Infrastruktur Menjadi Syarat Mutlak Pertumbuhan Ekonomi

”Kalau proyeknya banyak direalisasikan, bisa menyerap tenaga kerja,” kata ekonom senior Standard Chartered, Fauzi Ichsan, di Jakarta, Selasa (19/4).

Fauzi Ichsan diminta menanggapi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam pembukaan rapat kerja pemerintah di Bogor sehari sebelumnya. Presiden menginginkan pertumbuhan 7-8 persen per tahun (Kompas, 19/4).

Fauzi Ichsan menilai, ketersediaan infrastruktur diyakini akan berdampak positif pada investasi swasta. Selain itu, dengan kondisi infrastruktur memadai, inflasi dapat ditekan. Hal ini terjadi karena biaya transportasi dan energi dapat ditekan. Akibat lebih jauh, sektor manufaktur akan lebih efektif dan kompetitif.

Fauzi menambahkan, investor sektor riil sudah mengetahui kondisi tersebut. Para investor juga sudah mengerti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,1 persen pada 2010 dicapai dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Pada kondisi demikian, laba sektor korporasi bahkan tumbuh 20 persen.

”Logikanya, kalau infrastruktur dipercepat, laba korporasi lebih cepat, sektor riil tumbuh pesat,” ujarnya.

Kondisi buruknya infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah diketahui pemerintah sejak lima atau enam tahun lalu. Bahkan, pemerintah sudah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi infrastruktur (infrastructure summit) pada 2005. Namun, sampai saat ini, tidak ada perubahan berarti untuk mengatasi persoalan buruknya infrastruktur tersebut.

”Berapa proyek yang terealisasi setelah KTT Infrastruktur 2005?” tanya Fauzi.

Sementara itu, perilaku mengincar rente atau kutipan yang berlebihan harus dihentikan agar semua sumber daya keuangan yang mengalir di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Ekonom Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Prasetyantoko, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada level 7-8 persen memang berpotensi tercapai. Hal itu karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, diberkati oleh arus modal dari luar negeri sehingga berlimpah likuiditas, dan penurunan risiko investasi.

”Namun, syaratnya adalah semua faktor pendorong pertumbuhan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik perlu dibenahi secara progresif. Seperti infrastruktur dan sistem logistik (fisik), dan birokrasi serta mentalitas rent seeking (mencari kutipan) di setiap transaksi harus dihentikan,” ujar Prasetyantoko.

Ekonom Mirza Adityaswara mengatakan, pertumbuhan ekonomi di level 7-8 persen hanya dapat dicapai jika semua masalah ketersediaan infrastruktur sudah teratasi.