Bank Indonesia Targetkan Serap Dana Masyarakat Sebesar 60 Triliun

Kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan giro wajib minimum primer sebesar 3 persen dari dana pihak ketiga diperkirakan akan mengurangi likuiditas di masyarakat sekitar Rp 53 triliun karena ada tambahan dana yang harus disimpan bank.

Kebijakan BI yang melakukan kontraksi ini dikhawatirkan akan mendorong biaya dana yang harus dikeluarkan perbankan nasional sehingga suku bunga pinjaman akan semakin sulit diturunkan.

”Bahkan, jika ditambahkan dengan kebijakan GWM (giro wajib minimum) yang dikaitkan dengan LDR (loan to deposit ratio/rasio utang terhadap dana pihak ketiga), total kontraksi akibat GWM primer plus GWM LDR kemungkinan besar ada di kisaran Rp 60 triliun,” ujar ekonom, analis perbankan, dan pasar modal Mirza Adityaswara di Jakarta, Sabtu (4/9).

Menurut Mirza, tujuan BI memberlakukan kenaikan GWM primer dan GWM terkait LDR itu sebenarnya baik, yakni mengurangi tekanan dari sisi permintaan atas uang dalam perekonomian nasional. Permintaan atas uang memang meningkat dengan adanya kenaikan laju inflasi dan impor.

”Inflasi dan impor memang naik terlalu cepat dibanding pasokan barang,” ujarnya.

Dengan kenaikan GWM primer dan dipadu GWM LDR, biaya dana yang dibebankan kepada bank akan meningkat. Kenaikan biaya dana ini tetap terjadi meskipun BI memutuskan tetap menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6,5 persen.

”Dengan kondisi ini, suku bunga kredit kemungkinan juga akan naik,” tutur Mirza.

Untuk mencegah kenaikan suku bunga kredit yang nantinya berujung pada menurunnya investasi di dalam negeri, Mirza menyarankan harus ada respons dari otoritas moneter untuk mengatur agar laju inflasi tidak terlalu tinggi.

”Biasanya, kenaikan GWM adalah kebijakan tahap pertama. Jika impor dan inflasi masih naik terlalu kencang, tidak ada jalan lain selain menaikkan BI Rate,” tutur Mirza.

Tumbuh

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi sehingga pada akhir tahun 2010 diperkirakan tumbuh 6-6,5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen itu belum cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja yang mencapai 2,3 juta orang per tahun atau tingkat pengangguran terbuka 7,4 persen dari angkatan kerja.

Namun, ujar Mirza, dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong masih di bawah potensinya itu, Indonesia sudah harus menderita laju inflasi yang termasuk tinggi, yakni 6,2 persen year on year per Juli 2010. Situasi ini akan membuat target inflasi dalam APBN Perubahan 2010 sebesar 5,3 persen terlampaui.

Hal ini terjadi karena kondisi infrastruktur yang belum maksimal sehingga distribusi barang menjadi terhambat. Hambatan atas barang dalam negeri ini menjadi salah satu pendorong tingginya impor saat ini.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, inflasi pada Juli 2010 lebih rendah daripada Agustus 2010. Itu menunjukkan upaya untuk menekan kenaikan harga-harga komoditas pangan telah berhasil.