Orang Kaya Indonesia Tidak Bisa Dihimbau Untuk Tidak Pakai BBM Subsidi

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyatakan, pemerintah tidak bisa hanya sekedar mengimbau masyarakat menengah ke atas agar mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Para pemakai mobil ini sangat sulit untuk dihimbau tidak memakai BBM subsidi karena BBM subsidi itu diperuntukan bagi masyarakat kelas bawah atau miskin.

“Enggak bisa pakai imbauan. Ini harus pakai instrumen. Pelat merah saja masih banyak yang enggak bisa, apalagi masyakarakat umum,” kata Enny , Jakarta, Senin (25/8/2014).  Menurut dia, pemerintah harus menggunakan instrumen pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh mobil-mobil mewah. Selain itu, pemerintah juga wajib menggaransi bahwa instrumen tersebut efektif untuk menghindarkan mobil-mobil mewah mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Ali Mundaki, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) meminta masyarakat, terutama pengguna mobil pribadi yang terbiasa mengonsumsi BBM bersussidi, agar membiasakan diri menggunakan BBM nonsubsidi sehingga membuat ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu cukup sampai akhir tahun.

“Untuk tetap menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, Pertamina menyediakan BBM nonsubsidi yang meliputi Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan solar nonsubsidi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2014).  Tak hanya Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, ditemui di Senayan, Senin, juga menghimbau agar masyarakat kaya mengkonsumsi BBM non subsidi. Dia meminta agar masyarakat berada mau menolong negara, membantu pemerintah agar kuota subsidi BBM tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.

Menurut dia, imbauan ini memang tidak bisa diatur dengan aturan. Namun, dia optimistis bisa berjalan, melihat pengalaman pembatasan premium dan solar di SPBU rest area Jakarta.  “Enggak akan miskin lah yang menengah ke atas beli yang non-subsidi. Ini nolong pemerintah, nolong negara. Yang sejahtera, (semoga) ada lah niat nolong pemerintah. Ini himbauan keras kepada masyarakat,” kata Jero.Pemerintah tidak menyiapkan alternatif energi murah selain energi fosil, sebelum melakukan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi agar tidak kuotanya tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik hanya mengimbau agar masyarakat kaya membeli BBM nonsubsidi. Dia bilang, tidak mungkin harga BBM bisa murah, karena merupakan barang impor.

“Anda lucu, jangan berpikir BBM murah. BBM premium Rp 6.500 per liter itu sudah sangat murah. Pemerintah mensubsidi Rp 5.000 per liter. Yang murah, nanti, gas,” kata Jero, ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014). Namun, Jero tidak menjawab alternatif energi murah selain BBM, yang bisa dikonsumsi masyarakat hingga akhir 2014 seiring pengetatan distribusi yang dilakukan oleh BPH Migas.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, pemerintah harus menyediakan alternatif energi murah sebelum mengambil kebijakan pengetatan distribusi.  “Pembatasan harus ada alternatif. Apakah pasokan di luar BBM ditambah, atau angkutan umum ditambah. Kalau tidak ada penyeimbang akan susah,” kata Enny, kepada Kompas.com.

Apalagi, dia melihat pemerintah tidak memiliki instrumen pengawasan yang baik serta penegakkan hukum. Padahal, pengetatan distribusi bisa memunculkan kerawanan, yakni kepanikan pasar sehingga menimbulkan kenaikan harga di tingkat pengecer, serta penimbunan.