Nusa Tenggara Timur Butuh 5 Triliun Rupiah Untuk Bangun Infrastruktur

Anggota DPD dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto, mengatakan NTT membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun untuk membangun infrastrukturnya agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.

"NTT sebagai daerah tertinggal memerlukan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan fasilitas publik lainnya agar bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia," kata Liyanto di Kupang, Selasa.

Menurut dia, Provinsi NTT yang tergolong daerah tertinggal dan miskin masih bermasalah dengan infrastruktur, dimana masih banyak wilayah sulit dijangkau karena tidak memiliki akses jalan, listrik, pelabuhan dan bandara.

Liyanto yang juga Ketua Kadin NTT mengharapkan pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakilnya Esthon Foenay harus memperjuangkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur guna menunjang pembangunan ekonomi di daerah.

"Agar ekonomi NTT bangkit dari keterpurukan, maka pemerintah harus membuka daerah yang masih terisolasi dengan membangun infrastruktur yang memadai," katanya.

Tanpa pembangunan infrastruktur yang merata, kata dia, akan mengakibatkan pembangunan ekonomi juga akan seret.

Ia menambahkan bila infrastruktur sudah bagus maka akan banyak akses menuju daerah-daerah potensial yang bisa dikembangkan seperti pertanian dan perkebunan.

"Hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini dikonsumsi sendiri, bisa di produksi secara besar-besaran dan dikirim ke luar daerah dengan menggunakan kapal sehingga bisa menambah nilai ekonomi," katanya. 

Provinsi NTT, kata dia, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai, namun hingga kini belum fokus untuk diolah secara maksimal karena kurangnya infrastruktur pendukung.

Selain itu, pemerintah belum memanfaatkan letak strategis NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia serta menjadi pintu gerbang Asia Pasifik.

"NTT memiliki potensi pariwisata yang bisa dijual dan bisa menjadi tujuan wisata terbesar untuk warga Timor Leste dan Australia, bila Pemerintah Provinsi NTT mampu membuat desain dan program pengembangan ekonomi yang diintegrasikan dengan program nasional," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah Provinsi NTT juga harus membina pengusaha-pengusaha lokal agar dapat memperkuat sektor unggulan daerah.