Menteri Pertanian Suswono gerah dengan banyaknya protes petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Menanggapi protes itu, Suswono justru mengusulkan agar anggaran subsidi pupuk dihapus.
"Anggaran subsidi sudah Rp 18 triliun, tapi tetap kurang. Bahkan pupuk subsidi tetap merembes ke sana kemari," kata Suswono di kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kamis, 24 April 2014. Karena itu dia menilai sebaiknya harga pupuk subsidi disesuaikan dengan harga pasar, yaitu di kisaran Rp 250 ribu per karung.
Sebagai kompensasi, anggaran Rp 18 triliun dialihkan untuk kepentingan langsung petani. Misalnya untuk perbaikan irigasi di berbagai daerah. Dia mengatakan untuk memperbaiki seluruh irigasi dibutuhkan anggaran Rp 21 triliun. "Kalau air lancar, petani bisa panen tiga kali setahun," ucapnya.
Dengan asumsi kepemilikan lahan pertanian rata-rata satu hektare, dengan produktivitas 7 ton gabah kering per hektare, maka petani bisa mendapat Rp 28 juta per hektare per masa tanam. "Asumsinya harga gabah kering Rp 4 ribu per kilogram," katanya.
Dari Rp 28 juta, dia memperkirakan biaya produksi hanya Rp 7 juta. Sehingga di tiap masa tanam, petani mendapat keuntungan Rp 21 juta. "Kalau dibuat per bulan, tiap petani memperoleh Rp 5 juta per hektare," ucapnya.
Usulan lainnya, anggaran Rp 18 triliun digunakan untuk mengimpor bibit ternak seperti sapi yang diberikan ke petani. Lantas kotoran ternak dipakai untuk pupuk organik, sekaligus bisa mengembalikan kesuburan tanah. "Karena itu, lebih baik anggaran subsidi pupuk dihilangkan. Sebab nyatanya dengan anggaran sebesar itu masih ada kelangkaan pupuk dan masih merembes," katanya.
No comments:
Post a Comment