Rakyat Miskin Di Jakarta Mencapai 3,69 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah warga miskin di DKI Jakarta mencapai 3,69 persen berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2012.

"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang atau 3,69 persen," kata Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Minggu.

Data BPS tersebut membantah pernyataan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan persentase jumlah warga miskin di DKI Jakarta lebih dari 20 persen, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor : 30/07/31/Th.XIV tertanggal 2 Juli 2012, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebanyak 363.020 orang (3,69 persen).

Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 363.042 orang atau 3,75 persen sehingga terjadi penurunan.

Suryamin juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebutkan kategori warga mendekati miskin dengan miskin adalah sama.

Menurut Kepala BPS, kategori mendekati miskin dengan miskin berbeda, karena mendekati miskin berada di atas status miskin dengan sebutan hampir miskin.

"Kategori hampir miskin adalah pengeluaran per kapitanya 20 persen di atas garis kemiskinan," ujar Suryamin seraya menambahkan kategori hampir miskin rentan menjadi miskin.

Suryamin menjelaskan parameter kategori penduduk miskin di DKI Jakarta yang memiliki penghasilan kurang dari Rp300.000 per bulan.

Sementara itu, pendapatan garis kemiskinan meningkat selama Maret 2011 hingga Maret 2012 sebesar 6,63 persen dari Rp355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp379.052 per kapita per bulan pada Maret 2012.

BPS menentukan garis kemiskinan makanan dan non makanan, serta perkembangan harga komoditi, seperti kebutuhan bahan pokok.

"Perhitungan garis kemiskinan pun tidak tetap selamanya sesuai dengan perubahan inflasi karena garis kemiskinan ditentukan komoditi makanan dan non makanan," tutur Suryamin.

Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu AK menambahkan metode penghitungan BPS lebih akurat sesuai kondisi jumlah warga miskin di DKI Jakarta dan tercatat sebagai data nasional.