Rp 1,228 Triliun untuk Kendalikan Harga dan Inflasi

Meredam laju inflasi yang semakin tinggi, pemerintah meminta izin Badan Anggaran DPR untuk menyalurkan beras bagi masyarakat miskin bulan ke-13. Program ini membutuhkan anggaran Rp 1,228 triliun yang diharapkan dapat ditutup dari dana pengadaan cadangan beras pemerintah dan anggaran stabilitas harga pangan dalam APBN Perubahan atau APBN-P 2010.

”Pada Agustus 2010, terjadi gejolak harga pangan di Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan tersebut kami mempercepat penyaluran raskin untuk bulan September ke bulan Agustus sehingga ada dua kali penyaluran raskin pada bulan Agustus itu. Akibatnya, tidak ada penyaluran raskin pada Desember 2010. Ini akan menyebabkan masalah pada harga pangan,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (6/12), saat berbicara dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR yang membahas surat permohonan pemerintah tentang penyaluran raskin bulan ke-13 tahun 2010.

Menurut Agus, dana terkait pengamanan pangan dan harga komoditas makanan yang tersedia dalam APBN-P 2010 dialokasikan dalam beberapa pos. Pertama, subsidi pangan senilai Rp 13,925 triliun atau naik dari target sebelumnya (dalam APBN 2010) senilai Rp 11,287 triliun. Selain itu, ada anggaran pengadangan cadangan beras pemerintah senilai Rp 2 triliun dan anggaran stabilisasi harga pangan Rp 1 triliun.

Untuk membiayai raskin bulan ke-13 tersebut, Kementerian Keuangan berencana menggunakan seluruh dana stabilisasi harga pangan senilai Rp 1 triliun dan menggunakan sebagian anggaran pengadaan beras pemerintah sebesar Rp 228 miliar. Anggaran itu akan mencukupi penyaluran raskin yang ditargetkan sebanyak 15 kilogram per rumah tangga sasaran (RTS).

”Anggaran itu dibutuhkan karena pemerintah harus menyediakan subsidi harga untuk setiap kilogram (kg) raskin. Harga pengadaan beras raskin yang dilakukan Bulog adalah sebesar Rp 6.825 per kg, sedangkan harga jual kepada setiap RTS Rp 1.600 per kg sehingga kami harus menyubsidi Rp 4.685 per kg,” tutur Agus.

Anggaran subsidi pangan yang tersedia dalam APBN-P 2010 itu hanya cukup untuk menyalurkan raskin kepada 17,483 juta RTS selama 12 bulan. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan anggaran untuk menyalurkan satu kali raskin lagi.

”Gangguan pangan pada tahun 2010 tidak hanya disebabkan oleh kekhawatiran global atas ketersediaan pangan dunia sehingga banyak negara yang memproteksi pasokannya sendiri. Masalah pangan juga disebabkan ada El Nina dan El Nino, kemudian gangguan distribusi laut. Inflasi dari pangan juga perlu diwaspadai. Ada kegagalan panen akibat perubahan iklim dan hama. Kami mengawasi inflasi karena ini adalah musuh bersama,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, laju inflasi year on year hingga November 2010 sudah mencapai 6,33 persen. Ini jauh di atas asumsi laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010, yakni 5,3 persen.

Sementara itu, Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, untuk meredam kenaikan harga beras yang terjadi sepanjang tahun 2010, hingga saat ini Bulog telah menyalurkan beras dengan harga murah melalui operasi pasar sebanyak 18.000 ton. Program itu dipadukan dengan percepatan penyaluran raskin pada Agustus 2010 sehingga laju inflasi pada pertengahan tahun 2010 dapat diredam.