Franky mengatakan bank yang telah berkomitmen memberikan pembiayaan kepada petani sawit yakni Bank Mandiri melalui koperasi dan perusahaan penjamin. Dia menjelaskan saat ini dari total 9,2 juta hektar lahan sawit di Indonesia, sebanyak 49 persennya dikelola sektor swasta, 43 persen (empat juta hektar) dikelola petani, dan delapan persen dikelola BUMN.
"Dari empat juta hektar yang dikelola petani itu, dua juta hektar diantaranya dikelola petani secara independen (bukan melalui sistem pengelolaan inti plasma), dan hanya menghasilkan dua juta ton minyak sawit per hektarnya," kata dia. Menurut Franky dengan skema pembiayaan yang digagas Kadin, petani sawit akan mudah mendapatkan dana untuk meningkatkan produktivitas lahan sawitnya.
"Caranya nanti dua juta hektar lahan sawit yang dikelola petani secara independen itu akan dilakukan replanting (penanaman ulang), dengan melibatkan satu juta petani sawit. Diperkirakan hasil perkebunan sawit yang dikelola petani itu dari dua ton minyak sawit per hektar akan menjadi enam ton minyak sawit per hektar," ujar dia.
Selain itu menurut dia, pada gilirannya pendapatan secara keseluruhan dari perkebunan sawit milik petani akan bertambah sekitar empat hingga lima miliar dolar AS, dengan pertimbangan harga minyak sawit mentah sebesar 800 dolar AS per ton. "Jika dua juta hektar lahan petani bisa dimaksimalkan, maka ini mencegah pembukaan satu juta hektar lahan baru untuk perkebunan sawit," kata Franky.
Menteri Pertanian Suswono menyatakan pemerintah berorientasi pada peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, bukan perluasan lahan. "Kami itu (Kementerian Pertanian) orientasinya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit bukan perluasan lahan," kata Menteri Pertanian Suswono disela acara International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) 2014 di Bali, Rabu.
Menurut Suswono saat ini dari alokasi lahan sawit nasional seluas 9,8 juta hektar, baru 9,4 juta hektar yang sudah menjadi perkebunan. Sehingga peningkatan produktivitas perkebunan sawit masih dapat dilakukan. "Salah satunya dengan melakukan replanting(penanaman ulang) perkebunan sawit rakyat, dengan sistem inti plasma," ujar dia.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa sistem inti plasma dalam kegiatan penanaman ulang kelapa sawit dapat mencegah konflik dengan masyarakat. Menurut Menhut, selama ini lahan di sekitar perkebunan sawit dikenal sebagai lahan yang berharga tinggi, sehingga kerap menimbulkan sengketa dengan masyarakat.
"Dengan sistem inti plasma, masyarakat menjadi dilibatkan dalam industri perkebunan sawit. Artinya perusahaan sawit ini jangan hanya memberikan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), tetapi bagaimana caranya ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Menhut.
"Dari empat juta hektar yang dikelola petani itu, dua juta hektar diantaranya dikelola petani secara independen (bukan melalui sistem pengelolaan inti plasma), dan hanya menghasilkan dua juta ton minyak sawit per hektarnya," kata dia. Menurut Franky dengan skema pembiayaan yang digagas Kadin, petani sawit akan mudah mendapatkan dana untuk meningkatkan produktivitas lahan sawitnya.
"Caranya nanti dua juta hektar lahan sawit yang dikelola petani secara independen itu akan dilakukan replanting (penanaman ulang), dengan melibatkan satu juta petani sawit. Diperkirakan hasil perkebunan sawit yang dikelola petani itu dari dua ton minyak sawit per hektar akan menjadi enam ton minyak sawit per hektar," ujar dia.
Selain itu menurut dia, pada gilirannya pendapatan secara keseluruhan dari perkebunan sawit milik petani akan bertambah sekitar empat hingga lima miliar dolar AS, dengan pertimbangan harga minyak sawit mentah sebesar 800 dolar AS per ton. "Jika dua juta hektar lahan petani bisa dimaksimalkan, maka ini mencegah pembukaan satu juta hektar lahan baru untuk perkebunan sawit," kata Franky.
Menteri Pertanian Suswono menyatakan pemerintah berorientasi pada peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, bukan perluasan lahan. "Kami itu (Kementerian Pertanian) orientasinya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit bukan perluasan lahan," kata Menteri Pertanian Suswono disela acara International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) 2014 di Bali, Rabu.
Menurut Suswono saat ini dari alokasi lahan sawit nasional seluas 9,8 juta hektar, baru 9,4 juta hektar yang sudah menjadi perkebunan. Sehingga peningkatan produktivitas perkebunan sawit masih dapat dilakukan. "Salah satunya dengan melakukan replanting(penanaman ulang) perkebunan sawit rakyat, dengan sistem inti plasma," ujar dia.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa sistem inti plasma dalam kegiatan penanaman ulang kelapa sawit dapat mencegah konflik dengan masyarakat. Menurut Menhut, selama ini lahan di sekitar perkebunan sawit dikenal sebagai lahan yang berharga tinggi, sehingga kerap menimbulkan sengketa dengan masyarakat.
"Dengan sistem inti plasma, masyarakat menjadi dilibatkan dalam industri perkebunan sawit. Artinya perusahaan sawit ini jangan hanya memberikan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), tetapi bagaimana caranya ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Menhut.
No comments:
Post a Comment