BI Rate Dipertahankan Tetap 7,5 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9 Januari 2014 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan bank sentral (BI Rate) sebesar 7,50 persen, dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility masing-masing tetap pada level 7,50 persen dan 5,75 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan ini diambil dengan melakukan evaluasi menyeluruh ekonomi pada 2013 dan prospek ekonomi pada 2014-2015. Meskipun perekonomian Indonesia pada 2013 menghadapi tantangan akibat dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan isu pengurangan stimulus Amerika Serikat (tapering off).

Perkembangan terkini, kata dia, justru menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh Amerika dan Jepang, serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, Cina, dan India.

“Perbaikan ini diperkirakan dapat berlanjut sehingga dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik dari jalur perdagangan maupun finansial,” kata Agus di kantor BI, Kamis, 9 Januari 2014.

Hal ini, kata dia, tercermin dari perkembangan pada triwulan IV 2013 yang mengindikasikan tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia mulai membaik. Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun seiring surplus neraca perdagangan yang didorong kenaikan ekspor nonmigas sejalan perbaikan ekonomi global. “Ini cukup positif dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mengarahkan transaksi berjalan menjadi lebih sehat,” katanya.

Begitu juga cadangan devisa yang mencatatkan peningkatan menjadi sebesar US$ 99,4 miliar dari bulan sebelumnya, atau setara dengan 5,4 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Tahun ini BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2 persen. Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran sasaran 4,5 persen plus-minus 1 persen pada 2014 dan 4 persen plus-minus 1 persen pada 2015.

Kebijakan Bank Indonesia pada 2014 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.