Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menegur jajaran Direksi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), termasuk direktur utamanya.
Teguran ini dilayangkan karena maskapai Garuda mengalami kerugian yang sangat besar. Pada semester I-2014, perseroan mencatat kerugian sebesar US$ 211,7 juta atau setara dengan Rp 2,4 triliun.
"Karena kerugian sangat besar. Saya tegur direksi," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Garuda saat ini dalam kondisi sulit. Sehingga Dahlan meminta jajaran direksi merumuskan strategi untuk keluar dari kesulitan keuangan. Ia menargetkan rumusan solusi harus sudah ada pada Senin (1/9/2014).
"Saya minta Senin jam 12, ada usulan direksi sekarang untuk atasi keadaan yang sulit," sebutnya.
Terkait masa jabatan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar yang segera habis, Dahlan menyebut harus ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pada RUPSLB juga membahas persoalan keuangan yang sedang menimpa Garuda.
"Garuda ini harus ada RUPSLB," katanya.
Wednesday, August 27, 2014
Rusia Tutup Jaringan Restoran Makan Cepat Saji McDonald
Badan Perlindungan Konsumen Rusia, Rospotrebnadzor, menutup sementara rumah makan cepat saji dari Amerika, McDonald, di Kota Yekaterinburg, Negara Bagian Urals, pada Selasa, 26 Agustus 2014. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 27 Agustus 2014, penutupan ini merupakan kejadian kelima kalinya dalam waktu beberapa minggu terakhir.
Menurut Rospotrebnadzor, pemberhentian izin sementara dilakukan karena adanya temuan beberapa pelanggaran kebersihan di Rusia. Hingga berita ini dimuat, pihak McDonald masih belum bisa dikonfirmasi.
Perwakilan dari Rospotrebnadzor, Natalya Lukyantseva, mengatakan inspeksi dilakukan karena adanya keluhan yang dilayangkan oleh pelanggan. Rospotrebnadzor telah menutup tiga gerai di daerah Moscow dan satu di daerah Stavropol.
Selain Reuters, berita serupa dirilis pula oleh Moscow Time. Media tersebut menyatakan Rospotrebnadzor sedang melakukan penyelidikan terhadap delapan gerai McDonald di daerah Moscow terkait pelanggaran kebersihan.
Penutupan ini dikaitkan dengan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia terkait gerakan militer ke Crimea. Namun, hal itu dibantah oleh Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich. Ia menyatakan pemerintah Rusia tidak menutup restauran itu karena hal ini. "Waktu penutupan dan inspeksi terjadi secara kebetulan," kata Dvorkovich.
Menurut Rospotrebnadzor, pemberhentian izin sementara dilakukan karena adanya temuan beberapa pelanggaran kebersihan di Rusia. Hingga berita ini dimuat, pihak McDonald masih belum bisa dikonfirmasi.
Perwakilan dari Rospotrebnadzor, Natalya Lukyantseva, mengatakan inspeksi dilakukan karena adanya keluhan yang dilayangkan oleh pelanggan. Rospotrebnadzor telah menutup tiga gerai di daerah Moscow dan satu di daerah Stavropol.
Selain Reuters, berita serupa dirilis pula oleh Moscow Time. Media tersebut menyatakan Rospotrebnadzor sedang melakukan penyelidikan terhadap delapan gerai McDonald di daerah Moscow terkait pelanggaran kebersihan.
Penutupan ini dikaitkan dengan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia terkait gerakan militer ke Crimea. Namun, hal itu dibantah oleh Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich. Ia menyatakan pemerintah Rusia tidak menutup restauran itu karena hal ini. "Waktu penutupan dan inspeksi terjadi secara kebetulan," kata Dvorkovich.
P&G Khawatir Akan Pembatasan Produk Impor Di Modern Market dan Pasar Tradisional
Procter and Gamble (P&G) meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan perihal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Ketentuan yang menjadi perhatian produsen barang-barang konsumsi itu adalah Pasal 22 Ayat 1 yang mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan
“P&G khawatir implementasi aturan itu akan memberikan dampak bagi produk-produk mereka,” kata Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, usai pertemuan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) hari ini, Rabu, 27 Agustus 2014.
Selain terkenal dengan barang-barang konsumsinya seperti sampo Pantene, Head and Shoulders, dan Rejoice, P&G juga memproduksi parfum Hugo Boss dan Gucci. Mereka memproduksi pula produk perawatan kulit SK-II dan Olay serta produk busana Dolce&Gabbana.
Menanggapi pertanyaan P&G, menurut Djatmiko, Menteri Lufti menjelaskan bahwa peraturan tersebut sedang ditinjau ulang agar tak menyulitkan pebisnis lokal, investor asing, maupun perusahaan manufaktur dari luar. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga ingin menutup celah kongkalikong dalam pemberian dispensasi.
Meski mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan memasarkan minimal 80 persen produk dalam negeri, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 itu tetap memberikan dispensasi. Pasal 22 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari forum komunikasi pelaku usaha.
Perusahaan Amerika Serikat lain yang juga hadir dalam pertemuan itu adalah Google, Johnson and Johnson, Microsoft, General Motors, dan Caterpillar. Sebagian perusahaan menanyai pandangan Indonesia terhadap ASEAN setelah tahun 2015. “Mereka ingin tahu masalah e-commerce dan jasa, seperti tenaga kerja terampil di bidang kesehatan seperti perawat,” kata Djatmiko. Menteri Lutfi lantas menampilkan gambaran umum bahwa ASEAN akan berkembang secara agresif menjadi pasar yang potensial.
Masalah pembangunan infrastruktur ditanyakan oleh Caterpillar. Sedangkan General Motors menanyakan perihal prospek industri otomotif. Ada pula perusahaan yang meminta penjelasan ihwal produk-produk pangan seperti jagung. “Mendag memberikan gambaran mengenai kondisi pasar ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi kawasan,” ujar dia.
Pertemuan US-ABC adalah rangkaian acara pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) ke-46 pada 25-28 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Mereka hendak mematangkan rencana pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Pertemuan dibuka dengan perundingan level Senior Economic Officials Meetings yang berlangsung hingga Ahad. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada 25-28 Agustus 2014.Setelah tingkat menteri, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara ASEAN dengan enam negara mitra serta pertemuan multilateral antara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan (ASEAN+3).
Selain itu, ada pula perundingan ASEAN dengan regional Mekong yang merupakan bagian dari kerja sama BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines-East ASEAN Growth Area).Konsep MEA dicetuskan pertama kali dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 pada 2003 di Bali. Ketika itu, para pemimpin ASEAN menyepakati Bali Concord II yang memuat tiga pilar untuk mencapai visi ASEAN 2020, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan.
Terkait dengan pilar ekonomi, upaya pencapaian visi ASEAN 2020 diwujudkan dalam bentuk MEA. Kerja sama ini merupakan komitmen untuk menjadikan ASEAN antara lain sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta arus modal. Pada 2007, pemimpin ASEAN menyepakati percepatan implementasi MEA dari 2020 menjadi 2015. Lantas, dirumuskanlah cetak biru MEA yang dibagi ke dalam empat tahap mulai dari 2008 hingga 31 Desember 2015.
“P&G khawatir implementasi aturan itu akan memberikan dampak bagi produk-produk mereka,” kata Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, usai pertemuan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) hari ini, Rabu, 27 Agustus 2014.
Selain terkenal dengan barang-barang konsumsinya seperti sampo Pantene, Head and Shoulders, dan Rejoice, P&G juga memproduksi parfum Hugo Boss dan Gucci. Mereka memproduksi pula produk perawatan kulit SK-II dan Olay serta produk busana Dolce&Gabbana.
Menanggapi pertanyaan P&G, menurut Djatmiko, Menteri Lufti menjelaskan bahwa peraturan tersebut sedang ditinjau ulang agar tak menyulitkan pebisnis lokal, investor asing, maupun perusahaan manufaktur dari luar. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga ingin menutup celah kongkalikong dalam pemberian dispensasi.
Meski mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan memasarkan minimal 80 persen produk dalam negeri, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 itu tetap memberikan dispensasi. Pasal 22 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari forum komunikasi pelaku usaha.
Perusahaan Amerika Serikat lain yang juga hadir dalam pertemuan itu adalah Google, Johnson and Johnson, Microsoft, General Motors, dan Caterpillar. Sebagian perusahaan menanyai pandangan Indonesia terhadap ASEAN setelah tahun 2015. “Mereka ingin tahu masalah e-commerce dan jasa, seperti tenaga kerja terampil di bidang kesehatan seperti perawat,” kata Djatmiko. Menteri Lutfi lantas menampilkan gambaran umum bahwa ASEAN akan berkembang secara agresif menjadi pasar yang potensial.
Masalah pembangunan infrastruktur ditanyakan oleh Caterpillar. Sedangkan General Motors menanyakan perihal prospek industri otomotif. Ada pula perusahaan yang meminta penjelasan ihwal produk-produk pangan seperti jagung. “Mendag memberikan gambaran mengenai kondisi pasar ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi kawasan,” ujar dia.
Pertemuan US-ABC adalah rangkaian acara pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) ke-46 pada 25-28 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Mereka hendak mematangkan rencana pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Pertemuan dibuka dengan perundingan level Senior Economic Officials Meetings yang berlangsung hingga Ahad. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada 25-28 Agustus 2014.Setelah tingkat menteri, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara ASEAN dengan enam negara mitra serta pertemuan multilateral antara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan (ASEAN+3).
Selain itu, ada pula perundingan ASEAN dengan regional Mekong yang merupakan bagian dari kerja sama BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines-East ASEAN Growth Area).Konsep MEA dicetuskan pertama kali dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 pada 2003 di Bali. Ketika itu, para pemimpin ASEAN menyepakati Bali Concord II yang memuat tiga pilar untuk mencapai visi ASEAN 2020, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan.
Terkait dengan pilar ekonomi, upaya pencapaian visi ASEAN 2020 diwujudkan dalam bentuk MEA. Kerja sama ini merupakan komitmen untuk menjadikan ASEAN antara lain sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta arus modal. Pada 2007, pemimpin ASEAN menyepakati percepatan implementasi MEA dari 2020 menjadi 2015. Lantas, dirumuskanlah cetak biru MEA yang dibagi ke dalam empat tahap mulai dari 2008 hingga 31 Desember 2015.
Masyarakat Ekonomi ASEAN Permudah Koruptor Untuk Kabur
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan salah satu tantangan besar pemerintahan Indonesia periode 2014-2019 adalah bergabungnya Indonesia pada Asean Community yang akan dimulai pada 1 Januari 2015. "Ada beberapa hal fundamental yang harus menjadi perhatian dan dipersiapkan," kata dia , Rabu, 27 Agustus 2014.
Dengan adanya asas free movement of people serta free movement of capital, koruptor berpeluang melarikan diri bersama harta jarahan ke negara-negara jiran. Padahal, kata Agus, Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Di lain pihak, negara jiran memberlakukan rezim hukum Common Law. Dengan demikian, ada prinsip-prinsip hukum yang tidak selaras sehingga kerap menimbulkan dispute.
"Kondisi ini menjadi tantangan berat aparat penegak hukum untuk mencegah, apalagi membawa pulang kembali hasil jarahan koruptor sebagai asset recovery," ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta segera menyelesaikan administrasi kependudukan melalui e-KTP dan nomor induk kependudukan. Tujuannya agar Indonesia tidak mudah disusupi penduduk dari negara-negara jiran yang berpotensi membangun jaringan terorisme, mafia narkoba, penjualan manusia, pembalak hutan dan mafia tambang.
Hal penting lainnya yang harus tersedia, menurut PPATK, adalah proses transaksi secara modern, yaitu melalui transaksi berbasis kartu dan sistem perbankan. Langkah ini dipercaya mampu melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.
Proses sertifikasi tanah juga mendesak dilakukan karena tanah menjadi bentuk aset yang paling sering dijadikan sarana investasi, baik untuk menyimpan uang legal maupun ilegal. Menurut Agus, data tanah yang akurat disertai sistem pendaftaran tanah dapat mencegah penggunaan tanah sebagai sarana pencucian uang.
"Yang patut diperhatikan juga adalah perlunya Bank Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya fisik uang asing," kata Agus. Ia menjelaskan pengawasan terhadap importir serta eksportir uang kertas asing, pedagang valuta asing, dan pembawa uang kertas lintas batas harus diatur dengan baik agar masyarakat terhindar dari berbagai jenis kejahatan penipuan.
PPATK sedang menyusun kerangka National Risk Assessment (NSA) yang mampu memetakan risiko-risiko sitem keuangan nasional. "Diharapkan NRA bisa diselesaikan sebelum tahun ini berakhir," ujarnya.
Dengan adanya asas free movement of people serta free movement of capital, koruptor berpeluang melarikan diri bersama harta jarahan ke negara-negara jiran. Padahal, kata Agus, Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Di lain pihak, negara jiran memberlakukan rezim hukum Common Law. Dengan demikian, ada prinsip-prinsip hukum yang tidak selaras sehingga kerap menimbulkan dispute.
"Kondisi ini menjadi tantangan berat aparat penegak hukum untuk mencegah, apalagi membawa pulang kembali hasil jarahan koruptor sebagai asset recovery," ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta segera menyelesaikan administrasi kependudukan melalui e-KTP dan nomor induk kependudukan. Tujuannya agar Indonesia tidak mudah disusupi penduduk dari negara-negara jiran yang berpotensi membangun jaringan terorisme, mafia narkoba, penjualan manusia, pembalak hutan dan mafia tambang.
Hal penting lainnya yang harus tersedia, menurut PPATK, adalah proses transaksi secara modern, yaitu melalui transaksi berbasis kartu dan sistem perbankan. Langkah ini dipercaya mampu melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.
Proses sertifikasi tanah juga mendesak dilakukan karena tanah menjadi bentuk aset yang paling sering dijadikan sarana investasi, baik untuk menyimpan uang legal maupun ilegal. Menurut Agus, data tanah yang akurat disertai sistem pendaftaran tanah dapat mencegah penggunaan tanah sebagai sarana pencucian uang.
"Yang patut diperhatikan juga adalah perlunya Bank Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya fisik uang asing," kata Agus. Ia menjelaskan pengawasan terhadap importir serta eksportir uang kertas asing, pedagang valuta asing, dan pembawa uang kertas lintas batas harus diatur dengan baik agar masyarakat terhindar dari berbagai jenis kejahatan penipuan.
PPATK sedang menyusun kerangka National Risk Assessment (NSA) yang mampu memetakan risiko-risiko sitem keuangan nasional. "Diharapkan NRA bisa diselesaikan sebelum tahun ini berakhir," ujarnya.
Monday, August 25, 2014
Mayoritas Pemegang Saham PT Cipaganti Citra Graha Tbk Tolak Laporan Keuangan Perusahaan
Mayoritas pemegang saham PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT) menolak laporan keuangan perusahaan tahun lalu. Menurut Direktur PT Cipaganti Citra Graha, Toto Moeljono, para pemegang saham menginginkan laporan keuangan yang rinci. "Baru kali ada laporan keuangan yang ditolak," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 25 Agustus 2014.
Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, sebanyak 89,4 persen tidak menyetujui dan tidak mensahkan laporan keuangan. Para pemegang saham menginginkan penjelasan ihwal keterkaitan antara PT Cipaganti Citra Graha Tbk dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP).
Koperasi Cipaganti mulai menarik dana dari masyarakat sejak 2008. Koperasi itu menawarkan bagi hasil tetap 1,6-1,9 persen perbulan untuk investasi minimal Rp 100 juta per
tenor 1-5 tahun. Tawaran imbal hasil tetap yang lebih tinggi dari bunga deposito itu membuat warga tergiur.
Hingga pertengahan 2014 tercatat 8.700 mitra koperasi dengan nilai total investasi Rp 3,2 triliun. Namun tak semua janji bagi hasil bisa dibayar. Mulai Maret 2014, Koperasi tak lagi
membayar semua tagihan bagi hasil.
Menurut Toto, pemegang saham menyoroti apakah PT Cipaganti Citra Graha Tbk ikut membayar dana nasabah Koperasi Cipaganti. Sebabnya ada sekitar 4 persen saham koperasi Cipaganti di PT Cipaganti Citra Graha Tbk. "Saya rasa itu bagus, karena pemegang saham peduli dengan perusahaan," kata Toto.
Pemegang saham, kata Toto, tidak tergiur dengan adanya peningkatan keuntungan perusahaan pada 2013. Pemilik saham justru lebih khawatir pada kejelasan transaksi pada laporan keuangan tersebut.
Toto juga menjelaskan bahwa pembagian deviden untuk para pemegang saham masih menunggu disahkannya laporan keuangan tahun buku 2013. "Setelah laporan keuangan disahkan baru diputuskan apakah pembagian deviden akan dilakukan atau tidak," tutur Toto.
Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, sebanyak 89,4 persen tidak menyetujui dan tidak mensahkan laporan keuangan. Para pemegang saham menginginkan penjelasan ihwal keterkaitan antara PT Cipaganti Citra Graha Tbk dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP).
Koperasi Cipaganti mulai menarik dana dari masyarakat sejak 2008. Koperasi itu menawarkan bagi hasil tetap 1,6-1,9 persen perbulan untuk investasi minimal Rp 100 juta per
tenor 1-5 tahun. Tawaran imbal hasil tetap yang lebih tinggi dari bunga deposito itu membuat warga tergiur.
Hingga pertengahan 2014 tercatat 8.700 mitra koperasi dengan nilai total investasi Rp 3,2 triliun. Namun tak semua janji bagi hasil bisa dibayar. Mulai Maret 2014, Koperasi tak lagi
membayar semua tagihan bagi hasil.
Menurut Toto, pemegang saham menyoroti apakah PT Cipaganti Citra Graha Tbk ikut membayar dana nasabah Koperasi Cipaganti. Sebabnya ada sekitar 4 persen saham koperasi Cipaganti di PT Cipaganti Citra Graha Tbk. "Saya rasa itu bagus, karena pemegang saham peduli dengan perusahaan," kata Toto.
Pemegang saham, kata Toto, tidak tergiur dengan adanya peningkatan keuntungan perusahaan pada 2013. Pemilik saham justru lebih khawatir pada kejelasan transaksi pada laporan keuangan tersebut.
Toto juga menjelaskan bahwa pembagian deviden untuk para pemegang saham masih menunggu disahkannya laporan keuangan tahun buku 2013. "Setelah laporan keuangan disahkan baru diputuskan apakah pembagian deviden akan dilakukan atau tidak," tutur Toto.
Jokowi Akan Bangun Jalan Tol Untuk Dorong Pembangunan Kelautan
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, menegaskan program pembangunan tol laut masih menjadi prioritas kerja presiden terpilih Joko Widodo. "Masih jadi prioritas karena ini konsep unggulan yang ditawarkan dari visi misi Jokowi terkait dengan doktrin poros maritim," ujar Andi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Menurut Andi, proyek besar ini akan diagendakan bisa dimulai tahun 2016 atau 2017. Pada tahun 2014-2015 calon presiden terpilih akan memulai dengan rancangan bangunan dengan memperkuat pembangunan di Indonesia bagian Timur.
"Pertama kita akan memperkuat jalur antara Makassar, Maluku, Biak dengan dimulai dengan rancangan bangunan," jelasnya. Rancangan pembangunan tol laut ini rencananya diperkuat dengan memperkuat rancangan satu pelabuhan besar. Tujuan pembangunan pelabuhan besar ini untuk melayani dan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia Timur.
Andi menuturkan pembangunan ini tidak semata-mata untuk Indonesia tetapi untuk membuka akses ke beberapa regional. Dipilihnya daerah timur dalam rancangan pembangunan tol laut dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Diantaranya tersedia lahan yang memadai, sengketa lahan masih minim, kota di bagian timur Indonesia masih belum padat dan akses langsung ke daerah Samudera Pasifik.
Tim transisi mengaku masih menghitung estimasi biaya dengan para pihak lain mulai dari segi inftrastruktur baik listrik, pabrik semen, pembangunan rel kereta api ganda hingga pelabuhan.
Menurut Andi, proyek besar ini akan diagendakan bisa dimulai tahun 2016 atau 2017. Pada tahun 2014-2015 calon presiden terpilih akan memulai dengan rancangan bangunan dengan memperkuat pembangunan di Indonesia bagian Timur.
"Pertama kita akan memperkuat jalur antara Makassar, Maluku, Biak dengan dimulai dengan rancangan bangunan," jelasnya. Rancangan pembangunan tol laut ini rencananya diperkuat dengan memperkuat rancangan satu pelabuhan besar. Tujuan pembangunan pelabuhan besar ini untuk melayani dan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia Timur.
Andi menuturkan pembangunan ini tidak semata-mata untuk Indonesia tetapi untuk membuka akses ke beberapa regional. Dipilihnya daerah timur dalam rancangan pembangunan tol laut dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Diantaranya tersedia lahan yang memadai, sengketa lahan masih minim, kota di bagian timur Indonesia masih belum padat dan akses langsung ke daerah Samudera Pasifik.
Tim transisi mengaku masih menghitung estimasi biaya dengan para pihak lain mulai dari segi inftrastruktur baik listrik, pabrik semen, pembangunan rel kereta api ganda hingga pelabuhan.
Data Kependudukan Awal dari Pelayanan Publik
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman menyatakan, data kependudukan merupakan awal dari pelayanan publik. Dengan data kependudukan yang akurat, maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan dari institusi publik maupun swasta dengan baik.
"Sumber pelayanan publik berawal dari data kependudukan. Harus akurat dan diakui keabsahannya. Data yang akurat memiliki 2 kriteria, yaitu semua penduduk tercatat dan tidak ada data yang ganda," kata Irman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (25/8/2014).
Meskipun demikian, Irman mengaku upaya mewujudkan data kependudukan yang akurat bukan hal yang mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya sangat besar dan jumlah penduduk yang tidak sedikit.
"Untuk mewujudkan ini perlu kerja keras sungguh-sungguh. Sampai hari ini belum bisa mewujudkan 100 persen data tunggal. Data tunggal hanya kita bisa jamin bagi penduduk yang merekam data KTP Elektronik dengan merekam sidik jari dan iris matanya," ujar Irman.
Lebih lanjut, Irman mengungkapkan hingga saat ini baru 95 persen penduduk Indonesia yang telah merekam data, sidik jari, dan iris matanya untuk dimasukkan ke dalam data KTP Elektronik. Adapun 5 persen penduduk belum merekam.
"Kami sudah melakukan 172 juta perekaman. Lebih dari 1 juta perekaman dilakukan lebih dari 1 kali. Ada perubahan nama, tanggal lahir, dan status perkawinan. Tidak mungkin kita keluarkan lebih dari 1 data. Bisa kena pidana atau sanksi denda, kalau tidak salah 6 tahun pidana atau Rp 75 juta denda," sebut Irman.
"Sumber pelayanan publik berawal dari data kependudukan. Harus akurat dan diakui keabsahannya. Data yang akurat memiliki 2 kriteria, yaitu semua penduduk tercatat dan tidak ada data yang ganda," kata Irman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (25/8/2014).
Meskipun demikian, Irman mengaku upaya mewujudkan data kependudukan yang akurat bukan hal yang mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya sangat besar dan jumlah penduduk yang tidak sedikit.
"Untuk mewujudkan ini perlu kerja keras sungguh-sungguh. Sampai hari ini belum bisa mewujudkan 100 persen data tunggal. Data tunggal hanya kita bisa jamin bagi penduduk yang merekam data KTP Elektronik dengan merekam sidik jari dan iris matanya," ujar Irman.
Lebih lanjut, Irman mengungkapkan hingga saat ini baru 95 persen penduduk Indonesia yang telah merekam data, sidik jari, dan iris matanya untuk dimasukkan ke dalam data KTP Elektronik. Adapun 5 persen penduduk belum merekam.
"Kami sudah melakukan 172 juta perekaman. Lebih dari 1 juta perekaman dilakukan lebih dari 1 kali. Ada perubahan nama, tanggal lahir, dan status perkawinan. Tidak mungkin kita keluarkan lebih dari 1 data. Bisa kena pidana atau sanksi denda, kalau tidak salah 6 tahun pidana atau Rp 75 juta denda," sebut Irman.
Daftar BUMN yang Dicurigai Lakukan Pungli
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) mengungkapkan, beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi melakukan pungutan liar bahkan penipuan terhadap masyarakat sebagai konsumen. Ketua Komisi VI bidang Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Firman Turmantara Endipradja, menyebut, BUMN yang terindikasi tersebut di antaranya, PLN, Telkom, dan Pertamina.
“PLN dalam hal PPOB yaitu payment point online bank. Biayanya Rp 1.600 sampai Rp 5.000. Jadi ini biaya administrasi untuk kita membayar (listrik) dengan online. Gak masuk akal kan kita udah bayar listrik, terus bayar ke bank aja kita harus bayar, itu kanservice. Itu sangat bisa sekali (dilaporkan), bisa penipuan, bisa pungutan liar,” ujar dia di Bandung, Sabtu (23/8/2014).
Firman menjelaskan, apa yang dilakukan PLN dengan melibatkan bank-bank mitra PLN untuk memungut PPOB bertentangan dengan UUPK. Menurut dia, Praktik tersebut, bisa dijerat dengan pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999, karena merugikan konsumen dan bisa dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Praktik PPOB tersebut, kata Firman, melibatkan 32 bank yang bekerjasama dengan PLN dalam melakukan pembayaran listrik secara online.
Firman mengatakan, selain PLN, praktik PPOB ini juga dilakukan oleh Telkom dalam proses pembayaran pemakaian telepon secara online. “..dan gilanya Telkom juga ngikutin biayanya Rp 2.000 sampai Rp 5.000 untuk biaya itu biaya administrasi. Itukan pungli, pungutan liar gak jelas aturannya,” kata Firman.
Selain PLN dan Telkom, perusahaan BUMN yang ditengarai melanggar UUPK adalah Pertamina. Firman memberikan contoh beberapa kasus dimana Pertamina harusnya bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah.
Kasus lain yang diungkapkan BKPN adalah terjadinya ketidaksesuaian berat elpiji 3 kilogram, diduga karena terjadinya penyedotan gas dari elpiji 3 kilogram ke elpiji 12 kilogram. “Di seluruh Indonesia (kelangkaannya), tapi di daerah tertentu yang paling lebih intensif saya mengawasi Jawa Barat dari 2007 sampai kemaren lebaran masih langka. Daerah Sumedang paling parah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung terus Cimahi, Padalarang, Cianjur, lalu ke utara Majalengka, lalu Cirebon,” ucap Firman.
Dari berbagai bentuk pelanggaran terhadap UUPK tersebut, Firman mengaku bahwa BKPN sudah menuliskan rekomendasi dan sudah memberikannya kepada pihak-pihak terkait dari mulai Pertamina, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Perekonomian, DPR sampai ke Presiden.
“PLN dalam hal PPOB yaitu payment point online bank. Biayanya Rp 1.600 sampai Rp 5.000. Jadi ini biaya administrasi untuk kita membayar (listrik) dengan online. Gak masuk akal kan kita udah bayar listrik, terus bayar ke bank aja kita harus bayar, itu kanservice. Itu sangat bisa sekali (dilaporkan), bisa penipuan, bisa pungutan liar,” ujar dia di Bandung, Sabtu (23/8/2014).
Firman menjelaskan, apa yang dilakukan PLN dengan melibatkan bank-bank mitra PLN untuk memungut PPOB bertentangan dengan UUPK. Menurut dia, Praktik tersebut, bisa dijerat dengan pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999, karena merugikan konsumen dan bisa dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Praktik PPOB tersebut, kata Firman, melibatkan 32 bank yang bekerjasama dengan PLN dalam melakukan pembayaran listrik secara online.
Firman mengatakan, selain PLN, praktik PPOB ini juga dilakukan oleh Telkom dalam proses pembayaran pemakaian telepon secara online. “..dan gilanya Telkom juga ngikutin biayanya Rp 2.000 sampai Rp 5.000 untuk biaya itu biaya administrasi. Itukan pungli, pungutan liar gak jelas aturannya,” kata Firman.
Selain PLN dan Telkom, perusahaan BUMN yang ditengarai melanggar UUPK adalah Pertamina. Firman memberikan contoh beberapa kasus dimana Pertamina harusnya bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah.
Kasus lain yang diungkapkan BKPN adalah terjadinya ketidaksesuaian berat elpiji 3 kilogram, diduga karena terjadinya penyedotan gas dari elpiji 3 kilogram ke elpiji 12 kilogram. “Di seluruh Indonesia (kelangkaannya), tapi di daerah tertentu yang paling lebih intensif saya mengawasi Jawa Barat dari 2007 sampai kemaren lebaran masih langka. Daerah Sumedang paling parah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung terus Cimahi, Padalarang, Cianjur, lalu ke utara Majalengka, lalu Cirebon,” ucap Firman.
Dari berbagai bentuk pelanggaran terhadap UUPK tersebut, Firman mengaku bahwa BKPN sudah menuliskan rekomendasi dan sudah memberikannya kepada pihak-pihak terkait dari mulai Pertamina, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Perekonomian, DPR sampai ke Presiden.
Sinarmas dan Bank Victoria Luncurkan VIP Family Plan
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life dan PT Bank Victoria International Tbk meluncurkan produk bancassurance terbaru yang dinamakan VIP Family Plan. Produk ini merupakan kombinasi perlindungan kesehatan dan investasi.
"Kesadaran masyarakat modern di Indonesia untuk mempersiapkan masa depan keluarga semakin meningkat. Memahami kesibukan mereka sehari-hari, maka kami persembahkan perlindungan lengkap sekaligus investasi yang kebih mudah diakses," kata Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Johnson Chai di Jakarta, Senin (25/8/2014).
Menurut Johnson, produk ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk memberi perlindungan lengkap bagi keluarga, sekaligus menjadi sarana investasi bagi masa depan keluarga, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih praktis.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Victoria Eko Rachmansyah Gindo menyambut baik kerjasama ini. "Kerjasama dengan Sinarmas MSIG Life merupakan komitmen Bank Victoria membantu para nasabah kami dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan memperhatikan pentingnya mempersiapkan masa depan keluarga melalui asuransi dan instrumen investasi," kata Eko.
Tren peningkatan kesadaran masyarakat modern untuk mempersiapkan masa depan keluarganya antara lain terlihat dari data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), yakni total pendapatan premi pada tahun 2013 mencapai Rp 113,93 triliun.
Capaian ini meningkat 5,8 persen dari total premi tahun 2012. Adapun jumlah orang tertanggung meningkat sebanyak 92,5 persen dari 45,77 juta orang menjadi 88,13 juta orang.
"Kesadaran masyarakat modern di Indonesia untuk mempersiapkan masa depan keluarga semakin meningkat. Memahami kesibukan mereka sehari-hari, maka kami persembahkan perlindungan lengkap sekaligus investasi yang kebih mudah diakses," kata Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Johnson Chai di Jakarta, Senin (25/8/2014).
Menurut Johnson, produk ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk memberi perlindungan lengkap bagi keluarga, sekaligus menjadi sarana investasi bagi masa depan keluarga, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih praktis.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Victoria Eko Rachmansyah Gindo menyambut baik kerjasama ini. "Kerjasama dengan Sinarmas MSIG Life merupakan komitmen Bank Victoria membantu para nasabah kami dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan memperhatikan pentingnya mempersiapkan masa depan keluarga melalui asuransi dan instrumen investasi," kata Eko.
Tren peningkatan kesadaran masyarakat modern untuk mempersiapkan masa depan keluarganya antara lain terlihat dari data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), yakni total pendapatan premi pada tahun 2013 mencapai Rp 113,93 triliun.
Capaian ini meningkat 5,8 persen dari total premi tahun 2012. Adapun jumlah orang tertanggung meningkat sebanyak 92,5 persen dari 45,77 juta orang menjadi 88,13 juta orang.
Orang Kaya Indonesia Tidak Bisa Dihimbau Untuk Tidak Pakai BBM Subsidi
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyatakan, pemerintah tidak bisa hanya sekedar mengimbau masyarakat menengah ke atas agar mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Para pemakai mobil ini sangat sulit untuk dihimbau tidak memakai BBM subsidi karena BBM subsidi itu diperuntukan bagi masyarakat kelas bawah atau miskin.
“Enggak bisa pakai imbauan. Ini harus pakai instrumen. Pelat merah saja masih banyak yang enggak bisa, apalagi masyakarakat umum,” kata Enny , Jakarta, Senin (25/8/2014). Menurut dia, pemerintah harus menggunakan instrumen pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil-mobil mewah. Selain itu, pemerintah juga wajib menggaransi bahwa instrumen tersebut efektif untuk menghindarkan mobil-mobil mewah mengkonsumsi BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Ali Mundaki, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) meminta masyarakat, terutama pengguna mobil pribadi yang terbiasa mengonsumsi BBM bersussidi, agar membiasakan diri menggunakan BBM nonsubsidi sehingga membuat ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu cukup sampai akhir tahun.
“Untuk tetap menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, Pertamina menyediakan BBM nonsubsidi yang meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan solar nonsubsidi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2014). Tak hanya Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, ditemui di Senayan, Senin, juga menghimbau agar masyarakat kaya mengkonsumsi BBM non subsidi. Dia meminta agar masyarakat berada mau menolong negara, membantu pemerintah agar kuota subsidi BBM tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menurut dia, imbauan ini memang tidak bisa diatur dengan aturan. Namun, dia optimistis bisa berjalan, melihat pengalaman pembatasan premium dan solar di SPBU rest area Jakarta. “Enggak akan miskin lah yang menengah ke atas beli yang non-subsidi. Ini nolong pemerintah, nolong negara. Yang sejahtera, (semoga) ada lah niat nolong pemerintah. Ini himbauan keras kepada masyarakat,” kata Jero.Pemerintah tidak menyiapkan alternatif energi murah selain energi fosil, sebelum melakukan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi agar tidak kuotanya tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik hanya mengimbau agar masyarakat kaya membeli BBM nonsubsidi. Dia bilang, tidak mungkin harga BBM bisa murah, karena merupakan barang impor.
“Anda lucu, jangan berpikir BBM murah. BBM premium Rp 6.500 per liter itu sudah sangat murah. Pemerintah mensubsidi Rp 5.000 per liter. Yang murah, nanti, gas,” kata Jero, ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014). Namun, Jero tidak menjawab alternatif energi murah selain BBM, yang bisa dikonsumsi masyarakat hingga akhir 2014 seiring pengetatan distribusi yang dilakukan oleh BPH Migas.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, pemerintah harus menyediakan alternatif energi murah sebelum mengambil kebijakan pengetatan distribusi. “Pembatasan harus ada alternatif. Apakah pasokan di luar BBM ditambah, atau angkutan umum ditambah. Kalau tidak ada penyeimbang akan susah,” kata Enny, kepada Kompas.com.
Apalagi, dia melihat pemerintah tidak memiliki instrumen pengawasan yang baik serta penegakkan hukum. Padahal, pengetatan distribusi bisa memunculkan kerawanan, yakni kepanikan pasar sehingga menimbulkan kenaikan harga di tingkat pengecer, serta penimbunan.
“Enggak bisa pakai imbauan. Ini harus pakai instrumen. Pelat merah saja masih banyak yang enggak bisa, apalagi masyakarakat umum,” kata Enny , Jakarta, Senin (25/8/2014). Menurut dia, pemerintah harus menggunakan instrumen pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil-mobil mewah. Selain itu, pemerintah juga wajib menggaransi bahwa instrumen tersebut efektif untuk menghindarkan mobil-mobil mewah mengkonsumsi BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Ali Mundaki, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) meminta masyarakat, terutama pengguna mobil pribadi yang terbiasa mengonsumsi BBM bersussidi, agar membiasakan diri menggunakan BBM nonsubsidi sehingga membuat ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu cukup sampai akhir tahun.
“Untuk tetap menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, Pertamina menyediakan BBM nonsubsidi yang meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan solar nonsubsidi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2014). Tak hanya Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, ditemui di Senayan, Senin, juga menghimbau agar masyarakat kaya mengkonsumsi BBM non subsidi. Dia meminta agar masyarakat berada mau menolong negara, membantu pemerintah agar kuota subsidi BBM tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menurut dia, imbauan ini memang tidak bisa diatur dengan aturan. Namun, dia optimistis bisa berjalan, melihat pengalaman pembatasan premium dan solar di SPBU rest area Jakarta. “Enggak akan miskin lah yang menengah ke atas beli yang non-subsidi. Ini nolong pemerintah, nolong negara. Yang sejahtera, (semoga) ada lah niat nolong pemerintah. Ini himbauan keras kepada masyarakat,” kata Jero.Pemerintah tidak menyiapkan alternatif energi murah selain energi fosil, sebelum melakukan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi agar tidak kuotanya tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik hanya mengimbau agar masyarakat kaya membeli BBM nonsubsidi. Dia bilang, tidak mungkin harga BBM bisa murah, karena merupakan barang impor.
“Anda lucu, jangan berpikir BBM murah. BBM premium Rp 6.500 per liter itu sudah sangat murah. Pemerintah mensubsidi Rp 5.000 per liter. Yang murah, nanti, gas,” kata Jero, ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014). Namun, Jero tidak menjawab alternatif energi murah selain BBM, yang bisa dikonsumsi masyarakat hingga akhir 2014 seiring pengetatan distribusi yang dilakukan oleh BPH Migas.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, pemerintah harus menyediakan alternatif energi murah sebelum mengambil kebijakan pengetatan distribusi. “Pembatasan harus ada alternatif. Apakah pasokan di luar BBM ditambah, atau angkutan umum ditambah. Kalau tidak ada penyeimbang akan susah,” kata Enny, kepada Kompas.com.
Apalagi, dia melihat pemerintah tidak memiliki instrumen pengawasan yang baik serta penegakkan hukum. Padahal, pengetatan distribusi bisa memunculkan kerawanan, yakni kepanikan pasar sehingga menimbulkan kenaikan harga di tingkat pengecer, serta penimbunan.
Sunday, August 24, 2014
ASEAN Kiritk Standar Ganda Bea Masuk Minuman Beralkohol Indonesia
Sikap Indonesia yang menolak menurunkan bea masuk minuman beralkohol dikritik negara-negara ASEAN. Mereka mempertanyakan mengapa Indonesia mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap minuman beralkohol impor dengan alasan moral, sedangkan produksi di dalam negeri jalan terus.
“Menurut rekan-rekan ASEAN itu tidak adil karena barang lokal hanya kena pajak, tapi barang impor kena tarif tinggi dan pajak sekaligus,” Duta Besar Indonesia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Iman Pambagyo kepada Tempousai pertemuan Senior Economic Officials Meetings ASEAN, Sabtu, 23 Agustus 2014.
“Menurut rekan-rekan ASEAN itu tidak adil karena barang lokal hanya kena pajak, tapi barang impor kena tarif tinggi dan pajak sekaligus,” Duta Besar Indonesia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Iman Pambagyo kepada Tempousai pertemuan Senior Economic Officials Meetings ASEAN, Sabtu, 23 Agustus 2014.
Dikatakan mantan Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, ini minuman beralkohol sebetulnya masuk ke dalam conclusion list(barang-barang yang disepakati untuk diturunkan bea masuknya) dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, Indonesia selalu menolak dengan alasan moral dan nilai-nilai agama. “Akhirnya, minuman beralkohol kita masukkan ke dalam general exclusion list. Artinya, kita tidak berkomitmen untuk menurunkan tarifnya,” ujar Iman.
Dalam pertemuan SEOM tersebut, ujarnya, negara-negara ASEAN memberi contoh kebijakan Brunei Darussalam dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Tadinya, negara tersebut mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap minuman beralkohol. Belakangan Brunei mengikuti kesepakatan ASEAN. “Brunei mencari cara untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol, sembari terus menurunkan tarif bea masuknya menuju nol persen,” tutur Iman.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan Indonesia punya alasan untuk berkeras karena mengacu pada komitmen yang sama di level WTO. Di organisasi dunia tersebut, Indonesia mematok tarif tinggi untuk impor minuman beralkohol.
Kebijakan itu, kata Bahcrul, memang diizinkan WTO dalam kaitan menjaga moral. Oleh sebab itu, dalam konteks kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara lain, komitmen di WTO itu tetap menjadi pedoman. “Termasuk yang kita pasang (tarif bea masuk tinggi) itu adalah beras dan gula,” ujar dia.
Mulai 23-28 Agustus 2014, pejabat-pejabat ekonomi ASEAN bertemu di Nay Pyi Taw, Myanmar. Mereka hendak mematangkan rencana pelaksanaan tahap akhir cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang jatuh tempo pada 31 Desember 2015. Pertemuan dibuka dengan perundingan level SEOM yang berlangsung hingga Ahad. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada 25-28 Agustus 2014.
Dalam pertemuan SEOM tersebut, ujarnya, negara-negara ASEAN memberi contoh kebijakan Brunei Darussalam dalam mengatur peredaran minuman beralkohol. Tadinya, negara tersebut mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap minuman beralkohol. Belakangan Brunei mengikuti kesepakatan ASEAN. “Brunei mencari cara untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol, sembari terus menurunkan tarif bea masuknya menuju nol persen,” tutur Iman.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan Indonesia punya alasan untuk berkeras karena mengacu pada komitmen yang sama di level WTO. Di organisasi dunia tersebut, Indonesia mematok tarif tinggi untuk impor minuman beralkohol.
Kebijakan itu, kata Bahcrul, memang diizinkan WTO dalam kaitan menjaga moral. Oleh sebab itu, dalam konteks kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara lain, komitmen di WTO itu tetap menjadi pedoman. “Termasuk yang kita pasang (tarif bea masuk tinggi) itu adalah beras dan gula,” ujar dia.
Mulai 23-28 Agustus 2014, pejabat-pejabat ekonomi ASEAN bertemu di Nay Pyi Taw, Myanmar. Mereka hendak mematangkan rencana pelaksanaan tahap akhir cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang jatuh tempo pada 31 Desember 2015. Pertemuan dibuka dengan perundingan level SEOM yang berlangsung hingga Ahad. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pada 25-28 Agustus 2014.
Jasa Konstruksi Indonesia Gelar Karya Ilmiah
Bekerja sama dengan masyakarat jasa konstruksi, Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum kembali menggelar event Konstruksi Indonesia. Event yang digelar sejak tahun 2003 ini, merupakan ajang pertukaran informasi dan komunikasi bisnis konstruksi, nasional maupun internasional dan menjadi ajang promosi untuk menggairahkan investasi dan kegiatan konstruksi di tanah air.
Konstruksi Indonesia 2014 mengusung tema “Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Pemilihan tema tersebut dilandasi oleh kebutuhan konsolidasi dan sinergi pemangku kepentingan jasa dan bisnis konstruksi dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlangsung pada 2015.
Kepala BP Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengatakan, penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2014 bertujuan untuk memupuk kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap pelaku konstruksi nasional dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi nasional. “Selain itu. Konstruksi Indonesia menjadi ajang promosi dan perluasan jejaring bisnis untuk membangkitkan investasi dan gairah konstruksi nasional,” ujar Hediyanto belum lama ini.
Konstruksi Indonesia 2014 akan menggelar beberapa kegiatan menarik seperti Lomba Pekerja Konstruksi. Lomba ini akan memberikan akses yang luas kepada para pelaksana pekerja konstruksi untuk memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi serta menjadi ajang bertemunya tenaga terampil konstruksi di Indonesia.
Peserta Lomba Pekerja Konstruksi merupakan pekerja konstruksi dan operator alat berat dari seluruh provinsi Indonesia yang telah lulus seleksi atau diusulkan oleh provinsi masing-masing oleh Pembina Jasa Konstruksi Provinsi atau Panitia Seleksi yang ditunjuk. Pelaksanaan Lomba Pekerja Konstruksi Indonesia akan berlangsung pada 9-11 September 2014 dan pada saat bersamaan juga akan diadakan Sarasehan Nasional Pekerja Konstruksi Indonesia.
Event yang tidak kalah menariknya adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah Terkait Konstruksi Indonesia. Penyelenggaraan event tersebut bertujuan mengembangkan semangat menulis di kalangan masyarakat konstruksi sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan/informasi, tetapi juga mampu menjadi kontributor pemikiran, gagasan dalam bentuk karya tulis.
Peserta lomba karya ilmiah adalah individu atau kelompok yang berasal dari masyarakat konstruksi seperti pemerintah, lembaga pengembang konstruksi, pengurus dan anggota asosiasi profesi, pengurus asosiasi perusahaan, perguruan tinggi, anggota organsiasi kemasyarakatan, tenaga konstruksi dan masyarakat peminat konstruksi.
Kegiatan-kegiatan lain yang diadakan adalah Kompetisi Foto Konstruksi dan Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak. Lomba foto yang akan terdiri dari dua kategori (manual/digital). Para peserta lomba foto dapat mengirim karyanya paling lambat pada 29 Agustus 2014 ke Panitia Kompetisi Lomba Foto Konstruksi Indonesia Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lantai 1 Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan.
Sedangkan lomba karya tulis jurnalistik mengusung tema ““Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” dengan subtema “Kesiapan Konstruksi Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Asean.”
Para peserta lomba, dapat mengaitkan subtema dengan kegiatan infrastruktur bidang pekerjaan umum seperti Sumber Daya Air, Bina Marga Cipta Karya, Penataan Ruang, Jasa Konstruksi dan Produk Litbang PU. Karya tulis yang dilombakan merupakan karya tulis yang telah dipublikasikan selama periode 1 Januari-15 Agustus 2014.
Para peserta lomba foto dapat mengirim karya tulisnya paling lambat pada 29 Agustus 2014 ke Panitia Bidang Lomba Jurnalistik Konstruksi Indonesia 2014 Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lantai Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan.
Selain empat kegiatan, Konstruksi Indonesia 2014 juga akan menggelar kegiatan Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2014, Pameran dan Seminar KI 2014 (5-7 November 2014) serta kegiatan pendukung lainnya.
Konstruksi Indonesia 2014 mengusung tema “Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Pemilihan tema tersebut dilandasi oleh kebutuhan konsolidasi dan sinergi pemangku kepentingan jasa dan bisnis konstruksi dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlangsung pada 2015.
Kepala BP Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengatakan, penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2014 bertujuan untuk memupuk kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap pelaku konstruksi nasional dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi nasional. “Selain itu. Konstruksi Indonesia menjadi ajang promosi dan perluasan jejaring bisnis untuk membangkitkan investasi dan gairah konstruksi nasional,” ujar Hediyanto belum lama ini.
Konstruksi Indonesia 2014 akan menggelar beberapa kegiatan menarik seperti Lomba Pekerja Konstruksi. Lomba ini akan memberikan akses yang luas kepada para pelaksana pekerja konstruksi untuk memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi serta menjadi ajang bertemunya tenaga terampil konstruksi di Indonesia.
Peserta Lomba Pekerja Konstruksi merupakan pekerja konstruksi dan operator alat berat dari seluruh provinsi Indonesia yang telah lulus seleksi atau diusulkan oleh provinsi masing-masing oleh Pembina Jasa Konstruksi Provinsi atau Panitia Seleksi yang ditunjuk. Pelaksanaan Lomba Pekerja Konstruksi Indonesia akan berlangsung pada 9-11 September 2014 dan pada saat bersamaan juga akan diadakan Sarasehan Nasional Pekerja Konstruksi Indonesia.
Event yang tidak kalah menariknya adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah Terkait Konstruksi Indonesia. Penyelenggaraan event tersebut bertujuan mengembangkan semangat menulis di kalangan masyarakat konstruksi sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan/informasi, tetapi juga mampu menjadi kontributor pemikiran, gagasan dalam bentuk karya tulis.
Peserta lomba karya ilmiah adalah individu atau kelompok yang berasal dari masyarakat konstruksi seperti pemerintah, lembaga pengembang konstruksi, pengurus dan anggota asosiasi profesi, pengurus asosiasi perusahaan, perguruan tinggi, anggota organsiasi kemasyarakatan, tenaga konstruksi dan masyarakat peminat konstruksi.
Kegiatan-kegiatan lain yang diadakan adalah Kompetisi Foto Konstruksi dan Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak. Lomba foto yang akan terdiri dari dua kategori (manual/digital). Para peserta lomba foto dapat mengirim karyanya paling lambat pada 29 Agustus 2014 ke Panitia Kompetisi Lomba Foto Konstruksi Indonesia Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lantai 1 Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan.
Sedangkan lomba karya tulis jurnalistik mengusung tema ““Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” dengan subtema “Kesiapan Konstruksi Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Asean.”
Para peserta lomba, dapat mengaitkan subtema dengan kegiatan infrastruktur bidang pekerjaan umum seperti Sumber Daya Air, Bina Marga Cipta Karya, Penataan Ruang, Jasa Konstruksi dan Produk Litbang PU. Karya tulis yang dilombakan merupakan karya tulis yang telah dipublikasikan selama periode 1 Januari-15 Agustus 2014.
Para peserta lomba foto dapat mengirim karya tulisnya paling lambat pada 29 Agustus 2014 ke Panitia Bidang Lomba Jurnalistik Konstruksi Indonesia 2014 Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lantai Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan.
Selain empat kegiatan, Konstruksi Indonesia 2014 juga akan menggelar kegiatan Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2014, Pameran dan Seminar KI 2014 (5-7 November 2014) serta kegiatan pendukung lainnya.
Stok BBM Subsidi Tinggal Untuk Konsumsi 18 Hari
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Suhartoko, menyatakan bahwa jika pasokan bahan bakar minyak bersubsidi ke stasiun pengisian bahan bakar umum tidak dibatasi, sisa stok BBM bersubsidi nasional hanya cukup sampai 18 hari mendatang. Perhitungan itu berdasarkan angka konsumsi BBM subsidi di seluruh Indonesia yang mencapai 79-80 ribu kiloliter per hari. "Karena memang jatahnya segitu. Kalau memang ke depan mau diubah lagi kuotanya oleh negara, ya kami buka (pembatasannya)," kata dia saat dihubungi Ahad, 24 Agustus 2014.
Demi menjaga kecukupan stok BBM bersubsidi itu, Suhartoko mengatakan bahwa kuota pasokan di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dibatasi. Pembatasan itu untuk mencapai target penurunan konsumsi Premium sebanyak 5 persen per hari dan 20 persen per hari untuk Solar. Ia membenarkan, pembatasan distribusi BBM subsidi sesuai kuota pasti akan berimbas pada antrean panjang di SPBU, atau BBM yang habis sebelum 24 jam. "Yang membeli kan enggak dibatasi sementara pasokannya dibatasi. Bisa jadi ke depan habisnya lebih siang lagi," katanya.
Pertamina melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara prorata sesuai alokasi volume BBM bersubsidi untuk masing-masing SPBU dan lembaga penyalur lainnya sejak Senin, 18 Agustus 2014 lalu. Menurut Suhartoko, Pertamina memasok BBM subsidi ke SPBU per hari sesuai kuota. "Meskipun kuota habis dalam waktu singkat, Pertaminan tak bisa menambah pasokan lagi," ujar dia.
Lewat siaran pers kemarin, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM subsidi lebih cepat dari biasanya merupakan konsekuensi dari pembatasan volume BBM subsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM subsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun, dipotong jadi 46 juta kiloliter. Volume itu tak boleh lebih. "Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan sisa kuota yang telah ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," katanya.
Sebelumnya dilaporkan telah terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di jalur pantai utara Jawa seperti Cirebon, Kuningan, Tegal, Cirebon, dan Brebes. Untuk mendapatkan bahan bakar Premium atau Solar, pengendara harus mengantre lebih dari tiga jam. Bahkan di Kuningan, sebuah bus Patas harus mengantre Solar selama lima jam karena jalur pengisian disesaki kendaraan roda dua. Selain antrean panjang, dilaporkan juga bahwa Premium dan Solar kerap habis lebih awal.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero) Suhartoko menyatakan hanya Nusa Tenggara Barat (kecuali Pulau Lombok), Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang tak mengalami pembatasan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Karena itu, potensi antrean dan kehabisan BBM bersubsidi di wilayah itu lebih kecil dibanding di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. "Yang di sana (Indonesia timur) kami penuhi semua kebutuhannya. Yang di Jawa dan lain-lain kami batasi sesuai kuota harian," kata Suhartoko saat dihubungi, Ahad, 24 Agustus 2014.
Pembatasan kuota BBM bersubsidi di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kata Suhartoko, dilakukan untuk mencapai target penurunan konsumsi Premium sebanyak 5 persen per hari dan 20 persen per hari untuk solar. Pembatasan ini berimbas munculnya antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau habisnya stok BBM bersubsidi di SPBU sebelum 24 jam seusai pemasokan. "Soalnya yang membeli, kan, enggak dibatasi, sementara pasokannya dibatasi. Bisa jadi ke depan habisnya lebih cepat lagi," tuturnya.
Menurut Suhartoko, jika tak dilakukan pembatasan pasokan ke SPBU, kuota BBM bersubsidi nasional yang tersisa sekarang hanya bisa digunakan sampai 18 hari ke depan. Perhitungan itu didasarkan pada angka konsumsi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia yang mencapai 79-80 ribu kiloliter per hari. "Karena memang jatahnya segitu. Kalau memang ke depan mau diubah lagi kuotanya oleh negara, ya, kami buka," katanya.
Lewat siaran pers, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM bersubsidi lebih cepat daripada biasanya merupakan konsekuensi pembatasan volume BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM bersubsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun dipotong jadi 46 juta kiloliter.
"Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai sisa kuota yang ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," kata Ali Mundakir. Pertamina mengatur distribusi BBM bersubsidi secara prorata sesuai dengan alokasi volume untuk masing-masing SPBU dan lembaga penyalur lainnya sejak 18 Agustus 2014. Jika kuota harian habis sebelum waktunya, maka Pertamina tak akan memberikan pasokan tambahan.
Bahan bakar minyak bersubsidi mulai susah ditemukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Premium dan solar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum terlihat habis. "Stok Premium barusan saja habis. Kalau solar malah sudah beberapa hari ini tidak ada. Yang ada tinggal Pertamax," ujar Teddi, petugas SPBU di kawasan Sawahan, sebelah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Ahad, 24 Agustus 2014, menjelang tengah malam.
Pantuan Tempo, banyak warga yang memutuskan batal mengisi bensin dan segera berbalik arah saat tiba di SPBU tersebut. Sebab, SPBU tidak melayani pengisian Premium dan solar dengan memasang pengumuman, "Premium Habis", "Solar Habis" dan "Pertamax Ada".
Teddi mengatakan tipisnya stok BBM bersubsidi di SPBU yang dikelolanya itu karena Pertamina membatasi kuota pasokan BBM di semua SPBU. "Kami minta dua tangki, dapatnya satu tangki," ujarnya. Adapun Eka, petugas SPBU di kawasan By Pass Padang, mengatakan bahwa sejak Ahad, 24 Agustus pukul 21.30, SPBU-nya tidak lagi melayani pengisian Premium dan solar. "Stok habis semua, yang ada hanya Pertamax," ujar dia.
Menurut Eka, SPBU-nya biasa mendapat pasokan Premium dua tangki dan solar dua tangki per hari. Namun, saat ini pasokan yang diterima masing-masing hanya satu tangki. Lewat siaran pers, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM subsidi lebih cepat dari biasanya merupakan konsekuensi dari pembatasan volume BBM subsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM subsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun dipotong jadi 46 juta kiloliter. Volume itu tak boleh lebih.
"Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan sisa kuota yang telah ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," kata Ali dalam siaran pers, Ahad, 24 Agustus 2014
Demi menjaga kecukupan stok BBM bersubsidi itu, Suhartoko mengatakan bahwa kuota pasokan di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dibatasi. Pembatasan itu untuk mencapai target penurunan konsumsi Premium sebanyak 5 persen per hari dan 20 persen per hari untuk Solar. Ia membenarkan, pembatasan distribusi BBM subsidi sesuai kuota pasti akan berimbas pada antrean panjang di SPBU, atau BBM yang habis sebelum 24 jam. "Yang membeli kan enggak dibatasi sementara pasokannya dibatasi. Bisa jadi ke depan habisnya lebih siang lagi," katanya.
Pertamina melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara prorata sesuai alokasi volume BBM bersubsidi untuk masing-masing SPBU dan lembaga penyalur lainnya sejak Senin, 18 Agustus 2014 lalu. Menurut Suhartoko, Pertamina memasok BBM subsidi ke SPBU per hari sesuai kuota. "Meskipun kuota habis dalam waktu singkat, Pertaminan tak bisa menambah pasokan lagi," ujar dia.
Lewat siaran pers kemarin, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM subsidi lebih cepat dari biasanya merupakan konsekuensi dari pembatasan volume BBM subsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM subsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun, dipotong jadi 46 juta kiloliter. Volume itu tak boleh lebih. "Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan sisa kuota yang telah ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," katanya.
Sebelumnya dilaporkan telah terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di jalur pantai utara Jawa seperti Cirebon, Kuningan, Tegal, Cirebon, dan Brebes. Untuk mendapatkan bahan bakar Premium atau Solar, pengendara harus mengantre lebih dari tiga jam. Bahkan di Kuningan, sebuah bus Patas harus mengantre Solar selama lima jam karena jalur pengisian disesaki kendaraan roda dua. Selain antrean panjang, dilaporkan juga bahwa Premium dan Solar kerap habis lebih awal.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero) Suhartoko menyatakan hanya Nusa Tenggara Barat (kecuali Pulau Lombok), Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang tak mengalami pembatasan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Karena itu, potensi antrean dan kehabisan BBM bersubsidi di wilayah itu lebih kecil dibanding di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. "Yang di sana (Indonesia timur) kami penuhi semua kebutuhannya. Yang di Jawa dan lain-lain kami batasi sesuai kuota harian," kata Suhartoko saat dihubungi, Ahad, 24 Agustus 2014.
Pembatasan kuota BBM bersubsidi di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kata Suhartoko, dilakukan untuk mencapai target penurunan konsumsi Premium sebanyak 5 persen per hari dan 20 persen per hari untuk solar. Pembatasan ini berimbas munculnya antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau habisnya stok BBM bersubsidi di SPBU sebelum 24 jam seusai pemasokan. "Soalnya yang membeli, kan, enggak dibatasi, sementara pasokannya dibatasi. Bisa jadi ke depan habisnya lebih cepat lagi," tuturnya.
Menurut Suhartoko, jika tak dilakukan pembatasan pasokan ke SPBU, kuota BBM bersubsidi nasional yang tersisa sekarang hanya bisa digunakan sampai 18 hari ke depan. Perhitungan itu didasarkan pada angka konsumsi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia yang mencapai 79-80 ribu kiloliter per hari. "Karena memang jatahnya segitu. Kalau memang ke depan mau diubah lagi kuotanya oleh negara, ya, kami buka," katanya.
Lewat siaran pers, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM bersubsidi lebih cepat daripada biasanya merupakan konsekuensi pembatasan volume BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM bersubsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun dipotong jadi 46 juta kiloliter.
"Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai sisa kuota yang ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," kata Ali Mundakir. Pertamina mengatur distribusi BBM bersubsidi secara prorata sesuai dengan alokasi volume untuk masing-masing SPBU dan lembaga penyalur lainnya sejak 18 Agustus 2014. Jika kuota harian habis sebelum waktunya, maka Pertamina tak akan memberikan pasokan tambahan.
Bahan bakar minyak bersubsidi mulai susah ditemukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Premium dan solar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum terlihat habis. "Stok Premium barusan saja habis. Kalau solar malah sudah beberapa hari ini tidak ada. Yang ada tinggal Pertamax," ujar Teddi, petugas SPBU di kawasan Sawahan, sebelah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Ahad, 24 Agustus 2014, menjelang tengah malam.
Pantuan Tempo, banyak warga yang memutuskan batal mengisi bensin dan segera berbalik arah saat tiba di SPBU tersebut. Sebab, SPBU tidak melayani pengisian Premium dan solar dengan memasang pengumuman, "Premium Habis", "Solar Habis" dan "Pertamax Ada".
Teddi mengatakan tipisnya stok BBM bersubsidi di SPBU yang dikelolanya itu karena Pertamina membatasi kuota pasokan BBM di semua SPBU. "Kami minta dua tangki, dapatnya satu tangki," ujarnya. Adapun Eka, petugas SPBU di kawasan By Pass Padang, mengatakan bahwa sejak Ahad, 24 Agustus pukul 21.30, SPBU-nya tidak lagi melayani pengisian Premium dan solar. "Stok habis semua, yang ada hanya Pertamax," ujar dia.
Menurut Eka, SPBU-nya biasa mendapat pasokan Premium dua tangki dan solar dua tangki per hari. Namun, saat ini pasokan yang diterima masing-masing hanya satu tangki. Lewat siaran pers, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan terjadinya antrean dan habisnya BBM subsidi lebih cepat dari biasanya merupakan konsekuensi dari pembatasan volume BBM subsidi oleh pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM subsidi yang sebelumnya 48 juta kiloliter sampai akhir tahun dipotong jadi 46 juta kiloliter. Volume itu tak boleh lebih.
"Habisnya alokasi harian BBM bersubsidi di SPBU pada sore hari merupakan konsekuensi logis dari pengaturan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan sisa kuota yang telah ditetapkan dalam UU APBN-P 2014," kata Ali dalam siaran pers, Ahad, 24 Agustus 2014
Dunia Perbankan Akui Malas Edukasi Nasabah
Sekretaris Perusahaan Bank Nasional Indonesia Tribuana Tunggadewi tak menampik bahwa edukasi keuangan di industri perbankan nasional masih cukup rendah. Namun, BNI, kata dia, sudah melakukan edukasi keuangan secara masif.
Menurut Dewi, saat ini BNI sedang melakukan edukasi bersama Otoritas Jasa Keuangan. “Selain dengan OJK, kami juga melakukannya sendiri, misalnya di daerah. Bentuknya semacam kampung BNI,” kata Dewi saat dihubungi Ahad, 24 Agustus 2014. Edukasi tersebut diberikan kepada nasabah dan mitra binaan.
Ihwal minimnya sosialisasi juga dibenarkan oleh Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Gatot Suwondo. “Ada benarnya juga statement tersebut,” kata Gatot melalui pesan singkat.
Sedangkan untuk menyasar pelajar, BNI juga melakukan edukasi di tingkat sekolah. Materi edukasi yang disampaikan umumnya meliputi produk keuangan dan perbankan, seperti tabungan dan kredit. Di tingkat universitas, kata Dewi, BNI membuka pusat informasi bernama pojok BNI di beberapa kampus. Selain mengenai perbankan, materi edukasi yang disampaikan kepada mahasiswa juga meliputi pasar modal. “Bahkan, kami juga melakukan edukasi bagi TKI di luar negeri.”
Senada, Sekretaris Perusahaan Bank Central Asia Inge Setiawati juga mengklaim sudah melakukan edukasi terhadap nasabahnya berdasarkan program dari OJK. “Namun, kami juga punya program sendiri,” kata dia. Saat ini, misalnya, BCA dan OJK sedang melakukan edukasi terhadap ibu rumah tangga. Di luar program tersebut BCA juga tetap menjalankan programnya berupa sosialisasi terhadap pelajar.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sri Rahayu Widodo mengatakan tingkat literasi atau melek keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Bahkan, perbankan dinilai hanya fokus pada pemasaran produk daripada melakukan edukasi terhadap nasabahnya. Literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,7 persen. Jumlah itu jauh lebih rendah dari masyarakat beberapa negara ASEAN lain, seperti Filipina yang melebihi angka 30 persen, Malaysia 70 persen, serta Singapura telah mencapai 98 persen.
Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sri Rahayu Widodo mengatakan hasil survei OJK mengenai kesiapan pelaku usaha jasa keuangan terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa edukasi konsumen belum bisa dilakukan secara rutin, terencana, dan termonitor oleh lembaga jasa keuangan. "Kegiatan edukasi masih dinilai kurang penting dibandingkanmarketing," katanya dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia dan OJK di Trans Hotel Bandung, Sabtu, 23 Agustus 2014.
Menurut Sri, para pelaku usaha jasa keuangan hanya melakukan edukasi konsumen secara situasional dan umumnya tidak memiliki komitmen anggaran terhadap program edukasi. "Hanya bank umum, penasihat investasi dan perusahaan asuransi yang umumnya menyatakan kesiapan, walaupun tidak seluruhnya," ujarnya. Hal serupa juga terjadi pada kewajiban penanganan pengaduan.
Survei OJK menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha jasa keuangan, kecuali bank umum, masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan konsumen. Hal ini terlihat dari belum adanya pejabat khusus atau divisi khusus yang ditunjuk untuk menangani keluhan konsumen. Selain itu, sejumlah lembaga keuangan belum memiliki standar operasional prosedur. "Kalaupun sudah punya SOP, pelaku usaha tersebut belum melatih petugasnya secara memadai," kata Sri.
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa pelaku jasa keuangan berkewajiban merencanakan dan melaksanakan kegiatan edukasi. Pelaku usaha juga diperintahkan untuk menyediakan layanan pengaduan sebagai bentuk penyelesaian pengaduan konsumen.
OJK melakukan survei kepada 1.186 pelaku jasa keuangan selama kurun waktu 21 April hingga 26 Juni 2014. Survei ini dilakukan terhadap sembilan jenis lembaga jasa keuangan yang terdiri dari bank umum, perusahaan efek, penasihat investasi dan bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai dan penjamin, asosiasi, dan Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Dewi, saat ini BNI sedang melakukan edukasi bersama Otoritas Jasa Keuangan. “Selain dengan OJK, kami juga melakukannya sendiri, misalnya di daerah. Bentuknya semacam kampung BNI,” kata Dewi saat dihubungi Ahad, 24 Agustus 2014. Edukasi tersebut diberikan kepada nasabah dan mitra binaan.
Ihwal minimnya sosialisasi juga dibenarkan oleh Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Gatot Suwondo. “Ada benarnya juga statement tersebut,” kata Gatot melalui pesan singkat.
Sedangkan untuk menyasar pelajar, BNI juga melakukan edukasi di tingkat sekolah. Materi edukasi yang disampaikan umumnya meliputi produk keuangan dan perbankan, seperti tabungan dan kredit. Di tingkat universitas, kata Dewi, BNI membuka pusat informasi bernama pojok BNI di beberapa kampus. Selain mengenai perbankan, materi edukasi yang disampaikan kepada mahasiswa juga meliputi pasar modal. “Bahkan, kami juga melakukan edukasi bagi TKI di luar negeri.”
Senada, Sekretaris Perusahaan Bank Central Asia Inge Setiawati juga mengklaim sudah melakukan edukasi terhadap nasabahnya berdasarkan program dari OJK. “Namun, kami juga punya program sendiri,” kata dia. Saat ini, misalnya, BCA dan OJK sedang melakukan edukasi terhadap ibu rumah tangga. Di luar program tersebut BCA juga tetap menjalankan programnya berupa sosialisasi terhadap pelajar.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sri Rahayu Widodo mengatakan tingkat literasi atau melek keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Bahkan, perbankan dinilai hanya fokus pada pemasaran produk daripada melakukan edukasi terhadap nasabahnya. Literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,7 persen. Jumlah itu jauh lebih rendah dari masyarakat beberapa negara ASEAN lain, seperti Filipina yang melebihi angka 30 persen, Malaysia 70 persen, serta Singapura telah mencapai 98 persen.
Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sri Rahayu Widodo mengatakan hasil survei OJK mengenai kesiapan pelaku usaha jasa keuangan terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa edukasi konsumen belum bisa dilakukan secara rutin, terencana, dan termonitor oleh lembaga jasa keuangan. "Kegiatan edukasi masih dinilai kurang penting dibandingkanmarketing," katanya dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia dan OJK di Trans Hotel Bandung, Sabtu, 23 Agustus 2014.
Menurut Sri, para pelaku usaha jasa keuangan hanya melakukan edukasi konsumen secara situasional dan umumnya tidak memiliki komitmen anggaran terhadap program edukasi. "Hanya bank umum, penasihat investasi dan perusahaan asuransi yang umumnya menyatakan kesiapan, walaupun tidak seluruhnya," ujarnya. Hal serupa juga terjadi pada kewajiban penanganan pengaduan.
Survei OJK menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha jasa keuangan, kecuali bank umum, masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan konsumen. Hal ini terlihat dari belum adanya pejabat khusus atau divisi khusus yang ditunjuk untuk menangani keluhan konsumen. Selain itu, sejumlah lembaga keuangan belum memiliki standar operasional prosedur. "Kalaupun sudah punya SOP, pelaku usaha tersebut belum melatih petugasnya secara memadai," kata Sri.
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa pelaku jasa keuangan berkewajiban merencanakan dan melaksanakan kegiatan edukasi. Pelaku usaha juga diperintahkan untuk menyediakan layanan pengaduan sebagai bentuk penyelesaian pengaduan konsumen.
OJK melakukan survei kepada 1.186 pelaku jasa keuangan selama kurun waktu 21 April hingga 26 Juni 2014. Survei ini dilakukan terhadap sembilan jenis lembaga jasa keuangan yang terdiri dari bank umum, perusahaan efek, penasihat investasi dan bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai dan penjamin, asosiasi, dan Bank Perkreditan Rakyat
Perbankan Wajib Punya Lembaga Mediasi Nasabah
Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sri Rahayu Widodo mengatakan perbankan dan perusahaan pembiayaan wajib memiliki lembaga mediasi penyelesaian sengketa. Ia mengatakan badan ini nantinya akan berfungsi menjembatani hubungan masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan yang bersengketa atau mengalami permasalahan.
"Saat ini yang sudah ada adalah lembaga di pasar modal, asuransi, dana pensiun," ujar Sri Rahayu dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia dan OJK di Trans Hotel Bandung, Sabtu, 23 Agustus 2014. Ia mengatakan sesuai Peraturan OJK No 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk menyediakan penyelesaian sengketa.
Layanan penyelesaian sengketa ini wajib dibentuk guna menyelesaikan atau menangani pengaduan ataupun permasalahan yang timbul dalam aktivitas jasa keuangan. "Sektor-sektor yang belum mempunyai paling lambat Desember 2015 harus sudah ada," kata Sri Rahayu.
Sri mengatakan lembaga atau layanan penyelesaian sengketa diperlukan guna menyelesaikan masalah yang tidak dapat terselesaikan secara internal. Terkait kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa, OJK menilai peran asosiasi menjadi penting. Sebab, di antara asosiasi yang telah memiliki lembaga penyelesaian sengketa, belum seluruh anggota asosiasi mengetahui keberadaan lembaga atau layanan tersebut. "Yang punya juga belum semua tersosialisasian kepada seluruh anggota," ujarnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan dapat mematuhi dengan baik seluruh aturan yang telah dikeluarkan OJK, termasuk di dalamnya batasan waktu yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut.
"Saat ini yang sudah ada adalah lembaga di pasar modal, asuransi, dana pensiun," ujar Sri Rahayu dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia dan OJK di Trans Hotel Bandung, Sabtu, 23 Agustus 2014. Ia mengatakan sesuai Peraturan OJK No 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk menyediakan penyelesaian sengketa.
Layanan penyelesaian sengketa ini wajib dibentuk guna menyelesaikan atau menangani pengaduan ataupun permasalahan yang timbul dalam aktivitas jasa keuangan. "Sektor-sektor yang belum mempunyai paling lambat Desember 2015 harus sudah ada," kata Sri Rahayu.
Sri mengatakan lembaga atau layanan penyelesaian sengketa diperlukan guna menyelesaikan masalah yang tidak dapat terselesaikan secara internal. Terkait kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa, OJK menilai peran asosiasi menjadi penting. Sebab, di antara asosiasi yang telah memiliki lembaga penyelesaian sengketa, belum seluruh anggota asosiasi mengetahui keberadaan lembaga atau layanan tersebut. "Yang punya juga belum semua tersosialisasian kepada seluruh anggota," ujarnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan dapat mematuhi dengan baik seluruh aturan yang telah dikeluarkan OJK, termasuk di dalamnya batasan waktu yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut.
Saturday, August 23, 2014
Foxconn Indonesia Berlokasi di Marunda
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan Kawasan Berikat Nusantara Marunda merupakan lokasi yang sesuai bagi pembangunan pabrik perusahaan Hon Hai Precision Industry Co Ltd atau dengan nama dagang Foxconn. Alasannya, daerah Marunda memiliki akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok. "Akses itu baik bagi efisiensi perusahaan," kata Eddy saat dihubungi, Jumat, 22 Agustus 2014.
Eddy menjelaskan penempatan pembangunan di Marunda juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memindahkan pabrik industri ke wilayah pinggiran Ibu Kota. Selain mengatur zona penempatan, ide itu turut mengurangi tingkat polusi udara dari kendaraan angkut dan limbah sisa pabrik. Pembangunan di Marunda juga mencegah penumpukan warga pendatang di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang lokasi pembangunan pabrik Foxconn. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mengatakan Foxconn meminta lahan yang terlalu luas di Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Jakarta Utara. Untuk itu, Pemprov tengah mempertimbangkan memindahkan lokasi pembangunan pabrik ke Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta Timur.
Kamar Dagang, kata Eddy, mendukung masuknya Foxconn ke Indonesia. Pemilihan lokasi pabrik di Jakarta berarti ada nilai investasi yang ditanam sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi di kota ini. Selain itu, keputusan tersebut menyiratkan Foxconn menganggap Jakarta memiliki iklim industri yang positif.
Untuk itu, Eddy menyarankan Pemprov DKI mengatur zona penempatan pabrik industri sebelum kerja sama Foxconn dengan PT Jakarta Propertindo diteken. Selain itu, Pemprov juga harus menyiapkan insentif bagi perusahaan manufaktur gadget yang akan berinvestasi senilai Rp 12 triliun itu. "Insentifnya akan menjadi pemanis dan mendorong mereka mempercepat realisasi investasinya," ujar Eddy.
Eddy menjelaskan penempatan pembangunan di Marunda juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memindahkan pabrik industri ke wilayah pinggiran Ibu Kota. Selain mengatur zona penempatan, ide itu turut mengurangi tingkat polusi udara dari kendaraan angkut dan limbah sisa pabrik. Pembangunan di Marunda juga mencegah penumpukan warga pendatang di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang lokasi pembangunan pabrik Foxconn. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mengatakan Foxconn meminta lahan yang terlalu luas di Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Jakarta Utara. Untuk itu, Pemprov tengah mempertimbangkan memindahkan lokasi pembangunan pabrik ke Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta Timur.
Kamar Dagang, kata Eddy, mendukung masuknya Foxconn ke Indonesia. Pemilihan lokasi pabrik di Jakarta berarti ada nilai investasi yang ditanam sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi di kota ini. Selain itu, keputusan tersebut menyiratkan Foxconn menganggap Jakarta memiliki iklim industri yang positif.
Untuk itu, Eddy menyarankan Pemprov DKI mengatur zona penempatan pabrik industri sebelum kerja sama Foxconn dengan PT Jakarta Propertindo diteken. Selain itu, Pemprov juga harus menyiapkan insentif bagi perusahaan manufaktur gadget yang akan berinvestasi senilai Rp 12 triliun itu. "Insentifnya akan menjadi pemanis dan mendorong mereka mempercepat realisasi investasinya," ujar Eddy.
PU Bersihkan Kontraktor Asing di Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Badan Usaha Asing. Kepala Badan Pembinaan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Hediyanto W Husaini mengatakan, revisi peraturan tersebut saat ini masih dibahas di Sekertaris Jenderal Kementerian. "Akan kami perketat kontraktor asing yang bekerja di sini," katanya saat ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat 22 Agustus 2014.
Menurut dia, kontraktor asing yang bekerja di Indonesia akan diseleksi kualitasnya. Hediyanto berujar, Badan Pembina Konstruksi tidak akan memperpanjang izin kontraktor asing yang tidak mengerjakan proyek dalam jangka waktu tiga tahun. "Izin kontraktor yang tidak aktif selama tiga tahun kami akan putus," katanya.
Badan Pembina Kontruksi mensyaratkan kontraktor asing memperbaharui izinnya setiap tiga tahun sekali dalam peraturannya. Menurut Hediyanto, kontraktor yang tidak aktif ini merugikan pemerintah karena tidak memberikan transfer teknologi dan skill kepada kontraktor lokal. Selain itu, kontraktor asing 'mengelabui' pemerintah dengan mencantumkan kerjasamanya dengan kontraktor lokal juga akan diputus masa kerjanya.
"Aktif tapi tidak betul bekerjasama dengan orang Indonesia juga sama. Mereka yang mencantumkan nama orang Indonesia tetapi tidak melibatkan orang kita mengambil keputusan," katanya. "Banyak kontraktor Indonesia yang jadi sleeping partner mereka saja."
Sayangnya, Hediyanto tidak menyebutkan jumlah kontraktor asing yang saat ini 'main-main' dengan peraturan pemerintah. Jumlah kontraktor asing pada tahun 2013 menurut Hedi sebanyak 302 kontraktor. Sedangkan posisi terakhir jumlah kontraktor asing di Indonesia asalah 298 kontraktor. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan kontraktor asing akan berkurang pada tahun mendatang dengan adanya perubahan rencana tersebut. "Kami tidak bermaksud mempersulit. Kami ingin ada kontraktor asing berkualitas di sini," katanya.
Menurut dia, kontraktor asing yang bekerja di Indonesia akan diseleksi kualitasnya. Hediyanto berujar, Badan Pembina Konstruksi tidak akan memperpanjang izin kontraktor asing yang tidak mengerjakan proyek dalam jangka waktu tiga tahun. "Izin kontraktor yang tidak aktif selama tiga tahun kami akan putus," katanya.
Badan Pembina Kontruksi mensyaratkan kontraktor asing memperbaharui izinnya setiap tiga tahun sekali dalam peraturannya. Menurut Hediyanto, kontraktor yang tidak aktif ini merugikan pemerintah karena tidak memberikan transfer teknologi dan skill kepada kontraktor lokal. Selain itu, kontraktor asing 'mengelabui' pemerintah dengan mencantumkan kerjasamanya dengan kontraktor lokal juga akan diputus masa kerjanya.
"Aktif tapi tidak betul bekerjasama dengan orang Indonesia juga sama. Mereka yang mencantumkan nama orang Indonesia tetapi tidak melibatkan orang kita mengambil keputusan," katanya. "Banyak kontraktor Indonesia yang jadi sleeping partner mereka saja."
Sayangnya, Hediyanto tidak menyebutkan jumlah kontraktor asing yang saat ini 'main-main' dengan peraturan pemerintah. Jumlah kontraktor asing pada tahun 2013 menurut Hedi sebanyak 302 kontraktor. Sedangkan posisi terakhir jumlah kontraktor asing di Indonesia asalah 298 kontraktor. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan kontraktor asing akan berkurang pada tahun mendatang dengan adanya perubahan rencana tersebut. "Kami tidak bermaksud mempersulit. Kami ingin ada kontraktor asing berkualitas di sini," katanya.
Dahlan Akan Tagih Dividen Freeport Rp 1,5 Triliun
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan akan terus menagih dividen PT Freeport Indonesia. Upaya itu dilakukan meskipun perusahaan tersebut sudah berjanji akan membayar Rp 800 miliar.
Menurutnya, angka yang janjikan Freeport masih jauh dari total kewajiban mereka yang mencapai Rp 1, 5 triliun. "Katanya mau bayar Rp 800 miliar, terima-lah berapaun, tapi nanti tagih lagi," kata Dahlan di kantornya Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport siap melunasi janjinya memberikan dividen hingga Rp 800 miliar bagi pemerintah Indonesia dalam waktu dekat. Dividen tersebut akan dibayarkan jika ekspor sudah dilaksanakan lagi.
Setelah disepakatinya nota kesepahaman antara Freeport dan pemerintah, keran ekspor mineral mentah untuk perusahaan itu dibuka lagi. Tak kurang dari 750 ribu ton konsentrat mineral diperkirakan telah diagendakan segera diekspor hingga akhir tahun ini.
Menurut Dahlan selain dari Freeport, kekurangan pendapatan dari dividen nantinya akan diusahakan dari perusahaan BUMN lain. "PT PLN juga tak bisa menyetor dividen sebesar Rp 4 triliun karena mengalami kerugian kurs."
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyarankan agar pemerintah memiliki daya tawar terhadap Freeport. Caranya, dengan meningkatkan jumlah saham pemerintah menjadi minimal 20 persen. Dengan begitu pemerintah setidaknya akan mendapatkan jatah jabatan direksi dan komisaris.
Upaya itu, menurut Said, akan membuat Freeport lebih patuh terutama dalam membayar dividen. "Freeport Indonesia itu perusahaan tertutup, devidennya interim," kata Said. Menurut Said, agar keuangannya bisa diawasi, pemerintah harus mendorong PT Freeport Indonesia untuk listing di Bursa Efek Indonesia.
Jika sudah menjadi perushaan publik, pemerintah bisa membeli miengkatkan saham dengan cara membelinya. "Kalau negara tak ada uanngnya, BUMN saja yang masuk ambil sahamnya."
Menurutnya, angka yang janjikan Freeport masih jauh dari total kewajiban mereka yang mencapai Rp 1, 5 triliun. "Katanya mau bayar Rp 800 miliar, terima-lah berapaun, tapi nanti tagih lagi," kata Dahlan di kantornya Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport siap melunasi janjinya memberikan dividen hingga Rp 800 miliar bagi pemerintah Indonesia dalam waktu dekat. Dividen tersebut akan dibayarkan jika ekspor sudah dilaksanakan lagi.
Setelah disepakatinya nota kesepahaman antara Freeport dan pemerintah, keran ekspor mineral mentah untuk perusahaan itu dibuka lagi. Tak kurang dari 750 ribu ton konsentrat mineral diperkirakan telah diagendakan segera diekspor hingga akhir tahun ini.
Menurut Dahlan selain dari Freeport, kekurangan pendapatan dari dividen nantinya akan diusahakan dari perusahaan BUMN lain. "PT PLN juga tak bisa menyetor dividen sebesar Rp 4 triliun karena mengalami kerugian kurs."
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyarankan agar pemerintah memiliki daya tawar terhadap Freeport. Caranya, dengan meningkatkan jumlah saham pemerintah menjadi minimal 20 persen. Dengan begitu pemerintah setidaknya akan mendapatkan jatah jabatan direksi dan komisaris.
Upaya itu, menurut Said, akan membuat Freeport lebih patuh terutama dalam membayar dividen. "Freeport Indonesia itu perusahaan tertutup, devidennya interim," kata Said. Menurut Said, agar keuangannya bisa diawasi, pemerintah harus mendorong PT Freeport Indonesia untuk listing di Bursa Efek Indonesia.
Jika sudah menjadi perushaan publik, pemerintah bisa membeli miengkatkan saham dengan cara membelinya. "Kalau negara tak ada uanngnya, BUMN saja yang masuk ambil sahamnya."
Sime Darby Malaysia Andalkan TKI Asal Lombok Untuk Bekerja Di Kebun Sawit
Lebih 2 ribu orang Lombok bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di perkebunan kelapa sawit Sime Darby Malaysia. Head of Human Resources Sime Darby Plantation-Malaysia, Mohammad Fauzi Hassan, memuji mereka sebagai pekerja andal di sektor perladangan.
Fauzi Hassan mengemukakannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi sewaktu bertemu di kantor Gubernur NTB, Jumat, 22 Agustus 2014. "Jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, mereka lebih mahir secara fisik maupun mental," kata Fauzi Hassan.
Kunjungan tersebut dilakukan berkaitan dengan dukungan Pemerintah Provinsi NTB agar 90 persen TKI di perusahaan tersebut berasal dari Lombok. Saat ini, komposisi TKI dari keseluruhan pekerja di Sime Darby adalah 70 persen. Sime Darby Plantation-Malaysia merupakan perusahaan yang bergerak dalam lima sektor, yaitu perladangan, properti, permotoran, listrik, dan industri.
Muhammad Zainul Majdi meminta kerja sama yang terjalin selama ini tidak hanya menggunakan penghitungan bisnis semata. "Hendaknya mengedepankan persaudaraan sebagai negara serumpun," ujar Zainul Majdi.
Zainul Majdi juga berpesan kepada Direktur Utama PT Cipta Rezeki Utama Edy Sopyan, yang merupakan perwakilan Sime Darby di NTB, agar selalu memperhatikan legalitas tenaga kerja NTB yang dikirim ke Malaysia. Dia minta agar Sime Darby memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja Indonesia asal Lombok. "Segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan TKI agar terus diperhatikan dan ditingkatkan," ucapnya.
Kepala Balai Pelayanan, Pendapatan, dan Perlindungan TKI NTB Syahrum menyebutkan tahun 2013 lalu terdapat 36.695 orang TKI yang diberangkatkan ke Malaysia dan Brunei Darussalam. "Sebagian besar bekerja di ladang kelapa sawit," katanya. Jumlah riilnya atau 35.374 orang. Sedangkan untuk tahun 2014 ini, setiap bulan diberangkatkan sekitar 3.000 orang.
Badan Pusat Statistik NTB merilis data remitansi para TKI asal NTB dari berbagai negara sampai dengan Juni 2014 mencapai Rp 677,108 miliar. Tahun sebelumnya, remitansi yang masuk sebanyak Rp 1,429 triliun
Fauzi Hassan mengemukakannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi sewaktu bertemu di kantor Gubernur NTB, Jumat, 22 Agustus 2014. "Jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, mereka lebih mahir secara fisik maupun mental," kata Fauzi Hassan.
Kunjungan tersebut dilakukan berkaitan dengan dukungan Pemerintah Provinsi NTB agar 90 persen TKI di perusahaan tersebut berasal dari Lombok. Saat ini, komposisi TKI dari keseluruhan pekerja di Sime Darby adalah 70 persen. Sime Darby Plantation-Malaysia merupakan perusahaan yang bergerak dalam lima sektor, yaitu perladangan, properti, permotoran, listrik, dan industri.
Muhammad Zainul Majdi meminta kerja sama yang terjalin selama ini tidak hanya menggunakan penghitungan bisnis semata. "Hendaknya mengedepankan persaudaraan sebagai negara serumpun," ujar Zainul Majdi.
Zainul Majdi juga berpesan kepada Direktur Utama PT Cipta Rezeki Utama Edy Sopyan, yang merupakan perwakilan Sime Darby di NTB, agar selalu memperhatikan legalitas tenaga kerja NTB yang dikirim ke Malaysia. Dia minta agar Sime Darby memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja Indonesia asal Lombok. "Segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan TKI agar terus diperhatikan dan ditingkatkan," ucapnya.
Kepala Balai Pelayanan, Pendapatan, dan Perlindungan TKI NTB Syahrum menyebutkan tahun 2013 lalu terdapat 36.695 orang TKI yang diberangkatkan ke Malaysia dan Brunei Darussalam. "Sebagian besar bekerja di ladang kelapa sawit," katanya. Jumlah riilnya atau 35.374 orang. Sedangkan untuk tahun 2014 ini, setiap bulan diberangkatkan sekitar 3.000 orang.
Badan Pusat Statistik NTB merilis data remitansi para TKI asal NTB dari berbagai negara sampai dengan Juni 2014 mencapai Rp 677,108 miliar. Tahun sebelumnya, remitansi yang masuk sebanyak Rp 1,429 triliun
Sido Muncul Bangun Pabrik Jamu di Makassar Setelah Masuk Pasar Singapura dan Australia
Direktur Utama PT Sidomuncul, Irwan Hidayat, mengatakan jamu produk unggulan perusahaannya sudah berhasil masuk pasar Singapura dan Australia. “ini merupakan bukti obat herbal semakin dipercaya. Kita tahu di dua negara itu standar kesehatan mereka sangat tinggi. Tapi mereka ternyata juga bisa konsumsi obat herbal,” ujar Irwan di sela-sela road show pasar tradisional di Palembang, Sabtu, 25 Februari 2012.
Menurut Irwan, Sidomuncul menargetkan dapat menguasai 10 persen pasar produk serupa di Singapura dan Australia. Tahap selanjutnya, PT Sidomuncul sedang menjajaki pasar Timur Tengah dan Eropa. Adapun untuk pasar dalam negeri, PT Sidomuncul sudah memasarkan berbagai jenis prosuk unggulan. Selain berupa minuman energi, juga obat herbal.
Irwan mengakui persaingan produk sejenis semakin sengit, sehingga produsen dituntut untuk kreatif mengenal pasar. “Sekarang pabrik farmasi ramai-ramai memproduksi obat masuk angin. Padahal 20 tahun lalu banyak orang yang mencibir,” katanya. Meski pangsa pasar di luar Jawa semakin meningkat dari tahun ketahun, Sidomuncul belum berniat menambah pabrik baru, termasuk yang berlokasi di luar Jawa. Perseroan masih mempercayakan pabrik yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM 28 Semarang, Jawa tengah.
Irwan beralasan untuk membangun sebuah pabrik dibutuhkan dana dan sumber daya manusia yang besar. Sedangkan SDM yang mengerti ihwal obat herbal masih sangat terbatas. “Produk kami membutuhkan tenaga laboratorium yang banyak, sementara itu belum banyak yang memiliki keahlian seperti itu.”
Menurut Irwan, yang paling memungkinkan adalah membangun kerja sama dengan petani rempah-rempah yang ada di Sumatera Selatan. “Di sini kan banyak petani rempah sebagai bahan dasar obat. Kepada petani kami berikan alat ekstraksi,” ucapnya. Pemilik toko grosir di Palembang, Sulistyo, menuturkan untuk pasar lokal produk Sidomuncul masih iedentik dengan Kuku Bima Energi, Tolak Angin, kunyit asam serta Alang sari plus. “Pasar lokal kita tetap andalkan minuman energi aneka rasa dan tolak angin,” kata Sulistyo.
Sulistyo justru berharap PT Sidomuncul membangun pabrik di Palembang agar distribusi semakin lancar sehingga harga jual kepada konsumen dapat ditekan. Dalam road show yang disebut sebagai jumpa pelanggan dan distributor itu, PT Sidomuncul membawa sejumlah bintang iklan produk Sidomuncul, seperti Donny Kusuma, Vega Darwanti, dan Soimah.
Perusahaan jamu nasional PT Sidomuncul memperluas bisnis di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun ini Sidomuncul membangun pabrik baru untuk memperluas pemasaran dan memperkecil biaya distribusi. Investasi yang disiapkan sekitar Rp 28 miliar. "Kami belum menentukan tempatnya tapi rencananya tahun ini sudah mulai dibangun," kata Presiden Direktur PT Sidomuncul Irwan Hidayat saat bertemu dengan distributor Sidomuncul di Makassar akhir pekan lalu.
Soal target di tahun 2014 ini, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2013 lalu sebesar Rp 2,4 triliun. Sidomuncul telah menganggarkan dana belanja modal sepanjang 2014 sebesar Rp 870 miliar. Jumlah tersebut termasuk untuk tahap awal ekspansi pembangunan pabrik perseroan di Sulawesi Selatan.
Menurut Irwan, Sidomuncul mengalami peningkatan penjualan selama musim penghujan. Karena banyak warga yang menggunakan produk pencegah masuk angin dari Sidomuncul. "Selama tiga bulan terakhir meningkat sampai 10 persen khusus untuk produk anti-masuk angin. Tapi produk minuman agak sedikit menurun," katanya.
Perusahaan juga menambah produksi produk tersebut sekitar 30 persen selama musim penghujan. Tahun lalu produksinya sekitar 400 ton per bulan. Selain dikonsumsi dalam negeri, produk itu juga diekspor ke luar negeri. "Seperti Malaysia, Australia, Eropa, dan Amerika," katanya.
Regional Operation Manager Sido Muncul Wilayah Makassar, Parepare, dan Wonomulyo, Muhridwan Kusuma, mengatakan total omzet untuk wilayah Makassar paling sedikit 16 persen dari omzet nasional. Setiap bulannya berhasil diperoleh penjualan Rp 1,5 miliar. Produk Sidomuncul didistribusikan di wilayah Sulawesi, kecuali Manado. "Pendapatan sepanjang tahun 2013 mencapai Rp 300 miliar," kata Muhridwan.
Menurut Irwan, Sidomuncul menargetkan dapat menguasai 10 persen pasar produk serupa di Singapura dan Australia. Tahap selanjutnya, PT Sidomuncul sedang menjajaki pasar Timur Tengah dan Eropa. Adapun untuk pasar dalam negeri, PT Sidomuncul sudah memasarkan berbagai jenis prosuk unggulan. Selain berupa minuman energi, juga obat herbal.
Irwan mengakui persaingan produk sejenis semakin sengit, sehingga produsen dituntut untuk kreatif mengenal pasar. “Sekarang pabrik farmasi ramai-ramai memproduksi obat masuk angin. Padahal 20 tahun lalu banyak orang yang mencibir,” katanya. Meski pangsa pasar di luar Jawa semakin meningkat dari tahun ketahun, Sidomuncul belum berniat menambah pabrik baru, termasuk yang berlokasi di luar Jawa. Perseroan masih mempercayakan pabrik yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM 28 Semarang, Jawa tengah.
Irwan beralasan untuk membangun sebuah pabrik dibutuhkan dana dan sumber daya manusia yang besar. Sedangkan SDM yang mengerti ihwal obat herbal masih sangat terbatas. “Produk kami membutuhkan tenaga laboratorium yang banyak, sementara itu belum banyak yang memiliki keahlian seperti itu.”
Menurut Irwan, yang paling memungkinkan adalah membangun kerja sama dengan petani rempah-rempah yang ada di Sumatera Selatan. “Di sini kan banyak petani rempah sebagai bahan dasar obat. Kepada petani kami berikan alat ekstraksi,” ucapnya. Pemilik toko grosir di Palembang, Sulistyo, menuturkan untuk pasar lokal produk Sidomuncul masih iedentik dengan Kuku Bima Energi, Tolak Angin, kunyit asam serta Alang sari plus. “Pasar lokal kita tetap andalkan minuman energi aneka rasa dan tolak angin,” kata Sulistyo.
Sulistyo justru berharap PT Sidomuncul membangun pabrik di Palembang agar distribusi semakin lancar sehingga harga jual kepada konsumen dapat ditekan. Dalam road show yang disebut sebagai jumpa pelanggan dan distributor itu, PT Sidomuncul membawa sejumlah bintang iklan produk Sidomuncul, seperti Donny Kusuma, Vega Darwanti, dan Soimah.
Perusahaan jamu nasional PT Sidomuncul memperluas bisnis di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun ini Sidomuncul membangun pabrik baru untuk memperluas pemasaran dan memperkecil biaya distribusi. Investasi yang disiapkan sekitar Rp 28 miliar. "Kami belum menentukan tempatnya tapi rencananya tahun ini sudah mulai dibangun," kata Presiden Direktur PT Sidomuncul Irwan Hidayat saat bertemu dengan distributor Sidomuncul di Makassar akhir pekan lalu.
Soal target di tahun 2014 ini, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2013 lalu sebesar Rp 2,4 triliun. Sidomuncul telah menganggarkan dana belanja modal sepanjang 2014 sebesar Rp 870 miliar. Jumlah tersebut termasuk untuk tahap awal ekspansi pembangunan pabrik perseroan di Sulawesi Selatan.
Menurut Irwan, Sidomuncul mengalami peningkatan penjualan selama musim penghujan. Karena banyak warga yang menggunakan produk pencegah masuk angin dari Sidomuncul. "Selama tiga bulan terakhir meningkat sampai 10 persen khusus untuk produk anti-masuk angin. Tapi produk minuman agak sedikit menurun," katanya.
Perusahaan juga menambah produksi produk tersebut sekitar 30 persen selama musim penghujan. Tahun lalu produksinya sekitar 400 ton per bulan. Selain dikonsumsi dalam negeri, produk itu juga diekspor ke luar negeri. "Seperti Malaysia, Australia, Eropa, dan Amerika," katanya.
Regional Operation Manager Sido Muncul Wilayah Makassar, Parepare, dan Wonomulyo, Muhridwan Kusuma, mengatakan total omzet untuk wilayah Makassar paling sedikit 16 persen dari omzet nasional. Setiap bulannya berhasil diperoleh penjualan Rp 1,5 miliar. Produk Sidomuncul didistribusikan di wilayah Sulawesi, kecuali Manado. "Pendapatan sepanjang tahun 2013 mencapai Rp 300 miliar," kata Muhridwan.
81 Persen Saham Sido Muncul di Tangan Publik
Industri jamu terkemuka, PT Sido Muncul (Tbk), sudah menjadi perusahaan publik sejak melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada pertengahan Desember 2013. Kini sebanyak 81 persen sahan Sido Muncul telah dikuasai publik.
Direktur Utama Sido Muncul Irwan Hidayat menilai banyaknya saham publik di perusahaannya menunjukkan bahwa pabrik jamu asal Semarang, Jawa Tengah, itu dipercaya masyarakat luas. Ia menyebut salah satu pertimbangannya untuk menjadi perusahaan publik adalah agar Sido Muncul menjadi perusahaan transparan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. "Sekarang tidak ada yang bisa ditutupi. Keuangan transparan, cara pembuatan juga transparan," katanya di Surakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.
Menurut Irwan, saat pertama kali melantai di bursa setengah tahun silam, saham Sido Muncul dilepas di harga Rp 580 per lembar. "Selanjutnya naik turun. Pernah jadi Rp 805 per lembar, pernah juga Rp 950 per lembar. Naik turun tergantung situasi," kata dia.
Irwan mengaku sama sekali tidak punya niat untuk membeli kembali saham Sido Muncul yang telah dilepas (buyback). Menurut dia, tidak ada untungnya membeli kembali saham sendiri. "Buat apa? Kecuali kalau suatu hari masyarakat tidak percaya lagi (Sido Muncul), ya di buyback," ucapnya.
Ihwal sisa saham yang belum dilepas ke publik sebanyak 19 persen, Irwan mengaku belum ada rencana untuk menjualnya. Sebab, belum ada rencana pengembangan perusahaan dalam waktu dekat. "Saya juga tidak ingin menggoreng saham atau melakukan trik supaya nilai sahamnya naik. Pokoknya diserahkan ke bursa. Saya hanya menjalankan perusahaan dengan hati-hati agar jangan rugi," katanya.
Irwan mengungkapkan selama tahun 2013, Sido Muncul telah meraup untung senilai Rp 405 miliar. Sebanyak 99 persen dari keuntungan itu telah dibagikan ke pemegang saham. Untuk tahun ini, dia menargetkan keuntungan perusahaan minimal sama seperti tahun lalu.
Saat ini lima persen produk Sido Muncul diekspor ke berbagai negara, seperti Amerika, Australia, ASEAN, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa. Porsi ekspor relatif kecil karena pasar dalam negeri sendiri tumbuh pesat.
Direktur Utama Sido Muncul Irwan Hidayat menilai banyaknya saham publik di perusahaannya menunjukkan bahwa pabrik jamu asal Semarang, Jawa Tengah, itu dipercaya masyarakat luas. Ia menyebut salah satu pertimbangannya untuk menjadi perusahaan publik adalah agar Sido Muncul menjadi perusahaan transparan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. "Sekarang tidak ada yang bisa ditutupi. Keuangan transparan, cara pembuatan juga transparan," katanya di Surakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.
Menurut Irwan, saat pertama kali melantai di bursa setengah tahun silam, saham Sido Muncul dilepas di harga Rp 580 per lembar. "Selanjutnya naik turun. Pernah jadi Rp 805 per lembar, pernah juga Rp 950 per lembar. Naik turun tergantung situasi," kata dia.
Irwan mengaku sama sekali tidak punya niat untuk membeli kembali saham Sido Muncul yang telah dilepas (buyback). Menurut dia, tidak ada untungnya membeli kembali saham sendiri. "Buat apa? Kecuali kalau suatu hari masyarakat tidak percaya lagi (Sido Muncul), ya di buyback," ucapnya.
Ihwal sisa saham yang belum dilepas ke publik sebanyak 19 persen, Irwan mengaku belum ada rencana untuk menjualnya. Sebab, belum ada rencana pengembangan perusahaan dalam waktu dekat. "Saya juga tidak ingin menggoreng saham atau melakukan trik supaya nilai sahamnya naik. Pokoknya diserahkan ke bursa. Saya hanya menjalankan perusahaan dengan hati-hati agar jangan rugi," katanya.
Irwan mengungkapkan selama tahun 2013, Sido Muncul telah meraup untung senilai Rp 405 miliar. Sebanyak 99 persen dari keuntungan itu telah dibagikan ke pemegang saham. Untuk tahun ini, dia menargetkan keuntungan perusahaan minimal sama seperti tahun lalu.
Saat ini lima persen produk Sido Muncul diekspor ke berbagai negara, seperti Amerika, Australia, ASEAN, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa. Porsi ekspor relatif kecil karena pasar dalam negeri sendiri tumbuh pesat.
Wednesday, August 20, 2014
Instrumen Valas Syariah Makin Diminati Investor
Bank Indonesia (BI) mulai melelang term deposit (TD) valuta asing (valas) untuk bank syariah, Rabu (20/8/2014). Pada lelang perdana ini, banyak pelaku pasar yang berminat menyimpan valas di BI, tercermin dari kelebihan permintaan lelang alias oversubscribed.
BI mencatat, jumlah penawaran yang masuk tercatat sebesar 89 juta dollar AS, melebihi dari target lelang sebesar 70 juta dollar AS. BI memutuskan memenangkan seluruh penawaran yang masuk, dengan rincian tenor 1 minggu sebesar 34 juta dollar AS, kemudian untuk tenor 2 minggu sebesar 42 juta dollar AS, serta tenor 1 bulan sebesar 13 juta dollar AS.
Adapun tingkat imbal hasil TD valas syariah ini mengacu kepada rata-rata tertimbang tingkat bunga hasil lelang TD valas konvensional saat ini, sebesar 0,13 persen untuk tenor 1 minggu, 0,14 persen untuk tenor 2 minggu, dan 0,16 persen untuk tenor 1 bulan.
Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI mengatakan, lelang ini untuk memenuhi kebutuhan instrumen bagi bank syariah. Adapun, potensi penempatan TD valas mencapai 200 juta dollar AS-300 juta dollar AS. "Penetapan lelang ini sesuai dengan keseimbangan pasokan dan kebutuhan dana valas di pasar," kata Filianingsih,
Peter Jacob, Direktur Departemen Komunikasi BI menambahkan, penerbitan TD valas syariah akan melengkapi outlet pengelolaan likuiditas valas. di tengah belum berkembangnya instrumen valas syariah pada pasar uang syariah. Lanjutnya, bertambahnya pilihan instrumen pengelolaan likuiditas valas. "Diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi," kata Peter.
Achmad K Permana, Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata, mengatakan, pihaknya tidak ada rencana menempatkan dana valas di TD valas syariah, karena perusahaan membutuhkan dana syariah yang besar untuk menyalurkan pembiayaan syariah. Misalnya, portofolio pembiayaan valas mencapai 30 persen terhadap total pembiayaan Bank Permata Syariah.
Lanjutnya, imbal hasil pada TD valas syariah BI belum tentu menjadi pertimbangan bank dalam menempatkan dana valas, karena imbal hasilnya tidak akan lebih besar dari perolehan margin dari pembiayaan yang mencapai 6 persen-7 persen. "Returnya TD valas itu bawah pembiayaan, maka kami akan lebih memilih menggunakan dana valas untuk pembiayaan syariah," kata Permana.
BI mencatat, jumlah penawaran yang masuk tercatat sebesar 89 juta dollar AS, melebihi dari target lelang sebesar 70 juta dollar AS. BI memutuskan memenangkan seluruh penawaran yang masuk, dengan rincian tenor 1 minggu sebesar 34 juta dollar AS, kemudian untuk tenor 2 minggu sebesar 42 juta dollar AS, serta tenor 1 bulan sebesar 13 juta dollar AS.
Adapun tingkat imbal hasil TD valas syariah ini mengacu kepada rata-rata tertimbang tingkat bunga hasil lelang TD valas konvensional saat ini, sebesar 0,13 persen untuk tenor 1 minggu, 0,14 persen untuk tenor 2 minggu, dan 0,16 persen untuk tenor 1 bulan.
Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI mengatakan, lelang ini untuk memenuhi kebutuhan instrumen bagi bank syariah. Adapun, potensi penempatan TD valas mencapai 200 juta dollar AS-300 juta dollar AS. "Penetapan lelang ini sesuai dengan keseimbangan pasokan dan kebutuhan dana valas di pasar," kata Filianingsih,
Peter Jacob, Direktur Departemen Komunikasi BI menambahkan, penerbitan TD valas syariah akan melengkapi outlet pengelolaan likuiditas valas. di tengah belum berkembangnya instrumen valas syariah pada pasar uang syariah. Lanjutnya, bertambahnya pilihan instrumen pengelolaan likuiditas valas. "Diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi," kata Peter.
Achmad K Permana, Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata, mengatakan, pihaknya tidak ada rencana menempatkan dana valas di TD valas syariah, karena perusahaan membutuhkan dana syariah yang besar untuk menyalurkan pembiayaan syariah. Misalnya, portofolio pembiayaan valas mencapai 30 persen terhadap total pembiayaan Bank Permata Syariah.
Lanjutnya, imbal hasil pada TD valas syariah BI belum tentu menjadi pertimbangan bank dalam menempatkan dana valas, karena imbal hasilnya tidak akan lebih besar dari perolehan margin dari pembiayaan yang mencapai 6 persen-7 persen. "Returnya TD valas itu bawah pembiayaan, maka kami akan lebih memilih menggunakan dana valas untuk pembiayaan syariah," kata Permana.
Ekonomi Indonesia Bakal Terpuruk Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN
Sebuah studi terbaru menunjukkan rencana integrasi ekonomi ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai justru dapat memperbesar kesenjangan antar negara di kawasan tersebut. Selain itu, MEA juga dinilai lebih menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan.
ASEAN akan mulai memberlakukan MEA pada tahun 2015, guna mewujudkan pasar ekonomi tunggal di antara 10 negara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 600 juta orang. Adanya MEA memungkinkan lalu lintas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja di kawasan tersebut yang sejak lama kekuatan ekonominya menghadapi kritik lantaran gagal kerjasama secara efektif.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (21/8/2014), pasar tunggal ASEAN dapat menambah 14 juta lapangan kerja dan menggenjot pertumbuhan ekonomi tahunan ASEAN menjadi 7,1 persen pada 2025.
Data-data tersebut berdasarkan studi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Meski demikian, MEA juga membunyikan alarm perolehan pertumbuhan takkan terdistribusi secara merata. Di samping itu, rencana integrasi ekonomi juga akan meningkatkan jurang pemisah antara kaum kaya dan miskin di kawasan tersebut.
"Jika tidak dikelola secara tegas, ini akan meningkatkan kesenjangan dan memperburuk defisit pasar tenaga kerja yang sudah ada, seperti tenaga kerja informal dan mengatasi kemiskinan," tulis laporan tersebut.
Oleh karenanya, ASEAN didesak untuk membuat kebijakan yang mendukung pengembangan secara inklusif dan adil serta memperbaiki jaminan sosial. Hasil studi itu melaporkan pula porsi lapangan kerja baru bagi perempuan di kawasan Asia Tenggara akan lebih kecil dibandingkan untuk pria.
Ekonom dan Peneliti ILO yang terlibat dalam studi ini, Sukti Dasgupta menyatakan ini karena ada sektor-sektor tertentu yang akan terdorong oleh integrasi ini, seperti konstruksi dan transportasi.
Studi ini menunjukkan juga integrasi ini akan menguntungkan bagi Kamboja dan negara-negara berpendapatan lebih rendah lainnya di ASEAN. Adapun ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia, akan terpukul paling keras.
Dalam 50 tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara sangat mengesankan. Ini berdampak pada tumbuhnya jutaan pekerja kelas menengah baru dan menarik investasi asing di kawasan tersebut. Namun, kesenjangan antarnegara sangat besar, dengan Singapura sebagai negara kaya, negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia dan Malaysia, serta negara berpenghasilan rendah seperti Kamboja dan Myanmar.
ASEAN akan mulai memberlakukan MEA pada tahun 2015, guna mewujudkan pasar ekonomi tunggal di antara 10 negara yang memiliki jumlah penduduk mencapai 600 juta orang. Adanya MEA memungkinkan lalu lintas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja di kawasan tersebut yang sejak lama kekuatan ekonominya menghadapi kritik lantaran gagal kerjasama secara efektif.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (21/8/2014), pasar tunggal ASEAN dapat menambah 14 juta lapangan kerja dan menggenjot pertumbuhan ekonomi tahunan ASEAN menjadi 7,1 persen pada 2025.
Data-data tersebut berdasarkan studi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Meski demikian, MEA juga membunyikan alarm perolehan pertumbuhan takkan terdistribusi secara merata. Di samping itu, rencana integrasi ekonomi juga akan meningkatkan jurang pemisah antara kaum kaya dan miskin di kawasan tersebut.
"Jika tidak dikelola secara tegas, ini akan meningkatkan kesenjangan dan memperburuk defisit pasar tenaga kerja yang sudah ada, seperti tenaga kerja informal dan mengatasi kemiskinan," tulis laporan tersebut.
Oleh karenanya, ASEAN didesak untuk membuat kebijakan yang mendukung pengembangan secara inklusif dan adil serta memperbaiki jaminan sosial. Hasil studi itu melaporkan pula porsi lapangan kerja baru bagi perempuan di kawasan Asia Tenggara akan lebih kecil dibandingkan untuk pria.
Ekonom dan Peneliti ILO yang terlibat dalam studi ini, Sukti Dasgupta menyatakan ini karena ada sektor-sektor tertentu yang akan terdorong oleh integrasi ini, seperti konstruksi dan transportasi.
Studi ini menunjukkan juga integrasi ini akan menguntungkan bagi Kamboja dan negara-negara berpendapatan lebih rendah lainnya di ASEAN. Adapun ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia, akan terpukul paling keras.
Dalam 50 tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara sangat mengesankan. Ini berdampak pada tumbuhnya jutaan pekerja kelas menengah baru dan menarik investasi asing di kawasan tersebut. Namun, kesenjangan antarnegara sangat besar, dengan Singapura sebagai negara kaya, negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia dan Malaysia, serta negara berpenghasilan rendah seperti Kamboja dan Myanmar.
Biaya Mengurus Anak Dari Lahir Hingga Tamat Kuliah Sekarang Sebesar 2,5 Milyar Rupiah
Anda sedang menanti kehadiran anak dan segera jadi orang tua? Siap-siap saja untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 2,5 miliar untuk mengurus anak dari lahir hingga masuk kuliah.
Hal tersebut diketahui dari hasil survei yang dilakukan Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) yang dikutip CNN, Kamis (21/8/2014). Biaya yang dibutuhkan untuk mengurus anak yang lahir tahun lalu sampai berumur 18 nanti adalah US$ 245.000 atau sekitar Rp 2,5 miliar dan ini belum termasuk biaya kuliah.
Estimasi biaya ini naik sekitar 2% dibandingkan perhitungan tahun lalu. Namun estimasi ini tergantung dari wilayah tempat tinggal dan gaya hidup sehari-sehari.
Bagi keluarga menengah ke atas estimasi biayanya menjadi lebih tinggi lagi, mencapai sekitar US$ 455.000 (Rp 4,5 miliar) untuk mengurus anak dari lahir sampai berumur 18 tahun. Sementara keluarga menengah ke bawah 'hanya' butuh US$ 145.500 (Rp 1,4 miliar).
Penghitungan survei dilakukan terhadap biaya sehari-hari, ongkos transportasi, pakaian, biaya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sayangnya survei ini tidak menghitung biaya masuk kuliah yang sebenarnya tiap tahun naik tinggi.
Survei ini menunjukkan bahwa sebagai penanggung jawab, orang tua harus berusaha lebih keras lagi supaya kehidupan si anak terjamin dengan baik.
Biaya terbesar dalam survei ini ternyata biaya sewa pembantu atau ongkos penitipan anak. Biaya pembantu ini diperkirakan bisa setara dengan harga rumah. Naiknya tarif transportasi dan harga makanan juga membuat biaya mengurus anak menjadi bengkak.
Hal tersebut diketahui dari hasil survei yang dilakukan Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) yang dikutip CNN, Kamis (21/8/2014). Biaya yang dibutuhkan untuk mengurus anak yang lahir tahun lalu sampai berumur 18 nanti adalah US$ 245.000 atau sekitar Rp 2,5 miliar dan ini belum termasuk biaya kuliah.
Estimasi biaya ini naik sekitar 2% dibandingkan perhitungan tahun lalu. Namun estimasi ini tergantung dari wilayah tempat tinggal dan gaya hidup sehari-sehari.
Bagi keluarga menengah ke atas estimasi biayanya menjadi lebih tinggi lagi, mencapai sekitar US$ 455.000 (Rp 4,5 miliar) untuk mengurus anak dari lahir sampai berumur 18 tahun. Sementara keluarga menengah ke bawah 'hanya' butuh US$ 145.500 (Rp 1,4 miliar).
Penghitungan survei dilakukan terhadap biaya sehari-hari, ongkos transportasi, pakaian, biaya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sayangnya survei ini tidak menghitung biaya masuk kuliah yang sebenarnya tiap tahun naik tinggi.
Survei ini menunjukkan bahwa sebagai penanggung jawab, orang tua harus berusaha lebih keras lagi supaya kehidupan si anak terjamin dengan baik.
Biaya terbesar dalam survei ini ternyata biaya sewa pembantu atau ongkos penitipan anak. Biaya pembantu ini diperkirakan bisa setara dengan harga rumah. Naiknya tarif transportasi dan harga makanan juga membuat biaya mengurus anak menjadi bengkak.
3 BUMN Sepakat Mengelola Bersama Sama Bank Sinar Harapan Bali
PT Bank Mandiri Tbk, PT Pos Indonesia dan PT Taspen merealisasikan rencana mereka untuk patungan mengelola Bank Sinar Harapan Bali. Hari ini ketiga perusahaan pelat merah itu bersepakat berbagi kepemilikan di bank yang sejak 2008 lalu diakuisisi Bank Mandiri tersebut. "Kami ingin meningkatkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah dan Bank Indonesia dalam akses keuangan bagi masyarakat," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, di kantor Taspen, Jakarta, 21 Agustus 2014.
Penandatanganan kerjasama yang disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman awal tahun lalu. Dengan kerjasama ini, kata Budi, PT Pos dan PT Taspen masing-masing menguasai 20,2 persen saham Bank Sinar Harapan Bali. Adapan Bank Mandiri tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pos, Budi Setiawan mengatakan perusahaannya saat ini telah menyalurkan pembayaran kepada sekitar 700 ribu pensiunan. Anak perusahaan baru berupa Bank Sinar Harapan Bali, kata dia, akan membantu pertumbuhan portofolio kredit pensiunan.
Budi mengklaim jaringan PT Pos indonesia masih menjadi pilihan favorit bagi pensiunan. "Kami yakin luasnya jaringan kami akan membantu penetrasi bank ini," kata dia.
Menurut dia, bank ini nantinya akan fokus pada usaha mikro dan pensiunan. Adapun untuk pemasaran, nantinya akan memanfaatkan kantor cabang Taspen. "Sudah disepakati tak ada cabang di PT Pos selama 5 thn pertama, agar tak terjadi bentrokan bisnis."
Direktur Utama PT Taspen, Iqbal Latanro mengatakan hasil kajian menunjukkan sebagian besar pensiunan masih membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usaha, biaya hidup, maupun pendidikan anak. "Kami berharap sinergi antar BUMN ini akan membuat para pensiunan terbantu dalam akses pendanaan," kata dia.
Selain itu, menurut Iqbal, bank ini juga akan menyasar pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Mengutip data BPS, hingga jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,4 juta orang.
Penandatanganan kerjasama yang disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman awal tahun lalu. Dengan kerjasama ini, kata Budi, PT Pos dan PT Taspen masing-masing menguasai 20,2 persen saham Bank Sinar Harapan Bali. Adapan Bank Mandiri tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pos, Budi Setiawan mengatakan perusahaannya saat ini telah menyalurkan pembayaran kepada sekitar 700 ribu pensiunan. Anak perusahaan baru berupa Bank Sinar Harapan Bali, kata dia, akan membantu pertumbuhan portofolio kredit pensiunan.
Budi mengklaim jaringan PT Pos indonesia masih menjadi pilihan favorit bagi pensiunan. "Kami yakin luasnya jaringan kami akan membantu penetrasi bank ini," kata dia.
Menurut dia, bank ini nantinya akan fokus pada usaha mikro dan pensiunan. Adapun untuk pemasaran, nantinya akan memanfaatkan kantor cabang Taspen. "Sudah disepakati tak ada cabang di PT Pos selama 5 thn pertama, agar tak terjadi bentrokan bisnis."
Direktur Utama PT Taspen, Iqbal Latanro mengatakan hasil kajian menunjukkan sebagian besar pensiunan masih membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usaha, biaya hidup, maupun pendidikan anak. "Kami berharap sinergi antar BUMN ini akan membuat para pensiunan terbantu dalam akses pendanaan," kata dia.
Selain itu, menurut Iqbal, bank ini juga akan menyasar pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Mengutip data BPS, hingga jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,4 juta orang.
Karyawan Pertamina Dilarang Pakai Seragam
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ugan Gandar, mengungkapkan bahwa PT Pertamina (persero) dan anak perusahaannya sering memberikan imbauan untuk keamanan pekerja di masa-masa rawan konflik. Sepanjang tahun 2014 saja, kata Ugan, sudah tiga kali PT Pertamina mengeluarkan imbauan seperti itu kepada karyawan.
Ia menyatakan hal itu, menjawab pertanyaan Tempo tentang beredarnya kabar bahwa PT Pertamina Retail melarang karyawan mengenakan tanda pengenal perusahaan, hari ini, Kamis 21 Agustus 2014. Imbauan itu kabarnya diberikan untuk mengantisipasi pecahnya aksi massa pada saat putusan sengketa pemilihan presiden 2014 diumumkan Mahkamah Konstitusi siang ini.
"Saya pikir baik kok, untuk keamanan pegawai, walaupun hemat saya itu berlebihan," kata Ugan saat dihubungi, Rabu malam, 20 Agustus 2014. Ia mengatakan peringatan perusahaan untuk tidak mengenakan atribut ataupun tanda pengenal apa pun dari perusahaan sering dilakukan demi keamanan dan keselamatan.
Ugan menyebutkan kebijakan perusahaan yang mengimbau karyawan untuk tidak menggunakan atribut atau tanda pengenal diberikan karena Pertamina kerap dijadikan sasaran amuk massa ketika terjadi konflik atau kerusuhan. Ia menyebut sejumlah informasi yang beredar memang gencar meramalkan bahwa pengumuman hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi akan memicu aksi massa besar-besaran.
Karena itu, Ugan menilai peringatan ini sah dilakukan perusahaan untuk karyawan, guna mengingatkan tentang bahaya keselamatan yang mungkin harus dihadapi karyawan di lapangan. Namun, ia sendiri mengaku belum mendapatkan secara pribadi imbauan yang beberapa saat lalu diterima.
Sebelum menerima informasi bahwa PT Pertamina Retail melalui sekretaris perusahaan menyebarkan imbauan secara berantai kepada karyawan. Imbauan itu berupa larangan memakai atribut Pertamina termasuk seragam kerja, bersamaan dengan pengumuman hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Ia menyatakan hal itu, menjawab pertanyaan Tempo tentang beredarnya kabar bahwa PT Pertamina Retail melarang karyawan mengenakan tanda pengenal perusahaan, hari ini, Kamis 21 Agustus 2014. Imbauan itu kabarnya diberikan untuk mengantisipasi pecahnya aksi massa pada saat putusan sengketa pemilihan presiden 2014 diumumkan Mahkamah Konstitusi siang ini.
"Saya pikir baik kok, untuk keamanan pegawai, walaupun hemat saya itu berlebihan," kata Ugan saat dihubungi, Rabu malam, 20 Agustus 2014. Ia mengatakan peringatan perusahaan untuk tidak mengenakan atribut ataupun tanda pengenal apa pun dari perusahaan sering dilakukan demi keamanan dan keselamatan.
Ugan menyebutkan kebijakan perusahaan yang mengimbau karyawan untuk tidak menggunakan atribut atau tanda pengenal diberikan karena Pertamina kerap dijadikan sasaran amuk massa ketika terjadi konflik atau kerusuhan. Ia menyebut sejumlah informasi yang beredar memang gencar meramalkan bahwa pengumuman hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi akan memicu aksi massa besar-besaran.
Karena itu, Ugan menilai peringatan ini sah dilakukan perusahaan untuk karyawan, guna mengingatkan tentang bahaya keselamatan yang mungkin harus dihadapi karyawan di lapangan. Namun, ia sendiri mengaku belum mendapatkan secara pribadi imbauan yang beberapa saat lalu diterima.
Sebelum menerima informasi bahwa PT Pertamina Retail melalui sekretaris perusahaan menyebarkan imbauan secara berantai kepada karyawan. Imbauan itu berupa larangan memakai atribut Pertamina termasuk seragam kerja, bersamaan dengan pengumuman hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Cara Mengurangi Utang Luar Negeri Pihak Swasta
Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistingsih, mengatakan pemerintah harus segera bertindak atas melonjaknya utang luar negeri. Ia menilai pemerintah harus segera membuat kebijakan untuk membatasi utang luar negeri, terutama oleh swasta. "Harus ada pembatasan utang, salah satunya berdasarkan rasio besaran modal perusahaan peminjam," ujar Lana, Rabu, 20 Agustus 2014.
Pembatasan utang berdasarkan rasio modal perusahaan perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan ketidaksanggupan perusahaan membayar utang. Berdasarkan perhitungan rasio modal tersebut, debitur tidak boleh meminjam melebihi batasan tertentu dari modal yang dimiliki.
Langkah kedua, tutur Lana, melakukan hedging atau lindung nilai. Hedging dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing yang bisa menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. "Besaran rasio utang kepada cadangan devisa memungkinkan rupiah melemah hingga Rp 13 ribu," kata Lana.
Kekurangan valuta asing saat pembayaran utang luar negeri dapat menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah dan melambungnya nilai utang yang harus dibayarkan. Karena itu,hedging menjadi salah satu instrumen penting saat swasta atau pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri.
Terakhir, Lana menyarankan perlu diberlakukannya sistem deposit saat perusahaan swasta melakukan pinjaman ke luar negeri. "Minimal perusahaan yang mau berutang harus memiliki dan menaruh deposit sebesar tiga kali cicilan utang mereka."
Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengatisipasi saat perusahaan swasta gagal bayar atau sedang dibelit masalah keuangan. Perhitungan deposit utang ini dapat digunakan untuk membayar utang tanpa harus mengganggu posisi cadangan devisa Indonesia.
Bank Indonesia kemarin merilis data utang luar negeri yang terus melonjak. Pada Juni, utang tercatat US$ 284,9 miliar, naik dibading pada Mei sebesar US$ 283,7 miliar. Utang luar negeri swasta pada Juni naik 0,8 persen, berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang justru turun 0,8 persen.
Utang sejumlah perusahaan swasta bakal membengkak akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Ekonom dari Bank central Asia, David Sumual, mengatakan membengkaknya utang akan menyebabkan pendapatan perusahaan tergerus. "Pendapatan perusahaan bisa tinggi tapi pembayaran bayar utangnya yang besar dengan dolar," ujar dia Kamis, 17 Juli 2014.
Menurut dia, banyak perusahaan yang meminjam uang ketika kurs rupiah pada kisaran di bawah 10 ribu per dolar AS. Namun dengan kurs saat ini yang hampir menyentuh 12.000 per dolar, membuat kinerja perusahaan akan terbebani sehingga membuat laba perusahaan tergerus. Ini antara lain disebabkan tak banyak perusahaan yang melakukan lindung nilai atau hedging.
Saat ditemui di kesempatan berbeda, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Hendy Sulistiowati mengatakan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2014 naik US$ 7,1 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi US$ 283,7 miliar. Pada April 2014, utang luar negeri tercatat sebesar US$ 276,6 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utang luar negeri tumbuh 9,7 persen.
Dari jumlah tersebut, kata Hendy, utang swasta adalah sebesar US$ 151,5 miliar, naik dibandingkan April sebesar US$ 145,6 miliar. Utang publik juga melonjak menjadi US$ 132,2 miliar, dibandingkan April sebesar US$ 131 miliar. "Publik maupun swasta sama-sama bertanggung jawab atas kenaikan utang," kata Hendy.
Kenaikan utang swasta ini, menurut Hendy, cukup besar. Peningkatan utang luar negeri antara lain untuk utang jangka panjang 10,1 persen. Adapun jangka pendek tercatat naik 8,3 persen di Mei. Utang jangka pendek, antara lain digunakan untuk membiayai impor minyak.
Berdasarkan jenis jangka waktu utang tercatat utang jangka panjang sebesar US$ 234 miliar, dengan pembagian utang jangka panjang pemerintah sebesar US$ 125 miliar dan utang jangka panjang swasta sebesar US$ 109 miliar. Ia mengatakan utang luar negeri swasta pada Mei didorong oleh peningkatan pertumbuhan utang luar negeri sektor industri keuangan, listrik, gas, dan air bersih.
Pembatasan utang berdasarkan rasio modal perusahaan perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan ketidaksanggupan perusahaan membayar utang. Berdasarkan perhitungan rasio modal tersebut, debitur tidak boleh meminjam melebihi batasan tertentu dari modal yang dimiliki.
Langkah kedua, tutur Lana, melakukan hedging atau lindung nilai. Hedging dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing yang bisa menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. "Besaran rasio utang kepada cadangan devisa memungkinkan rupiah melemah hingga Rp 13 ribu," kata Lana.
Kekurangan valuta asing saat pembayaran utang luar negeri dapat menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah dan melambungnya nilai utang yang harus dibayarkan. Karena itu,hedging menjadi salah satu instrumen penting saat swasta atau pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri.
Terakhir, Lana menyarankan perlu diberlakukannya sistem deposit saat perusahaan swasta melakukan pinjaman ke luar negeri. "Minimal perusahaan yang mau berutang harus memiliki dan menaruh deposit sebesar tiga kali cicilan utang mereka."
Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengatisipasi saat perusahaan swasta gagal bayar atau sedang dibelit masalah keuangan. Perhitungan deposit utang ini dapat digunakan untuk membayar utang tanpa harus mengganggu posisi cadangan devisa Indonesia.
Bank Indonesia kemarin merilis data utang luar negeri yang terus melonjak. Pada Juni, utang tercatat US$ 284,9 miliar, naik dibading pada Mei sebesar US$ 283,7 miliar. Utang luar negeri swasta pada Juni naik 0,8 persen, berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang justru turun 0,8 persen.
Utang sejumlah perusahaan swasta bakal membengkak akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Ekonom dari Bank central Asia, David Sumual, mengatakan membengkaknya utang akan menyebabkan pendapatan perusahaan tergerus. "Pendapatan perusahaan bisa tinggi tapi pembayaran bayar utangnya yang besar dengan dolar," ujar dia Kamis, 17 Juli 2014.
Menurut dia, banyak perusahaan yang meminjam uang ketika kurs rupiah pada kisaran di bawah 10 ribu per dolar AS. Namun dengan kurs saat ini yang hampir menyentuh 12.000 per dolar, membuat kinerja perusahaan akan terbebani sehingga membuat laba perusahaan tergerus. Ini antara lain disebabkan tak banyak perusahaan yang melakukan lindung nilai atau hedging.
Saat ditemui di kesempatan berbeda, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Hendy Sulistiowati mengatakan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2014 naik US$ 7,1 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi US$ 283,7 miliar. Pada April 2014, utang luar negeri tercatat sebesar US$ 276,6 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utang luar negeri tumbuh 9,7 persen.
Dari jumlah tersebut, kata Hendy, utang swasta adalah sebesar US$ 151,5 miliar, naik dibandingkan April sebesar US$ 145,6 miliar. Utang publik juga melonjak menjadi US$ 132,2 miliar, dibandingkan April sebesar US$ 131 miliar. "Publik maupun swasta sama-sama bertanggung jawab atas kenaikan utang," kata Hendy.
Kenaikan utang swasta ini, menurut Hendy, cukup besar. Peningkatan utang luar negeri antara lain untuk utang jangka panjang 10,1 persen. Adapun jangka pendek tercatat naik 8,3 persen di Mei. Utang jangka pendek, antara lain digunakan untuk membiayai impor minyak.
Berdasarkan jenis jangka waktu utang tercatat utang jangka panjang sebesar US$ 234 miliar, dengan pembagian utang jangka panjang pemerintah sebesar US$ 125 miliar dan utang jangka panjang swasta sebesar US$ 109 miliar. Ia mengatakan utang luar negeri swasta pada Mei didorong oleh peningkatan pertumbuhan utang luar negeri sektor industri keuangan, listrik, gas, dan air bersih.
Tuesday, August 19, 2014
Produk Aqua yang Diangkut dengan Kereta Api Baru 5 Persen
Demi efisiensi dan pengurangan emisi karbon monoksida sebagai penyumbang utama pencemaran udara, PT Tirta Investama selaku produsen air kemasan merek Aqua, menginisiasi pengangkutan produk mereka dengan moda transportasi kereta api. Selama ini, distribusi mereka dari pabrik yang berlokasi di Mekarsari, Sukabumi Jawa Barat menuju Jakarta gudang di Ancol yang jaraknya berkisar 96 kilometer seluruhnya menggunakan truk.
Direktur Komunikasi PT Tirta Investama Troy Pantouw mengatakan, pengangkutan ini adalah untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh produsen air minum dalam kemasan. Aqua akan mendistribusikan sebanyak 21.000 galon air mereka setiap harinya dari stasiun Cicurug menuju stasiun gudang Jakarta, untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Jabodetabek.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab Aqua terhadap lingkungan. Selain itu penggunaan kereta api akan lebih efisien. Sebab, Perjalanan menggunakan truk memakan waktu 5 jam, sementara dengan Kereta apa hanya berkisar 2,5 jam," ujar Troy, Selasa (19/8/2014).
Selain untuk pengurangan emisi dan efisiensi waktu, dengan angkutan menggunakan kereta api bebas hambatan dapat mengurangi risiko truk mengalami keterlambatan karena kemacetan ataupun mendapat protes dari warga karena dituduh biang kerusakan jalan.
"Total biaya produksi dibandingkan penjualan relatif tidak terlalu besar, namun yang terpenting adalah kami dapat menjalankan program pengurangan emisi lestari lingkungan. Tahun 2013 lalu kami dapat mengurangi hingga 1,48 persen," kata Troy. Karena Pada dasarnya hanya mengambil air bersih secara gratis dan menaruhnya dalam botol atau kemasan yang sudah diberi merek untuk dijual dengan harga yang lumayan mahal.
Walau disambut positif beberapa pihak namun pengangkutan menggunakan kereta api ini baru sekitar 5 persen dari produksi Aqua perharinya. Produksi Mekarsari menghasilkan sebanyak 420.000 galon tiap hari.
Rencananya, seiring dengan infrastruktur yang semakin siap Aqua berkeinginan untuk menggalakkan pengangkutan ini menggunakan kereta api. Demi keberlanjutan program distribusi menggunakan kereta api, Aqua berkomitmen untuk dapat meningkatkan volume disribusi dengan KA dari delapan gerbong menjadi 16 gerbong.
"Kami saat ini menunggu momen yang tepat sebab banyak faktor yang mesti dipersiapkan untuk menuju ke situ (pengangkutan Kereta Api, red). ada dua faktor Infrastruktur dan keselamatan," Terang Mochamad Bimo, Manajer proyek pendistribusian air galon KA-PT Tirta Investama.
Kereta pengangkut air ini akan berangkat pukul 19.45 WIB dari stasiun Cicurug menuju ke stasiun Jakarta Gudang di Ancol. Kereta akan kembali sekitar pukul 22.00 WIB ke Sukabumi dengan mengantarkan galon-galon air yang telah kosong.
Direktur Komunikasi PT Tirta Investama Troy Pantouw mengatakan, pengangkutan ini adalah untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh produsen air minum dalam kemasan. Aqua akan mendistribusikan sebanyak 21.000 galon air mereka setiap harinya dari stasiun Cicurug menuju stasiun gudang Jakarta, untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Jabodetabek.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab Aqua terhadap lingkungan. Selain itu penggunaan kereta api akan lebih efisien. Sebab, Perjalanan menggunakan truk memakan waktu 5 jam, sementara dengan Kereta apa hanya berkisar 2,5 jam," ujar Troy, Selasa (19/8/2014).
Selain untuk pengurangan emisi dan efisiensi waktu, dengan angkutan menggunakan kereta api bebas hambatan dapat mengurangi risiko truk mengalami keterlambatan karena kemacetan ataupun mendapat protes dari warga karena dituduh biang kerusakan jalan.
"Total biaya produksi dibandingkan penjualan relatif tidak terlalu besar, namun yang terpenting adalah kami dapat menjalankan program pengurangan emisi lestari lingkungan. Tahun 2013 lalu kami dapat mengurangi hingga 1,48 persen," kata Troy. Karena Pada dasarnya hanya mengambil air bersih secara gratis dan menaruhnya dalam botol atau kemasan yang sudah diberi merek untuk dijual dengan harga yang lumayan mahal.
Walau disambut positif beberapa pihak namun pengangkutan menggunakan kereta api ini baru sekitar 5 persen dari produksi Aqua perharinya. Produksi Mekarsari menghasilkan sebanyak 420.000 galon tiap hari.
Rencananya, seiring dengan infrastruktur yang semakin siap Aqua berkeinginan untuk menggalakkan pengangkutan ini menggunakan kereta api. Demi keberlanjutan program distribusi menggunakan kereta api, Aqua berkomitmen untuk dapat meningkatkan volume disribusi dengan KA dari delapan gerbong menjadi 16 gerbong.
"Kami saat ini menunggu momen yang tepat sebab banyak faktor yang mesti dipersiapkan untuk menuju ke situ (pengangkutan Kereta Api, red). ada dua faktor Infrastruktur dan keselamatan," Terang Mochamad Bimo, Manajer proyek pendistribusian air galon KA-PT Tirta Investama.
Kereta pengangkut air ini akan berangkat pukul 19.45 WIB dari stasiun Cicurug menuju ke stasiun Jakarta Gudang di Ancol. Kereta akan kembali sekitar pukul 22.00 WIB ke Sukabumi dengan mengantarkan galon-galon air yang telah kosong.
Isi Undang Undang Perbankan Yang Membatasi Gerak Bank Asing Di Indonesia
Kendati telah tumbuh subur di Indonesia, DPR membatasi gerak-gerik bank asing atau badan hukum asing di industri perbankan nasional. Berikut sejumlah poin penting RUU Perbankan yang mengatur kehadiran asing di perbankan.
Pasal 18
Bank yang berkantor pusat di luar negeri (KCBA) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.
Pasal 24
Bank Umum dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
Pasal 30
Pasal 67
Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing kepada OJK dan penggunaaan tenaga kerja asing bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu.
Pasal 114
KCBA yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan UU ini paling lama 5 tahun terhitung sejak UU berlaku.
Pasal 116
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki saham bank umum lebih dari 40 persen harus menyesuaikan pembatasan kepemilikan saham sesuai dengan undang-undang ini paling lama 5/10 tahun.
Pasal 18
Bank yang berkantor pusat di luar negeri (KCBA) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.
Pasal 24
Bank Umum dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
Pasal 30
- Batas kepemilikan saham bank umum bagi warga negara asing dan atau badan hukum asing paling banyak 40%.
- OJK dapat mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional atas persetujuan DPR.
- Ketentuan mengenai tata cara pelepasan saham untuk memenuhi ayat (1) diatur dengan peraturan OJK.
Pasal 67
Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing kepada OJK dan penggunaaan tenaga kerja asing bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu.
Pasal 114
KCBA yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan UU ini paling lama 5 tahun terhitung sejak UU berlaku.
Pasal 116
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki saham bank umum lebih dari 40 persen harus menyesuaikan pembatasan kepemilikan saham sesuai dengan undang-undang ini paling lama 5/10 tahun.
Filipina Kalahkan Indonesia Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia harus mewaspadai Filipina. Kendati sama-sama menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif, namun negeri 7.000 pulau tersebut dianggap lebih prospektif. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi mencapai rerata di atas 6 persen yang memicu gelombang investasi besar-besaran.
Filipina juga merupakan negara yang diincar banyak investor properti. Pembangunan proyek apartemen, hotel, perkantoran, dan pusat belanja terjadi di setiap jengkal lahan. Tidak hanya terjadi di kota-kota utama, melainkan juga kota sekunder.
Bahkan di kota terbesar kedua Pulau Panay, Iloilo yang dulunya dianggap kampung, kini lebih gemerlap dan modern. Ini tak lepas dari gelombang investasi senilai 150 peso atau setara Rp 40 triliun di berbagai sektor infrastruktur, utilitas, manufaktur dan properti.
Iloilo, merupakan pusat transformasi provinsi terbesar di Filipina sejak kemerdekaan pada 1945 seiring upaya Presiden Benigno Aquino membatasi migrasi urban ke Manila dan luar negeri. Kota ini bersolek dengan membangun bandara baru, pelabuhan, dan proyek-proyek properti yang memicu tumbuhnya ekonomi.
Perusahaan sekaliber STARTEK Inc yang berbasis di Colorado, Amerika Serikat, dan jaringan hotel internasional Marriott International Inc, melakukan ekspansi di kota ini.
"Pemerintah telah bekerja keras untuk mengembangkan kota-kota sekunder, mengakui mereka sebagai pusat penting dari pertumbuhan ekonomi. Banyak yang dengan cepat menjadi pusat wisata dan pusat-pusat perdagangan, jasa dan industri," kata spesialispembangunan perkotaan Bank Pembangunan Asia di Manila, Alexandra Vogl.
Walhasil, Iloilo yang berjarak satu jam penerbangan dari Manila, berubah menjadi kota gemerlap dengan berbagai tawaran gaya hidup metropolitan. Stigma kumuh seperti jeepney, sepeda motor, gerobak, pedagang asongan, gereja tua, gang-gang sempit, telah pudar.
Iloilo dipenuhi bangunan pencakar langit yang mencolok mata. Sebut saja proyek superblok One Madison Place yang dikembangkan Megaworld Corp senilai 800 juta dollar AS (Rp 9,3 triliun) yang di dalamnya terdapat taman perkantoran, hotel Marriott dan Lafayette Park Square.
Tak jauh dari proyek itu, terdapat proyek rumah sakit, toko, hotel dan rumah yang dibangunAyala Land Inc di Atria Park District. Menyusul SM Prime Holdings Inc dan Robinsons LandCorp yang akan membuka mal pertama mereka di provinsi utara Cagayan Valley, tahun ini.
"Dibutuhkan banyak perencanaan dan visi untuk mengubah Iloilo menjadi seperti sekarang ini.Kami membangun jalan dan jembatan, dan investasi besar mulai datang," kata Walikota JedPatrick Mabilog.
Infrastruktur
Tahun ini, Iloilo menyelesaikan 14 kilometer jalan baru dan memperluas jalan raya sepanjang16 kilometer menuju bandara. Sebuah pusat konvensi 3.700 orang sedang dibangun untuk pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik yang akan diadakan tahun depan.
"Manfaat dari pertumbuhan ekonomi di luar Manila. Pemerintah pusat adalah melakukan hal yang benar. Mengambil langkah pertama dengan melakukan investasi di bidang infrastrukturseperti jalan dan bandara," kata ekonom Credit Suisse Group AG, Michael Wan.
Bandara baru Iloilo, dengan penerbangan Hongkong dan Singapura, berada di antara enamgerbang provinsi yang akan dilelang oleh pemerintah tahun ini sebagai bagian dari programkerjasama pemerintah-swasta diperjuangkan oleh Aquino senilai 20 miliar dollar AS (Rp 234 triliun), sebelum akhir jabatan Juni 2016.
"Proyek-proyek ini akan membuat perjalanan lebih cepat dan lebih nyaman, bukan hanya untukwarga Ilonggos dan Ilonggas, tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung dan pengusahaberinvestasi di Iloilo," kata Aquino.
ertumbuhan Iloilo memicu gelombang migrasi dari desa-desa sekitarnya. PBB memperkirakan populasi Filipina akan tumbuh 18 persen dalam satu dekade menjadi110.400.000 juta jiwa.
Selain itu, kota-kota di provinsi lainnya juga sangat diuntungkan seperti Cauayan di utara danCagayan de Oro di pulau selatan Mindanao. BDO Unibank Inc, bank pemberi pinjamandengan aset terbesar, telah membuka lebih dari setengah cabang baru di luar Manila sejak2013.
Ledakan kota lapis kedua Filipina ini sangat membantu perekonomian nasional, yang tumbuhrata-rata 7 persen dalam dua tahun terakhir. Bank Dunia memperkirakan ekspansi tahun ini sekitar 6,4 persen, dan 6,7 persen pada tahun 2015.
Filipina juga merupakan negara yang diincar banyak investor properti. Pembangunan proyek apartemen, hotel, perkantoran, dan pusat belanja terjadi di setiap jengkal lahan. Tidak hanya terjadi di kota-kota utama, melainkan juga kota sekunder.
Bahkan di kota terbesar kedua Pulau Panay, Iloilo yang dulunya dianggap kampung, kini lebih gemerlap dan modern. Ini tak lepas dari gelombang investasi senilai 150 peso atau setara Rp 40 triliun di berbagai sektor infrastruktur, utilitas, manufaktur dan properti.
Iloilo, merupakan pusat transformasi provinsi terbesar di Filipina sejak kemerdekaan pada 1945 seiring upaya Presiden Benigno Aquino membatasi migrasi urban ke Manila dan luar negeri. Kota ini bersolek dengan membangun bandara baru, pelabuhan, dan proyek-proyek properti yang memicu tumbuhnya ekonomi.
Perusahaan sekaliber STARTEK Inc yang berbasis di Colorado, Amerika Serikat, dan jaringan hotel internasional Marriott International Inc, melakukan ekspansi di kota ini.
"Pemerintah telah bekerja keras untuk mengembangkan kota-kota sekunder, mengakui mereka sebagai pusat penting dari pertumbuhan ekonomi. Banyak yang dengan cepat menjadi pusat wisata dan pusat-pusat perdagangan, jasa dan industri," kata spesialispembangunan perkotaan Bank Pembangunan Asia di Manila, Alexandra Vogl.
Walhasil, Iloilo yang berjarak satu jam penerbangan dari Manila, berubah menjadi kota gemerlap dengan berbagai tawaran gaya hidup metropolitan. Stigma kumuh seperti jeepney, sepeda motor, gerobak, pedagang asongan, gereja tua, gang-gang sempit, telah pudar.
Iloilo dipenuhi bangunan pencakar langit yang mencolok mata. Sebut saja proyek superblok One Madison Place yang dikembangkan Megaworld Corp senilai 800 juta dollar AS (Rp 9,3 triliun) yang di dalamnya terdapat taman perkantoran, hotel Marriott dan Lafayette Park Square.
Tak jauh dari proyek itu, terdapat proyek rumah sakit, toko, hotel dan rumah yang dibangunAyala Land Inc di Atria Park District. Menyusul SM Prime Holdings Inc dan Robinsons LandCorp yang akan membuka mal pertama mereka di provinsi utara Cagayan Valley, tahun ini.
"Dibutuhkan banyak perencanaan dan visi untuk mengubah Iloilo menjadi seperti sekarang ini.Kami membangun jalan dan jembatan, dan investasi besar mulai datang," kata Walikota JedPatrick Mabilog.
Infrastruktur
Tahun ini, Iloilo menyelesaikan 14 kilometer jalan baru dan memperluas jalan raya sepanjang16 kilometer menuju bandara. Sebuah pusat konvensi 3.700 orang sedang dibangun untuk pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik yang akan diadakan tahun depan.
"Manfaat dari pertumbuhan ekonomi di luar Manila. Pemerintah pusat adalah melakukan hal yang benar. Mengambil langkah pertama dengan melakukan investasi di bidang infrastrukturseperti jalan dan bandara," kata ekonom Credit Suisse Group AG, Michael Wan.
Bandara baru Iloilo, dengan penerbangan Hongkong dan Singapura, berada di antara enamgerbang provinsi yang akan dilelang oleh pemerintah tahun ini sebagai bagian dari programkerjasama pemerintah-swasta diperjuangkan oleh Aquino senilai 20 miliar dollar AS (Rp 234 triliun), sebelum akhir jabatan Juni 2016.
"Proyek-proyek ini akan membuat perjalanan lebih cepat dan lebih nyaman, bukan hanya untukwarga Ilonggos dan Ilonggas, tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung dan pengusahaberinvestasi di Iloilo," kata Aquino.
ertumbuhan Iloilo memicu gelombang migrasi dari desa-desa sekitarnya. PBB memperkirakan populasi Filipina akan tumbuh 18 persen dalam satu dekade menjadi110.400.000 juta jiwa.
Selain itu, kota-kota di provinsi lainnya juga sangat diuntungkan seperti Cauayan di utara danCagayan de Oro di pulau selatan Mindanao. BDO Unibank Inc, bank pemberi pinjamandengan aset terbesar, telah membuka lebih dari setengah cabang baru di luar Manila sejak2013.
Ledakan kota lapis kedua Filipina ini sangat membantu perekonomian nasional, yang tumbuhrata-rata 7 persen dalam dua tahun terakhir. Bank Dunia memperkirakan ekspansi tahun ini sekitar 6,4 persen, dan 6,7 persen pada tahun 2015.
Daftar Maskapai Penerbangan Favorite Terbaik Di Asia
Baru-baru ini, situs perjalanan TripAdvisor mengadakan survei yang melibatkan responden dari Asia Tenggara. Di antara maskapai penerbangan yang terbang di kawasan ini, para wisatawan di Asia Tenggara memilih maskapai-maskapai favorit mereka.
Untuk maskapai bertarif rendah atau low cost carrier, AirAsia keluar sebagai favorit. Singapore Airlines keluar sebagai favorit di kategori maskapai dengan pelayanan penuh atau full service carrier. Survei tersebut melibatkan 1.262 wisatawan dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia dari 25 Juni ke 8 Juli 2014. Wisatawan dari kawasan ini merupakan kelompok yang sering bepergian. Bahkan 96 persen dari responden merencanakan penerbangan ke luar negeri di tahun 2014.
Sedangkan untuk kategori bandara, Singapore Changi Airport yang berada di Singapura, dikenali sebagai bandara favorit di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 64 persen dari responden memilihnya sebagai bandara favorit mereka.
Penumpang menyebut “navigasi yang mudah” (45 persen), “pilihan luas untuk berbelanja” (44 persen) dan “banyak pilihan tempat makan” (41 persen) sebagai alasan mengapa Changi berada di posisi atas. Sementara itu, fitur dari TripAdvisor yaitu TripAdvisor Flight Search dapat membantu wisatawan menemukan penerbangan termurah dan membuat keputusan pemesanan terbaik. TripAdvisor Flight Search menunjukkan ribuan foto kabin, termasuk dari Garuda Indonesia dan hampir semua penerbangan internasional yang terbang ke Indonesia.
Selain itu, TripAdvisor juga menunjukkan peta yang dikategorikan dengan warna dari SeatGuru, sebuah situs ulasan peta maskapai penerbangan di dunia. Informasi lainnya seperti peringkat penerbangan, ruang untuk kaki oleh maskapai penerbangan dan jenis pesawat serta peringkat tempat duduk juga tersedia.
Untuk maskapai bertarif rendah atau low cost carrier, AirAsia keluar sebagai favorit. Singapore Airlines keluar sebagai favorit di kategori maskapai dengan pelayanan penuh atau full service carrier. Survei tersebut melibatkan 1.262 wisatawan dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia dari 25 Juni ke 8 Juli 2014. Wisatawan dari kawasan ini merupakan kelompok yang sering bepergian. Bahkan 96 persen dari responden merencanakan penerbangan ke luar negeri di tahun 2014.
Sedangkan untuk kategori bandara, Singapore Changi Airport yang berada di Singapura, dikenali sebagai bandara favorit di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 64 persen dari responden memilihnya sebagai bandara favorit mereka.
Penumpang menyebut “navigasi yang mudah” (45 persen), “pilihan luas untuk berbelanja” (44 persen) dan “banyak pilihan tempat makan” (41 persen) sebagai alasan mengapa Changi berada di posisi atas. Sementara itu, fitur dari TripAdvisor yaitu TripAdvisor Flight Search dapat membantu wisatawan menemukan penerbangan termurah dan membuat keputusan pemesanan terbaik. TripAdvisor Flight Search menunjukkan ribuan foto kabin, termasuk dari Garuda Indonesia dan hampir semua penerbangan internasional yang terbang ke Indonesia.
Selain itu, TripAdvisor juga menunjukkan peta yang dikategorikan dengan warna dari SeatGuru, sebuah situs ulasan peta maskapai penerbangan di dunia. Informasi lainnya seperti peringkat penerbangan, ruang untuk kaki oleh maskapai penerbangan dan jenis pesawat serta peringkat tempat duduk juga tersedia.
Waralaba Akan Segera Dibatasi
Rencana pemerintah membatasi jumlah waralaba disambut positif oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta mengatakan, aturan pembatasan waralaba bertujuan menyerap produk dalam negeri.
Aturan ini sudah digagas sejak Gita Wirjawan menjabat sebagai Menteri Perdagangan. "Saat itu, Gita memandang menjamurnya toko waralaba akan dibarengi dengan membanjirnya produk impor ke Indonesia," ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 20 Agustus 2014.
Akibatnya, Tutum menambahkan defisit neraca perdagangan bakal tak terelakkan. Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan pada Semester I 2014 mencapai US$ 15,42 miliar. "Pembatasan kepemilikan waralaba bermaksud mengatur kepemilikan retail agar produk dalam negeri terserap. Rencana ini sekaligus mengatur agar retail-retail tidak dimiliki oleh satu kelompok saja," kata ia.
Tutum juga mengatakan semangat pembatasan aturan waralaba ini adalah memberi kesempatan pada masyarakat bila ingin memiliki toko waralaba sendiri. "Aturan tersebut membatasi satu pemilik hanya memiliki 150 gerai saja, selebihnya harus ditawarkan pada calon pemilik lainnya," kata dia menjelaskan.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Aprindo, Satria Hamid yang menyatakan pembatasan kepemilikan waralaba adalah untuk memberi kesempatan masyarakat mengembangkan bisnis di daerah. Terlebih, kata ia bisnis waralaba merupakan sektor yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung.
Aprindo mencatat minimarket di bawah Aprindo berjumlah 22 ribu gerai. Pertumbuhan gerai-gerai baru setiap tahun tercatat 10-20 persen. "Minimarket di bawah Aprindo ada Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan Circle K," katanya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 68/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern dan Nomer 07/2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Dalam peraturan itu, kepemilikan waralaba restoran dibatasi hingga 250 gerai sementara untuk toko ritel hanya sampai 150 gerai. Setelah itu gerai baru harus diwaralabakan pada pihak lain.
Salah satu aturan ini direvisi karena produk nasional belum siap mengisi stok toko modern di dalam negeri. Di satu sisi, investasi toko modern seperti mal di Indonesia cukup pesat.
Aturan ini sudah digagas sejak Gita Wirjawan menjabat sebagai Menteri Perdagangan. "Saat itu, Gita memandang menjamurnya toko waralaba akan dibarengi dengan membanjirnya produk impor ke Indonesia," ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 20 Agustus 2014.
Akibatnya, Tutum menambahkan defisit neraca perdagangan bakal tak terelakkan. Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan pada Semester I 2014 mencapai US$ 15,42 miliar. "Pembatasan kepemilikan waralaba bermaksud mengatur kepemilikan retail agar produk dalam negeri terserap. Rencana ini sekaligus mengatur agar retail-retail tidak dimiliki oleh satu kelompok saja," kata ia.
Tutum juga mengatakan semangat pembatasan aturan waralaba ini adalah memberi kesempatan pada masyarakat bila ingin memiliki toko waralaba sendiri. "Aturan tersebut membatasi satu pemilik hanya memiliki 150 gerai saja, selebihnya harus ditawarkan pada calon pemilik lainnya," kata dia menjelaskan.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Aprindo, Satria Hamid yang menyatakan pembatasan kepemilikan waralaba adalah untuk memberi kesempatan masyarakat mengembangkan bisnis di daerah. Terlebih, kata ia bisnis waralaba merupakan sektor yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung.
Aprindo mencatat minimarket di bawah Aprindo berjumlah 22 ribu gerai. Pertumbuhan gerai-gerai baru setiap tahun tercatat 10-20 persen. "Minimarket di bawah Aprindo ada Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan Circle K," katanya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 68/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern dan Nomer 07/2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Dalam peraturan itu, kepemilikan waralaba restoran dibatasi hingga 250 gerai sementara untuk toko ritel hanya sampai 150 gerai. Setelah itu gerai baru harus diwaralabakan pada pihak lain.
Salah satu aturan ini direvisi karena produk nasional belum siap mengisi stok toko modern di dalam negeri. Di satu sisi, investasi toko modern seperti mal di Indonesia cukup pesat.
Freeport Akan Bangun Smelter Di Gresik
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan PT Freeport Indonesia memutuskan akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Menurut Sukhyar, saat ini ada empat pemilik lahan yang menawarkan kerja sama dengan Freeport.
"Untuk satu smelter ini, ada empat pihak yang menawarkan lahannya. Jadi Freeport bisa membeli atau menyewa lahan yang ditawarkan," kata Sukhar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014.
Sukhyar mengatakan, Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektare untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sukhyar mengatakan pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingan smelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik.
Sebelumnya, sempat muncul ide agar smelter Freeport dibangun di Timika, Papua. "Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor," kata Sukhyar. Sukhyar mengatakan dalam waktu dekat, Freeport akan melakukan seleksi pelaksana rancangan dasar smelter. Selain itu, Freeport akan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Untuk satu smelter ini, ada empat pihak yang menawarkan lahannya. Jadi Freeport bisa membeli atau menyewa lahan yang ditawarkan," kata Sukhar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014.
Sukhyar mengatakan, Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektare untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sukhyar mengatakan pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingan smelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik.
Sebelumnya, sempat muncul ide agar smelter Freeport dibangun di Timika, Papua. "Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor," kata Sukhyar. Sukhyar mengatakan dalam waktu dekat, Freeport akan melakukan seleksi pelaksana rancangan dasar smelter. Selain itu, Freeport akan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
50 Persen Orang Kaya Di Indonesia Tidak Bayar Pajak
ORANG Samin menolak bayar pajak, karena yang dilawannya pemerintah Belanda. Tapi jika orang kaya sekarang enggan bayar pajak, itu berarti mereka lebih sadis dari Wong Samin, karena pemerintahan sekarang adalah pemerintahan bangsa dewek. Dirjen Pajak Fuad Rachmani kemarin mengeluh, 50 % dari orang kaya Indonesia tidak mau bayar pajak. Pantesan beberapa tahun ini pemasukan pajak tak mencapai target.
Orang Samin di Klopo Duwur Blora (Jateng) dan Jipang Bojonegoro (Jatim) terkenal ketidakpatuhannya membayar pajak. Tapi itu terjadi di masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan dipimpin Bung Karno yang wong Jawa juga, mereka patuh menunaikan kewajibannya. Itulah ketaatan orang kampung yang sederhana, yang tidak silau pada semaraknya jaman.
Paling ironis adalah, ketika manusia-manusia modern dan kaya raya, ternyata tidak mau bayar pajak juga. Padahal sejak proklamasi hingga kini, NKRI tetap dipimpin oleh bangsa dewek, termasuk presiden sekarang Pak SBY. Berarti orang-orang kaya negeri ini tak punya nasionalisme, kalah dengan Wong Samin. Tapi kenapa pula negara tak berdaya menghadapi para pengemplang pajak ini?
Bila hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, rupanya dalam soal pajak seperti itu juga. Pajak-pajak yang nilai kecil, ditelateni oleh negara, seperti pajak pengarang. Berapa sih honor pengarang dan kolumnis di suratkabar? Tapi mereka tetap digorok 14 % dari jumlah honor yang diterimanya. Sedangkan para konglomerat yang nilai pajaknya sampai miliaran bahkan triliun banyak yang lolos. Maka kata Dirjen Pajak Fuad Rachmani kemarin, 50 % orang kaya di Indonesia tidak bayar pajak! Wah pantes cepet jadi kaya ya
Ketika jumlah pajaknya masih bernilai ratusan ribu sampai jutaan, Wajib Pajak masih banyak yang patuh. Tapi ketika sudah bernilai miliar bahkan triliun, mulailah para taipan itu merasa sayang dan kemudian berkelit. Untuk menurunkan jumlah pajaknya, banyak yang kemudian berkolusi dengan setan-setan pajak Gayus Tambunan Cs.
Gara-gara ulah mereka yang didukung para setan-setan perpajakan, beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak di luar target. Tahun 2013 misalnya, dari target Rp 1.148,4 triliun hanya masuk Rp 1.071,1 triliun. Padahal 78 % pendapatan negara sangat bergantung dari pemasukan pajak.
Orang Samin di Klopo Duwur Blora (Jateng) dan Jipang Bojonegoro (Jatim) terkenal ketidakpatuhannya membayar pajak. Tapi itu terjadi di masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan dipimpin Bung Karno yang wong Jawa juga, mereka patuh menunaikan kewajibannya. Itulah ketaatan orang kampung yang sederhana, yang tidak silau pada semaraknya jaman.
Paling ironis adalah, ketika manusia-manusia modern dan kaya raya, ternyata tidak mau bayar pajak juga. Padahal sejak proklamasi hingga kini, NKRI tetap dipimpin oleh bangsa dewek, termasuk presiden sekarang Pak SBY. Berarti orang-orang kaya negeri ini tak punya nasionalisme, kalah dengan Wong Samin. Tapi kenapa pula negara tak berdaya menghadapi para pengemplang pajak ini?
Bila hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, rupanya dalam soal pajak seperti itu juga. Pajak-pajak yang nilai kecil, ditelateni oleh negara, seperti pajak pengarang. Berapa sih honor pengarang dan kolumnis di suratkabar? Tapi mereka tetap digorok 14 % dari jumlah honor yang diterimanya. Sedangkan para konglomerat yang nilai pajaknya sampai miliaran bahkan triliun banyak yang lolos. Maka kata Dirjen Pajak Fuad Rachmani kemarin, 50 % orang kaya di Indonesia tidak bayar pajak! Wah pantes cepet jadi kaya ya
Ketika jumlah pajaknya masih bernilai ratusan ribu sampai jutaan, Wajib Pajak masih banyak yang patuh. Tapi ketika sudah bernilai miliar bahkan triliun, mulailah para taipan itu merasa sayang dan kemudian berkelit. Untuk menurunkan jumlah pajaknya, banyak yang kemudian berkolusi dengan setan-setan pajak Gayus Tambunan Cs.
Gara-gara ulah mereka yang didukung para setan-setan perpajakan, beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak di luar target. Tahun 2013 misalnya, dari target Rp 1.148,4 triliun hanya masuk Rp 1.071,1 triliun. Padahal 78 % pendapatan negara sangat bergantung dari pemasukan pajak.
Badan Sengketa Konstruksi Resmi Berdiri Di Indonesia
Sengketa di sektor konstruksi kini bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, sengketa sering terjadi pada sektor konstruksi.
Sektor konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak di sektor lain. Faktor yang membedakan antara lain durasi proyek yang relatif panjang, kompleks, ukuran dan harga yang disepakati, serta jumlah pekerjaan dapat berubah setiap saat selama masa kontrak pelaksanaan konstruksi. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan kontrak konstruksi rawan sengketa dan penyelesaiannya pun cenderung lama," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat berlarutnya penyelesaian sengketa menyebabkan tidak terserapnya anggaran yang dialokasikan. Akibatnya, program pembangunan pun terhambat. Selain itu, pengeluaran untuk biaya konsultasi hukum sulit dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibukukan sebagai biaya proyek.
Kepala Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Husaini mengatakan lembaga yang pendiriannya difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini bersifat independen. "Ini bisa memfasilitasi sengketa kontraktor, baik dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri," katanya saat ditemui di gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2014.
Badan sengketa ini memberi pilihan menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk dewan sengketa. Dewan ini telah menjadi bagian dari standar bidang dokumen pada proyek pinjaman luar negeri.
Badan ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa dan telah mempunyai dasar hukum. Payung hukum badan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Sarwono Hardjomuldjadi mengatakan 47 persen kasus sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berasal dari sektor kontruksi. Oleh sebab itu, dia mengatakan perlu adanya badan yang khusus mengurus sengketa kontruksi. "Belum ada yang khusus menangani sengketa kontruksi," katanya saat ditemui di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2014.
Dia mengatakan dengan terbentuknya Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi Indonesia (BADAPSKI), maka proses sengketa dapat berjalan lebih cepat karena ditangani secara intensif. Meski kasus sengketa terbilang banyak, Sarwono tidak menyebutkan detail dan jumlah permasalahan di industri jasa kontruksi yang diajukan ke BANI. "Kan tidak semua terbuka, karena ini perdata," katanya.
Sarwono mengatakan BADAPSKI didirikan oleh para pelaku hukum dan pakar kontruksi. "Ada mantan Kejaksaan Agung, Staf Ahli Kapolri, rektor Universitas Tarumanegara," katanya.
Kepala Pembinaan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W Husaini mengatakan sektor kontruksi yang mempunyai nilai investasi sekitar Rp 500 triliun cenderung berkonflik sangat tinggi. Dia menuturkan setidaknya 7 dari 10 permasalahan kontruksi menjadi urusan sengketa. "Tetapi tidak semua dipermasalahkan. Ada yang diselesaikan baik-baik, musyawarah untuk mufakat," katanya.
Dia mengatakan kontraktor asing seperti Singapura dan Malaysia sudah membawa badan arbitrase kontruksi dari negaranya untuk mengurusi sengketa di Indonesia. "Nanti kalau muncul lebih banyak bagaimana, masak semua sengketa kontruksi dibawa ke luar negeri," katanya. "Belum lagi karena akan ada masyarakat bebas Asean. Persengketaan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari kontraktor luar yang kerja di sini."
Deklarator BADAPSKI berjumlah 15 orang termasuk Hediyanto dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Hikmahanto Juwana mengetuai urusan arbitrase, sedangkan untuk urusan alternatif penyelesaian sengketa atau juru damai, dipegang oleh Sarwono Hardjomuljadi.
Sektor konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak di sektor lain. Faktor yang membedakan antara lain durasi proyek yang relatif panjang, kompleks, ukuran dan harga yang disepakati, serta jumlah pekerjaan dapat berubah setiap saat selama masa kontrak pelaksanaan konstruksi. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan kontrak konstruksi rawan sengketa dan penyelesaiannya pun cenderung lama," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat berlarutnya penyelesaian sengketa menyebabkan tidak terserapnya anggaran yang dialokasikan. Akibatnya, program pembangunan pun terhambat. Selain itu, pengeluaran untuk biaya konsultasi hukum sulit dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibukukan sebagai biaya proyek.
Kepala Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Husaini mengatakan lembaga yang pendiriannya difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini bersifat independen. "Ini bisa memfasilitasi sengketa kontraktor, baik dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri," katanya saat ditemui di gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2014.
Badan sengketa ini memberi pilihan menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk dewan sengketa. Dewan ini telah menjadi bagian dari standar bidang dokumen pada proyek pinjaman luar negeri.
Badan ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa dan telah mempunyai dasar hukum. Payung hukum badan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Sarwono Hardjomuldjadi mengatakan 47 persen kasus sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berasal dari sektor kontruksi. Oleh sebab itu, dia mengatakan perlu adanya badan yang khusus mengurus sengketa kontruksi. "Belum ada yang khusus menangani sengketa kontruksi," katanya saat ditemui di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2014.
Dia mengatakan dengan terbentuknya Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi Indonesia (BADAPSKI), maka proses sengketa dapat berjalan lebih cepat karena ditangani secara intensif. Meski kasus sengketa terbilang banyak, Sarwono tidak menyebutkan detail dan jumlah permasalahan di industri jasa kontruksi yang diajukan ke BANI. "Kan tidak semua terbuka, karena ini perdata," katanya.
Sarwono mengatakan BADAPSKI didirikan oleh para pelaku hukum dan pakar kontruksi. "Ada mantan Kejaksaan Agung, Staf Ahli Kapolri, rektor Universitas Tarumanegara," katanya.
Kepala Pembinaan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W Husaini mengatakan sektor kontruksi yang mempunyai nilai investasi sekitar Rp 500 triliun cenderung berkonflik sangat tinggi. Dia menuturkan setidaknya 7 dari 10 permasalahan kontruksi menjadi urusan sengketa. "Tetapi tidak semua dipermasalahkan. Ada yang diselesaikan baik-baik, musyawarah untuk mufakat," katanya.
Dia mengatakan kontraktor asing seperti Singapura dan Malaysia sudah membawa badan arbitrase kontruksi dari negaranya untuk mengurusi sengketa di Indonesia. "Nanti kalau muncul lebih banyak bagaimana, masak semua sengketa kontruksi dibawa ke luar negeri," katanya. "Belum lagi karena akan ada masyarakat bebas Asean. Persengketaan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari kontraktor luar yang kerja di sini."
Deklarator BADAPSKI berjumlah 15 orang termasuk Hediyanto dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Hikmahanto Juwana mengetuai urusan arbitrase, sedangkan untuk urusan alternatif penyelesaian sengketa atau juru damai, dipegang oleh Sarwono Hardjomuljadi.
Produksi Mobil Sedan Sebabkan Indsutri Otomotif Indonesia Mendunia
Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana Wirakusumah, mengatakan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif, Indonesia harus bisa mengekspor mobil sedan maupun onderdilnya. Alasannya, di pasar dunia terdapat 90 persen mobil sedan.
Oleh sebab itu, kalau Indonesia bisa memasok onderdil atau maupun mobil sedan, industri dipastikan tambah maju. "Contohnya, kita memproduksi suatu onderdil mobil Civic, kita ekspor onderdil itu, pasti banyak yang bisa diproduksi dari dalam negeri," kata dia di gedung Kementerian Perindustrian, Senin, 18 Agustus 2014.
Namun, menurut Agus, pasar Indonesia masih terpaku untuk membuat mobil keluarga yang mempunyai delapan kursi. Calon pembeli masih memikirkan tempat duduk yang luas, mampu memuat banyak orang, bahkan bagasi yang bisa memuat banyak barang.
Oleh karena itu, hingga saat ini para pelaku usaha masih melirik pasar dalam negeri yang dominan menggunakan mobil keluarga. "Perusahaan itu kan pengusaha. Mereka hanya lihat peluang pasar," ujar Agus.
Walaupun industri otomotif masih terpaku memproduksi mobil keluarga, Agus tetap optimistis industri dalam negeri bisa bersaing dengan industri otomotif negara luar. "Pelan-pelan kita harus dorong untuk ke area sedan," kata dia.
Oleh sebab itu, kalau Indonesia bisa memasok onderdil atau maupun mobil sedan, industri dipastikan tambah maju. "Contohnya, kita memproduksi suatu onderdil mobil Civic, kita ekspor onderdil itu, pasti banyak yang bisa diproduksi dari dalam negeri," kata dia di gedung Kementerian Perindustrian, Senin, 18 Agustus 2014.
Namun, menurut Agus, pasar Indonesia masih terpaku untuk membuat mobil keluarga yang mempunyai delapan kursi. Calon pembeli masih memikirkan tempat duduk yang luas, mampu memuat banyak orang, bahkan bagasi yang bisa memuat banyak barang.
Oleh karena itu, hingga saat ini para pelaku usaha masih melirik pasar dalam negeri yang dominan menggunakan mobil keluarga. "Perusahaan itu kan pengusaha. Mereka hanya lihat peluang pasar," ujar Agus.
Walaupun industri otomotif masih terpaku memproduksi mobil keluarga, Agus tetap optimistis industri dalam negeri bisa bersaing dengan industri otomotif negara luar. "Pelan-pelan kita harus dorong untuk ke area sedan," kata dia.
Samsung Electronic Co Tanam Modal 230 Milyar Rupiah Untuk Bangun Pabrik
Produsen telepon seluler pintar asal Korea Selatan, Samsung Electronic Co, akan menanamkan modal sebesar US$ 20 juta di Indonesia, atau setara dengan Rp 230 miliar. Menurut Menteri Perindustrian Muhamad Suleman Hidayat, investasi itu akan digunakan untuk membuat komponen telepon seluler. "Mereka baru membuat komponen ponsel, bukan telepon selulernya," kata Hidayat di gedung Kementerian Perindustrian, Selasa, 19 Agustus 2014.
Selain itu, tambahan modal akan digunakan untuk merevitalisasi pabrik di Indonesia. Pabrik itu akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan Samsung.
Meski saat ini baru komponen telepon seluler, kata Hidayat, dalam waktu mendatang Samsung berencana merakit telepon seluler di Indonesia. "Tetapi akan dilakukan secara bertahap," katanya.
Samsung, ujar Hidayat, sudah memiliki roadmap untuk memproduksi telepon seluler di Indonesia. "Tapi mereka belum berani menjelaskannya," ujar Hidayat.
Luluhnya hati Samsung untuk berinvestasi di Indonesia, menurut Hidayat, karena melihat besarnya pasar telepon seluler. Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama pasar telepon genggam terbesar di ASEAN, dengan jumlah kelas menengah yang hampir 50 juta orang. Meski telah mempunyai komitmen untuk mendirikan pabrik komponen di Indonesia, Hidayat mengatakan, Samsung belum mengajukan insentif berupa penghapusan pajak.
Adapun Duta Besar Korea Selatan yang baru, Chao Tai Young, tak menyinggung banyak soal rencana investasi Samsung itu. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa sebanyak mungkin investor ke Indonesia," kata Tai Young seusai bertemu dengan Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya pernah mengisyaratkan rencana Samsung membangun pabrik di Indonesia. "Desember akan ada perluasan pabrik Samsung di Indonesia," kata Jokowi pada Kamis pekan lalu. Presiden terpilih itu menambahkan, ekspansi bisnis Samsung ke Indonesia akan menumbuhkan iklim investasi.
Selain itu, tambahan modal akan digunakan untuk merevitalisasi pabrik di Indonesia. Pabrik itu akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan Samsung.
Meski saat ini baru komponen telepon seluler, kata Hidayat, dalam waktu mendatang Samsung berencana merakit telepon seluler di Indonesia. "Tetapi akan dilakukan secara bertahap," katanya.
Samsung, ujar Hidayat, sudah memiliki roadmap untuk memproduksi telepon seluler di Indonesia. "Tapi mereka belum berani menjelaskannya," ujar Hidayat.
Luluhnya hati Samsung untuk berinvestasi di Indonesia, menurut Hidayat, karena melihat besarnya pasar telepon seluler. Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama pasar telepon genggam terbesar di ASEAN, dengan jumlah kelas menengah yang hampir 50 juta orang. Meski telah mempunyai komitmen untuk mendirikan pabrik komponen di Indonesia, Hidayat mengatakan, Samsung belum mengajukan insentif berupa penghapusan pajak.
Adapun Duta Besar Korea Selatan yang baru, Chao Tai Young, tak menyinggung banyak soal rencana investasi Samsung itu. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa sebanyak mungkin investor ke Indonesia," kata Tai Young seusai bertemu dengan Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya pernah mengisyaratkan rencana Samsung membangun pabrik di Indonesia. "Desember akan ada perluasan pabrik Samsung di Indonesia," kata Jokowi pada Kamis pekan lalu. Presiden terpilih itu menambahkan, ekspansi bisnis Samsung ke Indonesia akan menumbuhkan iklim investasi.
Layanan Jasa Uber App Melanggar Aturan dan Undang Undang Serta Rugikan Negara
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Safruhan Sinungan mengatakan jasa angkutan umum yang ditawarkan Uber.com atau Uber App dapat dikenai sanksi perdata dan pidana. Sebab, hingga saat ini Uber tak memiliki izin operasional dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), sehingga tidak membayar pajak. Padahal usaha Uber termasuk menguntungkan.
"Organda sudah membuat surat, berharap Dinas Perhubungan (DKI Jakarta) berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindak Uber karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya saat dihubungi Selasa, 19 Agustus 2014.
Kata Safruhan, setiap perusahaan angkutan umum, baik jasa maupun barang, harus mengantongi izin dari gubernur dan dinas perhubungan setempat. Saat ini Uber masih dapat beroperasi karena mempunyai sistem yang hampir sama dengan taksi lain. Di antaranya, melayani jasa pemesanan penumpang dengan cepat lewat penggunaan sistem global positioning system (GPS). Ihwal tarif, Safruhan mengaku tak tahu pasti. "Bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal daripada taksi pada umumnya."
Uber menyediakan jasa angkutan penumpang mirip dengan taksi. Calon penumpang dapat memesan taksi Uber melalui aplikasi mobile. Tarif yang berlaku didasarkan pada hitungan waktu dan jarak, layaknya taksi pada umumnya. Sejumlah mobil mewah yang digunakan Uber antara lain Toyota Camry, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz S-Class.
"Sebetulnya bagus, tapi tidak terkoordinasi dengan baik melalui perizinan, jadi usaha liar. Harusnya, kan, kalau angkutan umum pelatnya kuning. Lha, ini (Uber) hitam. Bisa saja saya punya mobil, saya manfaatkan buat jasa itu, kan," ujar Safruhan. Menurut Safruhan, Uber tak akan meraup keuntungan dari pasar secara optimal. Pasalnya, segmen pasarnya sangat terbatas, yakni hanya orang-orang yang melek teknologi, seperti pengguna iPhone dan ponsel bersistem operasi Android. "Kalau gaptek (gagap teknologi), kan enggak bisa order," ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam akan menghentikan operasi jasa angkutan Uber jika mereka tak segera mengurus izin. Soalnya, saat ini perusahaan itu tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Kalau mau taat peraturan harusnya mereka disetop," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. Tak adanya izin usaha dan NPWP membuat mereka tak bisa dikenai pajak oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, keberadaan Uber akan mengancam usaha taksi sejenis karena Uber bisa menawarkan harga yang lebih murah.
Pada dasarnya, Ahok mengaku tak keberatan dengan konsep usaha yang diberikan Uber. Mereka menawarkan jasa sewa kendaraan berjenis Toyota Innova, Hyundai Sonata, dan Mercedes Benz S Class. Hanya saja, ada aturan main yang harus dijalankan supaya tak merugikan pengusaha lain dan konsumen.
Jika bandel, pemerintah bisa saja menangkap mobil-mobil yang beroperasi di bawah Uber. "Gampang, bisa dijebak. Tinggal install aplikasi terus pesan, nanti tangkap saja mobil yang datang," kata Ahok. Masalahnya, tanpa SIUP, akan sulit meminta pertanggungjawaban jika terjadi masalah yang merugikan konsumen. "Nanti orang mau komplain pelayanan ini ke siapa?" kata Ahok. Ahok mengaku mendukung langkah Dinas Perhubungan yang mengirim surat untuk menutup aplikasi itu sebelum izin usaha mereka terbit. Terlebih, tiadanya pajak bisa membuat persaingan usaha yang tak sehat dengan perusahaan angkutan lain.
Manajer Umum Uber untuk kawasan Asia Tenggara Mike Brown menyatakan bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia dan semua pelaku bisnis transportasi mengenai layanan jasa transportasi ini. "Kami bersedia menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia, para pengemudi dan publik," kata dia kepada situs digital Tech in Asia, Senin, 18 Agustus 2014.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Uber segera mengurus izin usaha di Jakarta. Perusahaan yang bergerak di bidang persewaan moda transportasi itu dianggap beroperasi tanpa izin. Di situs resminya, Uber menyediakan aplikasi pemesanan mobil berjenis Toyota Innova, Mercedes Benz S Class, dan Hyundai Sonata. "Kalau memang mau berusaha di Jakarta, urus izin yang jelas dong. Tunjukkan kantornya. Kalau ada apa-apa mereka harus tanggung jawab," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014.
Menurut Ahok, Uber berpotensi membuat perusahaan taksi lainnya merugi karena perusahaan itu tak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sehingga tak dikenai pajak. Itu sebabnya, mereka bisa memberikan tarif murah. "Sedangkan perusahaan taksi lain kena pajak, kasihan dong. Apa mau perusahaan itu bangkrut semua?" katanya.
Selain itu, tak adanya izin usaha juga membuat keamanan penumpang tidak terjamin. Soalnya, tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau kejahatan terhadap penumpang. "Sekarang kalau kamu dirugikan, ini punya siapa? Kantornya enggak jelas dan tidak punya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)."
Uber beroperasi di Jakarta sejak Rabu, 13 Agustus 2014. Mereka melayani jasa sewa mobil dengan tarif awal Rp 7.000, tambahan tarif Rp 250 per menit dan Rp 2.850 per kilometer. Pembayaran minimum Rp 30 ribu dan pembatalan pemesanan juga dikenai biaya Rp 30 ribu. Pembayaran hanya bisa dilakukan dengan kartu kredit.
Di situs uber.com, mereka menyatakan punya tiga jenis mobil, yaitu Mercedes Benz S Class, Hyundai Sonata, dan Toyota Innova. Sebelum berekspansi ke Jakarta, Uber sudah beroperasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta beberapa kota di Asia Tenggara, seperti Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, dan Singapura.
Manajer Umum Uber untuk kawasan Asia Tenggara Mike Brown menyatakan bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia dan semua pelaku bisnis transportasi mengenai layanan jasa transportasi ini. "Kami bersedia menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia, para pengemudi dan publik," kata dia kepada situs digital Tech in Asia, Senin, 18 Agustus 2014.
"Organda sudah membuat surat, berharap Dinas Perhubungan (DKI Jakarta) berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindak Uber karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya saat dihubungi Selasa, 19 Agustus 2014.
Kata Safruhan, setiap perusahaan angkutan umum, baik jasa maupun barang, harus mengantongi izin dari gubernur dan dinas perhubungan setempat. Saat ini Uber masih dapat beroperasi karena mempunyai sistem yang hampir sama dengan taksi lain. Di antaranya, melayani jasa pemesanan penumpang dengan cepat lewat penggunaan sistem global positioning system (GPS). Ihwal tarif, Safruhan mengaku tak tahu pasti. "Bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal daripada taksi pada umumnya."
Uber menyediakan jasa angkutan penumpang mirip dengan taksi. Calon penumpang dapat memesan taksi Uber melalui aplikasi mobile. Tarif yang berlaku didasarkan pada hitungan waktu dan jarak, layaknya taksi pada umumnya. Sejumlah mobil mewah yang digunakan Uber antara lain Toyota Camry, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz S-Class.
"Sebetulnya bagus, tapi tidak terkoordinasi dengan baik melalui perizinan, jadi usaha liar. Harusnya, kan, kalau angkutan umum pelatnya kuning. Lha, ini (Uber) hitam. Bisa saja saya punya mobil, saya manfaatkan buat jasa itu, kan," ujar Safruhan. Menurut Safruhan, Uber tak akan meraup keuntungan dari pasar secara optimal. Pasalnya, segmen pasarnya sangat terbatas, yakni hanya orang-orang yang melek teknologi, seperti pengguna iPhone dan ponsel bersistem operasi Android. "Kalau gaptek (gagap teknologi), kan enggak bisa order," ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam akan menghentikan operasi jasa angkutan Uber jika mereka tak segera mengurus izin. Soalnya, saat ini perusahaan itu tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Kalau mau taat peraturan harusnya mereka disetop," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. Tak adanya izin usaha dan NPWP membuat mereka tak bisa dikenai pajak oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, keberadaan Uber akan mengancam usaha taksi sejenis karena Uber bisa menawarkan harga yang lebih murah.
Pada dasarnya, Ahok mengaku tak keberatan dengan konsep usaha yang diberikan Uber. Mereka menawarkan jasa sewa kendaraan berjenis Toyota Innova, Hyundai Sonata, dan Mercedes Benz S Class. Hanya saja, ada aturan main yang harus dijalankan supaya tak merugikan pengusaha lain dan konsumen.
Jika bandel, pemerintah bisa saja menangkap mobil-mobil yang beroperasi di bawah Uber. "Gampang, bisa dijebak. Tinggal install aplikasi terus pesan, nanti tangkap saja mobil yang datang," kata Ahok. Masalahnya, tanpa SIUP, akan sulit meminta pertanggungjawaban jika terjadi masalah yang merugikan konsumen. "Nanti orang mau komplain pelayanan ini ke siapa?" kata Ahok. Ahok mengaku mendukung langkah Dinas Perhubungan yang mengirim surat untuk menutup aplikasi itu sebelum izin usaha mereka terbit. Terlebih, tiadanya pajak bisa membuat persaingan usaha yang tak sehat dengan perusahaan angkutan lain.
Manajer Umum Uber untuk kawasan Asia Tenggara Mike Brown menyatakan bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia dan semua pelaku bisnis transportasi mengenai layanan jasa transportasi ini. "Kami bersedia menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia, para pengemudi dan publik," kata dia kepada situs digital Tech in Asia, Senin, 18 Agustus 2014.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Uber segera mengurus izin usaha di Jakarta. Perusahaan yang bergerak di bidang persewaan moda transportasi itu dianggap beroperasi tanpa izin. Di situs resminya, Uber menyediakan aplikasi pemesanan mobil berjenis Toyota Innova, Mercedes Benz S Class, dan Hyundai Sonata. "Kalau memang mau berusaha di Jakarta, urus izin yang jelas dong. Tunjukkan kantornya. Kalau ada apa-apa mereka harus tanggung jawab," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014.
Menurut Ahok, Uber berpotensi membuat perusahaan taksi lainnya merugi karena perusahaan itu tak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sehingga tak dikenai pajak. Itu sebabnya, mereka bisa memberikan tarif murah. "Sedangkan perusahaan taksi lain kena pajak, kasihan dong. Apa mau perusahaan itu bangkrut semua?" katanya.
Selain itu, tak adanya izin usaha juga membuat keamanan penumpang tidak terjamin. Soalnya, tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau kejahatan terhadap penumpang. "Sekarang kalau kamu dirugikan, ini punya siapa? Kantornya enggak jelas dan tidak punya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)."
Uber beroperasi di Jakarta sejak Rabu, 13 Agustus 2014. Mereka melayani jasa sewa mobil dengan tarif awal Rp 7.000, tambahan tarif Rp 250 per menit dan Rp 2.850 per kilometer. Pembayaran minimum Rp 30 ribu dan pembatalan pemesanan juga dikenai biaya Rp 30 ribu. Pembayaran hanya bisa dilakukan dengan kartu kredit.
Di situs uber.com, mereka menyatakan punya tiga jenis mobil, yaitu Mercedes Benz S Class, Hyundai Sonata, dan Toyota Innova. Sebelum berekspansi ke Jakarta, Uber sudah beroperasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta beberapa kota di Asia Tenggara, seperti Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, dan Singapura.
Manajer Umum Uber untuk kawasan Asia Tenggara Mike Brown menyatakan bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia dan semua pelaku bisnis transportasi mengenai layanan jasa transportasi ini. "Kami bersedia menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen Indonesia, para pengemudi dan publik," kata dia kepada situs digital Tech in Asia, Senin, 18 Agustus 2014.
Subscribe to:
Posts (Atom)