Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp5 triliun lebih untuk kemajuan wilayah Nusa Tenggara Timur.
"Ada peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk NTT, di mana pada 2012 dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun lebih dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Rp3 triliun lebih sehingga total sekitar Rp5 triliun yang semuanya untuk infrastruktur," kata Hatta usai pertemuan terbatas di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat petang.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu membahas tiga hal penting yakni kegiatan yang dilakukan tiga provinsi terkait program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V (mencakup NTB, Bali dan NTT), upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, dan upaya pemberdayaan warga baru (eks Timor Timur) di wilayah NTT.
Selain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, rapat terbantas itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, terkait program MP3EI.
Hadir pula Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan para bupati/wali kota se-NTB, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dan Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay.
Hatta mengatakan, dari pemaparan Wakil Gubernur NTB dalam rapat terbatas itu memang dibutuhkan percepatan pengurangan angka kemiskinan di provinsi itu.
Dari 21 kabupaten/kota di wilayah NTT, 20 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah tertinggal.
"Makanya, dengan peningkatan anggaran pemerintah pusat ke NTT itu, maka hambatan infratsruktur dengan kucuran Rp5 triliun akan lebih mendorong percepatan investasi dengan penyediaan infrastruktur," ujarnya.
Dana Rp5 triliun itu, kata Hatta, pengelolaannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang menyasar perhubungan darat, laut maupun udara, serta membuka jalan-jalan baru.
Selain itu, pemerintah pusat berkeinginan mengembangkan sektor peternakan, perikanan dan sektor pariwisata di wilayah NTT.
"Dari laporan Menteri Pertanian, yang akan masuk ke daerah Flores dan Sumba yang akan dijadikan basis peternakan dan pertanian," ujarnya.
Karena itu, pemerintah bertekad untuk meningkatkan infrastruktur secepat mungkin di wilayah NTT guna mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru.
"Pemerintah juga melirik potensi pertambangan di wilayah NTT yang dikelola masyarakat, sehingga perlu dibangun "smelter" (pengolahan biji tambang) agar sektor pertambangan dikelola dengan baik dan terarah," ujarnya.
No comments:
Post a Comment