Pemerintah mengusulkan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Buku 2012 sebesar Rp28,518 triliun, turun Rp4,124 triliun dari target sebelumnya Rp32,645 triliun.
Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat, dalam Rapat Dengar Pendapat Pemerintah bersama Komisi XI DPR tentang Dividen BUMN, Rabu malam (19/9), dividen ini diperoleh dari 10 BUMN besar yang diperkirakan memberikan dividen sekitar Rp22,407 triliun (turun dari rencana awal Rp25,534 triliun), BUMN lain Rp5,430 triliun, dan BUMN minoritas Rp680 miliar.
"Hal ini mempertimbangkan kondisi beberapa BUMN," kata Wahyu.
Adapun yang menyebabkan setoran dividen ini turun, antara lain realisasi laba bersih PLN sampai dengan semester pertama 2012 senilai Rp30 miliar, diperkirakan akhir tahun ini (asumsi konservatif) laba PLN hanya mencapai Rp5,8 triliun (dari RKAP sebesar Rp12 triliun), sehingga dengan pertimbangan "debt covenant", maka dividen maksimal PLN senilai Rp2,9 triliun (50 persen).
Kemudian, dalam rangka melaksanakan ekspansi serta dukungan program pembangunan infrastruktur nasional, POR (pay out ratio) BUMN perbankan diusahakan untuk diturunkan menjadi 20 persen dari sebelumnya 25 persen pada penetapan target untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR).
Selanjutnya, laba RKAP Pertamina yang juga diprediksi tidak tercapai sebagai akibat dari adanya "unplanned shut-down" pada operasi anak perusahaan Pertamina yang melaksanakan sekitar 70 persen dari seluruh operasi perusahan serta pengaruh harga minyak mentah dunia.
Kemudian PT Freeport Indonesia diproyeksikan hanya bisa memberikan dividen maksimal Rp500 miliar, dari target Rp1,5 triliun.
Ia menyebutkan, dari 140 BUMN sekitar 55 BUMN yang akan ditarik dividen. Adapun 55 BUMN ini diproyeksikan membukukan laba bersih pada 2012 sebesar Rp128,410 triliun. Untuk 55 BUMN itu terdiri atas 16 BUMN yang diperkirakan membukukan laba bersih 2012 sebesar Rp75,089 triliun.
Kemudian, 39 BUMN non Tbk dengan perkiraan laba 2012 sebesar Rp53,321 miliar, serta Pertamina dan PLN Persero dengan target laba bersih 2012 sekitar Rp36 triliun.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Harry Purnomo menambahkan, tantangan peningkatan dividen dan laba bersih BUMN, antara lain sebagai upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN, dukungan kepada BUMN untuk peningkatan "capex" (belanja modal) guna meningkatkan kegiatan usaha dan pencapaian laba yang lebih tinggi, sekaligus efisiensi biaya operasional dari BUMN.
"Untuk itu, menjaga keseimbangan alokasi laba BUMN untuk pembiayaan `capex` dan `sharing` dividen kepada BUMN," tutur Harry.
Pimpinan RDP, Andi Timo Pangerang, menyetujui usulan penurunan dividen yang diajukan oleh pemerintah. Ia mengharapkan, dengan adanya penurunan ini, maka BUMN dapat mengembangkan perusahaannya.
"Kami setuju usulan pemerintah untuk menurunkan dividen dengan catatan BUMN dapat berkembang," tutur Andi Timo.
No comments:
Post a Comment