Bawang Putih Impor Banjir Pasar Semarang

Bawang merah impor membanjiri Kota Semarang sekitar dua pekan ini. Bawang merah asal Thailand, Vietnam dan Filipina itu dijual dengan harga sama dengan bawang lokal, meski kualitasnya berbeda. "Saya mendapat suplai hingga 20 ton bawang impor per hari. Itu laku dijual dengan harga antara Rp 13,500 hingga Rp 14 ribu," kata Maryanto, pedagang bawang merah di pasar induk Johar Kota Semarang, Ahad 2 Februari 2014.

Maryanto mengaku telah menjual kembali bawang impor ke pedagang eceran. Menurut dia, masuknya bawang impor ke pasar Johar itu baru pertama pada tahun 2014. "Baru bulan Februari ini jumlahnya juga lumayan banyak," Maryanto menambahkan. Suplai bawang impor itu dinilai sama dengan bawang lokal yang diterima Maryanto saat ini. Catatanya menunjukan bawang lokal yang sering ia beli dari petani mencapai 24 ton per hari. Bawang lokal yang ia beli saat ini dari Kabupaten Brebes. Sedangkan petani Weleri Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak banyak yang gagal panen karena banjir.

Dwi Yuli Arwani, pedagang bawang merah lain di pasar Johar membenarkan banyaknya bawang impor yang masuk. Menurut Dia, keberadaan bawang impor justru mulai menggeser minat pembeli dari bawang yang diproduksi petani lokal. "Banyak yang minat bawang impor, harganya relatif sama tapi ukurannya lebih besar,"kata Dwi Yuli Arwani.

Ia biasa menjual bawang impor seharga Rp 14 ribu per kilo gram, atau hampir sama dengan bawang lokal. Padahal ia menjelaskan, meski lebih kecil kualitas rasa bawang lokal lebih baik untuk bumbu masak. 'Untuk bumbu dan digoreng rasanya lebih terasa, mungkin pembeli lebih memilih ukuran yang lebih ekonomis," katanya.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Jawa Tengah, Suryo Banendro menyatakan tak mengetahui masuknya bawang impor ke pasaran. Menurut dia, kebijakan impor itu tanggung jawab pemerintah pusat lewat kementerian.

Menurut dia, lembaga yang ia pimpin tak pernah dimintai persetujuan terkait kebijakan impor bawang merah. "Yang paling berwenang mengenai impor adalah Kementerian Perdagangan, sedangkan kami hanya urusan produksi," katanya.