Kemampuan Pemerintah Danai Infrastruktur Hanya 20 Persen Karena Maraknya Korupsi

Wakil Presiden Boediono mengakui, kemampuan anggaran pemerintah dalam waktu lima tahun mendatang diperkirakan tidak lebih dari seperlima atau sekitar 20 persen (Rp 400 triliun) dari total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah mengundang partisipasi swasta untuk bersama-sama ikut dalam pembangunan sejumlah infrastruktur nasional. Pemerintah sendiri akan menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang ada agar lebih fokus.

Hal itu diungkapkan Wapres Boediono saat menjadi pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan Euromoney bertema ”The Indonesia Investment Forum” di Jakarta, Rabu (29/9). Hadir juga dalam seminar itu Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan kalangan pebisnis mancanegara.

”Kami memperkirakan, kemampuan anggaran pemerintah tak kurang dari seperlima dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.000 triliun dalam lima tahun menatang. Oleh karena itu, kami berharap keikutsertaan sektor swasta berinvestasi di proyek infrastruktur tersebut,” katanya.

Menurut Wapres, sejumlah proyek infrastruktur yang sudah diseleksi untuk dijadikan prioritas, di antaranya, pembangunan jalan tol trans-Jawa, meningkatkan kemampuan rel kereta api di Jawa menjadi jalur ganda, meningkatkan efisiensi pelabuhan yang dimulai dari Tanjung Priok, dan program pembangunan listrik 10.000 megawatt.

”Langkah lain yang kami tempuh adalah menjalankan kebijakan fiskal yang konservatif dan ketat. Kebijakan inilah yang telah menjadi budaya kita saat pembuatan kebijakan makroekonomi kita,” ujar Wapres Boediono.

Wapres menyatakan, langkah lainnya adalah menyusun mekanisme baru untuk kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership), termasuk membentuk sistem satu atap dalam pelayanan langsung investasi baru melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lebih jauh, Wapres Boediono mengakui, pembangunan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan kemampuan ekonomi Indonesia tetap positif pada saat terjadinya krisis global beberapa saat lalu.

”Pada saat krisis, saat banyak negara mengalami pertumbuhan negatif, Pemerintah Indonesia masih bisa menciptakan pertumbuhan 6,3 persen selama tahun 2008 dan 4,5 persen tahun 2009. Kami juga mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, dengan percepatan 7 persen hingga 8 persen sampai tahun 2010,” tutur Wapres.

Wapres mengatakan, pemerintah juga telah mengurangi angka pengangguran dari 7,8 persen menjadi 5 persen pada tahun 2010. ”Untuk mencapai target itu, pemerintah membutuhkan suatu kombinasi sejumlah kebijakan yang meluas dan juga adanya intervensi langsung untuk mendukungnya,” ujar Wapres