Pertanian dan Pangan Tidak Boleh Diserahkan Pada Pasar

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Prabowo Subianto kembali menegaskan agar pertanian dan pangan tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Alasannya, dua hal itu sangat strategis bagi pembangunan dan ketahanan Indonesia.

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan Kompas dan saat memberikan sambutan dalam pengukuhan kepengurusan HKTI periode 2010-2015 di Jakarta, Jumat (6/8) sore.

Prabowo kembali terpilih menjadi Ketua Umum HKTI oleh perwakilan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari 32 provinsi dengan wakil dari Bengkulu tidak memberi suara dalam Munas HKTI di Denpasar, Bali, 12-14 Juli.

Menurut Prabowo, pembangunan selama lima tahun terakhir membuktikan fokus pada ekonomi pasar bebas sebagai jawaban atas segala persoalan, termasuk pengurangan kemiskinan, tak memberi hasil memuaskan. ”Kami sudah mengingatkan sejak lima tahun lalu ekonomi pasar bebas jangan menjadi mantra penyelesaian persoalan pembangunan ekonomi,” katanya.

Pemerintah, ujarnya, tetap harus mengintervensi melalui kebijakan untuk menjaga pertanian dan pangan dari gejolak harga sehingga petani memiliki kepastian berusaha. Kegairahan petani berproduksi penting untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

Prabowo mengingatkan, dalam dua dekade mendatang akan terjadi kelangkaan pangan dan air akut ketika jumlah penduduk bumi, yang saat ini 7 miliar jiwa, akan menjadi 9 miliar jiwa. Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif berupa lahan luas, tenaga kerja besar, dan iklim tropis dapat mandiri dalam pangan serta bisa jadi lumbung dunia bila pengelolaannya benar.

Selain Prabowo, pengurus harian DPN HKTI terdiri dari wakil-wakil ketua, yaitu Achsanul Qosasi, Mindo Sianiar, serta Rachmat Pambudy, sekjen Fadli Zon, dan Badan Pertimbangan Organisasi M Jafar Hafsah. Ketua Bidang Pangan adalah Ganjar Pranowo dan beberapa ketua bidang, antara lain, bidang pemasaran Yenny Wahid, bidang kebijakan pertanian Winarno Tohir, bidang penyuluhan Arum Sabil, bidang agroindustri Abdul Wachid, bidang irigasi Tamsil Linrung, dan pengembangan kawasan agribisnis Lukman Purnomosidi.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Rudi Wibowo, tugas utama HKTI adalah memberdayakan petani. Pemberdayaan dilakukan agar petani mampu mengaktualisasi diri dengan memanfaatkan teknologi, keterampilan, dan segala keterbatasan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan.

Dalam konteks pengembangan pertanian pangan dan energi nabati skala luas dan terintegrasi di Merauke (MIFEE), misalnya, HKTI seharusnya bisa memberdayakan petani lokal supaya bisa menjadi subyek pembangunan, tidak sekadar obyek. Dalam konteks ini, peran HKTI dinilai belum begitu kuat.

HKTI sebagai himpunan kerukunan tani hendaknya mampu membawa aspirasi petani dan pertanian.

”Himpunan petani seharusnya tahu potensi wilayah mereka,” ujarnya