggunaan uang elektronik untuk mengurangi penggunaan uang tunai.
"Kita harus kurangi uang tunai karena sudah tidak praktis lagi baik dari segi keamanan atau pemakaian, kalau uang tunai hilang ya sudah kan hilang. Sekarang kan sudah ada elektronic money, nggak ribet harus ke mal cari ATM lagi jadinya," ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur Minimal 5 Persen APBD
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan Indonesia membutuhkan nilai investasi infrastruktur setidaknya lima persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
"Tentu investasi infrastruktur tidak hanya dari APBN, sumber-sumber yang lain juga penting," kata Armida di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, belanja infrastruktur pada RAPBN 2013 sebesar Rp188,4 triliun, APBD menyumbang sekitar Rp96 triliun dari Rp518 triliun dana yang disalurkan ke daerah, kemudian dana infrastuktur dari BUMN Rp77 triliun, dan swasta diperkirakan Rp60 triliun namun ini bisa saja lebih besar.
Menurut dia, jika semua sumber tersebut dijumlahkan maka pada 2013 persentasinya masih sekitar 4,56 persen dari PDB, padahal kebutuhan investasi infrastruktur minimal itu 5,0 persen dari PDB.
Ia menjelaskan, sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998, investasi infrastruktur Indonesia sekitar 7,0 persen dari PDB, tapi setelah masa krisis menurun menjadi 3,5 persen dari PDB.
"Sekarang kita berusaha agar investasi untuk infrastruktur bisa sampai 5,0 persen, sekarang baru 3,5 persen, padahal untuk bisa menjalankan program pengentasan kemiskinan, negara harus mampu menaikan investasi untuk infrastruktur sebesar 7,0 sampai 8,0 persen dari PDB," ujarnya.
Meski demikian, ekonomi Indonesia saat ini lumayan bergerak, tapi pendanaan infrastruktur dari APBN secara bertahap akan terus ditingkatkan. Hal ini karena dibandingkan dengan kebutuhannya, investasi bidang infrastruktur di Indonesia masih relatif kurang.
"Untuk itulah, melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pemerintah menggandeng BUMN dan swasta untuk turut membangun infrastruktur," tegasnya.
Armida berharap peran serta daerah terhadap pendanaan infrastruktur bisa ditingkatkan dengan mendorong daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran belanja modal kaarena anggaran infrastruktur pemerintah pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional.
"Porsi pemerintah pusat itu karena infrastruktur nasional. Pemda bangun infrastruktur wilayah, provinsi, kabupaten/kota, disinilah peran serta daerah perlu ditingkatkan," kata Armida.
"Tentu investasi infrastruktur tidak hanya dari APBN, sumber-sumber yang lain juga penting," kata Armida di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, belanja infrastruktur pada RAPBN 2013 sebesar Rp188,4 triliun, APBD menyumbang sekitar Rp96 triliun dari Rp518 triliun dana yang disalurkan ke daerah, kemudian dana infrastuktur dari BUMN Rp77 triliun, dan swasta diperkirakan Rp60 triliun namun ini bisa saja lebih besar.
Menurut dia, jika semua sumber tersebut dijumlahkan maka pada 2013 persentasinya masih sekitar 4,56 persen dari PDB, padahal kebutuhan investasi infrastruktur minimal itu 5,0 persen dari PDB.
Ia menjelaskan, sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998, investasi infrastruktur Indonesia sekitar 7,0 persen dari PDB, tapi setelah masa krisis menurun menjadi 3,5 persen dari PDB.
"Sekarang kita berusaha agar investasi untuk infrastruktur bisa sampai 5,0 persen, sekarang baru 3,5 persen, padahal untuk bisa menjalankan program pengentasan kemiskinan, negara harus mampu menaikan investasi untuk infrastruktur sebesar 7,0 sampai 8,0 persen dari PDB," ujarnya.
Meski demikian, ekonomi Indonesia saat ini lumayan bergerak, tapi pendanaan infrastruktur dari APBN secara bertahap akan terus ditingkatkan. Hal ini karena dibandingkan dengan kebutuhannya, investasi bidang infrastruktur di Indonesia masih relatif kurang.
"Untuk itulah, melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pemerintah menggandeng BUMN dan swasta untuk turut membangun infrastruktur," tegasnya.
Armida berharap peran serta daerah terhadap pendanaan infrastruktur bisa ditingkatkan dengan mendorong daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran belanja modal kaarena anggaran infrastruktur pemerintah pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional.
"Porsi pemerintah pusat itu karena infrastruktur nasional. Pemda bangun infrastruktur wilayah, provinsi, kabupaten/kota, disinilah peran serta daerah perlu ditingkatkan," kata Armida.
PT Dirgantara Indonesia Mendapatkan Modal 1 Triliun
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Persero memperkirakan penyertaan modal negara (PMN) baru cair pada akhir tahun ini sekitar Rp1 triliun dari yang direncanakan Rp2,06 triliun.
Menurut Direktur Utama PT DI, Budi Susanto, di Jakarta, Senin, pencairan PMN ini tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Saat ini, persetujuan dari DPR sudah dikantongi.
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, PMN juga membutuhkan lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perekonomian, serta Kementerian Keuangan.
"Tinggal menunggu administrasinya saja. Kalau Presiden SBY sudah menandatangani PP-nya, maka dana bisa cair," kata Budi.
Ia menambahkan, dana PMN ini untuk pembelian mesin baru agar dapat meningkatkan kapasitas produksi perseroan. Artinya, performa perseroan hingga akhir tahun ini semakin membaik walau masih ada sisa beban di masa lalu yang harus diselesaikan.
"Secara operasional, kita sudah positif. Tetapi masih ada beban masa lalu, seperti tagihan pajak tahun 2.000-an," ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, PT DI akan memasuki pasar Asia Pasifik, salah satunya Filipina. Perseroan berencana menawarkan produk unggulannya, CN-295. Untuk itu, PT DI akan melakukan presentasi mengenai kemampuan pesawat itu usai Lebaran.
"Kita sudah kirim surat ke sana. Mereka juga akan memasukkan anggaran ke parlemen, tinggal disetujui dan setelah itu baru kita kerjakan," ungkapnya.
Menurut Direktur Utama PT DI, Budi Susanto, di Jakarta, Senin, pencairan PMN ini tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Saat ini, persetujuan dari DPR sudah dikantongi.
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, PMN juga membutuhkan lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perekonomian, serta Kementerian Keuangan.
"Tinggal menunggu administrasinya saja. Kalau Presiden SBY sudah menandatangani PP-nya, maka dana bisa cair," kata Budi.
Ia menambahkan, dana PMN ini untuk pembelian mesin baru agar dapat meningkatkan kapasitas produksi perseroan. Artinya, performa perseroan hingga akhir tahun ini semakin membaik walau masih ada sisa beban di masa lalu yang harus diselesaikan.
"Secara operasional, kita sudah positif. Tetapi masih ada beban masa lalu, seperti tagihan pajak tahun 2.000-an," ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, PT DI akan memasuki pasar Asia Pasifik, salah satunya Filipina. Perseroan berencana menawarkan produk unggulannya, CN-295. Untuk itu, PT DI akan melakukan presentasi mengenai kemampuan pesawat itu usai Lebaran.
"Kita sudah kirim surat ke sana. Mereka juga akan memasukkan anggaran ke parlemen, tinggal disetujui dan setelah itu baru kita kerjakan," ungkapnya.
100 Menara Hotel Akan Dibangun Didekat Masjidil Haram Mekkah
Jumlah proyek perhotelan yang sedang dibangun dekat Masjidil Haram, Makkah, mencapai 100 tower dan kini sejumlah proyek tersebut hampir selesai.
Demikian sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA) baru-baru ini sebagaimana disampaikan staf Kedutaan Besar RI di Jeddah, Abdullah M Umar, Rabu.
Pembanguan hotel-hotel tersebut akan dapat menambah lebih dari 24.480 kamar, katanya.
Proyek Jabal Ka`bah, lanjut dia, terletak pada lahan seluas 53.000 meter persegi yang terdiri dari enam tower internasional dengan kapasitas 8.500 kamar hotel dengan total investasi SR10 milyar (10 miliar real) yang merupakan tambahan bagi kamar-kamar hotel menghadap ke Masjidil Haram.
Dijelaskannya, perusahaan pengembang proyek "Perusahaan Abdullatif Jamil" hampir menyelesaikan tahap pertama dan diharapkan sudah dapat diluncurkan pembukaannya pada awal tahun 2013.
Adapun proyek Jabal Omar seluas 15.000 meter persegi, menurut dia, akan terdiri dari 38 hotel bintang lima dan empat yang terletak berseberangan dengan Masjidil Haram. Proyek ini diperkirakan akan selesai dan dibuka untuk tahap pertama pada bulan Ramadhan tahun depan 1434 H / 2013 M dengan 10 tower.
Tentang kontrak pengoperasian hotel, katanya, telah ditandatangani oleh lima perusahaan perhotelan internasional bintang lima yaitu : Hilton, Hyatt, Marriott, Conrad dan Hilton Suite dengan jumlah kamar mencapai 13.000 kamar di samping 86 suites dan apartemen serta akan dapat menyediakan 4.000 peluang kerja
Demikian sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA) baru-baru ini sebagaimana disampaikan staf Kedutaan Besar RI di Jeddah, Abdullah M Umar, Rabu.
Pembanguan hotel-hotel tersebut akan dapat menambah lebih dari 24.480 kamar, katanya.
Proyek Jabal Ka`bah, lanjut dia, terletak pada lahan seluas 53.000 meter persegi yang terdiri dari enam tower internasional dengan kapasitas 8.500 kamar hotel dengan total investasi SR10 milyar (10 miliar real) yang merupakan tambahan bagi kamar-kamar hotel menghadap ke Masjidil Haram.
Dijelaskannya, perusahaan pengembang proyek "Perusahaan Abdullatif Jamil" hampir menyelesaikan tahap pertama dan diharapkan sudah dapat diluncurkan pembukaannya pada awal tahun 2013.
Adapun proyek Jabal Omar seluas 15.000 meter persegi, menurut dia, akan terdiri dari 38 hotel bintang lima dan empat yang terletak berseberangan dengan Masjidil Haram. Proyek ini diperkirakan akan selesai dan dibuka untuk tahap pertama pada bulan Ramadhan tahun depan 1434 H / 2013 M dengan 10 tower.
Tentang kontrak pengoperasian hotel, katanya, telah ditandatangani oleh lima perusahaan perhotelan internasional bintang lima yaitu : Hilton, Hyatt, Marriott, Conrad dan Hilton Suite dengan jumlah kamar mencapai 13.000 kamar di samping 86 suites dan apartemen serta akan dapat menyediakan 4.000 peluang kerja
Amerika Serikat Naikan Batas Minimum Jarak Tempuh Mobil dan Truk
emerintahan Obama mengeluarkan peraturan penghematan bahan bakar pada Selasa, yang mewajibkan mobil baru dan truk pada 2025 mencapai rata-rata hampir dua kali lipat jarak tempuh bahan bakar model kendaraan 2012.
Presiden Barack Obama mengatakan, standar penghematan bahan bakar baru "mencerminkan langkah tunggal paling penting yang pernah kami ambil untuk mengurangi ketergantungan pada minyak asing," lapor AFP.
Peraturan akan meningkatkan penghematan bahan bakar menjadi rata-rata 54,5 mil per galon (23,2 kilometer per liter, atau 4,32l/100 km) untuk mobil dan truk ringan pada model tahun 2025.
Pada 2011, standar adalah rata-rata 27,3 mil per galon.
"Standar baru hampir akan menggandakan efisiensi bahan bakar dari kendaraan tersebut dibandingkan dengan kendaraan baru saat ini di jalan-jalan kita," kata Komite Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya (NHTSA).
Dikombinasikan dengan standar sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama, langkah tersebut akan menghemat konsumen lebih dari 1,7 triliun dolar AS pada biaya bensin dan mengurangi konsumsi minyak AS sebesar 12 miliar barel, pemerintah mengatakan.
Diusulkan oleh Obama pada Juli 2011, peraturan final untuk standar Corporate Average Fuel Economy (CAFE) 2025 dikembangkan oleh NHTSA dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).
Proses ini melibatkan konsultasi yang mencakup produsen mobil, Serikat Pekerja Otomotif (United Auto Workers/UAW), negara bagian, kelompok konsumen serta pakar lingkungan dan energi.
Tahun lalu, 13 besar produsen mobil -- yang secara gabungan menyumbang lebih dari 90 persen dari semua kendaraan yang dijual di Amerika Serikat -- mengumumkan dukungan mereka untuk standar baru.
"Ini kesepakatan bersejarah yang dibangun di atas kemajuan yang kita sudah dibuat untuk menghemat uang keluarga di pompa (SPBU) dan mengurangi konsumsi minyak kita," kata Obama.
Para pejabat mengatakan standar adalah komponen kunci dari kebijakan energi pemerintah, dan akan membawa negara itu selama setengah jalan ke tujuan Obama mengurangi impor minyak sepertiga pada 2025.
Program ini dibangun pada inisiatif yang diresmikan Mei 2009 yang ditujukan untuk meningkatkan jarak tempuh gas maupun mengurangi polusi gas rumah kaca untuk mobil dan truk baru -- kebijakan pertama di tingkat nasional.
Standar efisiensi baru akan mendorong produsen mobil untuk mengembangkan teknologi mesin baru dan memberikan insentif bagi kendaraan dengan energi alternatif, seperti kendaraan listrik dan plug-in hibrida.
Standar CAFE gabungan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk ringan dalam paruh 2025, pemerintah mengatakan.
Selama program berlangsung, emisi akan berkurang enam miliar metrik ton, lebih dari jumlah total karbon dioksida yang dipancarkan oleh Amerika Serikat pada 2010.
Serikat Pekerja Otomotif mengatakan, aturan baru adalah win-win bagi konsumen dan industri otomotif.
"Standar-standar baru ini akan membantu mendorong industri otomotif maju dengan memberikan keluarga Amerika bantuan jangka panjang dari harga BBM yang stabil," Bob King, Ketua UAW, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Menurunkan total biaya berkendara akan membuat mobil lebih terjangkau dan memperluas pasar untuk kendaraan baru," kata King.
Presiden Barack Obama mengatakan, standar penghematan bahan bakar baru "mencerminkan langkah tunggal paling penting yang pernah kami ambil untuk mengurangi ketergantungan pada minyak asing," lapor AFP.
Peraturan akan meningkatkan penghematan bahan bakar menjadi rata-rata 54,5 mil per galon (23,2 kilometer per liter, atau 4,32l/100 km) untuk mobil dan truk ringan pada model tahun 2025.
Pada 2011, standar adalah rata-rata 27,3 mil per galon.
"Standar baru hampir akan menggandakan efisiensi bahan bakar dari kendaraan tersebut dibandingkan dengan kendaraan baru saat ini di jalan-jalan kita," kata Komite Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya (NHTSA).
Dikombinasikan dengan standar sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama, langkah tersebut akan menghemat konsumen lebih dari 1,7 triliun dolar AS pada biaya bensin dan mengurangi konsumsi minyak AS sebesar 12 miliar barel, pemerintah mengatakan.
Diusulkan oleh Obama pada Juli 2011, peraturan final untuk standar Corporate Average Fuel Economy (CAFE) 2025 dikembangkan oleh NHTSA dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).
Proses ini melibatkan konsultasi yang mencakup produsen mobil, Serikat Pekerja Otomotif (United Auto Workers/UAW), negara bagian, kelompok konsumen serta pakar lingkungan dan energi.
Tahun lalu, 13 besar produsen mobil -- yang secara gabungan menyumbang lebih dari 90 persen dari semua kendaraan yang dijual di Amerika Serikat -- mengumumkan dukungan mereka untuk standar baru.
"Ini kesepakatan bersejarah yang dibangun di atas kemajuan yang kita sudah dibuat untuk menghemat uang keluarga di pompa (SPBU) dan mengurangi konsumsi minyak kita," kata Obama.
Para pejabat mengatakan standar adalah komponen kunci dari kebijakan energi pemerintah, dan akan membawa negara itu selama setengah jalan ke tujuan Obama mengurangi impor minyak sepertiga pada 2025.
Program ini dibangun pada inisiatif yang diresmikan Mei 2009 yang ditujukan untuk meningkatkan jarak tempuh gas maupun mengurangi polusi gas rumah kaca untuk mobil dan truk baru -- kebijakan pertama di tingkat nasional.
Standar efisiensi baru akan mendorong produsen mobil untuk mengembangkan teknologi mesin baru dan memberikan insentif bagi kendaraan dengan energi alternatif, seperti kendaraan listrik dan plug-in hibrida.
Standar CAFE gabungan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk ringan dalam paruh 2025, pemerintah mengatakan.
Selama program berlangsung, emisi akan berkurang enam miliar metrik ton, lebih dari jumlah total karbon dioksida yang dipancarkan oleh Amerika Serikat pada 2010.
Serikat Pekerja Otomotif mengatakan, aturan baru adalah win-win bagi konsumen dan industri otomotif.
"Standar-standar baru ini akan membantu mendorong industri otomotif maju dengan memberikan keluarga Amerika bantuan jangka panjang dari harga BBM yang stabil," Bob King, Ketua UAW, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Menurunkan total biaya berkendara akan membuat mobil lebih terjangkau dan memperluas pasar untuk kendaraan baru," kata King.
Kabel Listrik Bawah Laut Rp 30 Miliar Dibangun Di Karimunjawa
Meski memiliki panorama alam dan potensi wisata yang besar, namun pulau Karimunjawa hingga saat ini belum dapat pasokan listrik dari PLN. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membangun kabel listrik bawah laut Rp 3 miliar untuk Detail Engineering Design (DED).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, mahalnya DED disebabkan proses survei minimal harus dilakukan satu tahun. Hal tersebut menyangkut pemantauan perubahan perilaku arus air dan medan yang akan dilalui kabel.
"Disurvei satu tahun apakah ada perubahan atau tidak. Nanti tentukan desainnya. Akan ditanam atau mengapung. Masalahnya ada di perilaku arus, jadi enggak boleh sembrono," kata Teguh di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (28/8/2012).
Belajar dari pengalaman Jakarta yang sudah mengaliri listrik pulau Pramuka di kepulauan seribu menggunakan kabel bawah laut, Teguh mengaku biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan jauh lebih besar.
"Jarak Karimunjawa dengan Jepara 90 km. Jakarta ke pulau seribu yang jaraknya hanya setengahnya saja memakan biaya Rp 30 miliar secara keseluruhan. Pastinya nanti akan mahal," pungkas Teguh.
Sementara itu camat Karimunjawa Nuryanto menyambut positif rencana tersebut. Namun ia mengaku 2.010 warga yang tinggal di lima pulau di kepulauan Karimunjawa tetap membutuhkan bantuan untuk menghidupkan diesel sebagai sumber listrik mereka selama proses pembangunan kabel.
"Saya mendukung, tapi ini kan baru wacana, prosesnya pasti panjang dan butuh miliaran. Proses menuju ke sana seharusnya Pertamina memberi belas kasihan," keluh Nuryanto.
Menanggapi hal tersebut, Teguh mengaku sudah melayangkan surat untuk memberikan dispensasi kepada Karimunjawa untuk harga BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel.
"Untuk jangka pendek minta dispensasi kepada Pertamina untuk keringanan soalnya menyangkut masayarakat. Sudah kami layangkan surat," tegas Teguh.
Saat ini, pulau yang memanfaatkan listrik dari diesel di Kecamatan Karimunjawa adalah pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. Di pulau Karimunjawa listrik mengalir dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, sedangkan empat pulau lainnya dari pukul 17.30 sampai 24.00 WIB.
Untuk kebutuhan listrik sehari-hari, masyarakat Karimunjawa hanya bisa mengandalkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Jepara. Karena setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012, Karimunjawa tidak memperoleh subsidi BBM jenis solar untuk tenaga diesel.
"Kebutuhan solar disubsidi Pemkab Jepara sebesar Rp 300 juta per tahun," kata Teguh.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan rencana pembangunan listrik bawah air ke Karimunjawa tersebut akan dilaksanakan di 2013.
"Kami sedang mengusahakan listrik bawah laut untuk Karimunjawa, Rencana tahun 2013. Kalau pemerintah merespons maka Karimunjawa akan berkembang pesat," ujar Bibit.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan, mahalnya DED disebabkan proses survei minimal harus dilakukan satu tahun. Hal tersebut menyangkut pemantauan perubahan perilaku arus air dan medan yang akan dilalui kabel.
"Disurvei satu tahun apakah ada perubahan atau tidak. Nanti tentukan desainnya. Akan ditanam atau mengapung. Masalahnya ada di perilaku arus, jadi enggak boleh sembrono," kata Teguh di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (28/8/2012).
Belajar dari pengalaman Jakarta yang sudah mengaliri listrik pulau Pramuka di kepulauan seribu menggunakan kabel bawah laut, Teguh mengaku biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan jauh lebih besar.
"Jarak Karimunjawa dengan Jepara 90 km. Jakarta ke pulau seribu yang jaraknya hanya setengahnya saja memakan biaya Rp 30 miliar secara keseluruhan. Pastinya nanti akan mahal," pungkas Teguh.
Sementara itu camat Karimunjawa Nuryanto menyambut positif rencana tersebut. Namun ia mengaku 2.010 warga yang tinggal di lima pulau di kepulauan Karimunjawa tetap membutuhkan bantuan untuk menghidupkan diesel sebagai sumber listrik mereka selama proses pembangunan kabel.
"Saya mendukung, tapi ini kan baru wacana, prosesnya pasti panjang dan butuh miliaran. Proses menuju ke sana seharusnya Pertamina memberi belas kasihan," keluh Nuryanto.
Menanggapi hal tersebut, Teguh mengaku sudah melayangkan surat untuk memberikan dispensasi kepada Karimunjawa untuk harga BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel.
"Untuk jangka pendek minta dispensasi kepada Pertamina untuk keringanan soalnya menyangkut masayarakat. Sudah kami layangkan surat," tegas Teguh.
Saat ini, pulau yang memanfaatkan listrik dari diesel di Kecamatan Karimunjawa adalah pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. Di pulau Karimunjawa listrik mengalir dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, sedangkan empat pulau lainnya dari pukul 17.30 sampai 24.00 WIB.
Untuk kebutuhan listrik sehari-hari, masyarakat Karimunjawa hanya bisa mengandalkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Jepara. Karena setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012, Karimunjawa tidak memperoleh subsidi BBM jenis solar untuk tenaga diesel.
"Kebutuhan solar disubsidi Pemkab Jepara sebesar Rp 300 juta per tahun," kata Teguh.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo mengatakan rencana pembangunan listrik bawah air ke Karimunjawa tersebut akan dilaksanakan di 2013.
"Kami sedang mengusahakan listrik bawah laut untuk Karimunjawa, Rencana tahun 2013. Kalau pemerintah merespons maka Karimunjawa akan berkembang pesat," ujar Bibit.
Friday, August 24, 2012
Daftar Negara Yang Segera Bangkrut Karena Terlalu Banyak Hutang
Ketika sebuah negara yang memiliki rasio utang terhadap GDP di atas 100% tidak sanggup membayar, apa yang akan terjadi? Seperti Belize dan Yunani, mereka mengancam para pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya. Jika tidak, maka para investor di negara ini akan sama-sama menanggung kehancuran akibat gagal bayar utang.
Menurut IMF, ada 10 negara yang memiliki persentase utang terhadap GDP di atas 100%. Beberapa negara pengutang di daftar ini merupakan pemain besar di panggung global. Mereka cukup besar dan penting hingga ada kemungkinan mayoritas saham Anda diinvestasikan pada utang mereka atau Anda melakukan bisnis di sana.
Tenang saja, posisi Indonesia dengan rasio utang 26,9% masih jauh dari 'daftar merah'. Anda mungkin boleh khawatir setelah melihat data terakhir IMF (per Juli 2012) berikut ini. Negara mana saja yang terancam 'bangkrut' karena rasio utang terhadap GDP di atas 100%? Berikut ini daftar lengkapnya, seperti dilansir dari Daily Finance (24/8/2012):
Negara anggota Uni Eropa ini termasuk salah satu yang lebih dulu terpuruk akibat lilitan utang. Dengan rasio utang 105%, pemerintah Irlandia berusaha mati-matian mengurangi defisit anggaran publik. Pada April 2012, lagi-lagi pemerintah Irlandia merevisi prediksi kenaikan GDP dari yang malah menurun. Dari tadinya 1,3% menjadi 0,7%.
Menurut IMF, ada 10 negara yang memiliki persentase utang terhadap GDP di atas 100%. Beberapa negara pengutang di daftar ini merupakan pemain besar di panggung global. Mereka cukup besar dan penting hingga ada kemungkinan mayoritas saham Anda diinvestasikan pada utang mereka atau Anda melakukan bisnis di sana.
Tenang saja, posisi Indonesia dengan rasio utang 26,9% masih jauh dari 'daftar merah'. Anda mungkin boleh khawatir setelah melihat data terakhir IMF (per Juli 2012) berikut ini. Negara mana saja yang terancam 'bangkrut' karena rasio utang terhadap GDP di atas 100%? Berikut ini daftar lengkapnya, seperti dilansir dari Daily Finance (24/8/2012):
10. Singapura
Negara tetangga kita ini merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang masuk daftar dengan rasio utang mencapai 101%. Di paruh pertama 2012, perusahaan-perusahaan Singapura mencatat kenaikan pinjaman sebesar 7%. Di Singapura, utang publik sebagian besar terdiri dari terbitan Singapore Government Securities untuk mendanai anggaran pensiun. Sejak 1980an, pemerintah Singapura tidak pernah mengajukan pinjaman untuk menutup defisit belanja anggaran.
9. Amerika Serikat
Negara ekonomi nomor satu di dunia (berdasarkan GDP) ini masuk daftar dengan rasio utang 103%. Demi mengimbangi pertumbuhan utang negara, AS harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal 6%. Presiden Barack Obama mempertimbangkan beberapa opsi, salah satunya menaikkan pajak golongan kaya untuk menambah pemasukan negara.
8. Irlandia
Negara anggota Uni Eropa ini termasuk salah satu yang lebih dulu terpuruk akibat lilitan utang. Dengan rasio utang 105%, pemerintah Irlandia berusaha mati-matian mengurangi defisit anggaran publik. Pada April 2012, lagi-lagi pemerintah Irlandia merevisi prediksi kenaikan GDP dari yang malah menurun. Dari tadinya 1,3% menjadi 0,7%.
7. Portugal
Satu lagi negara Uni Eropa yang terlilit utang masuk ke daftar ini. Portugal dengan rasio utangnya yang mencapai 107% dari GDP US$ 248,98 miliar. Menurut Bank of Portugal, sekitar 31 miliar euro utang perusahaan jatuh tempo tahun ini. Jumlah tersebut setara dengan 40% dana bailout 3 tahun dari IMF dan Uni Eropa. Hampir semua sektor terlilit tumpukan utang, namun yang paling terpukul adalah sektor konstruksi. Pemerintah Portugal memperkirakan pertumbuhan GDP tahun ini 3,5%.
6. Barbados
Negara Kepulauan Karibia ini menanggung rasio utang 117% dari GDP-nya dan menjalani program penghematan dalam 2 tahun terakhir untuk memenuhi target pengurangan defisit anggaran dari IMF. Pada Juli 2012, Standard & Poors memangkas peringkat utang Barbados dari investment grade menjadi 'junk' di BB+.
5. Italia
Italia merupakan negara Uni Eropa kedua yang masuk daftar ini dengan rasio utang 120%. Kebutuhan pinjaman tahunan Italia untuk periode 2012 – 2013 diperkirakan mencapai 415 miliar euro. Stabilitas ekonomi Italia rentan pengaruh Yunani dan Spanyol, ditambah menurunnya minat investor luar negeri. Juli lalu Moody's memangkas peringkat obligasi Italia dua notch menjadi A3 atau mendekati status junk.
4. Lebanon
Negara Timur Tengah ini menanggung rasio utang terhadap GDP 136%. Akibat konflik yang berkecamuk di Syria, pertumbuhan GDP Libanon turut anjlok menjadi hanya 1,5% saja sepanjang tahun 2011. Keputusan pemerintah Libanon untuk menaikkan minimum gaji sebanyak 35% Januari lalu setelah ditekan serikat buruh membuat IMF kesal. Menurut Deputy Managing Director IMF, Nemat Shafik yang dikutip dari The Daily Star (24/8/2012), anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru jadi terpakai untuk menaikkan gaji orang-orang yang sudah punya pekerjaan.
3. Jamaika
Hingga Juli 2012, rasio utang Jamaika mencapai 139%. Tingginya utang Jamaika selalu disebut-sebut sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan membebani anggaran pemerintah setiap tahunnya. Pada 4 Februari 2010, Jamaika berhasil mendapat pinjaman dari IMF sebesar US$ 1,27 miliar untuk periode tiga tahun.
2. Yunani
Tidak mengejutkan melihat nama Yunani bertengger di posisi dua dengan rasio utang terhadap GDP sebesar 161%. Awal tahun ini, Yunani mengambil langkah berani dengan meminta pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya sebanyak 46,5%. Kalau tidak, Yunani akan mengumumkan kebangkrutan. Sepanjang tahun 2011 Athens Stock Exchange Index sudah terpuruk sebanyak 63%.
1. Jepang
Negara berekonomi terbesar ketiga di dunia (berdasarkan GDP) ini kembali menduduki posisi puncak dengan rasio utang 230%. Tahun lalu, IMF mencatat rasio utang Jepang sebesar 229,77% dengan GDP US$ 5,869 triliun (Rp 55.700 triliun). Menurut pendiri Daily Trading Report, Bran McFadden kepada CNBC, masalah besar Jepang adalah mereka kecanduan berutang dan lebih parah dari Eropa. Separuh pemasukan negara saat ini digunakan untuk membayar bunga pinjaman.
Thursday, August 16, 2012
Meneladani Nabi Yusuf Dalam Mengelola Pangan
Pakar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof Noer Azam Achsani mengemukakan bahwa keteladanan Nabi Yusuf ketika mengelola krisis pangan di Mesir bisa ditiru untuk maksud yang sama di Indonesia.
Pernyataan Noer Azam Achsani itu disampaikan dalam semina bertema "Volatilitas Harga Kedelai dan Solusinya", akhir pekan ini demikian dikatakan Kepala Humas IPB, Ir Henny Windarti, MS.i, di Bogor, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Azam mengutip surat dalam Al Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ia merujuk pada Nabi Yusuf yang menyatakan, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut secara sungguh-sungguh, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".
Menurut guru besar IPB itu, dari perkataan Nabi Yusuf tersebut, ada sekurangnya tiga solusi mengatasi krisis pangan.
Pertama, hendaknya bercocok tanam dengan bersungguh-sungguh, yakni dalam perspektif jangka panjang perlu dipikirkan benih, pupuk, teknologi, tantangan alam, dan sebagainya.
Kedua, dibiarkan pada tangkainya, mangandung maksud perlunya melakukan upaya penyimpanan dan pengawetan makanan, sebagai perspektif jangka menengah.
Ketiga, pengendalian konsumsi dengan makan secukupnya atau mengatur pola makanan, dalam perspektif jangka pendek.
"Dari sini lah saya mengakui Nabi Yusuf adalah `The Best Economist Ever'. Kalau kita percaya firman Allah SWT, seharusnya ini kita jadikan sebagai rujukan utama," katanya.
Menurut dia, pelajaran berharga yang dapat diambil teladan dari Nabi Yusuf yakni memenuhi kebutuhan secukupnya, dan bukan keinginan,
"Tidak ada ajaran agama untuk mengandalkan pembangunan ekonomi pada hutang dan tidak ada ajaran untuk mengatasi kelangkaan dengan impor, tetapi dengan manajemen stok," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, keteladanan dari Nabi Yusuf lainnya sebagai ciri pemimpin yang baik di antaranya tata kelola yang baik (good governance), berilmu dan tidak harus putra daerah.
"Nabi Yusuf sendiri bukan berasal dari Mesir," katanya.
Pernyataan Noer Azam Achsani itu disampaikan dalam semina bertema "Volatilitas Harga Kedelai dan Solusinya", akhir pekan ini demikian dikatakan Kepala Humas IPB, Ir Henny Windarti, MS.i, di Bogor, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Azam mengutip surat dalam Al Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ia merujuk pada Nabi Yusuf yang menyatakan, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut secara sungguh-sungguh, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".
Menurut guru besar IPB itu, dari perkataan Nabi Yusuf tersebut, ada sekurangnya tiga solusi mengatasi krisis pangan.
Pertama, hendaknya bercocok tanam dengan bersungguh-sungguh, yakni dalam perspektif jangka panjang perlu dipikirkan benih, pupuk, teknologi, tantangan alam, dan sebagainya.
Kedua, dibiarkan pada tangkainya, mangandung maksud perlunya melakukan upaya penyimpanan dan pengawetan makanan, sebagai perspektif jangka menengah.
Ketiga, pengendalian konsumsi dengan makan secukupnya atau mengatur pola makanan, dalam perspektif jangka pendek.
"Dari sini lah saya mengakui Nabi Yusuf adalah `The Best Economist Ever'. Kalau kita percaya firman Allah SWT, seharusnya ini kita jadikan sebagai rujukan utama," katanya.
Menurut dia, pelajaran berharga yang dapat diambil teladan dari Nabi Yusuf yakni memenuhi kebutuhan secukupnya, dan bukan keinginan,
"Tidak ada ajaran agama untuk mengandalkan pembangunan ekonomi pada hutang dan tidak ada ajaran untuk mengatasi kelangkaan dengan impor, tetapi dengan manajemen stok," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, keteladanan dari Nabi Yusuf lainnya sebagai ciri pemimpin yang baik di antaranya tata kelola yang baik (good governance), berilmu dan tidak harus putra daerah.
"Nabi Yusuf sendiri bukan berasal dari Mesir," katanya.
80 Persen Lahan Budidaya Perikanan Belum Bersetifikat
Sebanyak 80 persen lahan budidaya sektor kelautan dan perikanan yang potensial untuk ditingkatkan ternyata masih belum disertifikasi karena masih terhambat antara lain oleh permasalahan keterbatasan biaya dan sosialisasi.
"Sebagian besar luas budidaya yang potensial saat ini belum pernah disertifikasi," kata Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Selasa.
Slamet memaparkan, luas tambak dengan kolam terdapat sekitar 1,4 juta hektar, sedangkan jumlah yang belum disertifikasi terdapat sekitar 80 persen yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.
Ia mencontohkan, dari hasil pengecekan lapangan yang baru dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, ternyata lahan yang baru mendapat sertifikat hanya sekitar lima persen, sedangkan lahan yang belum disertifikasi terdapat di daerah pantai dan pertambakan.
Ia berpendapat, kendala utama dari masih terhambatnya proses sertifikasi antara lain karena masih terkendala masalah pembiayaan serta persoalan sosialisasi sehingga banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak terlalu peduli dengan sertifikat terhadap lahan yang mereka miliki.
"Namun, karena sekarang hal ini diperlukan untuk agunan dan perbankan, mereka baru mau dan menyadari betapa pentingnya sertifikat tersebut," katanya.
Bila lahan-lahan budidaya yang potensial tersebut dapat disertifikasi, ujar diam, maka percepatan sektor riil dalam hal pembudidayaan ikan dinilai juga dapat terwujud.
Ia juga menuturkan, dampak dari ditandatanganinya kerja sama antara KKP, Kementerian PU, dan BPN secara tidak langsung berimplikasi dengan meningkatknya kesejahteraan para pembudidaya.
"Agar industrialisasi budidaya dapat tercapai komprehensif dari hulu ke hilir, maka kami akan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Suwandi mengatakan, kegiatan sertifikat masih berfokus pada nelayan dan penangkapan ikan berskala kecil.
Suwandi mengatakan, kesepakatan sertifikasi tersebut juga telah dialokasikan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RJPM) 2010 - 2014.
"Untuk tindak lanjut, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappenas agar target dan pembiayaan dapat dialokasikan pada kegiatan prasertifikasi dan pascasertifikasi," katanya.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohamad Hasan mengatakan, untuk revitalisasi lahan budidaya perikanan seperti rehabilitasi saluran irigasi tambak memerlukan keterpaduan program.
"Sebagian besar luas budidaya yang potensial saat ini belum pernah disertifikasi," kata Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Selasa.
Slamet memaparkan, luas tambak dengan kolam terdapat sekitar 1,4 juta hektar, sedangkan jumlah yang belum disertifikasi terdapat sekitar 80 persen yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.
Ia mencontohkan, dari hasil pengecekan lapangan yang baru dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, ternyata lahan yang baru mendapat sertifikat hanya sekitar lima persen, sedangkan lahan yang belum disertifikasi terdapat di daerah pantai dan pertambakan.
Ia berpendapat, kendala utama dari masih terhambatnya proses sertifikasi antara lain karena masih terkendala masalah pembiayaan serta persoalan sosialisasi sehingga banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak terlalu peduli dengan sertifikat terhadap lahan yang mereka miliki.
"Namun, karena sekarang hal ini diperlukan untuk agunan dan perbankan, mereka baru mau dan menyadari betapa pentingnya sertifikat tersebut," katanya.
Bila lahan-lahan budidaya yang potensial tersebut dapat disertifikasi, ujar diam, maka percepatan sektor riil dalam hal pembudidayaan ikan dinilai juga dapat terwujud.
Ia juga menuturkan, dampak dari ditandatanganinya kerja sama antara KKP, Kementerian PU, dan BPN secara tidak langsung berimplikasi dengan meningkatknya kesejahteraan para pembudidaya.
"Agar industrialisasi budidaya dapat tercapai komprehensif dari hulu ke hilir, maka kami akan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Suwandi mengatakan, kegiatan sertifikat masih berfokus pada nelayan dan penangkapan ikan berskala kecil.
Suwandi mengatakan, kesepakatan sertifikasi tersebut juga telah dialokasikan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RJPM) 2010 - 2014.
"Untuk tindak lanjut, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappenas agar target dan pembiayaan dapat dialokasikan pada kegiatan prasertifikasi dan pascasertifikasi," katanya.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohamad Hasan mengatakan, untuk revitalisasi lahan budidaya perikanan seperti rehabilitasi saluran irigasi tambak memerlukan keterpaduan program.
DPR RI Dorong Setiap Provinsi Kembangkan Kedelai
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Bambang Soeroso akan mendorong setiap provinsi di tanah air untuk mengembangkan tanaman kedelai, sehingga tidak ketergantungan pada produk impor.
"Saya sangat optimistis jika semua provinsi dan kabupaten menanam kedelai secara besar-besar dalam waktu singkat produksi kedelai kita akan meningkat secara signifikan," kata Bambang Soeroso saat melakukan reses di Bengkulu, Sabtu.
Ia sangat prihatin atas kelangkaan stok kedelai lokal saat ini, sedangkan kedelai impor juga berkurang dan harganya pun naik sehingga menyulitkan para produsen tehu tempe dalam negeri. Pihaknya mendorong pemerintah provinsi, khususnya Bengkulu untuk mengembangkan tanaman kedelai secara besar-besar di daerah ini karena memiliki lahan yang cukup luas.
"Kita sejak lama kita meminta Pemprov Bengkulu mengembangkan kedelai lokal guna mengantisipasi kenaikan harga bahan baku tempe dan tahu, tapi tidak direspon dengan baik oleh Dinas Pertanian setempat," katanya.
Hal itu terbukti produksi kedelai Bengkulu hanya 4.000 ton/tahun, padahal memiliki lahan cukup luas untuk lokasi pengembangkan kedelai tersebut, tapi karena SKPD terkait tidak merespon hal tersebut maka produksi kedelai lokal tidak meningkat.
Akibatnya, para pembuat tempe dan tahu di Bengkulu moyoritas menggunakan bahan baku kedelai impor yang dipasok dari Lampung dan Jakarta. Namun, ketika harga kedelai impor meroket dari Rp 6.200 menjadi Rp8.500/kg, maka perajin tempe dan tahu di seluruh Tanah Air menjerit, termasuk di Bengkulu.
Bahkan, perajin tempe dan tahu di daerah ini sempat berhenti produksi selama dua hari sebagai protes atas kenaikan harga kedelai yang tinggi dari Rp6.300 menjadi Rp8.500/kg, namun sejak Kamis (2/8) mereka sudah kembali memproduksi bahan pangan tersebut. Kenaikan harga kedelai sekarang, kata Bambang menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah yang secara terus menerus melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat dan mengabaikan potensi kedelai di dalam negeri.
Menyikapi masalah kedelai tersebut, DPD-RI sudah meminta pemerintah menghentikan impor kedelai dari Amerika Serikat, serta meminta Kementrian Pertanianan agar mendorong daerah mengembangkan tanaman tersebut secara besar-besaran. Dengan demikian, produksi kedelai dalam negeri akan menignkat, sehingga kedelai impor secara perlahan dapat dikurangi, ujarnya.
"Saya sangat optimistis jika semua provinsi dan kabupaten menanam kedelai secara besar-besar dalam waktu singkat produksi kedelai kita akan meningkat secara signifikan," kata Bambang Soeroso saat melakukan reses di Bengkulu, Sabtu.
Ia sangat prihatin atas kelangkaan stok kedelai lokal saat ini, sedangkan kedelai impor juga berkurang dan harganya pun naik sehingga menyulitkan para produsen tehu tempe dalam negeri. Pihaknya mendorong pemerintah provinsi, khususnya Bengkulu untuk mengembangkan tanaman kedelai secara besar-besar di daerah ini karena memiliki lahan yang cukup luas.
"Kita sejak lama kita meminta Pemprov Bengkulu mengembangkan kedelai lokal guna mengantisipasi kenaikan harga bahan baku tempe dan tahu, tapi tidak direspon dengan baik oleh Dinas Pertanian setempat," katanya.
Hal itu terbukti produksi kedelai Bengkulu hanya 4.000 ton/tahun, padahal memiliki lahan cukup luas untuk lokasi pengembangkan kedelai tersebut, tapi karena SKPD terkait tidak merespon hal tersebut maka produksi kedelai lokal tidak meningkat.
Akibatnya, para pembuat tempe dan tahu di Bengkulu moyoritas menggunakan bahan baku kedelai impor yang dipasok dari Lampung dan Jakarta. Namun, ketika harga kedelai impor meroket dari Rp 6.200 menjadi Rp8.500/kg, maka perajin tempe dan tahu di seluruh Tanah Air menjerit, termasuk di Bengkulu.
Bahkan, perajin tempe dan tahu di daerah ini sempat berhenti produksi selama dua hari sebagai protes atas kenaikan harga kedelai yang tinggi dari Rp6.300 menjadi Rp8.500/kg, namun sejak Kamis (2/8) mereka sudah kembali memproduksi bahan pangan tersebut. Kenaikan harga kedelai sekarang, kata Bambang menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah yang secara terus menerus melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat dan mengabaikan potensi kedelai di dalam negeri.
Menyikapi masalah kedelai tersebut, DPD-RI sudah meminta pemerintah menghentikan impor kedelai dari Amerika Serikat, serta meminta Kementrian Pertanianan agar mendorong daerah mengembangkan tanaman tersebut secara besar-besaran. Dengan demikian, produksi kedelai dalam negeri akan menignkat, sehingga kedelai impor secara perlahan dapat dikurangi, ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)