Jalan Tol Trans Sumatera Dibangun Dengan Biaya R. 31,5 Triliun

Rencana proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) telah lama bergulir. Bahkan, proyek yang rencananya dimulai dengan membangun empat ruas—senilai Rp 31,5 triliun—itu pun merupakan salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Namun, hingga saat ini, JTTS tak kunjung terealisasi karena menunggu peraturan presiden (perpres). Perpres tersebut akan menunjuk PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek. Meski mundur dari yang ditargetkan, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Senin (17/2/2014), memastikan bahwa JTTS tetap akan berjalan karena sudah masuk dalam MP3EI.

"Mestinya hari ini rapat jam 10.00 tadi. Berhubung Menteri PU masih di Gunung Kelud, maka ditunda. Ditunda karena Menteri PU tidak hadir, dan wamennya tidak ada," urai Hatta.

Hingga saat ini Perpres JTTS belum juga keluar. Selain proyek JTTS, pemerintah tengah mengupayakan penyelesaian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Ditanya mana yang terlebih dahulu akan diselesaikan, mantan Menteri Perhubungan itu mengatakan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. "Secepatnya (Perpres JTTS keluar). (Ratas) Bisa paralel," pungkasnya.

Sumatera, yang memiliki pencapaian produk domestik bruto (PDB) nasional tertinggi setelah Jawa, butuh pengembangan yang bersifat mendesak. Peran wilayah, dalam pembentukan PDB nasional untuk Sumatera, cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, PDB nasional untuk Jawa cenderung menurun. Selain itu, dalam MP3EI yang dicanangkan pemerintah, Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia.

Untuk itu, koridor ekonomi Sumatera sesuai MP3EI membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk jalan tol.

JTTS sudah menjadi bagian dari Asian Highway Network, yang ditandatangani dalam sidang komisi United Nations-ESCAP ke-61 pada 26-28 April 2004 di Shanghai, China. JTTS akan mendukung keterhubungan di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC).

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan tak banyak berkomentar terkait rencana pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang belum terealisasi, meski Gubernur seluruh Sumatra menagih janji pemerintah untuk mempercepat pembangunan di koridor Sumatera.

"Terserah yang memberikan izin," jawab Dahlan ketika ditanya kapan Peraturan Presiden keluar, di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Dahlan menegaskan, saat ini perizinan jalan tol trans Sumatera belum keluar. Mantan Dirut PLN itu pun membenarkan ketika dikonfirmasi pembangunan jalan tol trans Sumatra sudah sangat mendesak untuk mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Sumatera meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan tol trans Sumatra.

Selain mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang sudah tertunda berbulan-bulan, pemprov seluruh Sumatera juga meminta Presiden segera menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membangun dan mengelola jalan tol tersebut tersebut.

“Jika pemerintah pusat masih juga menunda-tunda pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami, pemerintah provinsi se-Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut. Asalkan Pemerintah pusat memberi ijin,” papar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan