Mencari Secercah Harapan Dibalik Kekecewaan Pasar Terhadap Kabinet Menteri Jokowi

Pengamat pasar modal, Satrio Utomo, menilai komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu tidak memberikan banyak perubahan. "Janji merampingkan ternyata tidak dilaksanakan," katanya saat dihubungi pada Selasa, 16 September, 2014.

Menurut Satrio, pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi oleh kalangan profesional. Komposisi yang diumumkan tim Jokowi kemarin ternyata tak sesuai dengan harapan. "Cukup seimbang, meskipun masih agak mengecewakan," katanya.

Namun dia menyatakan pasar masih menunggu nama-nama yang akan ditetapkan untuk mengisi pos-pos di kementerian. "Dari profesional dan partainya, kami masih lihat orang-orangnya seperti apa dan pos-posnya seperti apa," ujar Satrio. Pasar dinilai akan berfokus pada pos-pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, untuk diisi figur yang mumpuni.

Imbangnya komposisi antara menteri yang berasal dari profesional dan partai politik, kata Satrio, sebenarnya cukup membuat khawatir. Dia mengatakan bisa saja orang yang diklaim berasal dari kalangan profesional ternyata simpatisan partai politik.

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.


Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan memilih kombinasi kader partai dan profesional untuk menjabat posisi menteri di pemerintahannya. "Ada 18 dari profesional dan 16 profesional partai," kata Jokowi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 15 September 2014.

Menurut Jokowi, pemilihan kategori itu perlu dipertimbangkan karena banyak kalangan profesional yang juga menjadi kader partai politik. "Yang penting kami perlu membangun kabinet yang kuat dan siap bekerja dan melaksanakan program," kata Jokowi. Jokowi enggan menjelaskan apakah menteri dari profesional partai hanya akan diisi partai koalisi. Begitupun dengan alokasi kursi yang akan diberikan untuk masing-masing partai.

Hanya saja, kata Jokowi, beberapa pos kementerian strategis nantinya tidak akan diserahkan kepada profesional partai. Jokowi lebih mempercayakan jabatan itu kepada profesional tulen. "Seperti Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Usaha Milik Negara," katanya.

Untuk postur kabinet, Jokowi tak mengubah jumlah kementerian dalam pemerintahan SBY. "Kami putuskan jumlah kementeriannya 34," kata Jokowi. Jumlah kementerian yang dibentuk akan memaksimalkan alokasi kuota yang tercantum dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya, Senin, 15 September 2014. Didampingi Tim Transisi, Jokowi mengatakan akan mempertahankan jumlah 34 kementerian seperti pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Berikut rincian arsitektur Jokowi-JK. Namun demikian, Jokowi berujar, bentuk ini masih sangat mungkin berubah.

1. Posisi menteri diisi dari 18 profesional non-partai. Sisanya, 16 menteri dari profesional partai.

2. Menteri yang berasal dari non-partai menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga kementerian baru.

4. Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

5. Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

6. Tiga kementerian koordinator tetap dipertahankan seperti Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat.

7. Posisi wakil menteri dihapus, kecuali Wakil Menteri Luar Negeri.

Deputi Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet Andi Widjajanto mengatakan komposisi yang memfasilitasi 16 dari partai politik merupakan wewenang Jokowi-JK. Dia mengatakan Tim Transisi tak mengurusi pembagian ini dan hanya mengusulkan kriteria menteri saja. "Konsekuensi logisnya, tentu akan bernegosiasi dengan partai pengusung, tapi itu bukan urusan Tim Transisi lagi," ujarnya.