Pemerintah membuka peluang swasta untuk bekerja sama dalam hal operasional dengan pelabuhan perikanan di Maluku. Kerja sama tersebut diharapkan mempercepat pertumbuhan industri perikanan di pelabuhan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Ambon, Maluku, Senin (2/8), mengatakan, di Maluku saat ini terdapat 12 pelabuhan. Lahan pelabuhan itu dibuka untuk kerja sama operasional dengan swasta.
”Negara tidak punya uang untuk membangun infrastruktur di pelabuhan perikanan. Kita atur kerja sama operasional dengan swasta untuk proses industri pengolahan,” ujar Fadel.
Sebaliknya, swasta juga dimungkinkan membangun dan mengelola pelabuhan di wilayah Maluku. Saat ini, terdapat empat simpul pelabuhan yang dibangun swasta, yakni di Kota Tual, Ambon, Seram, dan Aru.
Pelabuhan ikan swasta tersebut, ujar Fadel, akan dikembangkan untuk kegiatan ekspor perikanan secara langsung dengan pasokan bahan baku dari nelayan. Pemerintah akan menempatkan syahbandar perikanan di pelabuhan swasta guna menjadi operator regulator. Pelabuhan ikan yang sudah siap antara lain Pelabuhan Tual dan Ambon.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengemukakan, dibukanya kerja sama operasi dalam pengolahan ikan harus mampu menopang penguatan nelayan nasional. Perikanan ilegal di perairan Indonesia terjadi karena ada kerja sama antara pengusaha asing dan nasional.
No comments:
Post a Comment