Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa saja mendapatkan pembiayaan dari lembaga donor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air.
"Kita juga akan banyak mendorong BUMN untuk mendukung infrastruktur, kalau perlu donor kita berikan langsung ke BUMN untuk membangun infrastruktur. Nantinya lembaga donor seperti Bank Dunia, JICA yang selama ini selalu lewat mekanisme G to G dalam penyaluran donor, kenapa tidak kita dorong langsung ke BUMN, yang penting BUMN-nya harus punya struktur keuangan yang bagus," kata Lukita, di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai pembiayaan, baik melalui APBN, investasi maupun pembiyaaan lainnya seperti donor.
Ditambahkannya, jika dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR diusulkan penambahan anggaran, maka penambahan dana dalam APBN kita akan lakukan untuk infrastruktur.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan Indonesia membutuhkan nilai investasi infrastruktur setidaknya lima persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
"Tentu investasi infrastruktur tidak hanya dari APBN, sumber-sumber yang lain juga penting," kata Armida.
Ia menyebutkan, belanja infrastruktur pada RAPBN 2013 sebesar Rp188,4 triliun, APBD menyumbang sekitar Rp96 triliun dari Rp518 triliun dana yang disalurkan ke daerah, kemudian dana infrastuktur dari BUMN Rp77 triliun, dan swasta diperkirakan Rp60 triliun namun ini bisa saja lebih besar.
Menurut dia, jika semua sumber tersebut dijumlahkan maka pada 2013 persentasinya masih sekitar 4,56 persen dari PDB, padahal kebutuhan investasi infrastruktur minimal itu 5,0 persen dari PDB.
No comments:
Post a Comment