Kemampuan Pemerintah Danai Infrastruktur Hanya 20 Persen Karena Maraknya Korupsi

Wakil Presiden Boediono mengakui, kemampuan anggaran pemerintah dalam waktu lima tahun mendatang diperkirakan tidak lebih dari seperlima atau sekitar 20 persen (Rp 400 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah mengundang partisipasi swasta untuk bersama-sama ikut dalam pembangunan sejumlah infrastruktur nasional. Pemerintah sendiri akan menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang ada agar lebih fokus.

Hal itu diungkapkan Wapres Boediono saat menjadi pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan Euromoney bertema ”The Indonesia Investment Forum” di Jakarta, Rabu (29/9). Hadir juga dalam seminar itu Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan kalangan pebisnis mancanegara.

”Kami memperkirakan, kemampuan anggaran pemerintah tak kurang dari seperlima dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.000 triliun dalam lima tahun menatang. Oleh karena itu, kami berharap keikutsertaan sektor swasta berinvestasi di proyek infrastruktur tersebut,” katanya.

Menurut Wapres, sejumlah proyek infrastruktur yang sudah diseleksi untuk dijadikan prioritas, di antaranya, pembangunan jalan tol trans-Jawa, meningkatkan kemampuan rel kereta api di Jawa menjadi jalur ganda, meningkatkan efisiensi pelabuhan yang dimulai dari Tanjung Priok, dan program pembangunan listrik 10.000 megawatt.

”Langkah lain yang kami tempuh adalah menjalankan kebijakan fiskal yang konservatif dan ketat. Kebijakan inilah yang telah menjadi budaya kita saat pembuatan kebijakan makroekonomi kita,” ujar Wapres Boediono.

Wapres menyatakan, langkah lainnya adalah menyusun mekanisme baru untuk kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership), termasuk membentuk sistem satu atap dalam pelayanan langsung investasi baru melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lebih jauh, Wapres Boediono mengakui, pembangunan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan kemampuan ekonomi Indonesia tetap positif pada saat terjadinya krisis global beberapa saat lalu.

”Pada saat krisis, saat banyak negara mengalami pertumbuhan negatif, Pemerintah Indonesia masih bisa menciptakan pertumbuhan 6,3 persen selama tahun 2008 dan 4,5 persen tahun 2009. Kami juga mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, dengan percepatan 7 persen hingga 8 persen sampai tahun 2010,” tutur Wapres.

Wapres mengatakan, pemerintah juga telah mengurangi angka pengangguran dari 7,8 persen menjadi 5 persen pada tahun 2010. ”Untuk mencapai target itu, pemerintah membutuhkan suatu kombinasi sejumlah kebijakan yang meluas dan juga adanya intervensi langsung untuk mendukungnya,” ujar Wapres

Indonesia Butuh 10.000 Profesi Konsultan Penilai

Indonesia masih banyak kekurangan tenaga yang berprofesi di bidang jasa penilai. Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 2.000 tenaga penilai dari sekitar 10.000 orang yang dibutuhkan.

Padahal, tenaga penilai diperlu kan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang akuntabel dan transparan, baik di sektor riil maupun keuangan. Jasa penilai juga dibutuhkan untuk mendukung masuknya investasi asing langsung (foreign direct invesment/FDI).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga penilai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi), Rabu (29/9), menandatangani kerja sama dengan Appraisal Institute—organisasi penilai internasional terbesar di dunia. Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum Mappi Hamid Yusuf dan President of Appraisal Institute Leslie Sellers, MAI, SRA di sela acara The 25th Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Value and Counselor di Nusa Dua, Bali, 27-30 September 2010.

Hamid mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Mappi akan mendapat dukungan penuh dari Appraisal Institute dalam mengembangkan pendidikan jasa penilai di Indonesia. ”Kita diberi hak lebih luas dan terbuka untuk menggunakan buku-buku dan materi-materi pendidikan jasa penilai yang dikeluarkan Appraisal Institute,” kata Hamid.

Selain itu, penilai Indonesia yang sudah mengikuti materi pendidikan dari Appraisal Intitute juga memperoleh kesempatan untuk mendapat gelar MAI atau Member of Appraisal Institue. Bila gelar tersebut diperoleh, penilai Indonesia dapat memberikan jasa penilaian di seluruh negara yang menjadi anggota Appraisal Institute. ”Saat ini, model penilaian Appraisal Institute paling diakui di dunia, selain organisasi penilai dari Inggris,” kata Hamid.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulya P Nasution mengatakan, dari sekitar 2.000 penilai pelaksana di Indonesia, hanya 306 orang yang memiliki lisensi dari Kementerian Keuangan. Angka ini tidak hanya menunjukkan bahwa jumlah penilai profesional di Indonesia masih cukup minim, tetapi juga masih kurang memadai dari sisi kualitas.

Iran Kekurangan Informasi

Para pelaku wisata Iran menilai bahwa informasi tentang pariwisata Indonesia kurang. Padahal, banyak turis Iran yang ingin berkunjung ke Indonesia. Mereka lebih banyak tahu tentang Malaysia dan Thailand.

Kedua negara tersebut sangat gencar berpromosi. Mereka rajin memberikan aneka poster, buku, dan beragam produk promosi lainnya untuk memperkenalkan negeri mereka dan menarik minat konsumen Iran berkunjung ke kedua negara tersebut.

”Ada saja yang menanyakan soal Indonesia. Namun, sayang, saya tidak dapat memberikan brosur atau penjelasan memadai kepada mereka. Saya hanya mendapat informasi melalui internet dan itu tidak cukup,” kata M Moslemy, General Manager Farsian Tour and Travel Agency, Kamis (23/9) di Teheran, Iran.

Pendapat senada mengemuka dari Amir Reza Taleban, Managing Director Safar Doustan. Menurut dia, selalu ada turis Iran yang ingin berkunjung ke Indonesia. Apalagi, mereka umumnya selalu menginginkan tujuan wisata baru.

Yadi Suriahadi, Sekretaris Dua pada KBRI di Iran, mengakui, informasi dan promosi tentang Indonesia masih kurang. Namun, pihak KBRI bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan jika ada yang mencari.

Selain informasi minim, mereka pun mengeluhkan tiada penerbangan langsung dari Iran ke Indonesia. Padahal, ada penerbangan langsung dari Iran ke Malaysia atau Thailand. Itu sebabnya, lebih mudah bagi turis dari Iran untuk mengunjungi kedua Negara tersebut

Kenaikan Tarif Listrik Di Tolak Mentah Mentah

Penolakan rencana kenaikan tarif dasar listrik mulai 1 Januari 2011 sebagai salah satu opsi mengatasi kekurangan subsidi listrik menguat. Penghematan subsidi listrik dinilai bisa dicapai lewat penundaan utang subsidi listrik 2009 dan efisiensi biaya pembangkit.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Romahurmuziy, Jumat (24/9) di Jakarta, Komisi VII DPR menolak usulan pemerintah menaikkan lagi TDL sebesar 15 persen pada 1 Januari 2011. Sebab, kenaikan TDL itu akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya saing industri.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menyatakan, pembatalan kenaikan TDL harus diikuti penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Salah satu caranya adalah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas.

”Pembatalan ini akan berimplikasi pada kondisi finansial PLN cukup besar, rencana investasi akan terganggu,” kata dia. Karena itu, pemerintah sebaiknya menyiapkan dana cadangan untuk menambah subsidi jika BPP listrik membengkak.

Sejauh ini, alokasi anggaran subsidi listrik 2011 Rp 41,02 triliun dalam Rancangan APBN 2011 telah diterima Panitia Kerja Asumsi Badan Anggaran. Angka itu dengan asumsi subsidi listrik berjalan 2011 Rp 36,4 triliun, utang subsidi listrik 2009 Rp 4,6 triliun, dan TDL naik 15 persen per 1 Januari 2011 sehingga pendapatan bertambah Rp 12,7 triliun.

Agar tidak perlu ada kenaikan TDL 15 persen, PLN diminta tekan BPP listrik Rp 8,1 triliun. Meski ditekan, masih ada selisih subsidi listrik Rp 4,6 triliun.

Untuk menutup selisih itu, pemerintah ajukan tiga opsi, yakni utang subsidi 2009 Rp 4,6 triliun ditangguhkan, tidak diberikan tahun 2011. Opsi lain, menambah subsidi listrik 2011 Rp 4,6 triliun atau menaikkan TDL 5,4 persen per 1 Januari 2011.

Komisi VII DPR menilai, opsi terbaik untuk menutup kekurangan subsidi listrik adalah pengalihan utang subsidi listrik tahun 2009 dan efisiensi BPP listrik. Ini berarti ada kemungkinan rencana kenaikan TDL 5,4 persen dibatalkan. ”Jadi, utang subsidi listrik 2009 akan dibayar pada tahun 2012 atau bisa juga dibayarkan dalam APBN Perubahan,” kata dia.

Pemerintah diminta menghemat konsumsi listrik yang lebih masif sebagai pilihan kebijakan penghematan anggaran subsidi listrik. Oleh karena itu, peluang untuk menurunkan biaya pembangkit yang harus dilakukan PT PLN dinilai masih ada.

Namun, besaran kekurangan subsidi listrik bisa bertambah jika efisiensi BPP listrik Rp 8,1 triliun gagal, terutama jika pembangunan terminal penampung gas alam cair (LNG) belum selesai. Terminal penampung itu bisa menghemat subsidi listrik Rp 2,3 triliun. ”Jadi, masih ada kemungkinan subsidi listrik 2011 naik atau harga listrik naik,” ujarnya.

Penghematan biaya

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin, seusai berbicara dalam Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyatakan, pada intinya opsi kenaikan TDL itu ada. ”Saya yakin dengan tidak naiknya TDL, artinya opsi pengurangan subsidi itu terjadi pada penghematan biaya pembangkit. Nah, (penghematan) itu dari mana,” ujarnya.

Menurut Hatta, peluang penghematan biaya pembangkit listrik, antara lain, memperbanyak penggunaan gas pada pembangkit listrik yang masih memakai BBM yang jauh lebih mahal. Selain itu, penggunaan batu bara akan dimaksimalkan pada proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt. Dengan adanya potensi penghematan itu, kenaikan TDL pada tahun 2011 menjadi opsi paling akhir.

”Guidance (petunjuk) saya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral waktu itu adalah kami menempatkan kenaikan TDL sebagai pilihan terakhir. Itu harus dibicarakan sama-sama. Opsi bagaimana untuk dapat dikembangkan, hasilnya adalah penghematan listrik,” tuturnya.

Dalam RAPBN 2011 yang dipaparkan Menteri Keuangan di DPR pada 16 Agustus 2010 disebutkan, anggaran subsidi energi tahun depan Rp 133,8 triliun. Anggaran subdisi itu terdiri atas subsidi BBM, LPS, dan Bahan Bakar Nabati Rp 92,8 triliun serta subsidi listrik Rp 41 triliun.

Untuk mencapai penghematan itu, pemerintah mengusulkan TDL dinaikkan 15 persen pada 2011. Usul ini bagian dari rencana menurunkan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dari Rp 55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 41 triliun tahun 2011

Dana Investor Asing Masuk Bursa Secara Fantastis

Setelah turun selama empat hari berturut-turut, indeks harga saham dalam negeri kembali menguat tajam. Penguatan ini lagi-lagi dipicu aksi beli besar-besaran investor asing.

Ke depan, aksi beli investor asing ini diperkirakan akan semakin masif menyusul rencana bank sentral AS, The Fed, untuk menggelontorkan dana miliaran dollar AS. Dana sebesar itu akan disalurkan ke sektor finansial untuk kembali menstimulus perekonomian AS

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jumat (24/9), Indeks Harga Saham Gabungan menguat 60,4 poin atau 1,81 persen ke level 3.397. Indeks LQ45 naik 1,98 persen menjadi 639 dan Indeks Kompas100 melonjak 1,92 persen ke level 805.

Posisi ketiga indeks ini merupakan rekor level tertinggi. Sebelumnya, ketiga indeks harga saham di BEI ini terus merosot sebesar 1,3-1,5 persen.

Kemarin, tercatat pembelian bersih investor asing sebesar Rp 555 miliar. Sebelum libur dan beberapa hari setelah libur Lebaran, investor asing juga melakukan aksi beli saham di BEI secara besar-besaran. Nilai pembelian asing saat itu bahkan mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Pengamat pasar modal Felix Sindunatha mengatakan, ke depan pasar modal global kemungkinan besar akan dibanjiri oleh aliran dana baru menyusul keluarnya kebijakan The Fed untuk kembali menggelontorkan dana miliaran dollar AS. Dana yang akan dialirkan ke sektor finansial AS itu dipastikan akan merembes ke pasar modal sejumlah negara, termasuk ke pasar modal Indonesia yang menjadi salah satu tujuan investasi utama dunia saat ini karena memberikan tingkat imbal hasil cukup tinggi.

Namun, di sisi lain, ujar Felix, kebijakan The Fed itu mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi AS pascakrisis 2008 masih belum sesuai ekspektasi. ”Data-data perekonomian AS sebenarnya menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum sesuai dengan harapan. Sektor manufaktur, perumahan, dan tenaga kerja belum stabil,” katanya.

Dengan demikian, kata Felix, kebijakan The Fed ini seperti dua sisi mata uang yang bisa dilihat oleh sebagian investor sebagai sinyal positif, tetapi dilihat oleh investor lainnya sebagai sinyal negatif.

Sementara Kepala Riset Recapital Securities Pardomuan Sihombing mengatakan, kebijakan The Fed untuk kembali menggelontorkan dana miliaran dollar AS ke sektor finansial tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal negara setempat, seperti pengurangan pajak

Import Indonesia Meningkat dan Ekspor Melemah

Pemerintah mendeteksi surplus neraca perdagangan kian melemah. Penyebab utamanya adalah tingginya impor, terutama bahan baku, bahan penolong, dan bahan bakar minyak.

”Ada ancaman pada neraca transaksi berjalan karena kuatnya impor BBM. Kalau pertumbuhan permintaan BBM itu 8-10 persen per tahun, tidak hanya neraca BBM kita yang negatif, tetapi juga neraca transaksi berjalan. Neraca perdagangan nonmigas sudah surplus 10,7 miliar dollar AS tahun 2009, tetapi pada tahun 2010 (diperkirakan) hanya 4,9 miliar dollar AS,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (24/9).

Menurut Hatta, kenaikan impor harus dicermati bersama. Sebab, pada satu sisi, kenaikan barang modal menunjukkan adanya potensi kenaikan investasi. Kenaikan impor barang modal akan meningkatkan produktivitas ekspor pada enam bulan hingga satu tahun kemudian.

Bahan baku

Impor menjadi mengkhawatirkan karena sekitar 71,65 persen dari impor merupakan impor bahan baku atau bahan penolong. Ini mengejutkan karena jika impor bahan baku dan penolong meningkat, akan terjadi kenaikan permintaan bahan serupa di dalam negeri.

Bahayanya adalah kenaikan permintaan bahan baku dan penolong tersebut tidak disertai perkembangan industri bahan baku dan penolong di dalam negeri. Kenaikan permintaan tanpa disertai perbaikan sektor manufaktur domestik hanya akan lebih mendorong impor.

”Jika itu dibiarkan, akan membahayakan neraca perdagangan kita. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sementara sudah melakukan revitalisasi industri. Kami berupaya mengubah industri yang menyedot impor bahan baku dan mengembangkan industri dengan bahan baku dari dalam negeri,” tuturnya.

Pemerintah mencatat kenaikan cadangan devisa saat ini sudah mencapai 81,3 miliar dollar AS. Itu tidak semata-mata disebabkan tingginya ekspor, tetapi juga oleh kenaikan arus modal yang masuk ke pasar modal.

Atas dasar itu, ekspor Indonesia masih perlu digenjot lebih kuat. Tinggi rendahnya surplus neraca perdagangan menjadi signifikan karena berdampak langsung pada penghimpunan cadangan devisa. Kekuatan cadangan devisa memberikan tambahan kepercayaan dunia terhadap nilai tukar rupiah.

Sulawesi Barat Optimis Dapat Menjadi Pengekspor Coklat Terbesar Dunia

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh optimistis Indonesia menjadi negara penghasil kakao terbesar di dunia kalau gerakan nasional peningkatan produksi dan kualitas kakao berhasil.

Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis, mengatakan, dengan gernas pro kakao, Sulbar berharap mampu menghasilkan kakao 500.000 ton pertahun dalam beberapa tahun ke depan.

Kalau ini tercapai, maka Indonesia akan mencapai produksi satu juta ton pertahun.

Menurut dia, ketika benar-benar mampu mencapai target produksi kakao satu juta ton pertahun, maka Indonesia akan menggeser posisi negara Pantai Gading sebagai penghasil kakao terbesar dunia.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah di Sulbar sedang gencar menjalankan peningkatan produksi dan mutu kakao dengan menggiatkan program gernas kakao yang akan menghabiskan anggaran hingga Rp1,5 triliun pada tahun 2011 di sejumlah wilayah Sulawesi di antaranya Provinsi Sulbar.

"Program gernas kakao digalakkan pemerintah di Sulbar dengan melakukan penanam bibit kakao somatic embriogenesis (SE) yang jumlahnya telah mencapai sekitar 7,1 juta pohon di areal sekitar 332.902 hektare," katanya.

Menurut dia, pemerintah menanam bibit kakao SE untuk petani karena produktivitasnya tinggi hingga mencapai dua ton perhektare, sehingga apabila produktivitas bibit SE tersebut tercapai diatas areal kakao petani sekitar 332 hektare di Sulbar itu maka target produksi kakao Sulbar 500.000 ton pertahun akan tercapai," katanya.

Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah dan petani yang menjalankan program gernas pro kakao serius menjalankan program tersebut agar negara ini dapat menjadi negara penghasil kakao terbesar dunia.

Menurut dia, pemerintah di tingkat kabupaten juga telah melakukan program peremajaan berupa intensifikasi dan ektensifikasi untuk tetap menjaga produksi kakao di Sulbar tidak menurun.

Ia mengatakan, dengan peningkatan produksi kakao dari sekitar 180.000 ton pertahun menjadi sekitar 500.000 ton pertahun masyarakat petani daerah ini akan semakin sejahtera

Bisnis Semakin Kompleks Pada Masa Mendatang

Lingkungan bisnis pada masa mendatang dinilai semakin kompleks. Meski demikian, hanya sekitar 49 persen dari total 1.541 pemimpin perusahaan yang mengaku siap menghadapi tantangan bisnis yang semakin rumit. Tren global sekarang, perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi sistem kontrak.

Demikian hasil survei Global CEO Study yang dilakukan konsultan IBM Global Business Services terhadap 1.541 pemimpin perusahaan dari 33 industri di 60 negara di dunia.

Dari jumlah itu, enam pemimpin perusahaan berasal dari Indonesia. Survei digelar mulai bulan November 2009 sampai Januari 2010.

Country Leader Malaysia IBM Global Business Services Philip Thrush di Jakarta, Rabu (22/9), mengemukakan, lebih dari 60 persen CEO global meyakini bahwa transformasi industri adalah faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian bisnis.

Ketidakpastian bisnis juga dipicu oleh keterbukaan informasi, preferensi konsumen yang berubah-ubah, regulasi pemerintah, dan pergeseran pusat kekuatan ekonomi di dunia.

Pergeseran kekuatan ekonomi kini cenderung mengarah ke pasar-pasar yang berkembang cepat, seperti India, China, dan Asia Tenggara.

”Kemajuan teknologi dan era keterbukaan informasi membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam mengambil keputusan, sementara kerahasiaan perusahaan cenderung terus berkurang,” ujarnya.

Tak siap berubah

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks itu, ujar Philip, hanya 49 persen pemimpin perusahaan yang mengaku siap menghadapi lingkungan bisnis yang semakin rumit.

Minimnya kesanggupan itu antara lain dipicu ketidaksiapan karyawan menghadapi perubahan, minimnya keahlian sumber daya manusia, dan kekurangan dana untuk melakukan inovasi.

Adapun faktor eksternal yang diperkirakan memengaruhi perkembangan bisnis dalam tiga tahun mendatang adalah pasar, teknologi, kondisi makroekonomi, dan kemampuan sumber daya manusia.

Philip menambahkan, untuk menghadapi kompleksitas bisnis, diperlukan berbagai langkah inovasi untuk mengelola struktur, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi perusahaan.

Muncul tren global bahwa perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi sistem kontrak secara luas, mulai dari subkontrak kerja, inventaris atau peralatan kantor, hingga kontrak tenaga kerja (outsourcing). Pola kontrak itu diyakini akan memangkas biaya operasional perusahaan dan mendorong daya saing karyawan.

Country Manager IBM Global Business Services Indonesia Widita Sardjono menambahkan, sistem kontrak tidak selalu memiliki konotasi negatif. Kontrak kerja dinilai mendorong kemampuan perusahaan untuk berkompetisi.

Meskipun demikian, sistem kontrak tenaga kerja sejauh ini belum menjadi tren perusahaan di Indonesia. Adapun perusahaan yang disurvei itu meliputi industri telekomunikasi, perbankan, pertambangan, perminyakan, pengolahan mineral, dan sumber daya alam.

Saat ini Indonesia dinilai memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008 dinilai tidak membawa pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia.

China Minta Tambahan Pasokan Rumput Laut

China meminta tambahan impor rumput laut jenis cotonii kering dari Indonesia. Saat ini, 35-40 persen kebutuhan rumput laut China dipasok oleh Indonesia.

Permintaan tersebut, kata Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung, Rabu (22/9) di Jakarta, disampaikan dalam pertemuan pengusaha rumput laut China-Indonesia di Shanghai, China, Selasa.

Dari 60.000- 70.000 ton rumput laut yang diimpor China per tahun, 40 persen dari Indonesia.

”Importir China masih memerlukan lebih banyak rumput laut jenis cotonii,” kata Saut.

Hampir 50 persen ekspor rumput laut Indonesia ditujukan ke China. Selama semester I-2010, Indonesia mengekspor 27.000 ton rumput laut ke China, dengan nilai 27 juta dollar AS. Total ekspor rumput laut Indonesia 52.000 ton, nilainya 65 juta dollar AS.

Tahun 2009, ekspor rumput laut Indonesia ke China adalah 51.000 ton senilai Rp 39 juta. Sementara total ekspor rumput laut Indonesia adalah 96.000 ton senilai 98 juta dollar AS

Indonesia dan China berencana membentuk Seaweed Service Center (Pusat Layanan Rumput Laut).

Tantangan

Meski bea masuk semua produk rumput laut kini menjadi 0 persen sejak diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China, masih ada kendala untuk ekspor rumput laut ke China.

Pemerintah China, kata Saut, memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 17 persen terhadap produk impor rumput laut. Hal ini memberatkan eksportir rumput laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Saut, telah

membahas masalah ini dengan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), komisi rumput laut, dan pengusaha rumput laut pada awal September 2010. Namun, belum ada penyelesaian.

Selain itu, kualitas rumput laut Indonesia acapkali dinilai tidak sesuai dengan standar teknis. Ini karena rumput laut dipanen secara dini.

Tantangan Indonesia, kata Saut, adalah mengembangkan industri pengolahan rumput laut di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia akan mengekspor rumput laut dalam bentuk produk olahan, yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Grup Lippo Baru Belajar Memisahkan Perusahaan dan Pemilik

Pendiri Lippo Grup Mochtar Riady mengungkapkan, di lingkungan usaha Lippo, peran dan tanggung jawab antara manajemen dan pemilik dipisahkan secara jelas.

Hal ini dimaksudkan agar perusahaan bisa berkembang semakin besar sehingga bisa semakin luas dimiliki oleh masyarakat dan bukan didominasi oleh keluarga.

Dalam kaitan itu, pemilihan kalangan profesional di lingkungan usaha Lippo, termasuk penunjukan Theo L Sambuaga sebagai Presiden Lippo Grup, antara lain supaya perusahaan ini bisa semakin maju serta berkembang dan dimiliki masyarakat. Mochtar Riady mengatakan hal itu pada jumpa wartawan di Jakarta, Rabu (22/19), dalam rangka syukuran 60 tahun kiprah Lippo Grup membangun negeri.

Acara itu sekaligus memperkenalkan Theo L Sambuaga yang selama ini dikenal publik sebagai politisi dan

Wakil Ketua Partai Golkar. Selain Theo Sambuaga, pada acara itu juga hadir CEO Lippo Grup James Riady dan Vice Chairman Lippo Grup Roy Tirtadji.

Menurut Mochtar, pada masa datang Lippo Grup harus bisa memberikan profit agar juga bisa memberikan pajak yang lebih besar kepada negara.

”Kepuasan saya adalah telah ikut membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah dibangun lama seperti Lippo Grup harus bisa dipelihara dengan baik dan berkesinambungan,” ujar Mochtar Riady, yang dalam usianya ke-81 masih berbicara dengan suara yang tegas dan jelas.

Perusahaan yang baik, kata Mochtar, bukan lebih banyak dikuasai kepemilikannya oleh keluarga, melainkan semakin banyak dipunyai oleh masyarakat.

Menurut Mochtar, dalam menjalankan usahanya selama ini, Lippo Grup selalu menjual visi dan masa depan kepada para calon investor.

”Jadi, bukan dengan cara menjual barang yang ada. Ini namanya baru tingkatan salesman nomor tiga. Lippo Grup harus mampu menjadi firtsclass salesman. Kita harus mampu untuk meyakinkan investor agar mau membeli visi dan masa depan yang kita tawarkan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan pers, Theo Sambuaga menjelaskan, tugas dirinya sebagai Presiden Lippo Grup adalah menyinergikan kegiatan usaha di setiap unit usaha kelompok usaha Lippo.

Meski demikian, tutur Theo, dirinya masih akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Partai Golkar. Ditanya kemungkinan adanya konflik kepentingan, Theo Sambuaga berkilah bahwa selama 15 tahun terakhir ini, dirinya juga sudah berkecimpung di dunia swasta

Pertaminan Akan Batasi Pemakaian Bahan Bakar Untuk Jawa dan Bali

PT Pertamina (Persero) akan membatasi kuota bahan bakar minyak jenis premium di wilayah Jawa dan Bali pada awal Oktober. Kebijakan ini diambil agar penyaluran BBM bersubsidi tidak melebihi kuota BBM 2010 yang ditetapkan pemerintah.

Demikian keputusan rapat antara manajemen PT Pertamina dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Hasil rapat disampaikan Vice President Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun, Selasa (21/9) di Jakarta.

”Nantinya jumlah BBM bersubsidi yang dipangkas adalah region Jawa dan Bali,” ujar Harun. Untuk tahap awal, Pertamina akan memangkas jumlah konsumsi premium pada awal Oktober dan diberlakukan di region III, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Pemangkasan konsumsi BBM bersubsidi diberlakukan di 1.300 SPBU. Jumlah premium dipotong 8 persen untuk semua SPBU, tetapi pasokan Pertamax ditambah. ”Kami fokus pada Jawa dan Bali karena wilayah ini yang paling banyak konsumsinya,” kata dia.

Selanjutnya, mulai pertengahan Oktober, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan pola yang sama diberlakukan di region IV, yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta region V, yang meliputi Jawa Timur dan Bali.

”Kami berharap dalam satu bulan jumlah konsumsi BBM bersubsidi yang dikurangi mencapai 105.000 kiloliter untuk seluruh region di Jawa dan Bali,” ujar Harun.

Terkait pasokan Pertamax, Pertamina siap mengantisipasi lonjakan permintaan BBM nonsubsidi itu. ”Saat ini ada 100.000 kiloliter, sedangkan konsumsi baru 2.000 kiloliter,” kata dia.

Konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi tahun ini diperkirakan meningkat dari target yang ditetapkan sebanyak 36,5 juta kiloliter menjadi 38,5 juta kiloliter. Namun, menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute (Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi) Pri Agung Rahmanto, APBN Perubahan 2010 masih aman untuk menutup kebutuhan anggaran subsidi BBM bersubsidi 2010.

Oleh karena itu, ia menyarankan, pemerintah tidak terburu-buru menetapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini, tetapi bisa dilakukan awal 2011. ”APBN masih aman meskipun terjadi kenaikan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 2 juta kiloliter. Itu dapat ditutup dengan penguatan nilai tukar rupiah dan lebih rendahnya ICP (harga jual minyak mentah Indonesia),” kata Pri Agung.

Pemerintah berkeyakinan, pemilik mobil tahun 2005 ke atas adalah kelompok masyarakat berpenghasilan mencukupi sehingga tidak layak menikmati subsidi BBM. Masyarakat yang layak mendapatkan subsidi antara lain pengendara kendaraan umum dan nelayan.

Uang Investor Asing Mengalir Deras Ke Pasar Modal Indonesia

Investor lokal kembali melakukan aksi ambil untung setelah beberapa hari sebelumnya indeks harga saham dalam negeri menguat tajam. Aksi ini mengakibatkan indeks harga saham dalam negeri terkoreksi.

Sementara investor asing masih terus melakukan aksi beli secara selektif dengan memanfaatkan penurunan indeks. Namun, derasnya aliran modal dari investor asing ini harus diwaspadai karena sifat modal yang masuk adalah hot money.

Pemerintah harus mengupayakan bagaimana aliran dana asing di sektor keuangan ini bisa masuk ke sektor riil. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Selasa (21/9), Indeks Harga Saham Gabungan turun tipis 5,9 poin atau 0,18 persen ke level 3.365.

Sementara Indeks LQ45 turun 0,47 persen menjadi 631,6 dan Indeks Kompas100 merosot 0,47 ke level 796,6.

Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat hingga 22,9 poin. IHSG sempat menyentuh level 3.405,8.

Namun, tekanan jual dari investor lokal memaksa IHSG ditutup negatif. Perdagangan berjalan ramai dengan nilai transaksi Rp 6,4 triliun. Investor asing masih mencatatkan pembelian bersih Rp 114 miliar. Nilai pembelian investor asing ini lebih kecil dibanding beberapa hari sebelumnya yang Rp 2,18 triliun.

Kepala Riset Recapital Securities Pardomuan Sihimbing mengatakan, meskipun investor asing cukup getol masuk ke pasar modal Indonesia, aliran dana ini harus diwaspadai.

Bill Clinton Pimpin Pengusaha Amerika Untuk Relokasi Usaha Ke Indonesia

Sejumlah perusahaan manufaktur Amerika Serikat, yang bergerak di bidang peralatan berat, berencana memindahkan lokasi industrinya ke Indonesia. Relokasi dilakukan untuk kepentingan pasar di Asia Tenggara.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan menyatakan hal itu saat ditanya pers seusai mengikuti rapat mengenai kunjungan kerja Wakil Presiden Boediono ke Amerika Serikat di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/9).

Dalam pertemuan tersebut, Gita Wirjawan didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun, sejumlah deputi, dan staf khusus Wapres.

”Ada beberapa perusahaan manufaktur yang mau mempertimbangkan merelokasi pabriknya dari tempat lain ke Indonesia. Relokasi dilakukan untuk kepentingan pasar, minimal di Asia Tenggara,” ujar Gita.

Menurut Gita, sekarang investor AS sudah memiliki pandangan yang berbeda terhadap potensi Indonesia.

”Dulunya, mereka sangat melirik Tiongkok (China), Vietnam, dan Thailand. Namun, dengan kondisi makroekonomi dan politik yang sekarang ini sudah jauh dari stabil dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, mereka sekarang ini kelihatan sekali ingin berinvestasi dengan skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya,” tutur Gita.

Gita mengatakan, kondisi sekarang ini sudah sangat riil sehingga bisa mendorong dan meningkatkan laju investasi yang tidak hanya berasal dari AS, tetapi juga arus investasi dari negara-negara maju lainnya.

”Sebab, para investor itu saling bicara satu dengan lainnya. Dari London mereka ke New York, dari New York mereka ke Paris, dan dari Paris mereka ke Roma. Bagi investor yang selama ini belum mendengar potensi Indonesia, hal itu akan berpengaruh. Sebab, kan ada dedengkotnya dari AS yang berminat ke Indonesia,” kata Gita.

Saat ini, tutur Gita, nilai investasi AS di Indonesia tercatat masih di bawah 1 miliar dollar AS. ”Namun, sekarang ini, investasi AS merupakan tertinggi dalam lima besar investor asing di Indonesia,” ujarnya.

Target investasi

Arus modal yang masuk ke Indonesia masih didominasi negara-negara dari Asia Tenggara. ”Akan lebih baik jika datang juga dari AS,” katanya.

Target investasi Indonesia tahun ini mencapai Rp 161 triliun. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2010 sebesar Rp 92 triliun. Sementara target investasi lima tahun mendatang Rp 1.500 triliun untuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

”Kalau kita bisa mendatangkan investasi seperti dari AS, kemungkinan kita mencapai target investasi Rp 1.500 triliun untuk lima tahun ke depan. Saya kira itu tidak menjadi mustahil,” ujar Gita.

Sementara mengenai agenda Wapres di AS, Gita mengatakan, Wapres Boediono akan bertemu dengan 20-30 pengusaha AS yang bergerak di bidang teknologi. Pengusaha AS akan dipimpin oleh mantan Presiden AS Bill Clinton.

Impor Beras Lebih Mudah Dilakukan

Hingga kini masih ada kerja sama ekspor-impor beras antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, tidak ada kendala berarti jika pemerintah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor beras.

”Bulog tidak akan mengalami kesulitan untuk merealisasikan impor beras seandainya diperintahkan mengimpor,” kata Direktur Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Selasa (21/9) di Jakarta.

Hal itu ditegaskan untuk menjawab kekhawatiran berbagai kalangan terkait ketatnya perdagangan beras di pasar dunia saat ini menyusul rencana impor beras oleh China, India, dan gangguan produksi beras di Pakistan.

Pengamat perberasan Husein Sawit mengingatkan agar tidak mengimpor beras sekaligus dalam jumlah besar. Namun, dilakukan secara bertahap agar tidak mengguncang pasar beras dunia yang memang tipis.

Husein memperkirakan, untuk menambah stok pangan nasional, maksimal beras yang harus diimpor 700.000 ton.

Alasannya, total pembelian beras Bulog tahun 2010 sebanyak 1,8 juta ton, ditambah beras stok awal tahun dan dipotong beras untuk program raskin hingga September 2010, stok beras Bulog saat ini 1,4 juta ton. Sementara pemerintah menginginkan stok akhir tahun 1,5 juta ton. ”Dengan asumsi Bulog bisa beli beras lagi sampai akhir tahun 500.000 ton, impor hanya perlu 700.000 ton,” katanya.

Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan dapat menerima impor beras untuk meningkatkan stok Bulog dalam jangka pendek. Namun, yang utama adalah mengupayakan diversifikasi pangan. Menurut Husein, tahun ini musim panen gadu pertama atau musim kemarau I tidak menggembirakan. Rendemen beras turun. Bahkan, ada yang sampai 48 persen. Artinya, setiap 100 kg gabah kering panen hanya menghasilkan 48 kg beras. Pada kondisi normal rendemen 54-55 persen.

Sutarto menegaskan, produksi beras tahun 2010 tak bisa dibandingkan dengan tahun 2009. Tahun lalu iklim normal, sementara tahun ini musim tanam mundur. Kondisi saat ini mirip tahun 2007, tetapi pengadaan beras saat ini lebih baik dibanding tahun 2007

Paddy's Adalah Bukti Bahwa Pasar Tradisional Mampu Bertahan

Kekuatan sebuah pasar tradisional adalah pada proses interaksi penjual dan pembeli. Namun, keunggulan itu tak lagi cukup membendung pasar modern. Paddy’s Market di Sidney, Australia, menjadi bukti daya tahan pasar tradisional menghadapi arus pasar modern.

Paddy’s Market yang berlokasi di Hay Street, jantung kawasan China Town, merupakan pasar yang dikepung oleh pertokoan modern. Pasar tradisional itu berada di lantai dasar pusat perbelanjaan Market City.

Di kawasan Market City berjejer beberapa supermarket ternama, seperti Haymarket dan Thai Kee Iga, yang menjual beragam produk asal Asia dan Australia. Selain itu, ada pula pusat pertokoan dengan puluhan gerai butik, restoran, dan kafe.

Dengan slogan ”Where East Meet West”, Market City menonjolkan konsep budaya timur-barat yang tecermin dari ragam produk yang ditawarkan.

Kendati terkepung oleh kawasan pasar modern, Paddy’s Market tetap ramai pengunjung. Sejak pukul 09.00, kesibukan sudah berlangsung.

Beragam hasil bumi, seperti sayur-mayur dan buah-buahan, ditata teratur di meja-meja dagangan. Sementara itu, penjualan daging terletak di ruang tersendiri yang dipisahkan oleh sekat dinding kaca.

Di tempat penjualan daging itu beragam jenis daging ditata di meja yang bersih dan sebagian daging digantung.

Langit-langit ruangan yang tinggi, dengan lampu penerangan yang memadai, membuat pasar itu tidak terasa panas sekalipun berjejal pengunjung. Tidak ada kerumunan lalat ataupun kesan becek di pasar yang berlantai semen itu.

Layaknya pasar tradisional, pedagang dan pembeli yang tawar-menawar harga mewarnai keriuhan pasar. Sebagian buah-buahan di pasar itu dijual dengan harga butiran, bukan dihitung per kilogram.

Namun, jika mau sabar menanti, harga sayur dan buah-buahan tersebut bisa menjadi sangat miring menjelang sore.

Para pedagang di pasar itu, yang sebagian keturunan China, Melayu, dan India, seakan ”berlomba” bersuara paling keras untuk mengobral produk dagangan mereka menjelang pasar ditutup pada pukul 17.00.

”Harga mangga hanya 5 dollar Australia per boks. Ayo, siapa lagi yang mau,” teriak seorang pedagang sambil mengangkat sekotak mangga berisi 20 butir.

Ketika beberapa pembeli tetap ngotot menawar harga mangga itu, pedagang asal Indonesia itu lalu bergumam, ”Yo opo tho, rek (Bagaimana sih).”

Petunjuk harga sawi putih yang semula 2 dollar Australia per kilogram dicoret menjadi 1 dollar Australia per kg. Tomat dari 2 dollar Australia per kg menjadi 1,5 dollar Australia per kg. Harga 1 kg buah kiwi, yang produk asli Australia, juga turun dari 3 dollar Australia menjadi 2,2 dollar Australia.

”Barang-barang ini harus habis terjual hari ini. Sebab, besok kami menjual barang baru untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya,” tutur seorang pedagang.

Keterjangkauan harga

Jika dibandingkan dengan supermarket sekitarnya, harga buah-buahan di pasar tradisional itu cenderung lebih terjangkau. Di supermarket, harga satu butir mangga bisa mencapai 2 dollar Australia dan alpukat 1 dollar Australia per butir. Keunggulan itu diakui para pengunjung.

”Kualitas barang dari pasar tradisional ini tidak jauh beda dengan supermarket, padahal harganya lebih murah,” tutur Endang, warga Indonesia yang bermukim di Australia.

Keterjangkauan harga mendorong minat warga dari luar Kota Sidney untuk mampir ke pasar tradisional itu. Sambil menggiring tas koper, beberapa pengunjung dari luar kota berbelanja sayur-mayur di situ.

Selain hasil bumi, pasar tradisional itu juga menawarkan produk nonpangan. Persis di sebelah areal sayur-mayur, terdapat sentra penjualan souvenir, pakaian, tas, sepatu, aksesori, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan sandang lainnya dengan harga miring.

Keunikan dan keragaman komoditas yang diperdagangkan membuat Paddy’s Market menjadi salah satu incaran para turis mancanegara yang ingin mencari oleh-oleh.

Jika pintar menawar, harga kaus orang dewasa bisa dibeli dengan harga 8 dollar Australia per potong. Harga itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di pusat perbelanjaan yang mencapai 13-15 dollar Australia per potong dengan mutu bahan serupa.

Paddy’s Market ditunjang oleh sarana transportasi publik, seperti jalur kereta api dan bus. Dari stasiun kereta api Central Train Station dan Town Hall Station, misalnya, pengunjung dapat berjalan kaki ke Market City dalam waktu 5-10 menit.

Pengunjung juga bisa memanfaatkan sarana monorel dan lightrail, yang melintasi kawasan Market City. Adapun penumpang bus bisa berhenti di pemberhentian bus George Street dan berjalan kaki ke kawasan Market City.

Meski demikian, pasar tradisional itu tetap memiliki keterbatasan. Pada hari-hari biasa, Paddy’s Market hanya buka dari pukul 09.00 sampai sekitar pukul 17.00, sementara supermarket buka sampai pukul 20.00.

Dipertahankan

Cikal bakal Paddy’s Market muncul pada era 1830-an. Ketika itu, kawasan Hay diarahkan menjadi kawasan perdagangan hasil pertanian, peternakan, barang bekas, kerajinan, dan kain.

Sebutan Paddy’s untuk kawasan itu diperkirakan muncul pada akhir tahun 1870-an, diduga mengadopsi nama pasar di Liverpool, Inggris.

Pada akhir era 1960-an, rencana relokasi Paddy’s Market dari kawasan Haymarket ke Flemington menuai perdebatan sengit di parlemen. Partai buruh oposisi ketika itu bersikukuh bahwa keberlangsungan Paddy’s, yang sudah menjadi ciri khas Sydney, harus dijamin.

Dalam perkembangannya, Paddy’s kini menempati dua lokasi, di Haymarket dan Flemington. Keseriusan pengembangan pasar tradisional, yang ditunjang dengan penguatan akses transportasi di Sidney, terbukti membuat Paddy’s Market mampu bertahan ratusan tahun, bahkan tumbuh menjadi ikon kota Sidney.

Tidak ada yang salah dengan tumbuhnya pasar modern sebagai bagian dari tuntutan zaman. Namun, hanya kesungguhan dan regulasi yang bisa membuat pasar tradisional tidak tergerus dan lapuk dimakan zaman.

Maka, keberadaan pasar modern tidak perlu menggilas pasar tradisional. Sebaliknya pasar tradisional bisa tumbuh dan menyaingi pasar modern. Pertanyaannya, siapkah Indonesia memulai itu?

Hal Hal Mendasar Yang Perlu Dibenahi Sebelum Pembatasan Subsidi BBM

Kita kembali dipusingkan dengan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilontarkan pemerintah. Rencana yang hampir setiap tahun terdengar, tetapi belum pernah berhasil direalisasikan. Sempat terlontar opsi menjatah pemakaian BBM dengan kartu kendali.

Pembatasan tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, tetapi juga roda dua. Ada juga opsi membatasi penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2005.

Tidak cukup itu, pemerintah juga berwacana hanya menyediakan BBM nonsubsidi di pompa bensin yang berlokasi di sekitar permukiman mewah.

Rencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi mulai terdengar di pertengahan tahun. Alasan pemerintah, konsumsi BBM tahun ini bakal melebihi kuota yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Kuota BBM bersubsidi tahun 2010 ditetapkan sebesar 36,5 juta kiloliter (kl), terdiri atas premium 21,43 juta kl, solar 11,19 juta kl, dan minyak tanah 3,5 juta kl. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mencatat sampai bulan Agustus 2010 konsumsi premium sebesar 14,95 juta kl atau sekitar 69 persen dari kuota dan solar sebesar 8,5 juta kl atau 76 persen dari kuota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh memperkirakan, realisasi penggunaan BBM subsidi bisa 41 juta kl jika tidak dilakukan upaya-upaya pengendalian.

Dari sekian banyak rencana yang disiapkan, kemungkinan opsi membatasi penggunaan BBM untuk golongan kendaraan setelah produksi tahun 2005 yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Namun, sangat disayangkan, upaya pengendalian konsumsi BBM tidak pernah dirancang secara matang dan serius. Pemerintah selalu kelabakan menjelang akhir tahun karena khawatir anggaran negara bakal dijebol subsidi.

Beban tambahan biaya

Badan Koordinasi Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan, setiap penambahan volume BBM 1 juta kl akan menambah subsidi BBM Rp 1,9 triliun. Artinya, jika konsumsi BBM mencapai 40 juta kl sebagaimana yang diprediksi Kementerian ESDM, subsidi BBM bertambah sekitar Rp 8 triliun.

Bagi pemerintah, ini mungkin sebuah beban tambahan biaya. Namun, jika kita bandingkan dengan sisa anggaran berlebih tahun 2009 yang tidak terserap sebesar Rp 38 triliun, tambahan subsidi BBM itu tidak seberapa.

Semula pemerintah menargetkan pembatasan BBM sudah bisa dilakukan bulan Oktober 2010. Namun, karena pelaksanaannya butuh persiapan, pembatasan BBM untuk kendaraan diperkirakan baru bisa dilakukan paling cepat awal tahun 2011.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, pemerintah perlu mengubah kategori pengguna BBM bersubsidi sebagaimana yang selama ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran BBM di Dalam Negeri.

Sesuai perpres tersebut, yang termasuk kategori konsumen BBM subsidi adalah sektor transportasi tanpa terkecuali, usaha perikanan, usaha kecil, dan rumah tangga.

Perpres tersebut menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk menetapkan peruntukan BBM bersubsidi sekaligus penyesuaian harga BBM. Sejak akhir 2008, penyesuaian harga BBM menjadi kewenangan Menteri ESDM. Evaluasi harga dilakukan tanggal 15 setiap bulan dengan mengacu pada harga jual produk BBM di pasar internasional, asumsi makro APBN, dan stabilitas ekonomi. Asumsi yang dipakai sebagai pembanding, antara lain, asumsi harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Harga minyak mentah Indonesia sampai Agustus 2010 rata-rata 77 dollar AS per barrel. Harga ini berada di kisaran asumsi APBN 2010.

Harga produk BBM di pasar minyak Singapura, yang menjadi patokan pasar internasional yang terdekat dengan Indonesia, bahkan sempat lebih murah daripada harga minyak mentah. Artinya, dari sisi harga, pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM subsidi.

Oleh karena itu, ribut-ribut tentang konsumsi BBM bersubsidi sebenarnya bersumber pada masalah alokasi alias kuota bahan bakar. Setiap tahun, pemerintah bersama-sama DPR, menetapkan kuota BBM bersubsidi.

Hampir setiap tahun, pemerintah selalu mengajukan kuota BBM bersubsidi yang mengacu pada kuota tahun sebelumnya.

Tahun 2010, pemerintah mengajukan angka 36,5 juta kl. Angka tersebut tidak beda jauh dengan kuota tahun 2009 yang sebesar 36,8 juta kl. Yang menarik, pemerintah selalu mengajukan kuota BBM bersubsidi yang lebih rendah daripada realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun sebelumnya.

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun lalu mencapai 37,8 juta KL, konsumsi tahun ini setidaknya harus lebih tinggi daripada realisasi tahun lalu karena belum memasukkan faktor pertumbuhan kendaraan yang mencapai 5 persen setahun.

Artinya, volume BBM bersubsidi yang dipatok dalam APBN untuk sektor transportasi memang akan selalu meleset jika tidak disertai pengendalian konsumsi yang serius sejak awal tahun. Dalam hal penetapan kuota BBM ini, ada ketidakjelasan data penggunaan BBM untuk beberapa konsumen. Sebagai contoh, alokasi solar subsidi untuk nelayan yang jumlahnya mencapai 2 juta kl.

Dalam survei yang dilakukan BPH Migas, terlihat indikasi ketidakwajaran penggunaan BBM bersubsidi oleh nelayan di sejumlah daerah.

Penggunaan BBM itu jumlahnya sangat tinggi dan berlangsung sepanjang tahun. Sementara normalnya, penggunaan BBM oleh nelayan kecil akan selalu mengikuti musim. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih ada penyalahgunaan BBM. Indikasi penyalahgunaan BBM subsidi juga terlihat pada tingginya konsumsi solar di daerah pertambangan, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menengarai indikasi itu, jika kuota BBM tidak mencukupi, pemerintah telah memerintahkan PT Pertamina agar tidak melayani penjualan BBM subsidi untuk keperluan transportasi laut, seperti kapal pesiar, kapal angkutan barang di luar kebutuhan pokok, dan kapal penunjang bukan usaha kecil.

Larangan yang sama juga berlaku untuk kendaraan bermotor atau alat berat yang digunakan untuk kegiatan industri, pertambangan, pembangkit listrik, proyek konstruksi, peti kemas, kehutanan, dan perkebunan yang dapat dikategorikan sebagai bukan usaha kecil.

Selain itu, kereta api yang mengangkut hasil kegiatan industri, pertambangan, pembangkit listrik, proyek konstruksi, peti kemas, kehutanan, dan perkebunan yang dapat dikatagorikan sebagai bukan usaha kecil juga tidak mendapat BBM subsidi.

Sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan mengawasi pendistribusian bahan bakar yang berkualitas dan terjangkau masyarakat. Melihat fakta-faktanya, pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk secara terburu-buru membatasi penggunaan BBM bersubsidi sebelum hal-hal yang mendasar diperbaiki.

Penawaran Saham Perdana Molindo Batal Dilaksanakan

Produsen etanol PT Molindo Industrial Raya batal melepas sahamnya ke publik melalui penawaran umum saham perdana pada tahun ini. Tidak diketahui apakah rencana penawaran umum saham perdana itu akan dilanjutkan pada tahun mendatang atau tidak.

Hal itu disampaikan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Iman Rachman, Senin (20/9). Mandiri Sekuritas adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Molindo.

Menurut Iman, Molindo batal melakukan IPO tahun ini karena tidak ada kesepakatan antara Molindo dan penjamin emisi dalam menentukan harga saham perdana perseroan, yang dilepas ke publik.

Saat ini Molindo masih menjajaki investor dan pengembangan pasar. Ini untuk melihat kemungkinan, apakah IPO dapat dilakukan pada masa datang.

Sebelumnya, Presiden Direktur Mandiri Sekuritas Harry Supoyo mengatakan, IPO Molindo batal karena berdasarkan penawaran awal (bookbuilding) tidak tercapai kesepakatan harga.

Saham Molindo ditawarkan Rp 450-Rp 750 per saham. Dengan kisaran harga itu, ditargetkan dari IPO diperoleh Rp 487 miliar. Sayangnya, kata Harry, dalam masa bookbuilding permintaan investor hanya di level tertentu, dan itu tidak sesuai keinginan Molindo. ”Saya tidak bisa menyebutkan harga yang terbentuk berdasarkan permintaan investor di level mana,” kata dia.

Sebenarnya, kata Harry, respons investor terhadap saham perdana Molindo cukup tinggi. Hal itu tecermin dalam roadshow internasional IPO Molindo, yang dimulai pada 14 Juni 2010 di Singapura dan ditutup 18 Juni 2010 di Hongkong.

Namun, ujar Harry, investor tidak berani menawar lebih tinggi dari harga minimal di kisaran Rp 450 per saham. Hal ini diduga karena bisnis inti Molindo di bidang industri kimia berbasis agro, dengan produk etanol, masih asing dibanding sektor lain, seperti pertambangan batu bara atau perbankan.

Selain ke luar negeri, Molindo juga melakukan penawaran awal kepada investor domestik di Jakarta dan Surabaya. Permintaan investor lokal sangat kuat.

Penawaran umum saham perdana Molindo sedianya dilaksanakan pada 29 Juni-2 Juli. Dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2010. CEO Molindo Sandojo Rusatanto mengatakan, 75 persen dana hasil IPO akan dialokasikan untuk meningkatkan penyertaan modal dan pinjaman perseroan di PT Masundari Lampung Indah. Sisanya untuk memperkuat modal perseroan

Pengembalian Aset Bank Century Harus Intensif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku, pihaknya baru mendengar laporan kemajuan upaya pengembalian aset eks Bank Century yang dibawa lari ke luar negeri.

”Saya berpendapat, (pengembalian aset) mesti lebih diintensifkan agar ke depan langkah-langkah terpadu dan gabungan untuk pengembalian aset Bank Century itu dapat dijalankan paralel bersamaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap mereka yang dinyatakan bersalah,” ujar Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/9).

Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Mensesneg Sudi Silalahi. ”Saya mendengar bank yang kini bernama Bank Mutiara itu juga punya pertumbuhan yang baik. Akan tetapi, belum cukup untuk tumbuh dengan cepat. Oleh sebab itu, akan ditempuh dua jalur. Selain bank harus terus tumbuh dengan baik, pengembalian aset pun harus dilaksanakan efektif,” katanya.

Sementara itu, Hatta menjelaskan, kemajuan pengembalian aset eks Bank Century di luar negeri sampai saat ini baru sebatas terbangunnya komunikasi yang intens lewat duta besar Indonesia di beberapa negara di mana aset itu berada. Komunikasi untuk memastikan keberadaan aset yang dibekukan.

Agus Martowardojo menambahkan, bersama Kementerian Hukum dan HAM, pihaknya diminta berkoordinasi dan saling memperkuat upaya pengembalian aset itu. Namun, soal nilai aset yang telah dikembalikan, Agus mengaku belum memegang datanya

Menteri Pertanian Suswono Izinkan Import Beras

Menteri Pertanian Suswono memberi sinyal bakal memberikan rekomendasi impor beras untuk memperkuat stok nasional. Impor bukanlah bentuk kegagalan Kementerian Pertanian, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan mengingat pangan soal penting.

Hal itu diungkapkan Suswono, di Jakarta, Senin (20/9). ”Saya tidak menganggap impor beras sebagai bentuk kegagalan. Bagaimanapun pangan merupakan masalah sangat penting dan warga Indonesia sudah telanjur bergantung pada beras,” katanya.

Oleh karena itu harus ada jaminan ketersediaan beras bagi masyarakat. Tahun 2010, kata Suswono, produksi beras bagus. Angka ramalan II Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi padi sebanyak 65,15 juta ton gabah kering giling dan surplus produksi beras sampai akhir tahun sebanyak 5,6 juta ton.

Produksi beras bagus karena sepanjang tahun 2010 terjadi hujan. Karena itu, petani lebih memilih menanam padi daripada menanam jenis tanaman palawija.

”Hujan tahun ini terus ada karena fenomena iklim La Nina, bukan tidak mungkin tahun 2011 gantian El Nino (kemarau berkepanjangan),” katanya.

Mentan menyatakan, baru-baru ini pihaknya mendapat surat dari badan dunia PBB yang mengurusi pangan dan pertanian (FAO) terkait persoalan pangan yang akan menjadi ancaman. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat stok pangan nasional karena China pun akan mengimpor 1 juta ton beras.

Diperkirakan negara-negara lain akan banyak melakukan hal serupa dan dampaknya stok beras di pasar dunia bisa menipis. ”Mumpung masih ada beras di pasar, Indonesia juga bisa mengimpor beras dari Thailand. Apalagi Indonesia masih memiliki kerja sama dengan Thailand untuk kapan saja mendatangkan beras bila sewaktu-waktu membutuhkan,” katanya.

Menurut Mentan, kalau saja stok beras nasional di Perum Bulog besar, impor tidak diperlukan. Kenyataannya, stok hanya ada 1,4 juta ton dan tahun depan iklim belum bisa diprediksi.

Peluang Perum Bulog untuk membeli beras sebanyak-banyaknya hanya ada pada bulan Maret-April 2010 saat panen raya karena harga beras banyak yang berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Namun, itu tidak dilakukan karena alasan kualitas.

Kondisi sekarang sulit bagi Bulog untuk membeli beras karena harga beras di pasar rata-rata di atas HPP.

Kalaupun bisa, harus ada kebijakan baru yang memungkinkan Bulog bisa membeli beras di luar HPP atau pemerintah menentukan HPP ganda, berbasis kualitas.

”Namun, membuat kebijakan baru juga perlu waktu, sedangkan kebutuhan mendesak. Karena itu, impor beras tidak menjadi masalah sepanjang untuk memperkuat stok nasional,” katanya.

Ubah pola tanam

Terkait produksi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, tahun ini penanaman padi berlangsung sepanjang tahun. Ini karena hujan terus terjadi sehingga ketersediaan air memadai. Lahan-lahan kering yang semula ditanami palawija sekarang ditanami padi.

”Produksi padi bagus karena luas tanam meningkat, tetapi produksi palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau bermasalah karena terjadi trade off lahan,” ujar Gatot.

Karena padi ditanam sepanjang tahun, serangan organisme pengganggu tanaman, seperti hama wereng, kresek, dan tikus, terjadi. Itu karena pakan bagi organisme pengganggu tanaman terus tersedia, dan tidak ada pemutusan siklus hama-penyakit.

Khusus daerah endemi wereng batang coklat, Gatot menyarankan kepada petani agar melakukan perubahan pola tanam. Misalnya, dengan mengganti varietas padi dengan Inpari 13 yang lebih tahan serangan wereng, atau mengganti komoditas. Ini dilakukan untuk memutus siklus hama.

Daerah endemi wereng meliputi wilayah Klaten dan sebagian Boyolali (Jawa Tengah), Subang dan sebagian Karawang (Jawa Barat), serta Banyuwangi dan Jember (Jawa Timur).

Cara Bermain Saham Untuk Menutupi Biaya dan Gaya Hidup

Opsi merupakan sebuah transaksi di mana seseorang mempunyai hak atas pembelian opsi tersebut dan pihak lawannya mempunyai kewajiban atas transaksi tersebut. Opsi dikelompokkan dalam opsi call dan opsi put.

Opsi call adalah hak yang dimiliki untuk membeli aset pada harga tertentu. Hak tersebut hanya dieksekusi apabila harga aset di atas harga perjanjian. Apabila tidak, pembeli opsi call tidak mungkin akan melakukan pembelian aset tersebut karena harganya lebih murah beli pasar daripada melalui teman/pihak bertransaksi opsi.

Biasanya, manajer investasi atau investor yang pintar melakukan transaksi bila melihat pasar akan mengalami bullish dan tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke pasar dikarenakan portofolio sudah penuh. Opsi put adalah hak untuk menjual aset pada harga tertentu di mana harga saham terus mengalami pemerosotan. Artinya, pembeli opsi put menjual pada harga saham ”X” senilai Rp 2.000, padahal harganya sudah drop mencapai Rp 1.000.

Opsi call ini juga dipergunakan sejumlah pihak, terutama manajer investasi untuk melindungi saham dalam portofolionya. Pihak lawan investor yang melakukan transaksi dikenal sebagai writer dan biasanya memperoleh dana pada awal transaksi, tetapi mempunyai kewajiban besar pada akhir periode atau selama periode bila opsi tersebut dieksekusi karena menguntungkan pembeli opsi.

Kontrak opsi saham

Bursa Efek Indonesia telah memulai transaksi opsi yang dikenal dengan kontrak opsi saham (KOS). KOS belum sangat dikenal investor karena kebanyakan investor Indonesia melakukan transaksi opsi dengan sekuritas di luar negeri.

KOS diciptakan untuk mereka yang tak mempunyai kesempatan membeli langsung asetnya dikarenakan terlalu likuid. Bukan KOS membuat transaksi saham menjadi likuid seperti yang sering didengar investor selama ini. Adapun saham yang menjadi saham KOS masih terbatas , misalkan saham-saham besar yang terdaftar pada saham Indeks LQ45.

Bermain opsi call dan put merupakan transaksi di mana pembeli harus membayar senilai tertentu agar pihak lain mau melakukan transaksi opsi dan biasanya dikenal premium.

Besarnya premium

sekitar 2 persen sampai dengan maksimum 10 persen dari harga aset yang sedang dibuat derivatifnya (opsi). Bila nilai mencapai maksimum, kemungkinan besar persoalan likuiditas aset underlying. Oleh karenanya, premium yang dibayarkan pembeli opsi merupakan biaya dan tak mungkin kembali, terkecuali apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan.

Misalkan, untuk membeli sebuah TLKM dengan harga strike senilai Rp 8.650, investor pembeli KOS membayar senilai Rp 200 per saham. Apabila harga saham naik menjadi Rp 9.500, investor hanya membayar Rp 8.650, tetapi harus membayar dulu senilai Rp 200, per saham. Apabila harga saham drop di bawah Rp 8.650, investor akan kehilangan dana sebesar Rp 200, per saham. Artinya, nilai Rp 200 dianggap sebagai biaya bagi investor tersebut.

Arah pasar

Dalam bermain KOS, investor harus memahami atau bisa meramalkan arah pasar. Apakah akan mengalami bullish atau berarish atau fluktuasi pada harga sekarang atau pada harga tertentu saja, misalkan pada Indeks Harga Saham Gabungan level 3.000.

Jika arah pasar akan mengalami bullish, investor bisa mempergunakan transaksi opsi call. Arah pasar yang bullish sebenarnya bisa diperhatikan dari berita. Situasi tingkat bunga yang sedang berlaku dan arah tingkat bunga bisa memberikan arah pergerakan pasar saham ke depan. Bila tidak ada persoalan yang mendasar dan tingkat bunga akan mengalami kenaikan, arah pasar saham akan mengalami penurunan. Bila arah pasar mengalami penurunan, investor cukup baik membeli opsi put atau menulis opsi call.

Sebaliknya, jika arah tingkat bunga turun, arah pasar saham akan naik sehingga opsi call dan menulis put untuk saham sangat wajar dilakukan. Jika situasi pasar tidak berubah, investor akan melakukan tindakan tertentu, misalkan portofolio opsi dan biasanya menggunakan strategi straddle, yaitu Butterfly.

Selanjutnya, investor harus menentukan periode opsi yang akan dilaksanakan. Bila periode yang dipergunakan lebih panjang, maka biaya yang dibayarkan akan lebih mahal dan transaksi opsinya lebih pendek. Periode opsi yang dibeli masih tergantung kepada estimasi arah pasar saham di masa mendatang. Bila arah pasar dalam jangka waktu diketahui pasti, investor bisa menambahkan periodenya agar lebih leluasa melakukan transaksi. Bila kenaikan pasar diyakini dan diestimasi dalam dua bulan ke depan, maka periode investasi opsi bisa dilakukan dengan periode tiga bulan. Artinya, investor harus memanjangkan sedikit periodenya agar bisa mendapatkan keuntungan.

Investor tidak bisa hanya melakukan satu arah transaksi saja. Investor harus mempunyai berbagai transaksi agar bisa memberikan keuntungan. Investor tidak bisa hanya membeli opsi call atau opsi put saja. Apabila investor hanya melakukan transaksi membeli, maka dana yang dimiliki investor harus keluar. Namun, investor harus melakukan transaksi penulisan opsi tersebut agar dana masuk.

Apabila keinginan atau tujuan utama supaya mendapatkan dana untuk kehidupan, transaksi menulis (menjual) opsi harus lebih besar dari membeli opsi. Berbagai portofolio opsi akan bisa memberikan keuntungan kepada investor. Misalkan, transaksi opsi menjual senilai Rp 225 per saham dan transaksi opsi membeli senilai Rp 200 per saham sehingga investor mengalami keuntungan.

SONY Akan Tutup Pabrik TV Di Spanyol dan Melakukan Outsourcing Untuk Tingkatkan Laba

Produsen elektronik Jepang, Sony Corp, akan menjual sebuah pabrik pembuat TV LCD di Spanyol sebagai bagian upaya mendorong peningkatan outsource produksi dan kembali memperjuangkan divisi TV menjadi penghasil keuntungan utama.

Pembuat TV Layar datar Bravia itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menjual fasilitas di Barcelona yang membuat TV LCD untuk pasar Eropa kepada perusahaan yang berbasis di Spanyol Ficosa International SA dan COMSA EMTE SL, namun nilainya tidak disebutkan.

Sony mengatakan akan meng-outsource produksi TV LCD untuk sebuah perusahaan manufaktur baru yang akan didirikan oleh Ficosa selama dua tahun dari penyelesaian transaksi tersebut, menggarisbawahi strategi "aset-ringan" untuk menurunkan biaya.

Sony bertujuan mengubah bisnis TV yang menguntungkan untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2011 dalam upaya pemangkasan biaya dan pendapatan yang lebih tinggi, dengan penjualan unit TV LCD diproyeksikan melompat 60 persen menjadi 25 juta.

Sony akan mengalami kerugian dari penjualan pabrik tapi itu sudah dianggarkan dalam 75 milyar yen ($ 892 juta) biaya restrukturisasi yang diperkirakan dan karenanya tidak akan berdampak material terhadap hasil-hasilnya.

Outsourcing produksi yang banyak adalah salah satu strategi kunci dari Chief Executive Howard Stringer, telah berjuang mengembalikan Sony ke tingkat profitabilitas yang tinggi dalam serangkaian restrukturisasi besar sejak menduduki pucuk pimpinan pada 2005, demikian Reuters.

Stok Beras Bulog Sebesar 1,5 Juta Ton

Perum Bulog mengupayakan pemenuhan stok beras nasional sebesar 1,5 juta ton pada akhir tahun 2010. Strategi yang akan dilakukan dengan pengoptimalan pembelian beras sesuai harga pembelian pemerintah dan melalui jalur komersial.

”Tentu saja upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi padi 2010 sebesar 3 persen atau 1,83 persen lebih tinggi dari perkiraan produksi, mengacu angka ramalan II Badan Pusat Statistik,” kata Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Minggu (5/9) di Jakarta.

Menurut Sutarto, kinerja Bulog adalah cerminan dari realitas produksi. Kalau produksi beras bagus, pembelian beras Bulog juga bakal bagus. Namun, kalau produksi kurang optimal, penyerapan beras Bulog juga akan menemui berbagai kendala.

Pada musim panen raya padi tahun 2010, kualitas padi rusak karena curah hujan tinggi. Proses pengisian bulir padi terganggu. Petani juga kesulitan mengeringkan gabah. Akibatnya, kualitas beras kurang bagus dan tidak bisa diserap Bulog mengacu harga pembelian pemerintah.

Harapannya saat musim kemarau produksi padi akan lebih bagus karena kemarau berlangsung basah. Namun, serangan hama penyakit menyerang dan merusak 390.000 tanaman padi sehingga menurunkan produktivitas. ”Dibandingkan dengan tahun lalu, panen musim kemarau kali ini masih kalah bagus,” katanya.

Tak lupa Sutarto mengingatkan, musim hujan yang terus terjadi pada saat kemarau meningkatkan produksi beras di daerah kemarau. Namun, di daerah rawa lebak, seperti di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, tidak bisa menanam.

”Indikasinya pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, bagus, tetapi dalam kondisi yang sama perdagangan beras antarpulau juga meningkat. Beras dari Jawa mengalir deras ke luar Jawa,” katanya.

Meski begitu, Bulog akan tetap mengupayakan semaksimal mungkin pembelian beras agar pada akhir tahun nanti stok beras Bulog bisa 1,5 juta ton.

Saat ini stok beras Bulog hanya 1,4 juta ton, cukup untuk kebutuhan raskin hingga 5-6 bulan ke depan. Jadi, sisa beras untuk akhir tahun kurang dari 1,5 juta ton karena terpotong raskin. Sementara total pengadaan beras Bulog hingga saat ini sekitar 1,8 juta ton.

”Berbagai upaya sudah kami lakukan dalam pengadaan beras, termasuk melalui pemberian insentif. Bulog juga sudah mulai mengadakan beras sejak Februari 2010. Unit usaha komersial juga bergerak lebih bagus daripada tahun lalu. Kalau Bulog terlalu agresif, justru bisa membuat harga beras di pasar terpancing untuk terus naik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono di Institut Pertanian Bogor meminta manajemen Bulog kreatif dalam menjalankan kinerja korporasinya. Ini perlu agar lembaga stabilisasi pangan nasional itu mampu berdaya saing. Menurut Suswono, pengadaan beras oleh Bulog idealnya di atas 2 juta, syukur bisa 3 juta ton, sehingga tidak akan ada lagi spekulasi

Kilang Minyak Blok Cilacap Telah Beroperasi Penuh

Kilang Cilacap atau unit pengolahan IV Pertamina kembali beroperasi penuh setelah mengalami pemeliharaan rutin atau turn around selama sebulan. Hal ini membuat kilang Cilacap siap memasok peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak selama arus mudik dan arus balik saat Lebaran.

Menurut Vice President Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun, Sabtu (4/9) di Jakarta, pemeliharaan di kilang Cilacap itu dilakukan di sejumlah unit, yakni unit Utilitties, Fuel Oil Complex (FOC) II, dan Paraxylene. Adapun unit FOC I mengalami pemeliharaan pada 2008 sehingga pada jadwal turn around bulan lalu FOC I tetap beroperasi dan memasok BBM.

Sesuai jadwal yang ditetapkan, pemeliharaan rutin yang direncanakan berlangsung selama sekitar 30 hari ini dimulai 1 Juli hingga 31 Juli 2010. ”Saat ini semua unit yang mengalami pemeliharaan sudah kembali beroperasi,” kata Harun.

Kilang berkapasitas pengolahan minyak 248.000 barrel per hari itu merupakan kilang penghasil BBM terbesar di Indonesia. Kilang ini adalah satu dari enam unit kilang Pertamina yang strategis karena memasok 34 persen kebutuhan BBM nasional atau 60 persen BBM di Jawa.

Kilang ini juga satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan minyak dasar untuk pembangunan infrastruktur.

Di tempat terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani Sutomo menyatakan, pada puncak arus mudik, kebutuhan premium naik 52 persen. Saat normal, kebutuhan harian premium 63.500 kiloliter, sedangkan pada arus mudik menjadi 96.000 kl per hari.

Sementara permintaan solar transportasi bertambah dari 33.000 kl menjadi 35.000 kl.

Demi mengamankan kebutuhan saat Lebaran, pihaknya menjaga ketersediaan BBM di level 3,2 juta kl, terdiri atas premium 1,3 juta kl atau 17 hari, minyak tanah 400.000 kl atau 45 hari, dan solar 1,5 juta kl atau 19 hari. ”Kami mengantisipasi peningkatan kebutuhan premium pada puncak arus mudik,” kata dia.

Untuk penerbangan, penjualan avtur selama Lebaran diperkirakan naik rata-rata penjualan 9.000 kl per hari atau 17,46 persen dari 15 hari pertama Ramadhan. Selama arus mudik dan arus balik, stok avtur dijaga pada kisaran 250.000 kl atau cukup untuk konsumsi 27 hari.

Bank Indonesia Targetkan Serap Dana Masyarakat Sebesar 60 Triliun

Kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan giro wajib minimum primer sebesar 3 persen dari dana pihak ketiga diperkirakan akan mengurangi likuiditas di masyarakat sekitar Rp 53 triliun karena ada tambahan dana yang harus disimpan bank.

Kebijakan BI yang melakukan kontraksi ini dikhawatirkan akan mendorong biaya dana yang harus dikeluarkan perbankan nasional sehingga suku bunga pinjaman akan semakin sulit diturunkan.

”Bahkan, jika ditambahkan dengan kebijakan GWM (giro wajib minimum) yang dikaitkan dengan LDR (loan to deposit ratio/rasio utang terhadap dana pihak ketiga), total kontraksi akibat GWM primer plus GWM LDR kemungkinan besar ada di kisaran Rp 60 triliun,” ujar ekonom, analis perbankan, dan pasar modal Mirza Adityaswara di Jakarta, Sabtu (4/9).

Menurut Mirza, tujuan BI memberlakukan kenaikan GWM primer dan GWM terkait LDR itu sebenarnya baik, yakni mengurangi tekanan dari sisi permintaan atas uang dalam perekonomian nasional. Permintaan atas uang memang meningkat dengan adanya kenaikan laju inflasi dan impor.

”Inflasi dan impor memang naik terlalu cepat dibanding pasokan barang,” ujarnya.

Dengan kenaikan GWM primer dan dipadu GWM LDR, biaya dana yang dibebankan kepada bank akan meningkat. Kenaikan biaya dana ini tetap terjadi meskipun BI memutuskan tetap menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6,5 persen.

”Dengan kondisi ini, suku bunga kredit kemungkinan juga akan naik,” tutur Mirza.

Untuk mencegah kenaikan suku bunga kredit yang nantinya berujung pada menurunnya investasi di dalam negeri, Mirza menyarankan harus ada respons dari otoritas moneter untuk mengatur agar laju inflasi tidak terlalu tinggi.

”Biasanya, kenaikan GWM adalah kebijakan tahap pertama. Jika impor dan inflasi masih naik terlalu kencang, tidak ada jalan lain selain menaikkan BI Rate,” tutur Mirza.

Tumbuh

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi sehingga pada akhir tahun 2010 diperkirakan tumbuh 6-6,5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen itu belum cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja yang mencapai 2,3 juta orang per tahun atau tingkat pengangguran terbuka 7,4 persen dari angkatan kerja.

Namun, ujar Mirza, dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong masih di bawah potensinya itu, Indonesia sudah harus menderita laju inflasi yang termasuk tinggi, yakni 6,2 persen year on year per Juli 2010. Situasi ini akan membuat target inflasi dalam APBN Perubahan 2010 sebesar 5,3 persen terlampaui.

Hal ini terjadi karena kondisi infrastruktur yang belum maksimal sehingga distribusi barang menjadi terhambat. Hambatan atas barang dalam negeri ini menjadi salah satu pendorong tingginya impor saat ini.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, inflasi pada Juli 2010 lebih rendah daripada Agustus 2010. Itu menunjukkan upaya untuk menekan kenaikan harga-harga komoditas pangan telah berhasil.

Pasokan Daging Sapi Segar Menjelang Lebaran Akan Ditambah

Pengusaha penggemukan sapi atau feedlot memenuhi permintaan pemerintah menambah pasokan sapi siap potong guna meningkatkan ketersediaan daging sapi selama Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan stok daging sapi pasca-Lebaran menjadi aman.

Koordinator Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Dayan Antoni, Minggu (5/9) di Jakarta, mengatakan, pemerintah menginginkan agar setiap akhir bulan ada stok daging sapi 20.000 ton. Harapannya agar kebutuhan daging terpenuhi dan fluktuasi harga bisa dihindari.

Namun, setelah Hari Raya Idul Fitri stok daging sapi minim. Diperkirakan hanya 6.000 ton sehingga perlu tambahan jumlah sapi milik feedlot yang dipotong pada September ini untuk menambah ketersediaan.

”Pada awalnya pemerintah meminta tambahan sapi yang dipotong 11.000 ekor, tetapi pengusaha feedlot mampu memenuhinya lebih baik, yakni 12.000 ekor atau setara 2.160 ton daging sapi,” katanya.

Karena dipotong lebih awal, sebagai konsekuensinya sapi yang dipotong belum optimal digemukkan. Dayan menyatakan bahwa kebutuhan daging sapi selama puasa dan Lebaran antara 50.000 dan 60.000 ton.

Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tjeppy D Soedjana mengatakan, penambahan jumlah sapi yang dipotong itu merupakan kesepakatan Apfindo untuk melepas stok sapi sebanyak 140.000 ekor secara bertahap.

Sapi-sapi itu dikeluarkan oleh setiap feedlot di wilayah pemasaran/distribusinya untuk memenuhi kenaikan permintaan daging sapi saat Lebaran.

Direktur Eksekutif Apfindo Joni Liano menyatakan bahwa tambahan sapi yang dipotong itu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Sumatera Utara.

Joni mengatakan, dengan penambahan alokasi sapi yang dipotong pada September 2010 ini, membawa konsekuensi bahwa stok sapi di perusahaan penggemukan pada bulan berikutnya berkurang. Karena itu, perlu tambahan pasokan agar kinerja perusahaan bisa optimal.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, alokasi impor sapi bakalan tahun 2010 sebanyak 452.000, lebih rendah 41 persen daripada tahun lalu. Dari alokasi itu, izin impor yang dikeluarkan 419.958 ekor dan yang terealisasi 348.253 ekor. Hingga Agustus lalu stok sapi di feedlot dan yang siap untuk dipotong 147.141 ekor. Khusus untuk daging, alokasi impor tahun 2010 totalnya 73.000 ton dan baru terealisasi 56.000 ton sehingga tinggal 17.000 ton. Karena dianggap terlalu kecil, ditambah impor 5.000 ton.

Kebutuhan daging sapi pada Agustus 2010 ini hanya 53.000 ton. Itu bisa dipenuhi dari produksi sapi lokal setara 34.000 ton, sapi bakalan impor 6.000 ton, dan impor daging 12.000 ton.

Joni menyatakan, idealnya setiap bulan mulai Oktober 2010 ada tambahan sapi bakalan impor untuk digemukkan sebanyak 50.000 ekor setiap bulannya hingga Desember 2010. Jadi, ketersediaan daging mencukupi dan stok akhir tahun aman.

Bukopin Targetkan Kucurkan Pinjaman 30 Juta Dollar AS

Pascakerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank Bukopin menargetkan dalam waktu sekitar empat bulan dapat mendorong kebutuhan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah berorientasi ekspor sebesar 30 juta dollar AS atau sekitar Rp 270 miliar.

Presiden Direktur PT Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi mengungkapkan hal itu di Jakarta, akhir pekan lalu. Bukopin baru saja menandatangani kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar UKM Indonesia dapat semakin terbuka peluangnya dalam aktivitas ekspor dan impor.

Glen menjelaskan, kerja sama tersebut meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Ini hanya terkait dengan kegiatan ekspor. Posisi Bukopin sebagai bank nasional terletak pada usaha produksi dan perdagangan. Karena itulah, pendanaan yang diberikan LPEI merupakan peluang baik bagi UKM Indonesia.

Lewat kerja sama ini, Glen menyebutkan, pertumbuhan Bukopin tahun 2010 bisa 19-20 persen. Ini sudah termasuk kontribusi kerja sama dengan LPEI.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Bukopin Tri Joko Prihanto mengatakan, ”Peluang ini bukan hanya untuk UKM binaan Bukopin. Bukopin sudah membina pengusaha kerajinan, mebel, hasil pertanian, dan komponen elektronik.”

Kinerja ekspor

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam menyampaikan kinerja ekspor nonminyak dan gas menyebutkan, periode Juli 2010 ekspor nonmigas tetap menguat. Nilainya di atas 10 miliar dollar AS. Ekspor nonmmigas Juli 2010 mencapai 10,6 miliar dollar AS atau naik 29,5 persen daripada bulan yang sama tahun 2009.

”Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang kembali mencapai angka di atas 10 miliar dollar AS mengindikasikan pemulihan ekspor Indonesia yang semakin mantap meskipun impor mengalami kenaikan. Kenaikan impor dipicu oleh tingginya permintaan barang modal dan bahan baku/penolong untuk kebutuhan industri dan realisasi investasi di dalam negeri,” kata Mari.

Kemperdag mencermati, ekspor ke Thailand dan Swiss makin menguat. Selama Januari-Juli 2010 ekspor nonmigas ke Swiss mencapai 141,6 juta dollar AS atau naik 12,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2009. Ekspor nonmigas ke Thailand juga menguat. Selama Januari-Juli 2010 ekspor nonmigas ke Thailand mencapai 2,3 miliar dollar AS atau naik 80,9 persen dibanding tahun 2009.

Biaya Untuk Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan OJK Mencapai 20 Triliun

Biaya yang perlu dikeluarkan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bisa sebesar Rp 11,268 triliun hingga Rp 20,252 triliun jika lembaga pengawas ini harus membuka kantor perwakilan baru di 500 kabupaten. Biaya ini bisa ditekan jika OJK dibentuk tanpa pembukaan kantor baru atau menambah petugas pengawas.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rofikoh Rokhim, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (2/9), saat memaparkan hasil riset tentang Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, dalam diskusi Kelompok Terfokus tentang Solusi Terbaik Kompromi Pembentukan OJK yang digelar Pewarta Perbankan dan Moneter.

Menurut Rofikoh, besar-kecilnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergantung pada kebijakan pengawasan yang akan dilakukannya nanti. Jika pengawasan yang akan dilakukan OJK dilakukan hingga level lembaga keuangan mikro, jumlah pengawas yang harus direkrut akan membengkak.

Seperti diketahui, jumlah lembaga keuangan nonbank (LKNB) kecil dan mikro yang ada di Indonesia saat ini diperkirakan 86.504 unit. Lalu, LKNB menengah besar mencapai 1.670 lembaga dan 2.902 bank.

Jika seluruh lembaga keuangan itu diawasi, OJK perlu merekrut 8.650 sampai 17.301 tenaga pengawas baru. Jika satu pengawas akan mengawasi 10 lembaga keuangan, perlu ditambah 8.650 pengawas. Sementara jika satu pengawas harus mengontrol lima lembaga keuangan, harus ada tambahan 17.301 tenaga pengawas.

”Melihat pengalaman merger Bank Mandiri dulu, biaya pengembangan teknologi informasi Rp 2 triliun, untuk OJK bisa lebih karena lebih banyak cabang yang dibentuk,” ujar Rofikoh.

Tidak besar

Kepala Biro Perundang-undangan dan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Robinson Simbolon mengatakan, biaya pembentukan OJK tidak akan sebesar seperti yang diperkirakan Rofikoh. Sebab, tenaga pengawas yang akan digunakan OJK nanti adalah tenaga pengawas yang sudah ada di Kedeputian Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Semua tenaga pengawas Bapepam-LK akan otomatis dipindahkan ke OJK karena relatif lebih mudah. Adapun tenaga pengawas BI akan dipilih dan dikirimkan oleh BI. ”Jadi, untuk pengawas dari BI akan ditentukan oleh BI sehingga bisa saja tidak semua pengawas BI yang dipindahkan ke OJK,” tutur Robinson.

Selain itu, biaya pembentukan pun bisa ditekan karena OJK tidak akan ikut mengawasi lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro ini diatur dalam undang-undang khusus lainnya. ”Dan kemungkinan lembaga keuangan mikro ini akan tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Koperasi dan UKM,” ujar Robinson.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang OJK DPR Nusron Wahid menegaskan, pihaknya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan OJK ini karena usul resmi yang disampaikan setiap fraksi di DPR belum disampaikan kepada Panitia Khusus. Praktik bernegara yang baik seharusnya tidak memunculkan adanya perbedaan pendapat antara otoritas moneter dan fiskal seperti yang terjadi saat ini

Cara Mencermati Pertumbuhan Angka Inflasi Indonesia

Tekanan inflasi akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Namun, tampaknya tekanan inflasi pangan akan bertahap berkurang pada bulan-bulan mendatang. Walaupun demikian, masih ada yang harus kita cermati dari inflasi yang terjadi.

Musim kemarau basah telah membuat panen beberapa komoditas pertanian (diawali oleh tanaman palawija) menjadi terganggu. Keadaan ini memicu kenaikan harga beberapa komoditas tersebut, yang segera diikuti oleh komoditas pangan lainnya secara keseluruhan.

Para pedagang tampaknya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menaikkan harga ini.

Akibatnya, inflasi bahan makanan pun mengalami kenaikan yang amat signifikan. Pada bulan Juni inflasi bulanan bahan makan mencapai 3,20 persen dan pada bulan Juli naik lebih tinggi lagi menjadi 4,69 persen.

Keadaan ini membuat inflasi umum (keseluruhan) bulanan naik sebesar 0.97 persen pada bulan Juni dan sebesar 1,57 persen pada bulan Juli. Inflasi tahunan pun mengalami kenaikan yang tajam, dari 4,16 persen pada bulan Mei menjadi 5,05 persen pada bulan Juni dan 6,22 persen pada bulan Juli (gambar 1).

Angka inflasi yang meningkat tersebut jelas sudah berada di atas target Bank Indonesia ataupun pemerintah untuk tahun ini yang sebesar 5,3 persen. Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran harga akan semakin tidak terkendali pada bulan-bulan berikutnya.

Apalagi, pada bulan Agustus dan September akan ada faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya memicu kenaikan harga (terutama pangan) yang amat signifikan.

Untungnya, pihak pemerintah cukup tanggap terhadap perkembangan yang terjadi. Kalau pada awal tahun kita tidak melihat langkah pemerintah yang terlalu berarti dalam mengendalikan harga pangan, pada pertengahan tahun ini respons kebijakan pemerintah sudah terlihat mengalami kemajuan.

Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog ataupun instansi pemerintah lainnya terlihat lebih intensif jika dibandingan dengan pada awal tahun. Aktivitas untuk mengendalikan ekspektasi inflasi pun (misalnya berupa kunjungan ke pusat produksi pertanian ataupun penegasan bahwa stok pangan cukup) tampak lebih banyak dilakukan.

Dan, dampak positifnya mulai terlihat pada angka inflasi bulan Agustus lalu, di mana inflasi bulanan ”hanya” mencapai 0,76 persen. Walaupun terlihat agak tinggi, angka ini jauh berada di bawah perkiraan sebagian besar ekonom dan pengamat, yang memperkirakan inflasi di bulan tersebut akan berada di atas 1 persen.

Pada bulan Agustus, inflasi bulanan bahan makanan hanya mencapai 0,47 persen, jauh lebih rendah daripada yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Relatif rendahnya tekanan inflasi pangan ini merupakan indikasi awal bahwa kenaikan harga bahan makanan sudah mencapai puncaknya pada bulan Juli.

Ke depan harga bahan makanan berpeluang besar untuk menjadi semakin terkendali seiring dengan mulai normalnya pasokan beberapa komoditas bahan makanan dan berkurangnya dampak musiman bulan puasa dan Lebaran secara berangsur-angsur. Apalagi, bila pemerintah dapat menjalankan operasi pengendalian harganya dengan lebih efektif.

Inflasi pendidikan

Selain harga bahan makanan, sebenarnya ada komponen inflasi lain yang patut mendapatkan perhatian kita, yaitu komponen inflasi pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini komponen pendidikan selalu memberikan sumbangan yang amat signifikan terhadap inflasi.

Keadaan ini sering kali luput dari perhatian, padahal kenaikan biaya di sektor pendidikan dapat memengaruhi daya saing jangka panjang kita. Menciptakan daya saing jangka panjang amatlah penting karena saat ini kita menghadapi persaingan dunia yang semakin terbuka.

Kenaikan biaya sektor pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan pendidikan menjadi barang yang mahal untuk sebagian kalangan (yang berpenghasilan rendah).

Keadaan ini dapat membuat banyak dari mereka tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Padahal, banyak bakat-bakat unggul yang terlahir dari kalangan tersebut.

Terhalangnya akses bibit-bibit yang berbakat ini ke pendidikan yang lebih baik akan merugikan kita karena kita tidak dapat mengembangkan sumber daya unggulan yang kita miliki secara optimal.

Hal yang harus kita sadari juga adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan dukungan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang memadai dalam jumlah yang besar.

Negara-negara tetangga kita tampaknya lebih menyadari akan pentingnya mengendalikan harga di sektor pendidikan untuk mendukung daya saing jangka panjang mereka. Hal ini terlihat dari inflasi sektor pendidikan mereka yang jauh lebih terkendali dibandingkan dengan yang terjadi di sini.

Dalam hal biaya pendidikan, misalnya, kenaikan yang terjadi di Malaysia dan Thailand jauh lebih rendah daripada yang terjadi di Indonesia.

Dalam periode Januari 2002 sampai Juli 2010, secara kumulatif biaya pendidikan di Indonesia sudah mengalami kenaikan sebesar 154,5 persen (gambar 2). Sementara itu, dalam periode yang sama kenaikan kumulatif biaya pendidikan di Malaysia hanya mencapai 17,9 persen. Biaya pendidikan di Thailand bahkan mengalami penurunan sebesar 13,8 persen.

Secara kasar hal ini dapat di artikan bahwa uang sekolah di Thailand pada tahun 2010 ini lebih murah dibandingkan dengan pada tahun 2002. Keadaan ini mungkin sulit kita dibayangkan dapat terjadi mengingat uang sekolah untuk putra-putri kita yang harus kita bayar selalu naik (dengan signifikan) dari tahun ke tahun.

Malaysia, misalnya, telah melakukan investasi yang amat besar di sektor pendidikan. Belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan senantiasa mengalami kenaikan sejak krisis 1997/1998 lalu.

Alokasi belanja negara tersebut untuk sektor pendidikan secara konsisten berada di atas 20 persen dari total belanjanya (sempat mencapai 27 persen pada tahun 2000). Dalam 10 tahun terakhir ini Malaysia mengalokasikan rata-rata sekitar 25 persen dari anggarannya untuk sektor pendidikan.

Thailand juga telah melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan dengan terus meningkatkan anggaran sektor pendidikannya.

Pada tahun 2009 Thailand melakukan reformasi sektor pendidikan lebih lanjut, di mana negara tersebut mengalokasikan sekitar 27 persen dari anggarannya untuk sektor pendidikan.

Program pendidikan di Thailand terlihat amat agresif. Pada triwulan pertama tahun 2009 Pemerintah Thailand mencanangkan program pendidikan gratis 15 tahun (dari tingkat TK sampai SMA). Sekitar 11,8 juta pelajar akan mendapat akses ke pendidikan gratis tersebut.

Program tersebut mencakup biaya sekolah gratis, buku gratis, peralatan pendidikan gratis, baju seragam gratis, dan pembiayaan untuk aktivitas rekreasi. Selain itu, sekitar 70 persen dari iuran sekolah pendidikan tingkat tinggi dibayar juga oleh negara (gambar 3).

Dampak kebijakan tersebut terlihat dengan jelas pada angka inflasi di sektor pendidikan di sana. Pada bulan Mei 2009 indeks harga biaya pendidikan di Thailand mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan biaya pendidikan ini terjadi pada semua level pendidikan di sana, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi (gambar 3).

Dan yang lebih penting lagi, penurunan harga yang amat signifikan terjadi pada buku dan peralatan sekolah, di mana indeksnya turun dari 100 pada awal tahun 2009 menjadi 3,71 pada bulan Mei 2009. Artinya, terjadi penurunan harga sebesar sekitar 96 persen.

Pada tahun 2010 pun negara tersebut dapat mempertahankan biaya pendidikan di sana pada level yang rendah. Jadi, tidaklah mengherankan bila secara kumulatif terjadi deflasi di sektor pendidikan di Thailand.

Indonesia juga sudah mengalokasikan 20 persen dari anggarannya untuk sektor pendidikan. Namun, sampai saat ini dampak terhadap harga di sektor pendidikan masih relatif terbatas. Ke depan efisiensi alokasi dana ke sektor ini harus lebih ditingkatkan agar pendidikan kita menjadi lebih terjangkau oleh seluruh masyarakat kita.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa kenaikan harga di sektor makanan tampaknya sudah mencapai puncaknya. Untuk tahun 2010 ini, dengan didukung oleh intervensi pasar yang semakin baik, rasanya inflasi masih dapat ditekan pada kisaran 6 persen.

Namun, perjuangan mengendalikan inflasi masih jauh dari selesai karena (selain pangan) Indonesia masih harus berbuat lebih banyak untuk mengendalikan inflasi di sektor pendidikan.

Purbaya Yudhi Sadewa Chief Economist Danareksa Research Institute

Inovasi dan Komitmen Keuangan Keluarga

Apakah Anda termasuk keluarga muda yang baru menikah, atau paling tidak memiliki satu atau dua anak yang masih kecil? Apakah istri dan suami sama-sama bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga? Jika ya, bagaimana caranya Anda mengatur pendapatan keluarga?

Berdasarkan asas normatif dalam pengelolaan keluarga, sesungguhnya tidak ada istilah uang yang bersumber dari pendapatan suami atau istri. Ketika dua orang bersepakat membangun rumah tangga, maka penghasilan pasangan tersebut mesti disebut sebagai penghasilan keluarga.

Pada zaman modern ini tulang punggung keluarga tidak selamanya ada di pundak suami. Banyak juga para istri yang bekerja. Selain itu, tidak sedikit para istri yang bekerja karena sudah sejak sebelum menikah memang sudah memiliki penghasilan sendiri.

Pertanyaannya kemudian, apakah kalau istri sudah sejak lama memiliki penghasilan sendiri, maka setelah menikah dan tetap bekerja, penghasilan yang diperolehnya semata-mata untuk memenuhi keperluan pribadi? Semestinya adalah tidak. Karena, pasangan suami istri pada hakikatnya memiliki tujuan keuangan yang sama, yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk keluarga.

Lantas bagaimana agar paradigma yang selama ini berkembang di sebagian kalangan, sebagaimana diuraikan di atas, bisa diubah? Kemauan dan kebesaran hati. Itu jawabannya. Bagaimana konkretnya?

Komitmen dan tujuan keuangan

Pertama, komitmen. Ketika Anda berumah tangga, itu berarti Anda sudah siap untuk berbagi penghasilan untuk keperluan rumah tangga Anda. Jika Anda masih menggunakan ideologi individual dalam rumah tangga Anda, itu tidak ada bedanya dengan hidup sendiri. Ujung-ujungnya akan bermuara pada masalah keuangan. Oleh karena itu, memiliki komitmen untuk berbagi merupakan fondasi dalam pengelolaan keuangan keluarga. Jika selama ini suami-istri sudah telanjur menggunakan paradigma, penghasilan merupakan hak masing-masing, maka ubahlah paradigma tersebut. Tidak ada kata terlambat.

Kedua, menentukan tujuan keuangan secara bersama. Berapa banyak aset yang ingin dimiliki? Bagaimana menyiapkan biaya anak sekolah? Dan lain sebagainya. Setiap keluarga memiliki hak untuk menentukan tujuan keuangannya masing-masing. Namun, yang menjadi kata kunci adalah bagaimana membuat prioritas dari tujuan keuangan tersebut. Siapa yang mesti mengalah dan apa yang mesti diutamakan.

Contoh sederhana adalah kebutuhan kendaraan untuk keluarga. Bisa jadi, karena ketidaksamaan pandangan akhirnya dana keluarga habis hanya untuk membeli barang tidak produktif. Yang paling sering terjadi adalah soal mobil. Bisa jadi sang suami ingin mobilnya berjenis sedan. Tujuannya, Agar kalau ke kantor bisa lebih bergaya. Akan tetapi, sang istri ingin jenis kendaraan yang bisa memuat banyak orang karena masih ingin bepergian bersama-sama keluarga besarnya. Jika tidak ada titik temu, keluarga tersebut kemudian membeli dua mobil yang notabene tidak produktif.

Hal semacam ini bisa mengakibatkan dana untuk pembelian mobil membengkak, dan dapat mengganggu pencapaian tujuan keuangan keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks tujuan keuangan ini, kedua pihak sejatinya mesti bersedia untuk mengalah dan mengutamakan aset yang bersifat produktif. Sementara untuk aset konsumtif sebaiknya berdasarkan fungsi dan kebutuhan dasar, bukan sekadar keinginan belaka.

Tujuan keuangan dan alokasi pendapatan

Ketiga, bagaimana cara mencapai tujuan keuangan keluarga? Setiap tujuan keuangan bisa dicapai dengan menyisihkan penghasilan ke dalam tabungan, dan setelah mencukupi, maka tabungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi tujuan keuangan itu tadi.

Lebih modern lagi, penghasilan yang disisihkan tersebut dialokasikan untuk berinvestasi sehingga jumlahnya terus bertambah, sampai suatu ketika jumlah tersebut bisa memenuhi kebutuhan tujuan keuangan keluarga, apa pun tujuan tersebut.

Akan tetapi, bagaimana jika tujuan keuangan tersebut, misalnya memiliki rumah atau apartemen ingin diperoleh saat ini? Apakah tidak bisa? Bisa, beli rumah atau apartemen dengan cara berutang. Selanjutnya, utang tersebut dicicil dan diangsur dari penghasilan bulanan suami dan istri. Intinya di sini adalah suami dan istri mesti memiliki kesepakatan jika hendak mencapai tujuan dengan cara berutang, maka tanggung jawab ada di kedua pihak.

Konsekuensi yang lain, dari seluruh penghasilan keluarga, setiap bulannya harus disisihkan secara konsisten dana untuk mengangsur pembayaran utang. Itu berarti keinginan untuk membelanjakan dana bagi keperluan lain mesti dikurangi. Dengan kata lain, jika tidak mampu disiplin menyisihkan penghasilan untuk membayar utang kredit rumah, maka rumah itu sendiri bisa hilang dan tujuan keuangan yang hendak dicapai dengan berutang akan pupus.

Keempat, mengalokasikan pendapatan suami dan istri untuk peruntukan yang jelas, termasuk investasi dan juga pengeluaran biaya kebutuhan sehari-hari. Caranya? Penghasilan kedua pihak dimasukkan dalam sebuah rekening tabungan, dan itulah yang disebut dengan penghasilan keluarga. Lalu, dari seluruh penghasilan tersebut dipilah untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumsi dan juga investasi. Di sini, yang terpenting adalah keterbukaan kedua belah pihak. Setiap bulan, suami dan istri bersama-sama meninjau kondisi keuangannya. Begitu seterusnya.