Pemboikotan pengiriman batu bara oleh sejumlah wilayah di Kalimantan dikhawatirkan akan mengganggu pasokan listrik untuk Jawa dan Bali. "Jawa bisa gelap-gulita," kata Kepala Divisi Batu Bara PT PLN Helmi Najamuddin kemarin.
Direktur Operasional Jawa-Bali PLN, Ngurah Adnyana, mengatakan hingga April lalu 62 persen listrik di Jawa dan Bali bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Adapun penggunaan batu bara pada pembangkit listrik meningkat hingga 50 persen dibanding tahun lalu.
Setiap tahun, menurut Helmi, Kalimantan memasok 40 juta ton batu bara ke PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Indonesia Power, dan penyedia tenaga listrik swasta. Sementara itu, pasokan batu bara dari Sumatera hanya 15 juta ton per tahun.
Helmi berharap pemerintah segera mengatasi ancaman ini karena pembangkit listrik tenaga uap adalah salah satu instalasi penting. Apalagi cadangan batu bara untuk PLN diperkirakan hanya cukup untuk 25 hari ke depan.
Kemarin sejumlah warga masyarakat memblokir pengiriman kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Pemblokiran dilakukan untuk menuntut tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi bagi wilayah Kalimantan.
Awal pekan ini empat gubernur Kalimantan mengadu ke DPR bahwa terjadi kekurangan pasokan BBM bersubsidi. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kurangnya pasokan membuat antrean BBM bersubsidi mencapai 2 kilometer setiap hari.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Sahala, mengatakan sejumlah pengusaha batu bara terpaksa mendukung rencana boikot pengiriman batu bara. "Kalau pemerintah daerah meminta pemboikotan batu bara, kami akan mengikuti," katanya kemarin.
Sahala menuntut agar pemerintah pusat segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kalimantan. Asosiasi juga berharap perselisihan antara pemerintah daerah dan pusat bisa segera diselesaikan agar tidak mengganggu iklim usaha di Kalimantan.
Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Asfihani, meminta empat provinsi di Kalimantan membatalkan rencana pemboikotan. Komisi Energi bersama Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sudah menyepakati beberapa hal terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah tersebut.
Kuota bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kalimantan akan dinaikkan maksimal 5 persen. "Dengan kenaikan kuota BBM bersubsidi, niat boikot sebaiknya dibatalkan. Gubernur juga harus arif dan bijaksana, jangan justru menciptakan masalah baru," katanya kemarin.
Kalimantan membutuhkan tambahan kuota BBM bersubsidi akibat tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor. Tambahan kuota yang diajukan ke DPR adalah 2,3 juta kiloliter Premium dan 1,3 juta kiloliter solar. Tambahan kuota tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan BBM di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Potensi permintaan BBM di Kalimantan tahun ini mencapai 3,5 juta kiloliter, terdiri atas 2 juta kiloliter Premium, 1,2 juta kiloliter solar, dan 286 ribu kiloliter minyak tanah. Namun kuota untuk Kalimantan tahun ini hanya 3 juta kiloliter, meliputi 1,6 juta kiloliter Premium, 1 juta kiloliter solar, dan 396 ribu kiloliter minyak tanah.
No comments:
Post a Comment