PT Pegadaian (Persero) akan merilis produk pembiayaan baru, yakni tabungan emas. Berbeda dengan produk yang ada sebelumnya, produk tabungan emas memungkinkan nasabah Pegadaian untuk memiliki emas mulai dari harga Rp 5.000.
Suwhono, Direktur Utama Pegadaian, mengatakan, produk anyar ini diracik untuk membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berinvestasi emas semurah mungkin. "Misalnya, minimal antara Rp 5.000 dan Rp 10.000, nanti diekuivalenkan dengan berat emas 0,01 gram," ujarnya, akhir pekan lalu.
Nasabah tidak akan berspekulasi dengan harga emas karena tabungan emas akan disesuaikan dengan harga emas ketika transaksi dilakukan untuk kali pertama. Nasabah akan menabung mulai dari berat emas terendah.
Saat nasabah ingin menuai jerih payahnya, sambung dia, nasabah bisa mencairkan tabungan emasnya, baik dalam bentuk emas maupun uang dengan harga emas yang disesuaikan saat itu. Produk ini diyakini akan mendapatkan respons positif dari nasabah.
"Sekarang produknya masih dirancang. Mudah-mudahan tidak akan lama, akhir tahun ini. Dengan demikian, tabungan emas bisa mulai dipasarkan kepada masyarakat pada tahun depan," terang Suwhono.
Sekadar informasi, saat ini harga emas sedang lunglai. Kondisi ini terjadi sejak tahun lalu. Pegadaian sendiri terkena imbasnya, tecermin dari perolehan laba yang terus turun. Pada kuartal ketiga ini, laba Pegadaian hanya Rp 1 triliun atau turun sekitar 20 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Sebagai alternatif dari bisnis pembiayaan emas Pegadaian yang terus melempem, perseroan merasa perlu melakukan diversifikasi produk untuk membuat bisnisnya terus tumbuh. Di samping upaya yang telah dilakukan, mereka mengaktifkan kembali lini usaha pembiayaan non-emas, seperti gadai mobil atau barang-barang elektronik yang mempunyai nilai.
Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tajam pada Jumat (31/10/2014) waktu setempat (Sabtu pagi WIB), setelah keputusan mengejutkan dari bank sentral Jepang (BoJ) untuk memompa lebih banyak uang ke dalam perekonomian.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember kehilangan 27 dollar AS, atau 2,25 persen, menjadi menetap di 1.171,6 dollar AS per ounce. Bank of Japan (BoJ), pada Jumat mengumumkan bahwa mereka akan mulai menambahkan lebih banyak uang untuk ekonomi Jepang dengan membeli surat utang pemerintah. Langkah mengejutkan itu mendorong para investor meningkatkan pembelian pada ekuitas dan dollar AS serta menjauhi safe havenemas.
Dollar AS hampir mencapai posisi tertinggi 7-tahun terhadap yen Jepang pada Jumat, mendorong indeks dollar AS, ukuran kekuatan dollar terhadap enam mata uang utama dunia lainnya, ke tertinggi baru empat tahun. Emas diperdagangkan dalam dolar dan menjadi lebih mahal untuk pembeli yang menggunakan mata uang lainnya.
Selain itu, sebuah laporan dari University of Michigan menunjukkan sentimen konsumen berada pada tingkat tertingginya sejak Juli 2007. Indeks ini di 86,9, dibandingkan dengan angka September 84,6. Ini juga memberikan tekanan pada emas.
Sementara itu, perak untuk pengiriman Desember kehilangan 31,4 sen, atau 1,91 persen, menjadi ditutup pada 16,106 dollar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari kehilangan 10,7 dollar AS, atau 0,86 persen, menjadi ditutup pada 1.235,2 dollar AS per ounce.
Wednesday, November 26, 2014
Laba Pembiayaan Syariah Turun Drastis Dibanding 2013
Laba perusahaan pembiayaan syariah menciut sebanyak 28 persen sejak awal tahun, menjadi Rp 1,230 triliun menjadi Rp 884 miliar pada akhir September 2014. Tren penurunan laba industri multifinance berbasis syariah tak lain karena piutang pembiayaan menyusut.
Berdasarkan Keterbukaan Informasi, piutang pembiayaan berprinsip murabahah melorot 11 persen dari Rp 19,886 triliun pada Januari 2014 menjadi hanya Rp 17,530 triliun pada akhir kuartal ketiga ini. Secara keseluruhan, aset industri multifinance syariah ikut turun 5 persen menjadi Rp 22,601 triliun.
Sebetulnya, pertumbuhan negatif industri multifinance syariah tidak terlepas dari perlambatan yang terjadi di industri multifinance konvensional. Hal ini dikarenakan kondisi makro ekonomi yang tidak mendukung, termasuk tingginya biaya dana dan ketatnya likuiditas.
Sampai September 2014, pembiayaan industri multifinance mencapai Rp 365,925 triliun atau tumbuh tipis 4 persen ketimbang awal tahun lalu yang sebesar Rp 350,945 triliun. Kontribusi negatif berasal dari bisnis sewa guna usaha dan anjak piutang.
Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia meramalkan, pembiayaan industri di sepanjang tahun ini akan single digit. Padahal, awal tahun, ia sempat optimistis, industri mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan sedikitnya 10 persen. “Pertumbuhan negatif dari bisnis alat berat masih menghantui,” pungkasnya.
Bank Pembangunan Islam (IDB) yang berpusat di Jeddah, segera membuka kantor cabang di Jakarta. Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani berharap pihaknya bisa meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.
"Kantor IDB segera, akan segera beroperasi Insya Allah akan segera operasi sekarang apabila adminiatrasinya selesai," kata Mohamed di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/11/2014) seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mohamed yang didampingi Jusuf Kalla, berharap keberadaan kantor cabang IDB di Jakarta bisa meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di banyak sektor, termasuk mendukung pembiayaan di Indonesia. "Misalnya power project juga mendukung pembiayaan di Indonesia, pembangunan rumah sakit di Gaza," ucap Mohamed.
Menurut Mohamed kerjasama dengan Indonesia sudah terjalin sejak 40 tahun yang lalu. Mohamed pertama kali datang ke Indonesia sekitar 1963-1964. "Indonesia adalah anggota pembiayaan yang sangat kuat dan kami sangat mengapresiasi,"sambungnya.
Atas rencana pembangunan kantor cabang IDB di Jakarta ini, Kalla menyampaikan dukungannya. Ia membenarkan bahwa kerjasama Indonesia dan IDB sudah lama terjalin. Menurut Kalla, Indonesia merupakan anggota IDB. "Dia (IDB) adalah teman Indonesia," ucap Kalla.
Berdasarkan Keterbukaan Informasi, piutang pembiayaan berprinsip murabahah melorot 11 persen dari Rp 19,886 triliun pada Januari 2014 menjadi hanya Rp 17,530 triliun pada akhir kuartal ketiga ini. Secara keseluruhan, aset industri multifinance syariah ikut turun 5 persen menjadi Rp 22,601 triliun.
Sebetulnya, pertumbuhan negatif industri multifinance syariah tidak terlepas dari perlambatan yang terjadi di industri multifinance konvensional. Hal ini dikarenakan kondisi makro ekonomi yang tidak mendukung, termasuk tingginya biaya dana dan ketatnya likuiditas.
Sampai September 2014, pembiayaan industri multifinance mencapai Rp 365,925 triliun atau tumbuh tipis 4 persen ketimbang awal tahun lalu yang sebesar Rp 350,945 triliun. Kontribusi negatif berasal dari bisnis sewa guna usaha dan anjak piutang.
Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia meramalkan, pembiayaan industri di sepanjang tahun ini akan single digit. Padahal, awal tahun, ia sempat optimistis, industri mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan sedikitnya 10 persen. “Pertumbuhan negatif dari bisnis alat berat masih menghantui,” pungkasnya.
Bank Pembangunan Islam (IDB) yang berpusat di Jeddah, segera membuka kantor cabang di Jakarta. Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani berharap pihaknya bisa meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.
"Kantor IDB segera, akan segera beroperasi Insya Allah akan segera operasi sekarang apabila adminiatrasinya selesai," kata Mohamed di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/11/2014) seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mohamed yang didampingi Jusuf Kalla, berharap keberadaan kantor cabang IDB di Jakarta bisa meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di banyak sektor, termasuk mendukung pembiayaan di Indonesia. "Misalnya power project juga mendukung pembiayaan di Indonesia, pembangunan rumah sakit di Gaza," ucap Mohamed.
Menurut Mohamed kerjasama dengan Indonesia sudah terjalin sejak 40 tahun yang lalu. Mohamed pertama kali datang ke Indonesia sekitar 1963-1964. "Indonesia adalah anggota pembiayaan yang sangat kuat dan kami sangat mengapresiasi,"sambungnya.
Atas rencana pembangunan kantor cabang IDB di Jakarta ini, Kalla menyampaikan dukungannya. Ia membenarkan bahwa kerjasama Indonesia dan IDB sudah lama terjalin. Menurut Kalla, Indonesia merupakan anggota IDB. "Dia (IDB) adalah teman Indonesia," ucap Kalla.
Ternyata Harga Jual Avtur Pertamina Lebih Mahal Dari Harga Internasional
Harga avtur di Indonesia menurut Indonesian National Air Carriers Assosiation (INACA)--asosiasi maskapai penerbangan komersial di Indonesia--terlalu mahal. Sejumlah alasan di balik penentuan harga avtur itu pun disebut muncul dalam rapat di Kementerian Keuangan pada Selasa (25/11/2014) petang.
“Tadi Pertamina (menyampaikan) alasannya harga (jual avtur) di kilang kita (di Indonesia) lebih mahal daripada (avtur) yang impor. Kami akan cari solusinya,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan, seusai rapat.
Pada Selasa, jajaran pengurus INACA bertandang ke Kementerian Keuangan untuk mengajukan permintaan terkait segera berlakunya zona penerbangan bebas (Open Sky) ASEAN pada 2015.
Hadir juga dalam pertemuan itu perwakilan dari PT Pertamina dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ditemui terpisah setelah pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono memberikan penjelasan lain soal harga avtur yang dikeluhkan INACA itu.
Menurut Agung, harga avtur Indonesia lebih mahal karena Pertamina harus pula membiayai pengiriman pasokan avtur hingga ke daerah terpencil Indonesia sekalipun. "Jadi akhirnya total pembiayaannya menjadi besar. Jadi harga avturnya juga mahal,” tutur dia.
Agung hadir dalam pertemuan itu karena dibahas pula soal bea masuk pembelian pesawat dan atau komponennya. Soal bea masuk juga menjadi keluhan lain dari INACA. Menjelang pemberlakuan Open Sky ASEAN pada 2015, INACA meminta bea masuk dan sejumlah komponen pajak untuk pembelian pesawat dan atau komponennya dihapus.
Sementara itu, perwakilan Pertamina tak satu pun bersedia berkomentar soal polemik harga avtur ini. Mereka adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhamad Husein dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.
Salah satu permintaan dari industri penerbangan Indonesia menyongsong pemberlakuan zona bebas terbang (Open Sky) ASEAN pada 2015 adalah penurunan harga avtur. Kenapa? "Harga avtur Indonesia lebih mahal 12 persen dibandingkan di Singapura," kata Ketua Umum Indonesian National Air Carriers Assosiation (INACA) Arif Wibowo, di Kementerian Keuangan, Selasa (25/11/2014).
Karena itu, ujar Arif, penurunan harga avtur menjadi salah satu permintaan asosiasinya menyongsong era "Open Sky" itu. Dengan pengurangan harga jual avtur, kata dia, industri penerbangan dalam negeri akan bisa bersaing dengan maskapai dari negara-negara ASEAN yang dengan kesepakatan "Open Sky" tersebut bakal bebas menerbangkan pesawat di kawasan ini.
Usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro itu, Arif menyebutkan, harga avtur di Singapura adalah 87 sen dollar AS--setara sekitar Rp 10.500--per liter. Di Indonesia, lanjut dia, harga avtur 97 sen dollar AS--setara sekitar Rp 11.800--per liter. "Bahkan di Papua, harganya bisa mencapai 115 sen dollar AS per liter," imbuh dia.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, tak sependapat bila INACA disebut meminta proteksi dari pemerintah. "Kami ingin bermain sama seperti pemain di negara-negara lain. Jangan salah, INACA tidak minta proteksi. Biar kompetitif, gitu aja,” tegas dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan menjelaskan, pemerintah beritikad menjaga industri penerbangan agar tak kolaps ketika zona bebas terbang di kawasan ASEAN itu berlaku. “Yang penting kita sudah punya semangat untuk menyelamatkan airlineIndonesia, apalagi tahun depan kita harus open sky,” ujar Bambang.
“Tadi Pertamina (menyampaikan) alasannya harga (jual avtur) di kilang kita (di Indonesia) lebih mahal daripada (avtur) yang impor. Kami akan cari solusinya,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan, seusai rapat.
Pada Selasa, jajaran pengurus INACA bertandang ke Kementerian Keuangan untuk mengajukan permintaan terkait segera berlakunya zona penerbangan bebas (Open Sky) ASEAN pada 2015.
Hadir juga dalam pertemuan itu perwakilan dari PT Pertamina dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ditemui terpisah setelah pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono memberikan penjelasan lain soal harga avtur yang dikeluhkan INACA itu.
Menurut Agung, harga avtur Indonesia lebih mahal karena Pertamina harus pula membiayai pengiriman pasokan avtur hingga ke daerah terpencil Indonesia sekalipun. "Jadi akhirnya total pembiayaannya menjadi besar. Jadi harga avturnya juga mahal,” tutur dia.
Agung hadir dalam pertemuan itu karena dibahas pula soal bea masuk pembelian pesawat dan atau komponennya. Soal bea masuk juga menjadi keluhan lain dari INACA. Menjelang pemberlakuan Open Sky ASEAN pada 2015, INACA meminta bea masuk dan sejumlah komponen pajak untuk pembelian pesawat dan atau komponennya dihapus.
Sementara itu, perwakilan Pertamina tak satu pun bersedia berkomentar soal polemik harga avtur ini. Mereka adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhamad Husein dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.
Salah satu permintaan dari industri penerbangan Indonesia menyongsong pemberlakuan zona bebas terbang (Open Sky) ASEAN pada 2015 adalah penurunan harga avtur. Kenapa? "Harga avtur Indonesia lebih mahal 12 persen dibandingkan di Singapura," kata Ketua Umum Indonesian National Air Carriers Assosiation (INACA) Arif Wibowo, di Kementerian Keuangan, Selasa (25/11/2014).
Karena itu, ujar Arif, penurunan harga avtur menjadi salah satu permintaan asosiasinya menyongsong era "Open Sky" itu. Dengan pengurangan harga jual avtur, kata dia, industri penerbangan dalam negeri akan bisa bersaing dengan maskapai dari negara-negara ASEAN yang dengan kesepakatan "Open Sky" tersebut bakal bebas menerbangkan pesawat di kawasan ini.
Usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro itu, Arif menyebutkan, harga avtur di Singapura adalah 87 sen dollar AS--setara sekitar Rp 10.500--per liter. Di Indonesia, lanjut dia, harga avtur 97 sen dollar AS--setara sekitar Rp 11.800--per liter. "Bahkan di Papua, harganya bisa mencapai 115 sen dollar AS per liter," imbuh dia.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, tak sependapat bila INACA disebut meminta proteksi dari pemerintah. "Kami ingin bermain sama seperti pemain di negara-negara lain. Jangan salah, INACA tidak minta proteksi. Biar kompetitif, gitu aja,” tegas dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan menjelaskan, pemerintah beritikad menjaga industri penerbangan agar tak kolaps ketika zona bebas terbang di kawasan ASEAN itu berlaku. “Yang penting kita sudah punya semangat untuk menyelamatkan airlineIndonesia, apalagi tahun depan kita harus open sky,” ujar Bambang.
Jamu Indonesia Belum Siap Bersaing Di Pasar Bebas ASEAN
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, optimistis bahwa produsen jamu di Tanah Air sudah siap untuk bersaing dan berkompetisi dengan negara lain.
"Kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dalam satu hal, misalnya packagingnya saja, kita tidak bisa bersaing dengan masyarakat Asean lainnya. Ini tantangan buat semua pengusaha jamu di Indonesia. Saya rasa mereka sudah siap untuk bisa bersaing dan berkompetisi dengan negara lain," ujar Puan di depan Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Rabu (26/11/2014).
Presiden Direktur PT Nyonya Meneer, sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang, menyatakan hal sebaliknya. Menurut dia, ada banyak hal yang masih harus dibenahi oleh pemerintah maupun pelaku bisnis jamu.
Charles mengatakan, pemerintah perlu membentuk semacam "emporium" sebagai bentuk persiapan menghadapi pasar bebas. "Emporium" diharapkan menjadi one stop solution untuk mendapatkan produk khas Indonesia berkualitas, baik merk besar maupun produk UMKM. "Emporium ini untuk menyatukan seluruh produk jamu yang ada. Yang sudah ada dan branded," tukas Charles.
Menurutnya, pembangunan emporium tersebut penting untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir 2015 mendatang. Tanpa emporium produk nasional tersebut, masyarakat dunia akan sulit mengakses produk Indonesia berkualitas.
Industri jamu dipercaya mampu mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Presiden Direktur PT Nyonya Meneer, Charles Saerang, saat ini industri jamu dan turunannya bisa menghasilkan omzet mencapai Rp 14 triliun per tahun.
Menurut Saerang, potensi yang bisa dicapai industri jamu bila didukung penuh oleh pemerintah bisa mencapai Rp 80 triliun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparingga berjanji akan memberikan insentif pada para produsen jamu.
Namun, insentif yang dimaksud Roy bukan insentif dalam hal pendanaan. Sejauh ini, BPOM merencanakan akan memberikan pembinaan kepada para produsen.
"Dalam kaitan ini kami ingin sekali bersama-sama untuk mendukung jamu.? Jamu, warisan budaya ini, merupakan kesempatan yang besar sebagai pertumbuhan ekonomi. Saya yakin, karena ini adalah promosi, terus menerus harus kita lakukan dan itu penting. Ini betul-betul manfaatnya besar," tutur Roy kepada wartawan di pelataran Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Adapun pembinaan yang dimaksud menyangkut sanitasi, masa kadaluarsa, dan penggunaan bahan aman bebas cemaran. "Nah, higienis, sanitasi harus diperhatikan betul-betul agar terjaga dan save life. Masa kadaluarsa harus diperpanjang, dan aman. Tidak ada cemaran dan sebagainya," ujar Roy.
Dia mengungkapkan bahwa dalam mendampingi pengusaha dan produsen jamu, BPOM tidak akan bergerak sendiri. Pihaknya akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, UKM, Koperasi, dan berbagai pihak terkait. Hanya saja, kali ini Roy juga bertekad bahwa BPOM akan lebih proaktif.
"Yang penting ada integrasi. Programnya terpadu, jadi itu harus kami laksanakan," ujar Roy. "Selama ini kita berdiam. Sekarang lebih proaktif. Termasuk asosiasi. Tentu dengan demikian, ada perubahan yang kemudian mengangkat mereka," pungkasnya.
"Kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dalam satu hal, misalnya packagingnya saja, kita tidak bisa bersaing dengan masyarakat Asean lainnya. Ini tantangan buat semua pengusaha jamu di Indonesia. Saya rasa mereka sudah siap untuk bisa bersaing dan berkompetisi dengan negara lain," ujar Puan di depan Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Rabu (26/11/2014).
Presiden Direktur PT Nyonya Meneer, sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang, menyatakan hal sebaliknya. Menurut dia, ada banyak hal yang masih harus dibenahi oleh pemerintah maupun pelaku bisnis jamu.
Charles mengatakan, pemerintah perlu membentuk semacam "emporium" sebagai bentuk persiapan menghadapi pasar bebas. "Emporium" diharapkan menjadi one stop solution untuk mendapatkan produk khas Indonesia berkualitas, baik merk besar maupun produk UMKM. "Emporium ini untuk menyatukan seluruh produk jamu yang ada. Yang sudah ada dan branded," tukas Charles.
Menurutnya, pembangunan emporium tersebut penting untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir 2015 mendatang. Tanpa emporium produk nasional tersebut, masyarakat dunia akan sulit mengakses produk Indonesia berkualitas.
Industri jamu dipercaya mampu mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Presiden Direktur PT Nyonya Meneer, Charles Saerang, saat ini industri jamu dan turunannya bisa menghasilkan omzet mencapai Rp 14 triliun per tahun.
Menurut Saerang, potensi yang bisa dicapai industri jamu bila didukung penuh oleh pemerintah bisa mencapai Rp 80 triliun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparingga berjanji akan memberikan insentif pada para produsen jamu.
Namun, insentif yang dimaksud Roy bukan insentif dalam hal pendanaan. Sejauh ini, BPOM merencanakan akan memberikan pembinaan kepada para produsen.
"Dalam kaitan ini kami ingin sekali bersama-sama untuk mendukung jamu.? Jamu, warisan budaya ini, merupakan kesempatan yang besar sebagai pertumbuhan ekonomi. Saya yakin, karena ini adalah promosi, terus menerus harus kita lakukan dan itu penting. Ini betul-betul manfaatnya besar," tutur Roy kepada wartawan di pelataran Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Adapun pembinaan yang dimaksud menyangkut sanitasi, masa kadaluarsa, dan penggunaan bahan aman bebas cemaran. "Nah, higienis, sanitasi harus diperhatikan betul-betul agar terjaga dan save life. Masa kadaluarsa harus diperpanjang, dan aman. Tidak ada cemaran dan sebagainya," ujar Roy.
Dia mengungkapkan bahwa dalam mendampingi pengusaha dan produsen jamu, BPOM tidak akan bergerak sendiri. Pihaknya akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, UKM, Koperasi, dan berbagai pihak terkait. Hanya saja, kali ini Roy juga bertekad bahwa BPOM akan lebih proaktif.
"Yang penting ada integrasi. Programnya terpadu, jadi itu harus kami laksanakan," ujar Roy. "Selama ini kita berdiam. Sekarang lebih proaktif. Termasuk asosiasi. Tentu dengan demikian, ada perubahan yang kemudian mengangkat mereka," pungkasnya.
Daftar UMK Kabupaten Tangerang 2015
Pemerintah Kabupaten Tangerang akhirnya merevisi besaran Upah Mininum Kabupaten 2015 dari Rp 2,710 juta menjadi Rp 2,730 juta. Angka ini sama dengan UMK Kota Tangerang. "Agar terjadi keseimbangan," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, Rabu, 26 November 2014.
Zaki mengatakan perubahan UMK tersebut sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi. "Angka ini sudah mempertimbangkan kenaikan bahan bakar minyak dan Kebutuhan Hidup Layak," kata dia. UMK 2015 sudah diserahkan ke Gubernur Banten untuk disahkan. Zaki berharap, semua pihak bisa menerima keputusan ini dengan bijaksana.
Asosiasi Pengusaha Kabupaten Tangerang menyetujui angka baru tersebut. "Angka itu masih proposional," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang Djuanda Usman. Djuanda menuturkan, sejak rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang tidak menemukan kesepakatan, Apindo telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Aksi ribuan buruh yang memblokade Jalan Raya Serang sejak Selasa pagi hingga sore, 25 November 2014, melumpuhkan jalur distribusi industri di kawasan itu. Akibatnya, kalangan pengusaha mengklaim merugi hingga ratusan miliar. "Kami perkirakan satu perusahaan mengalami kerugian Rp 10 miliar akibat lumpuhnya jalur perekonomian hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang Djuanda Usman.
Kerugian terbesar perusahaan adalah terhentinya produksi dan kegiatan ekspor-impor. "Aksesnya ditutup, jalur distribusi terganggu total," tutur Djuanda. Menurut dia, selain menutup jalan, buruh juga melakukan sweeping ke kawasan industri guna mengajak buruh dari perusahaan lainnya untuk berdemo. "Akhirnya, perusahaan diliburkan karena karyawannya ikut demo."
Menurut Juanda, sekitar 50 persen perusahaan di Tangerang meliburkan karyawannya dalam aksi besar-besaran buruh menolak upah minimum 2015 sebesar Rp 2,710 juta untuk Kabupaten Tangerang dan Rp 2,730 juta untuk Kota Tangerang itu.
Apindo menyayangkan aksi unjuk rasa buruh yang merugikan semua pihak tersebut. "Bukan hanya pengusaha, masyarakat umum juga dirugikan," katanya. Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat di Tangerang memblokade Jalan Raya Serang, Bitung, Tangerang, sejak pagi tadi. Akibatnya, jalur utama penghubung Kabupaten dengan Kota Tangerang ini lumpuh total.
Ribuan buruh di Tangerang, Banten, menutup tiga pintu tol di daerah Bitung, Kedaton, dan Balaraja. Penutupan dilakukan dalam aksi yang digelar untuk menolak upah minimum Rp 2,7 juta yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Mereka menuntut upah minimum sebesar Rp 3,2 juta.
Aksi berlangsung sejak Selasa pagi hingga siang, 25 November 2015. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Tol Tangerang-Merak macet total. "Karena aksi buruh tepat di depan pintu tol, arus keluar dan masuk jalan tol ikut terganggu," ujar Kepala Divisi Operasional PT Marga Mandalasakti, pengelola Jalan Tol Tangerang-Merak, Ega N. Boga.
Aksi buruh menutup akses Jalan Raya Serang di Bitung berimbas bagi arus kendaraan dari Jalan Tol Tangerang-Merak baik dari arah Jakarta maupun Merak. Antrean kendaraan di pintu tol ini mencapai 3 kilometer. Begitu pula lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikupa, yang macet hingga 5 kilometer. "Aksi buruh di kawasan Cikupa Mas menganggu akses kendaraan yang keluar di tol Cikupa," kata Ega.
Di sekitar lampu lalu lintas Balaraja, yang dekat dengan pintu tol Balaraja Barat, juga digelar aksi serupa. Akibatnya, arus kendaraan pun dialihkan ke jalan arteri di sekitar tol.
Zaki mengatakan perubahan UMK tersebut sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi. "Angka ini sudah mempertimbangkan kenaikan bahan bakar minyak dan Kebutuhan Hidup Layak," kata dia. UMK 2015 sudah diserahkan ke Gubernur Banten untuk disahkan. Zaki berharap, semua pihak bisa menerima keputusan ini dengan bijaksana.
Asosiasi Pengusaha Kabupaten Tangerang menyetujui angka baru tersebut. "Angka itu masih proposional," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang Djuanda Usman. Djuanda menuturkan, sejak rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang tidak menemukan kesepakatan, Apindo telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Aksi ribuan buruh yang memblokade Jalan Raya Serang sejak Selasa pagi hingga sore, 25 November 2014, melumpuhkan jalur distribusi industri di kawasan itu. Akibatnya, kalangan pengusaha mengklaim merugi hingga ratusan miliar. "Kami perkirakan satu perusahaan mengalami kerugian Rp 10 miliar akibat lumpuhnya jalur perekonomian hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang Djuanda Usman.
Kerugian terbesar perusahaan adalah terhentinya produksi dan kegiatan ekspor-impor. "Aksesnya ditutup, jalur distribusi terganggu total," tutur Djuanda. Menurut dia, selain menutup jalan, buruh juga melakukan sweeping ke kawasan industri guna mengajak buruh dari perusahaan lainnya untuk berdemo. "Akhirnya, perusahaan diliburkan karena karyawannya ikut demo."
Menurut Juanda, sekitar 50 persen perusahaan di Tangerang meliburkan karyawannya dalam aksi besar-besaran buruh menolak upah minimum 2015 sebesar Rp 2,710 juta untuk Kabupaten Tangerang dan Rp 2,730 juta untuk Kota Tangerang itu.
Apindo menyayangkan aksi unjuk rasa buruh yang merugikan semua pihak tersebut. "Bukan hanya pengusaha, masyarakat umum juga dirugikan," katanya. Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat di Tangerang memblokade Jalan Raya Serang, Bitung, Tangerang, sejak pagi tadi. Akibatnya, jalur utama penghubung Kabupaten dengan Kota Tangerang ini lumpuh total.
Ribuan buruh di Tangerang, Banten, menutup tiga pintu tol di daerah Bitung, Kedaton, dan Balaraja. Penutupan dilakukan dalam aksi yang digelar untuk menolak upah minimum Rp 2,7 juta yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Mereka menuntut upah minimum sebesar Rp 3,2 juta.
Aksi berlangsung sejak Selasa pagi hingga siang, 25 November 2015. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Tol Tangerang-Merak macet total. "Karena aksi buruh tepat di depan pintu tol, arus keluar dan masuk jalan tol ikut terganggu," ujar Kepala Divisi Operasional PT Marga Mandalasakti, pengelola Jalan Tol Tangerang-Merak, Ega N. Boga.
Aksi buruh menutup akses Jalan Raya Serang di Bitung berimbas bagi arus kendaraan dari Jalan Tol Tangerang-Merak baik dari arah Jakarta maupun Merak. Antrean kendaraan di pintu tol ini mencapai 3 kilometer. Begitu pula lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikupa, yang macet hingga 5 kilometer. "Aksi buruh di kawasan Cikupa Mas menganggu akses kendaraan yang keluar di tol Cikupa," kata Ega.
Di sekitar lampu lalu lintas Balaraja, yang dekat dengan pintu tol Balaraja Barat, juga digelar aksi serupa. Akibatnya, arus kendaraan pun dialihkan ke jalan arteri di sekitar tol.
PT Arzu Utama Realty Asal India Siap Serbu Pasar Properti Indonesia
Setelah berdiri lebih dari setengah abad, Tolaram Group akhirnya menggarap pasar Indonesia. Melalui anak perusahaanya PT Arzu Utama Realty, perusahaan global asal Malang ini berencana membangun sebuah gedung apartemen bernama Arzuria di kawasan Tendean, Jakarta.
Tolaram Group adalah perusahaan properti yang didirikan oleh pengusaha berdarah India. Awalnya, Tolaram merupakan toko tekstil besutan seorang dokter asal India, Seth Tolaram.
Di era 1970-an, perusahaan ini mulai merambah sektor usaha lain, yakni consumer goods, layanan finansial dan digital, infrastruktur, hingga energi. Saat ini Tolaram berkantor pusat di Singapura dengan jumlah karyawan lebih dari 9500 orang.
Setelah sukses merambah negeri jiran Singapura, India, Nigeria, dan Estonia, kini Tolaram ingin memperkuat akarnya di Indonesia. Sony Aswani, Group Executive Director Tolaram Group, menyatakan Indonesia memiliki potensi investasi yang menarik dan menjadi pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
"Tolaram Group merasa senang dapat menambahkan sektor real estate pada portofolio bisnis di Indonesia. Arzuria akan menjadi jawaban atas meningkatnya permintaan akan kondominium mewah di Jakarta,” ujarnya, Selasa, 25 November 2014.
Arzuria akan didirikan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan dengan luas lahan 6.800 meter persegi. Harga yang ditawarkan sekitar Rp 40-45 juta per meter persegi dengan tipe unit seluas 90 meter persegi hingga 145 meter persegi. Pembangunan kondominium 39 lantai ini akan dimulai pada Februari 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017.
Sebelum membangun Arzuria, Tolaram merekam jejak di dunia real estate melalui Hawaii Towers Singapura, 1A @International Business Park Singapura, Tolaram Center Estonia, Pagari One Estonia, Paldiski Rd 96 Estonia, dan Rimi Supermarket Estonia.
Tolaram Group adalah perusahaan properti yang didirikan oleh pengusaha berdarah India. Awalnya, Tolaram merupakan toko tekstil besutan seorang dokter asal India, Seth Tolaram.
Di era 1970-an, perusahaan ini mulai merambah sektor usaha lain, yakni consumer goods, layanan finansial dan digital, infrastruktur, hingga energi. Saat ini Tolaram berkantor pusat di Singapura dengan jumlah karyawan lebih dari 9500 orang.
Setelah sukses merambah negeri jiran Singapura, India, Nigeria, dan Estonia, kini Tolaram ingin memperkuat akarnya di Indonesia. Sony Aswani, Group Executive Director Tolaram Group, menyatakan Indonesia memiliki potensi investasi yang menarik dan menjadi pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
"Tolaram Group merasa senang dapat menambahkan sektor real estate pada portofolio bisnis di Indonesia. Arzuria akan menjadi jawaban atas meningkatnya permintaan akan kondominium mewah di Jakarta,” ujarnya, Selasa, 25 November 2014.
Arzuria akan didirikan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan dengan luas lahan 6.800 meter persegi. Harga yang ditawarkan sekitar Rp 40-45 juta per meter persegi dengan tipe unit seluas 90 meter persegi hingga 145 meter persegi. Pembangunan kondominium 39 lantai ini akan dimulai pada Februari 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017.
Sebelum membangun Arzuria, Tolaram merekam jejak di dunia real estate melalui Hawaii Towers Singapura, 1A @International Business Park Singapura, Tolaram Center Estonia, Pagari One Estonia, Paldiski Rd 96 Estonia, dan Rimi Supermarket Estonia.
Lelang Agribisnis Bukukan Transaksi Rp 1,6 Triliun
Lelang di Pasar Induk Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, ramai dikunjungi 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Selasa, 25 November 2014. Berdasarkan catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, lelang agribis ke-123 pada bulan ini membukukan transaksi Rp 1,673 triliun.
"Kopi Robusta asal Lampung dan kelapa dari Jambi laris manis. Transaksinya mencapai Rp 1,88 miliar atau 8,69 persen dari seluruh transaksi," kata panitia lelang, Hamid Pelu, di Sidoarjo.
Lelang agribisnis digelar setiap bulan pada minggu ketiga di Pasar Induk Puspa Agro. Para pedagang dan pembeli datang dari berbagai pulau atau kota, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Lampung, Jambi, dan Kalimantan Timur.
Pun peternak dan kelompok tani asal Jawa Timur sendiri. "Yang hadir bulan ini banyak yang mencari bahan kebutuhan pokok beras, jagung, dan non-makanan pokok untuk persiapan Natal dan tahun baru 2015," ujar Hamid.
Pedagang dari Jakarta tampak banyak memborong beras, cabai merah, cabai rawit, dan mete kupas yang harganya tengah naik. Sedangkan pedagang dari Bandung lebih cenderung mencari jagung, ketela pohon, ikan, dan sayur dari Jawa Timur.
Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Fadel Muhammad, mengatakan sektor agribisnis Indonesia saat ini salah urus. Menurut dia, tak seharusnya dengan potensi yang melimpah Indonesia malah mengimpor berbagai macam produk pertanian dalam jumlah besar.
Seharusnya, kata Fadel, Indonesia menghentikan impor komoditas pertanian. "Sebenarnya hampir semua komoditas pertanian bisa diciptakan di dalam negeri," kata Fadel usai membuka acara festival agri dan agro di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta,.
Menurut Fadel, apa yang dialami oleh Indonesia saat ini juga sempat terjadi di Brasil. Namun, Brasil kini justru menjadi salah satu negara penghasil produk pertanian terbaik.
Menurut Fadel, salah satu yang menjadi persoalan petani saat ini adalah minimnya informasi tentang komoditas. "Untuk itu, kami dari MAI sudah membuat sistem informasi usaha agribisnis," kata Fadhel.
Menurut dia, dengan sistem ini para petani bisa mengetahui harga dan jumlah produk di daerah lain. Selain itu, dengan aplikasi tersebut petani juga mengetahui prediksi harga dan cuaca serta berbagai info lainnya sehingga mampu merencanakan masa tanam.
Aplikasi ini, kata Fadel, akan diberikan secara gratis kepada para petani hingga tingkat kecamatan melalui perwakilan MAI daerah.
Fadel mengatakan masalah lain yang hingga saat ini menjadi masalah dalam dunia pertanian adalah kesejahteraan para petani. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian saat ini mencapai 35 persen. "Namun ironisnya, persebaran kemiskinan mayoritas justru ada di kalangan petani."
"Kopi Robusta asal Lampung dan kelapa dari Jambi laris manis. Transaksinya mencapai Rp 1,88 miliar atau 8,69 persen dari seluruh transaksi," kata panitia lelang, Hamid Pelu, di Sidoarjo.
Lelang agribisnis digelar setiap bulan pada minggu ketiga di Pasar Induk Puspa Agro. Para pedagang dan pembeli datang dari berbagai pulau atau kota, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Lampung, Jambi, dan Kalimantan Timur.
Pun peternak dan kelompok tani asal Jawa Timur sendiri. "Yang hadir bulan ini banyak yang mencari bahan kebutuhan pokok beras, jagung, dan non-makanan pokok untuk persiapan Natal dan tahun baru 2015," ujar Hamid.
Pedagang dari Jakarta tampak banyak memborong beras, cabai merah, cabai rawit, dan mete kupas yang harganya tengah naik. Sedangkan pedagang dari Bandung lebih cenderung mencari jagung, ketela pohon, ikan, dan sayur dari Jawa Timur.
Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Fadel Muhammad, mengatakan sektor agribisnis Indonesia saat ini salah urus. Menurut dia, tak seharusnya dengan potensi yang melimpah Indonesia malah mengimpor berbagai macam produk pertanian dalam jumlah besar.
Seharusnya, kata Fadel, Indonesia menghentikan impor komoditas pertanian. "Sebenarnya hampir semua komoditas pertanian bisa diciptakan di dalam negeri," kata Fadel usai membuka acara festival agri dan agro di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta,.
Menurut Fadel, apa yang dialami oleh Indonesia saat ini juga sempat terjadi di Brasil. Namun, Brasil kini justru menjadi salah satu negara penghasil produk pertanian terbaik.
Menurut Fadel, salah satu yang menjadi persoalan petani saat ini adalah minimnya informasi tentang komoditas. "Untuk itu, kami dari MAI sudah membuat sistem informasi usaha agribisnis," kata Fadhel.
Menurut dia, dengan sistem ini para petani bisa mengetahui harga dan jumlah produk di daerah lain. Selain itu, dengan aplikasi tersebut petani juga mengetahui prediksi harga dan cuaca serta berbagai info lainnya sehingga mampu merencanakan masa tanam.
Aplikasi ini, kata Fadel, akan diberikan secara gratis kepada para petani hingga tingkat kecamatan melalui perwakilan MAI daerah.
Fadel mengatakan masalah lain yang hingga saat ini menjadi masalah dalam dunia pertanian adalah kesejahteraan para petani. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian saat ini mencapai 35 persen. "Namun ironisnya, persebaran kemiskinan mayoritas justru ada di kalangan petani."
Indonesia Rugi 1,5 Triliun Rupiah Karena Impor garam
Keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Indonesia tak lagi membuka keran impor garam disambut baik oleh PT Garam (Persero). Badan usaha milik negara itu yakin Indonesia mampu memproduksi garam sendiri. Impor garam industri membuat negara tak bisa berdaulat.
“Potensi uang negara yang hilang akibat impor garam industri berkisar Rp 1,5 triliun,” kata Direktur Utama PT Garam Usman Perdanakusuma, Senin, 24 November 2014. Total kebutuhan garam konsumsi tahun 2014 sebesar 1.728.219 ton. Rinciannya, 756.494 ton untuk rumah tangga, 446.725 untuk industri aneka pangan, dan 525.000 untuk industri pengasinan ikan.
Sedangkan kebutuhan garam industri total mencapai 2.128.875 ton. Sebanyak 1.793.457 ton di antaranya dipenuhi melalui impor. Menurut Usman, kebutuhan garam industri sebagian dapat dipenuhi oleh negeri sendiri. Hal itu bisa dilakukan jika PT Garam diberi otoritas mengelola lahan Teluk Kupang di Nusa Tenggara Timur yang luasnya 5.000 hektare. “Lahan itu bisa menghasilkan garam setara dengan garam industri 600 ribu ton per tahun.”
Lahan Teluk Kupang masih harus melalui studi kelayakan. “Kualitasnya sama seperti garam produksi Australia. Karena musimnya mirip, panasnya sampai sembilan bulan,” ujar Usman. PT Garam masih menunggu Kementerian Perindustrian yang berwenang membebaskan lahan. “Kalau perlu, besok langsung saya tagih,” tuturnya
Hingga November ini, produksi garam perseroan mencapai 315 ribu ton. PT Garam menggunakan teknologi geomembran pada 315 hektare atau 60 persen dari luas ladang kristalisasi. Total lahan yang dimiliki seluas 5.340 hektare.
PT Garam menargetkan produksi garam sebesar 350 ribu ton tahun ini dengan asumsi penyusutan 10 persen. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding produksi tahun lalu. Pada 2013, produksi garam hanya 167 ribu ton akibat kemarau basah berkepanjangan. Sedangkan pada 2012, produksi garam mencapai 305.000 ton.
“Potensi uang negara yang hilang akibat impor garam industri berkisar Rp 1,5 triliun,” kata Direktur Utama PT Garam Usman Perdanakusuma, Senin, 24 November 2014. Total kebutuhan garam konsumsi tahun 2014 sebesar 1.728.219 ton. Rinciannya, 756.494 ton untuk rumah tangga, 446.725 untuk industri aneka pangan, dan 525.000 untuk industri pengasinan ikan.
Sedangkan kebutuhan garam industri total mencapai 2.128.875 ton. Sebanyak 1.793.457 ton di antaranya dipenuhi melalui impor. Menurut Usman, kebutuhan garam industri sebagian dapat dipenuhi oleh negeri sendiri. Hal itu bisa dilakukan jika PT Garam diberi otoritas mengelola lahan Teluk Kupang di Nusa Tenggara Timur yang luasnya 5.000 hektare. “Lahan itu bisa menghasilkan garam setara dengan garam industri 600 ribu ton per tahun.”
Lahan Teluk Kupang masih harus melalui studi kelayakan. “Kualitasnya sama seperti garam produksi Australia. Karena musimnya mirip, panasnya sampai sembilan bulan,” ujar Usman. PT Garam masih menunggu Kementerian Perindustrian yang berwenang membebaskan lahan. “Kalau perlu, besok langsung saya tagih,” tuturnya
Hingga November ini, produksi garam perseroan mencapai 315 ribu ton. PT Garam menggunakan teknologi geomembran pada 315 hektare atau 60 persen dari luas ladang kristalisasi. Total lahan yang dimiliki seluas 5.340 hektare.
PT Garam menargetkan produksi garam sebesar 350 ribu ton tahun ini dengan asumsi penyusutan 10 persen. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding produksi tahun lalu. Pada 2013, produksi garam hanya 167 ribu ton akibat kemarau basah berkepanjangan. Sedangkan pada 2012, produksi garam mencapai 305.000 ton.
Grup Bakrie Kembali Minta Penundaan Utang Rp 16,7 Triliun
Tiga anak perusahaan perseroan PT Bumi Resources Tbk mengajukan penundaan pembayaran utang sebesar US$ 1,375 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Anak-anak perusahaan tambang milik Grup Bakrie ini kemarin telah mengajukan permohonan di Singapura untuk mengikuti proses peradilan formal berdasarkan Section 210(10) Undang-Undang Perusahaan dari Negara Republik Singapura sebagai bagian dari upaya untuk merestrukturisasi kewajiban utang itu.
Tiga anak perusahaan yang meminta penundaan pembayaran utang adalah Bumi Capital Pte Ltd yang merupakan penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 300 juta berkupon 12 persen; Bumi Investment Pte Ltd, yaitu penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 700 juta berkupon 10,75 persen; dan Enercoal Resources Pte Ltd, penerbit Obligasi Konversi Bergaransi senilai US$ 375 juta berkupon 9,25 persen.
Ketiga perusahaan tersebut berhasil memperoleh penundaan pembayaran utang selama enam bulan terhadap upaya hukum dan paksa yang dapat dilakukan oleh kreditor. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi pembicaraan dengan para pemegang surat utang (noteholders) dan pemegang obligasi (bondholders) dalam melanjutkan upaya restrukturisasi.
Sebelumnya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengalihkan 19 persen saham senilai US$ 950 juta di PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada China Investment Corporation (CIC). Pelepasan itu dilakukan sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian utang yang sudah diumumkan 9 Oktober 2013.
Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan BUMI memiliki utang kepada CIC sebesar US$ 1.989 juta atau Rp 23,77 triliun. Utang tersebut terdiri atas pokok utang, bunga yang ditangguhkan, dan penalti atas pelunasan yang dipercepat. "Setelah pengalihan ini, utang kami tersisa US$ 1.039," kata Dileep dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 3 Juli 2014.
Tiga anak perusahaan yang meminta penundaan pembayaran utang adalah Bumi Capital Pte Ltd yang merupakan penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 300 juta berkupon 12 persen; Bumi Investment Pte Ltd, yaitu penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 700 juta berkupon 10,75 persen; dan Enercoal Resources Pte Ltd, penerbit Obligasi Konversi Bergaransi senilai US$ 375 juta berkupon 9,25 persen.
Ketiga perusahaan tersebut berhasil memperoleh penundaan pembayaran utang selama enam bulan terhadap upaya hukum dan paksa yang dapat dilakukan oleh kreditor. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi pembicaraan dengan para pemegang surat utang (noteholders) dan pemegang obligasi (bondholders) dalam melanjutkan upaya restrukturisasi.
Sebelumnya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengalihkan 19 persen saham senilai US$ 950 juta di PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada China Investment Corporation (CIC). Pelepasan itu dilakukan sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian utang yang sudah diumumkan 9 Oktober 2013.
Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan BUMI memiliki utang kepada CIC sebesar US$ 1.989 juta atau Rp 23,77 triliun. Utang tersebut terdiri atas pokok utang, bunga yang ditangguhkan, dan penalti atas pelunasan yang dipercepat. "Setelah pengalihan ini, utang kami tersisa US$ 1.039," kata Dileep dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 3 Juli 2014.
Garuda Indonesia Tbk Lakukan Right Issue 17 Juta Saham Senilai 1 Triliun Rupiah
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana menerbitkan saham baru atau right issue tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah saham baru yang akan dilepas sebanyak 17 juta lembar dengan harga sekurang-kurangnya Rp 476 per lembar saham.
"Dari aksi korporasi ini, akan didapat dana sebesar Rp 8,40 miliar," kata Sekretaris Perusahaan GIAA Pudjobroto dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 25 November 2014.
Pudjobroto menuturkan tujuan right issue ini adalah mengesahkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) menjadi modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan pada 1993. Tahun 1993, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyepakati penetapan salah satu mesin jet seharga Rp 8,40 miliar menjadi PMN.
Pada April 2014, GIAA menerbitkan saham baru dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ataurights issue. Dari aksi itu, maskapai pelat merah itu diperkirakan mendapat dana Rp 1 triliun.
Adanya right issue ini membuat total modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan menjadi Rp 11,88 triliun. Namun saham masyarakat yang ada pada Garuda akan terdelusi atau berkurang 0,0092 persen. "Dari 13,54 persen menjadi 13,53 persen," ujar Pudjo.
Walaupun begitu, Pudjo menuturkan harga yang ditawarkan tak akan berpengaruh negatif terhadap pemegang saham, karena harga transaksi telah mencerminkan nilai pasarnya. Rencana ini nantinya akan dibawa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Desember mendatang, agar disetujui oleh para pemegang saham
"Dari aksi korporasi ini, akan didapat dana sebesar Rp 8,40 miliar," kata Sekretaris Perusahaan GIAA Pudjobroto dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 25 November 2014.
Pudjobroto menuturkan tujuan right issue ini adalah mengesahkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) menjadi modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan pada 1993. Tahun 1993, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyepakati penetapan salah satu mesin jet seharga Rp 8,40 miliar menjadi PMN.
Pada April 2014, GIAA menerbitkan saham baru dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ataurights issue. Dari aksi itu, maskapai pelat merah itu diperkirakan mendapat dana Rp 1 triliun.
Adanya right issue ini membuat total modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan menjadi Rp 11,88 triliun. Namun saham masyarakat yang ada pada Garuda akan terdelusi atau berkurang 0,0092 persen. "Dari 13,54 persen menjadi 13,53 persen," ujar Pudjo.
Walaupun begitu, Pudjo menuturkan harga yang ditawarkan tak akan berpengaruh negatif terhadap pemegang saham, karena harga transaksi telah mencerminkan nilai pasarnya. Rencana ini nantinya akan dibawa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Desember mendatang, agar disetujui oleh para pemegang saham
Singapura Berminat Kuasai Industri Furniture Indonesia
Menteri Negara Bidang Perindustrian dan Perdagangan Singapura Teo Ser Luck menyampaikan minatnya berinvestasi pada industri mebel (furniture) di Indonesia. Ia menyebut industri mebel memiliki potensi besar di pasar global. "Saya datang untuk menjajaki investasi furniture," kata Teo Ser Luck di Lippo Cikarang, Selasa, 25 November 2014.
Teo datang ke Indonesia dan bertemu dengan sejumlah tokoh politik serta pengusaha, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di Lippo Cikarang, Teo bertemu dengan CEO PT Lippo Cikarang Tbk Meow Chong Loh dan manajemen Cellini--perusahaan mebel ternama yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Lippo Cikarang.
Menteri Teo datang beserta rombongan dari Forum Singapore Business Federation (SBF), di antaranya Direktur SBF Alan Tan, Delegasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia untuk Singapura Harri Santoso, serta Delegasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk Singapura Michael Goutama.
Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ju Kian Salim mengatakan lokasi yang bisa dikembangkan untuk industri fmebel adalah Kawasan Industri Delta Silicon 8 (DS 8) seluas 266 hektare. "Peluang lahan masih cukup luas," katanya.
Sedangkan Meow Chong Loh berujar, sejak semester II tahun 2012, investasi luar negeri semakin deras masuk ke Lippo Cikarang, dan komunitas ekspatriat, seperti dari Jepang, Korea dan Taiwan, menjadi lebih dominan di kawasan ini.
CEO Cellini Design Center Pte Ltd Tan Cheng Whatt menuturkan kompetisi dalam dunia usaha mebel tahun depan akan semakin tinggi. Dampak positifnya adalah menciptakan serta menyerap semakin banyak tenaga kerja guna menunjang perekonomian di Indonesia. "Jadi, kami butuh dukungan pemerintah," katanya.
Teo datang ke Indonesia dan bertemu dengan sejumlah tokoh politik serta pengusaha, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di Lippo Cikarang, Teo bertemu dengan CEO PT Lippo Cikarang Tbk Meow Chong Loh dan manajemen Cellini--perusahaan mebel ternama yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Lippo Cikarang.
Menteri Teo datang beserta rombongan dari Forum Singapore Business Federation (SBF), di antaranya Direktur SBF Alan Tan, Delegasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia untuk Singapura Harri Santoso, serta Delegasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk Singapura Michael Goutama.
Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ju Kian Salim mengatakan lokasi yang bisa dikembangkan untuk industri fmebel adalah Kawasan Industri Delta Silicon 8 (DS 8) seluas 266 hektare. "Peluang lahan masih cukup luas," katanya.
Sedangkan Meow Chong Loh berujar, sejak semester II tahun 2012, investasi luar negeri semakin deras masuk ke Lippo Cikarang, dan komunitas ekspatriat, seperti dari Jepang, Korea dan Taiwan, menjadi lebih dominan di kawasan ini.
CEO Cellini Design Center Pte Ltd Tan Cheng Whatt menuturkan kompetisi dalam dunia usaha mebel tahun depan akan semakin tinggi. Dampak positifnya adalah menciptakan serta menyerap semakin banyak tenaga kerja guna menunjang perekonomian di Indonesia. "Jadi, kami butuh dukungan pemerintah," katanya.
Era Industri Murah Cina Sudah Lewat
Bos Lippo Group, Mochtar Riady, optimistis terhadap masa depan perekonomian Indonesia, khususnya bidang industri. Ia mengatakan industri Indonesia akan sangat maju. "Sekarang adalah era industri Indonesia," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa, 25 November 2014.
Mochtar bahkan berani mengatakan dominasi Cina di bidang industri pada 30 tahun terakhir sudah lewat masanya. Menurut dia, Indonesia mempunyai banyak potensi. Tidak hanya dari posisi secara geografi, tapi juga secara kerja sama ekonomi. Secara geografi, tutur Mochtar, Indonesia sangat diuntungkan dengan letaknya yang sangat strategis dan dilalui oleh jalur sutra.
"Indonesia (juga) berada di tengah-tengah kekuatan besar," katanya. Sebagai tambahan, Presiden Joko Widodo mengatakan akan jorjoran membangun infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan tol laut dan puluhan pelabuhan baru. Proyek-proyek tersebut bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Cina.
Selanjutnya, Mochtar menuturkan anggapan bahwa Indonesia tidak bisa bersaing di dunia internasional adalah salah. Dia meyakinkan bahwa bisnis-bisnis Indonesia yang tersebar di Singapura dan Hong Kong, sebagai contoh, semuanya berjalan lancar.
Mochtar mengakui bahwa Indonesia masih memiliki banyak masalah, seperti birokrasi yang rumit dan berbiaya mahal. Namun, ujar dia, masalah itu bukanlah halangan, tapi justru harus segera diselesaikan. "Masalah kita adalah peluang kita," ujarnya.
Mochtar bahkan berani mengatakan dominasi Cina di bidang industri pada 30 tahun terakhir sudah lewat masanya. Menurut dia, Indonesia mempunyai banyak potensi. Tidak hanya dari posisi secara geografi, tapi juga secara kerja sama ekonomi. Secara geografi, tutur Mochtar, Indonesia sangat diuntungkan dengan letaknya yang sangat strategis dan dilalui oleh jalur sutra.
"Indonesia (juga) berada di tengah-tengah kekuatan besar," katanya. Sebagai tambahan, Presiden Joko Widodo mengatakan akan jorjoran membangun infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan tol laut dan puluhan pelabuhan baru. Proyek-proyek tersebut bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Cina.
Selanjutnya, Mochtar menuturkan anggapan bahwa Indonesia tidak bisa bersaing di dunia internasional adalah salah. Dia meyakinkan bahwa bisnis-bisnis Indonesia yang tersebar di Singapura dan Hong Kong, sebagai contoh, semuanya berjalan lancar.
Mochtar mengakui bahwa Indonesia masih memiliki banyak masalah, seperti birokrasi yang rumit dan berbiaya mahal. Namun, ujar dia, masalah itu bukanlah halangan, tapi justru harus segera diselesaikan. "Masalah kita adalah peluang kita," ujarnya.
Mustika Ratu Akan Naikan Harga Maksimal 8 Persen Bulan April 2015
CEO PT Mustika Ratu Tbk Putri Kuswisnu Wardani mengatakan harga produk kesehatan juga akan naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, termasuk produk Mustika Ratu. "Kenaikannya sekitar 7-8 persen," ujarnya di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 26 November 2014.
Faktor utamanya, ujar dia, adalah dampak inflasi kenaikan BBM ditambah kenaikan upah minimum provinsi/regional/kota. "UMP malah masih still on going," katanya.
Namun Putri menyatakan tidak akan menaikkan harga produknya dalam waktu dekat. Menurut dia, pihaknya akan memutuskan kenaikan harga setelah melihat perkembangan pasar dan konsumsi kuartal pertama pada akhir April nanti. "Maksimal kenaikan harga 8 persen," katanya.
Seperti diketahui, setiap kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga lainnya. Pemerintah menyebutkan kenaikan ini untuk menyehatkan keuangan negara dan meningkatkan pembangunan dua kali lipat dari sebelumnya.
Dari kebijakan tersebut, pemerintah mendapat dana tambahan Rp 110-140 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kemarin, uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sistem irigasi dan jalan umum.
Faktor utamanya, ujar dia, adalah dampak inflasi kenaikan BBM ditambah kenaikan upah minimum provinsi/regional/kota. "UMP malah masih still on going," katanya.
Namun Putri menyatakan tidak akan menaikkan harga produknya dalam waktu dekat. Menurut dia, pihaknya akan memutuskan kenaikan harga setelah melihat perkembangan pasar dan konsumsi kuartal pertama pada akhir April nanti. "Maksimal kenaikan harga 8 persen," katanya.
Seperti diketahui, setiap kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga lainnya. Pemerintah menyebutkan kenaikan ini untuk menyehatkan keuangan negara dan meningkatkan pembangunan dua kali lipat dari sebelumnya.
Dari kebijakan tersebut, pemerintah mendapat dana tambahan Rp 110-140 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kemarin, uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sistem irigasi dan jalan umum.
Tuesday, November 25, 2014
Uang Nasabah Hilang 8 Milyar ... Bank Mandiri Diperiksa OJK
PT Bank Mandiri Tbk cabang Semarang, Jawa Tengah memberikan jawaban atas raibnya uang Rp8 miliar milik salah satu nasabah atas nama Almarhum Sri Rahayu Binti Soemoharmanto. Kepala Kantor Wilayah VII PT Bank Mandiri Semarang, Anastasia Widowarti mengatakan, pihaknya akan mendukung proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian, terkait adanya proses hukum yang terjadi.
Termasuk, laporan yang saat ini diperkarakan Widiyanto Agung Widodo (49 tahun) selaku ahli waris Sri Rahayu. "Bank Mandiri selaku institusi yang menjunjung kententuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia di Semarang, Senin 24 November 2014.
Widiyanto sebelumnya melaporkan kasus itu ke Mapolres Semarang pada Selasa 16 September 2014 silam. Terlapor adalah Teguh Santoso, direktur sebuah perusahaan swasta, yang merupakan warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia tak lain adalah adik kandung Widiyanto Agung Widodo.
Widiyanto menilai adik kandungnya, Teguh Santoso, terlibat skandal di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut. Terkait penyampaian data nasabah yang diperlukan dalam proses penyidikan, lanjut Anastasia, pihak bank akan memenuhi permintaan itu, sepanjang ketentuan data nasabah penyimpanan telah diajukan sesuai prosedur dalam UU Perbankan dan peraturan lainnya.
Ketentuan itu, lanjut dia, sesuai UU perbankan nomor 7 tahun 1992 yang diubah lewat UU nomor 10 tahun 1998, serta peraturan BI nomor 2/19/PBI/2000, bahwa masalah pidana bank, maka pembukaan rekening harus atas ijin Gubernur Bank Indonesia (BI), atau atas persetujaun pemilik rekening/ kuasa pemilik rekening.
"Masalahnya saat ini Sri Rahayu telah wafat. Dan Ahli warisnya ada empat. Namun, yang ingin membuka rekening itu hanya persetujuan satu ahli waris. Yang tiga belum ngasih persetujuan," beber dia. Menurutnya, jika yang mengajukan permintaan pembukaan rekening itu hanya satu ahli waris, maka hal itu akan membuka debatable (perdebatan baru). Sehingga, saat ini pihak bank belum bisa melayani permintaan pembukaan rekening.
"Prinsipnya Bank Mandiri taat hukum dan menjalankan prosedur hukum yang ada," tuturnya. Pihak Bank Mandiri pun membantah adanya klaim dana Rp375 miliar yang sebelumnya bermasalah saat kasus tersebut dipermasalahkan ke Polda Jawa Tengah, sejak 16 Mei 2005 silam. "Masalah Rp375 miliar itu tidak benar. Itu hanya asumsi, " beber dia.
Termasuk penetapkan tersangka atas nama Ivan Hartawan tahun 2005, salah seorang mantan Marketing Bank Mandiri yang juga orang yang diberi kuasa atas pembagian warisan tersebut, pihak Bank Mandiri pun menyangkalnya.
"Kami tegaskan, bahwa tidak pernah ada karyawan kami bernama Ivan Hartawan, " ungkapnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memeriksa PT Bank Mandiri Tbk cabang Semarang, Jawa Tengah, terkait laporan raibnya uang Rp8 miliar milik salah satu nasabah bank atas nama Almarhum Sri Rahayu Binti Soemoharmanto.
Kepala Regional OJK Jateng - Daerah Istimewa Yogyakarta, Santoso Wibowo, mengaku akan melakukan kroscek ke Bank Mandiri, terkait prosedur pencairan dana Rp8 miliar miliaran rupiah itu. "Saya sudah mendengar itu, tetapi besok saya akan ke sana (Bank Mandiri), agar lebih jelas," kata Santoso, saat dikonfirmasi, di Semarang, Kamis 20 November 2014.
Menurut Santoso, sangat dimungkinkan bahwa uang Rp8 miliar itu diambil oleh salah satu ahli waris yang dalam aturan formilnya telah memiliki hak atas dana tersebut. Sehingga, Bank Mandiri bisa memberikan izin pencairan. "Jika ahli waris ada banyak, biasanya syarat minimal (membutuhkan persetujuan) dua ahli waris," ujarnya.
Namun, Santoso juga tidak mengelak kemungkinan keterlibatan pihak bank dalam pencairan dana tersebut. "Tapi kecil, besok saya cek dulu," ujarnya. Kasus dugaan bobolnya uang miliaran tersebut, sebelumnya dilaporkan ke Mapolres Semarang, pada Selasa 16 September 2014. Pelapor adalah salah seorang ahli waris, Widiyanto Agung Widodo (49 tahun), yang merupakan putra sulung almarhum Sri Rahayu.
Terlapor merupakan adik kandung Widiyanto, Teguh Santoso, yang menjadi direktur sebuah perusahaan swasta di Semarang. Widiyanto menduga, Teguh terlibat skandal di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut.
Dalam kasus ini, pihaknya mengaku menemukan sejumlah kejanggalan pencairan yang dilakukan Teguh secara bertahap dalam kurun waktu 2000-2004 silam. Namun, pencairan itu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.
Nasib nahas menimpa ahli waris Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto, warga Kelurahan Tinjomoyo, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah. Uang tabungan Rp8 miliar milik Almarhumah Sri Rahayu di rekening Bank Mandiri di Jalan Pemuda No 73 Semarang terkuras.
Diduga, telah terjadi transaksi yang membuat rekening bernomor 135-00-1140118 senilai miliaran rupiah tersebut kini terkuras habis tanpa diketahui oleh ahli waris. Atas kejadian itu, Widiyanto Agung Widodo, 49, selaku putra sulung Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto kemudian melaporkan ke Polrestabes Semarang pada Selasa 16 September 2014.
Laporan bernomor LP/B/1489/IX/2014/jtg/Res Tbs Smg itu menjelaskan bahwa terlapor adalah TS (44), direktur sebuah perusahaan swasta, yang juga warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
Widiyanto menduga, TS terlibat di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut. "Saya bisa tunjukkan print out bahwa pernah terjadi transaksi, atau pernah diambil secara bertahap, yakni dalam kurun waktu 2000-2004 silam. Uang Rp8 miliar itu telah habis. Transaksi penarikan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris," ungkap Widiyanto di Mapolres Semarang, Selasa 18 November 2014.
Kasus itu, kata Widiyanto, baru diketahui semenjak tanggal 28 April 2010. Karena, uang itu seharusnya menjadi hak keempat ahli waris Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto. "Selama ini, kami percaya untuk mengawal ibu sejak sebelum meninggal," katanya.
Dia menjelaskan, Bank Mandiri saat diminta untuk membantu pengecekan terkait rekening milik Sri Rahayu, tidak memberikan informasi apa pun. "Padahal kami ahli warisnya. Tapi, justru tidak diperbolehkan tanpa alasan jelas. Kami mempertanyakan, ada apa ini?," jelasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan kasus yang telah sebulan lebih dilaporkan ke Mapolres Semarang, belum juga ditangani polisi. "Saat kami tanya pihak kepolisian, katanya mereka kesulitan meminta akses data-data terkait rekening kami di Bank Mandiri," imbuhnya.
Atas dugaan kasus pembobolan rekening nasabah Bank Mandiri tersebut, pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana Pencurian Pasal 362 jo 367 (2) KUHP dengan kerugian Rp8 miliar, atas nama terlapor TS.
Kasus raibnya uang Rp8 miliar milik salah satu nasabah PT Bank Mandiri Tbk atas nama Almarhum Sri Rahayu Binti Soemoharmanto ternyata bukan baru kali ini dilaporkan kepada kepolisian setempat. Sri Rahayu adalah anak kandung Soemoharmanto yang merupakan paman dari istri mantan Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto. Dalam ahli waris yang tercatat, Soemoharmanto memberikan sekitar Rp375 miliar kepada tiga ahli waris, yakni Sri Rahayu, Sri Hartoto, dan Maria Ardhita.
Anak sulung Sri Rahayu, Widiyanto Agung Widodo, mengakui, pihaknya pernah melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimum Polda Jateng, pada 16 Mei 2005, dengan nomor LP/137/VII/2005/Reskrim.
Dalam penyelidikan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan itu, polisi telah menetapkan salah seorang mantan marketing Bank Mandiri, IH sebagai tersangka. Selain sebagai marketing di bank itu, IH juga pihak yang diberi kuasa atas pembagian warisan tersebut.
"Tapi, ternyata tidak ada tindak lanjut dalam kasus ini, jalan di tempat. Tersangka IH pun tidak ditahan. Padahal, kasus itu sudah sembilan tahun berjalan," kata Widiyanto, di Semarang, Minggu 23 November 2014.
Dikatakan Widiyanto, berdasarkan surat bernomor B/8163/IX/2014/Reskrimum, kasus ini telah dilakukan gelar perkara di lingkup penyidik Ditreskrimum Polda Jateng yang dilakukan pada 4 September 2014 di ruang rapat Ditreskrimum Polda Jateng.
"Namun, hasil gelar perkara itu justru menyebut bahwa harta sudah diterima kepada masing-masing ahli waris. Padahal, faktanya Sri Rahayu tidak menerima," ujar warga Jalan Teuku Umar, Kelurahan Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang itu.
Dugaan Manipulasi Data. Widiyanto pun menilai, terjadi keanehan dari hasil gelar perkara itu. Sebab, kesimpulan pihak penyidik yang menyatakan uang warisan sudah diserahkan ke semua ahli waris sangat bertolak belakang dengan hasil print out yang telah diminta pihak keluarga kepada Bank Mandiri pada 2010.
Dalam print out yang diterimanya menunjukkan, terdapat sejumlah transaksi dalam keadaan tidak lengkap selama kurun waktu 2001-2004. Transaksi misterius itu terjadi pada Juni 2001, di mana dana dari pembagian harta warisan dari Soemoharmanto bernilai ratusan miliar itu harusnya masuk ke rekening Sri Rahayu. "Kami menduga ada pihak yang memanipulasi data Bank Mandiri. Data transaksi rekening yang diberikan kepada kami banyak kejanggalan," ungkapnya.
Termasuk, laporan yang saat ini diperkarakan Widiyanto Agung Widodo (49 tahun) selaku ahli waris Sri Rahayu. "Bank Mandiri selaku institusi yang menjunjung kententuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia di Semarang, Senin 24 November 2014.
Widiyanto sebelumnya melaporkan kasus itu ke Mapolres Semarang pada Selasa 16 September 2014 silam. Terlapor adalah Teguh Santoso, direktur sebuah perusahaan swasta, yang merupakan warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia tak lain adalah adik kandung Widiyanto Agung Widodo.
Widiyanto menilai adik kandungnya, Teguh Santoso, terlibat skandal di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut. Terkait penyampaian data nasabah yang diperlukan dalam proses penyidikan, lanjut Anastasia, pihak bank akan memenuhi permintaan itu, sepanjang ketentuan data nasabah penyimpanan telah diajukan sesuai prosedur dalam UU Perbankan dan peraturan lainnya.
Ketentuan itu, lanjut dia, sesuai UU perbankan nomor 7 tahun 1992 yang diubah lewat UU nomor 10 tahun 1998, serta peraturan BI nomor 2/19/PBI/2000, bahwa masalah pidana bank, maka pembukaan rekening harus atas ijin Gubernur Bank Indonesia (BI), atau atas persetujaun pemilik rekening/ kuasa pemilik rekening.
"Masalahnya saat ini Sri Rahayu telah wafat. Dan Ahli warisnya ada empat. Namun, yang ingin membuka rekening itu hanya persetujuan satu ahli waris. Yang tiga belum ngasih persetujuan," beber dia. Menurutnya, jika yang mengajukan permintaan pembukaan rekening itu hanya satu ahli waris, maka hal itu akan membuka debatable (perdebatan baru). Sehingga, saat ini pihak bank belum bisa melayani permintaan pembukaan rekening.
"Prinsipnya Bank Mandiri taat hukum dan menjalankan prosedur hukum yang ada," tuturnya. Pihak Bank Mandiri pun membantah adanya klaim dana Rp375 miliar yang sebelumnya bermasalah saat kasus tersebut dipermasalahkan ke Polda Jawa Tengah, sejak 16 Mei 2005 silam. "Masalah Rp375 miliar itu tidak benar. Itu hanya asumsi, " beber dia.
Termasuk penetapkan tersangka atas nama Ivan Hartawan tahun 2005, salah seorang mantan Marketing Bank Mandiri yang juga orang yang diberi kuasa atas pembagian warisan tersebut, pihak Bank Mandiri pun menyangkalnya.
"Kami tegaskan, bahwa tidak pernah ada karyawan kami bernama Ivan Hartawan, " ungkapnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memeriksa PT Bank Mandiri Tbk cabang Semarang, Jawa Tengah, terkait laporan raibnya uang Rp8 miliar milik salah satu nasabah bank atas nama Almarhum Sri Rahayu Binti Soemoharmanto.
Kepala Regional OJK Jateng - Daerah Istimewa Yogyakarta, Santoso Wibowo, mengaku akan melakukan kroscek ke Bank Mandiri, terkait prosedur pencairan dana Rp8 miliar miliaran rupiah itu. "Saya sudah mendengar itu, tetapi besok saya akan ke sana (Bank Mandiri), agar lebih jelas," kata Santoso, saat dikonfirmasi, di Semarang, Kamis 20 November 2014.
Menurut Santoso, sangat dimungkinkan bahwa uang Rp8 miliar itu diambil oleh salah satu ahli waris yang dalam aturan formilnya telah memiliki hak atas dana tersebut. Sehingga, Bank Mandiri bisa memberikan izin pencairan. "Jika ahli waris ada banyak, biasanya syarat minimal (membutuhkan persetujuan) dua ahli waris," ujarnya.
Namun, Santoso juga tidak mengelak kemungkinan keterlibatan pihak bank dalam pencairan dana tersebut. "Tapi kecil, besok saya cek dulu," ujarnya. Kasus dugaan bobolnya uang miliaran tersebut, sebelumnya dilaporkan ke Mapolres Semarang, pada Selasa 16 September 2014. Pelapor adalah salah seorang ahli waris, Widiyanto Agung Widodo (49 tahun), yang merupakan putra sulung almarhum Sri Rahayu.
Terlapor merupakan adik kandung Widiyanto, Teguh Santoso, yang menjadi direktur sebuah perusahaan swasta di Semarang. Widiyanto menduga, Teguh terlibat skandal di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut.
Dalam kasus ini, pihaknya mengaku menemukan sejumlah kejanggalan pencairan yang dilakukan Teguh secara bertahap dalam kurun waktu 2000-2004 silam. Namun, pencairan itu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.
Nasib nahas menimpa ahli waris Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto, warga Kelurahan Tinjomoyo, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah. Uang tabungan Rp8 miliar milik Almarhumah Sri Rahayu di rekening Bank Mandiri di Jalan Pemuda No 73 Semarang terkuras.
Diduga, telah terjadi transaksi yang membuat rekening bernomor 135-00-1140118 senilai miliaran rupiah tersebut kini terkuras habis tanpa diketahui oleh ahli waris. Atas kejadian itu, Widiyanto Agung Widodo, 49, selaku putra sulung Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto kemudian melaporkan ke Polrestabes Semarang pada Selasa 16 September 2014.
Laporan bernomor LP/B/1489/IX/2014/jtg/Res Tbs Smg itu menjelaskan bahwa terlapor adalah TS (44), direktur sebuah perusahaan swasta, yang juga warga Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
Widiyanto menduga, TS terlibat di balik raibnya uang Rp8 miliar di rekening Bank Mandiri tersebut. "Saya bisa tunjukkan print out bahwa pernah terjadi transaksi, atau pernah diambil secara bertahap, yakni dalam kurun waktu 2000-2004 silam. Uang Rp8 miliar itu telah habis. Transaksi penarikan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris," ungkap Widiyanto di Mapolres Semarang, Selasa 18 November 2014.
Kasus itu, kata Widiyanto, baru diketahui semenjak tanggal 28 April 2010. Karena, uang itu seharusnya menjadi hak keempat ahli waris Almarhumah Sri Rahayu Binti Soemoharmanto. "Selama ini, kami percaya untuk mengawal ibu sejak sebelum meninggal," katanya.
Dia menjelaskan, Bank Mandiri saat diminta untuk membantu pengecekan terkait rekening milik Sri Rahayu, tidak memberikan informasi apa pun. "Padahal kami ahli warisnya. Tapi, justru tidak diperbolehkan tanpa alasan jelas. Kami mempertanyakan, ada apa ini?," jelasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan kasus yang telah sebulan lebih dilaporkan ke Mapolres Semarang, belum juga ditangani polisi. "Saat kami tanya pihak kepolisian, katanya mereka kesulitan meminta akses data-data terkait rekening kami di Bank Mandiri," imbuhnya.
Atas dugaan kasus pembobolan rekening nasabah Bank Mandiri tersebut, pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana Pencurian Pasal 362 jo 367 (2) KUHP dengan kerugian Rp8 miliar, atas nama terlapor TS.
Kasus raibnya uang Rp8 miliar milik salah satu nasabah PT Bank Mandiri Tbk atas nama Almarhum Sri Rahayu Binti Soemoharmanto ternyata bukan baru kali ini dilaporkan kepada kepolisian setempat. Sri Rahayu adalah anak kandung Soemoharmanto yang merupakan paman dari istri mantan Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto. Dalam ahli waris yang tercatat, Soemoharmanto memberikan sekitar Rp375 miliar kepada tiga ahli waris, yakni Sri Rahayu, Sri Hartoto, dan Maria Ardhita.
Anak sulung Sri Rahayu, Widiyanto Agung Widodo, mengakui, pihaknya pernah melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimum Polda Jateng, pada 16 Mei 2005, dengan nomor LP/137/VII/2005/Reskrim.
Dalam penyelidikan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan itu, polisi telah menetapkan salah seorang mantan marketing Bank Mandiri, IH sebagai tersangka. Selain sebagai marketing di bank itu, IH juga pihak yang diberi kuasa atas pembagian warisan tersebut.
"Tapi, ternyata tidak ada tindak lanjut dalam kasus ini, jalan di tempat. Tersangka IH pun tidak ditahan. Padahal, kasus itu sudah sembilan tahun berjalan," kata Widiyanto, di Semarang, Minggu 23 November 2014.
Dikatakan Widiyanto, berdasarkan surat bernomor B/8163/IX/2014/Reskrimum, kasus ini telah dilakukan gelar perkara di lingkup penyidik Ditreskrimum Polda Jateng yang dilakukan pada 4 September 2014 di ruang rapat Ditreskrimum Polda Jateng.
"Namun, hasil gelar perkara itu justru menyebut bahwa harta sudah diterima kepada masing-masing ahli waris. Padahal, faktanya Sri Rahayu tidak menerima," ujar warga Jalan Teuku Umar, Kelurahan Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang itu.
Dugaan Manipulasi Data. Widiyanto pun menilai, terjadi keanehan dari hasil gelar perkara itu. Sebab, kesimpulan pihak penyidik yang menyatakan uang warisan sudah diserahkan ke semua ahli waris sangat bertolak belakang dengan hasil print out yang telah diminta pihak keluarga kepada Bank Mandiri pada 2010.
Dalam print out yang diterimanya menunjukkan, terdapat sejumlah transaksi dalam keadaan tidak lengkap selama kurun waktu 2001-2004. Transaksi misterius itu terjadi pada Juni 2001, di mana dana dari pembagian harta warisan dari Soemoharmanto bernilai ratusan miliar itu harusnya masuk ke rekening Sri Rahayu. "Kami menduga ada pihak yang memanipulasi data Bank Mandiri. Data transaksi rekening yang diberikan kepada kami banyak kejanggalan," ungkapnya.
Monday, November 24, 2014
Terganjal Konsesi Exxon ... Pembangunan Waduk Jambo Aye Aceh Terkendala
Pembangunan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat dinilai sebagai awal serangkaian pembangunan infrastruktur air di Tanah Air. Setelah Waduk Jatigede, pemerintah menargetkan akan menangani pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Waduk Jambo Aye di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi di Jakarta, Senin (24/11/2014).
"Ada (waduk berkapasitas besar) di Jambo Aye, Aceh. (Kapasitasnya) 1,4 miliar kubik. Besar itu di Aceh," tutur Mudjiadi.
Menurut Mudjiadi, hampir mustahil membangun infrastruktur sekaliber Jatigede di kawasan lain di Pulau Jawa. Namun, kesempatan pembangunan di luar Pulau Jawa masih sangat terbuka. Sebagai perbandingan, Waduk Jatigede yang tengah dinanti penyelesaiannya memiliki ukuran 980 x 160 m3.
Selain untuk mengairi sawah seluas 90.000 hektar, waduk ini juga memasok air baku sebanyak 3.500 liter per detik. Meski prospeknya baik, namun Mudjiadi belum berani menjanjikan pembangunannya. Menurutnya, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan teknis dalam membangun PLTA.
"Lagi studi karena di situ (kawasan Jambo Aye) ada juga masalah sosial. Di situ juga masuk konsesi Exxon. Kita kihat konsesinya masih jalan tidak, ada juga hutan lindung. Masih perlu studi lah di sana," pungkasnya.
Pemerintah kembali membahas penuntasan masalah sosial proyek Waduk Jatigede, di Sumedang, Jawa Barat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan, secara prinsip semua pihak terkait sudah sepakat mengenai area yang harus ditutup, dan tinggal menunggu Peraturan Presiden (Prespres).
“Kalau Perpresnya saya kira enggak masalah. BPKP sudah opini ke Kejagung. Jadi semua sudah clear. Jadi, ini cuma memastikan Pak Menko saja karena semua dipanggil, Kejagung juga,” kata Basuki kepada wartawan, Kamis (20/11/2014).
Saat ini konstruksi fisik Waduk Jatigede sudah mencapai 99,4 persen. Jika Perpres soal penanggulanan masalah sosial diteken, dia optimistis, Jatigede bisa diairi pada Desember tahun ini.
Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya menargetkan Jatigede bisa diairi pada September 2014 lalu. Namun, lantaran Perpres-nya belum diteken oleh Presiden kala itu, maka pengairan pun molor. “Mudah-mudahan bisa Desember (diairi). Ya Perpresnya harus cepat. Karena kalau lewat musim hujan, sayang airnya,” ucap Basuki.
Waduk dengan volume 980x106 meter kubik itu akan dimanfaatkan untuk irigasi seluas 90.000 hektar (Ha), dan untuk air baku 3.500 liter per detik, dengan target layanan Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
Selain itu, pemanfaatan Waduk Jatigede juga untuk PLTA berkapasitas 110megawatt, dan untuk pengendalian banjir seluas 14.000 Ha.
"Ada (waduk berkapasitas besar) di Jambo Aye, Aceh. (Kapasitasnya) 1,4 miliar kubik. Besar itu di Aceh," tutur Mudjiadi.
Menurut Mudjiadi, hampir mustahil membangun infrastruktur sekaliber Jatigede di kawasan lain di Pulau Jawa. Namun, kesempatan pembangunan di luar Pulau Jawa masih sangat terbuka. Sebagai perbandingan, Waduk Jatigede yang tengah dinanti penyelesaiannya memiliki ukuran 980 x 160 m3.
Selain untuk mengairi sawah seluas 90.000 hektar, waduk ini juga memasok air baku sebanyak 3.500 liter per detik. Meski prospeknya baik, namun Mudjiadi belum berani menjanjikan pembangunannya. Menurutnya, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan teknis dalam membangun PLTA.
"Lagi studi karena di situ (kawasan Jambo Aye) ada juga masalah sosial. Di situ juga masuk konsesi Exxon. Kita kihat konsesinya masih jalan tidak, ada juga hutan lindung. Masih perlu studi lah di sana," pungkasnya.
Pemerintah kembali membahas penuntasan masalah sosial proyek Waduk Jatigede, di Sumedang, Jawa Barat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan, secara prinsip semua pihak terkait sudah sepakat mengenai area yang harus ditutup, dan tinggal menunggu Peraturan Presiden (Prespres).
“Kalau Perpresnya saya kira enggak masalah. BPKP sudah opini ke Kejagung. Jadi semua sudah clear. Jadi, ini cuma memastikan Pak Menko saja karena semua dipanggil, Kejagung juga,” kata Basuki kepada wartawan, Kamis (20/11/2014).
Saat ini konstruksi fisik Waduk Jatigede sudah mencapai 99,4 persen. Jika Perpres soal penanggulanan masalah sosial diteken, dia optimistis, Jatigede bisa diairi pada Desember tahun ini.
Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya menargetkan Jatigede bisa diairi pada September 2014 lalu. Namun, lantaran Perpres-nya belum diteken oleh Presiden kala itu, maka pengairan pun molor. “Mudah-mudahan bisa Desember (diairi). Ya Perpresnya harus cepat. Karena kalau lewat musim hujan, sayang airnya,” ucap Basuki.
Waduk dengan volume 980x106 meter kubik itu akan dimanfaatkan untuk irigasi seluas 90.000 hektar (Ha), dan untuk air baku 3.500 liter per detik, dengan target layanan Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
Selain itu, pemanfaatan Waduk Jatigede juga untuk PLTA berkapasitas 110megawatt, dan untuk pengendalian banjir seluas 14.000 Ha.
Cadangan Air Indonesia dan Konsumsinya Sama Sama Besar
Konsumsi air dan energi terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Padahal, pertumbuhan jumlah air dan produksi energi tidak secepat pertumbuhan konsumsinya.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, mengklaim, saat dia menjabat sebagai menteri, pemerintah sudah menaruh perhatian khusus pada pembangunan infrastuktur. Pembangunan tersebut diharapkan akan berujung pada berbagai perbaikan, termasuk peningkatan pasokan air dan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Saya gembira Pak Presiden berencana, paling tidak 25 waduk dan irigasi diperbaiki," ujar Djoko dalam sambutannya di acara Indonesia Water Learning Week, Hotel Sultan Jakarta, Senin (24/11/2014).
Djoko menyampaikan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah pola hidup masyarakat cederung boros dalam penggunan air dan energi. Selain itu, penyebaran pasokan air juga tidak merata.
Di satu daerah, pasokan air "dipaksa" untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berlebihan, namun di daerah lain ketersediaan air begitu minim. "Cadangan air kita nomor lima terbesar di dunia. Sayang, airnya tidak merata, di Jawa dengan NTT berbeda. Ini tantangan para ahli."
Penyebaran yang tidak merata juga terjadi lantaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air dan energi tidak mudah. Pembangunannya tidak semata membutuhkan biaya, namun juga perbagai pertimbangan lain. Djoko mengatakan, pembangunan fasilitas ini harus sinkron dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi menjelaskan bahwa ada hal teknis lain. Pembuatan bendungan harus melihat topografi wilayah di sekitarnya.
"Untuk menentukan dam (waduk) harus lihat ada cekungan atau tidak. Geologinya bagus atau tidak, kita lihat juga apakah sudah banyak penduduk atau tidak. Kalau di situ sudah berkembang kan masalah sosialnya juga tinggi."
Lebih dari dua ratus bendungan tersebut lebih dari cukup untuk menunjang target penyediaan 35.000 mega watt listrik yang ditargetkan pemerintah.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, mengklaim, saat dia menjabat sebagai menteri, pemerintah sudah menaruh perhatian khusus pada pembangunan infrastuktur. Pembangunan tersebut diharapkan akan berujung pada berbagai perbaikan, termasuk peningkatan pasokan air dan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Saya gembira Pak Presiden berencana, paling tidak 25 waduk dan irigasi diperbaiki," ujar Djoko dalam sambutannya di acara Indonesia Water Learning Week, Hotel Sultan Jakarta, Senin (24/11/2014).
Djoko menyampaikan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah pola hidup masyarakat cederung boros dalam penggunan air dan energi. Selain itu, penyebaran pasokan air juga tidak merata.
Di satu daerah, pasokan air "dipaksa" untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berlebihan, namun di daerah lain ketersediaan air begitu minim. "Cadangan air kita nomor lima terbesar di dunia. Sayang, airnya tidak merata, di Jawa dengan NTT berbeda. Ini tantangan para ahli."
Penyebaran yang tidak merata juga terjadi lantaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air dan energi tidak mudah. Pembangunannya tidak semata membutuhkan biaya, namun juga perbagai pertimbangan lain. Djoko mengatakan, pembangunan fasilitas ini harus sinkron dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi menjelaskan bahwa ada hal teknis lain. Pembuatan bendungan harus melihat topografi wilayah di sekitarnya.
"Untuk menentukan dam (waduk) harus lihat ada cekungan atau tidak. Geologinya bagus atau tidak, kita lihat juga apakah sudah banyak penduduk atau tidak. Kalau di situ sudah berkembang kan masalah sosialnya juga tinggi."
Lebih dari dua ratus bendungan tersebut lebih dari cukup untuk menunjang target penyediaan 35.000 mega watt listrik yang ditargetkan pemerintah.
PT Krakatau Steel Diminta Berperan Aktif Untuk Kurangi Ketergantungan Impor
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta Kementerian Perindustrian mendukung PT Krakatau Steel menyediakan bahan baku untuk industri otomotif. Pasalnya, saat ini, Indonesia memiliki ketergantungan bahan baku komponen otomotif dari negara lain.
"Kami sampaikan kami mohon dukungannya saat ini industri otomotif ini komponennya hampir 95 persen bahan bakunya impor," ujar Ketua Gaikindo Sudirman MR di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/11/2014).
Dia menjelaskan, dengan dukungan kepada industri baja nasional, maka diharapkan produksi baja akan meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan nasional.
Lebih lanjut, kata Sudirman, jika kebutuhan baja nasional mampu dipenuhi, maka dia yakin ketergantungan Indonesia terhadap barang baku komponen otomotif akan berkurang. Selain itu, pengembangan industri baja nasional juga akan sangat bermanfaat bagi industri otomotif nasional. Pasalnya menurut Sudirman, industri otomotif tidak akan pusing dengan fluktuasi harga baja internasional.
"Kami mendukung sekali bahwa lokalisasi Krakatau Steel itu, jadi kami sangat mendukung sekali kalau itu bisa terealisasi jadi ketergantungan kepada bahan baku luar negeri akan berkurang," kata Sudirman.
"Kami sampaikan kami mohon dukungannya saat ini industri otomotif ini komponennya hampir 95 persen bahan bakunya impor," ujar Ketua Gaikindo Sudirman MR di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/11/2014).
Dia menjelaskan, dengan dukungan kepada industri baja nasional, maka diharapkan produksi baja akan meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan nasional.
Lebih lanjut, kata Sudirman, jika kebutuhan baja nasional mampu dipenuhi, maka dia yakin ketergantungan Indonesia terhadap barang baku komponen otomotif akan berkurang. Selain itu, pengembangan industri baja nasional juga akan sangat bermanfaat bagi industri otomotif nasional. Pasalnya menurut Sudirman, industri otomotif tidak akan pusing dengan fluktuasi harga baja internasional.
"Kami mendukung sekali bahwa lokalisasi Krakatau Steel itu, jadi kami sangat mendukung sekali kalau itu bisa terealisasi jadi ketergantungan kepada bahan baku luar negeri akan berkurang," kata Sudirman.
Bank Indonesia Keluarkan Uang Bersambung
Bank Indonesia (BI) mulai Senin (24/11/2014) menerbikan uang rupiah khusus dalam bentuk uang bersambung atau tidak terpotong (uncut banknotes) pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2014. Ada dua jenis uang khusus yang ditawarkan BI, yaitu isi dua lembar dan empat lembar.
Masyarakat umum dan para kolektor yang berminat bisa memperoleh uang khusus ini di seluruh Kantor BI. Dalam edaran resmi bertanggal 24 November 2014, BI menyatakan bahwa masyarakat bisa datang langsung ke loket kas kantor BI seluruh Indonesia mulai pukul 09.00 sampai 11.30 waktu setempat.
Peminat yang berniat membeli uang khusus wajib mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar sejumlah uang. Berikut ini rinciannya. Uncut banknotes untuk lembaran berisi dua lembar dijual dengan harga (setelah pajak) Rp530.000. Sementara, untuk lembaran isi empat lembar dibaderol dengan hra Rp1.060.000 (setelah pajak).
Pembayaran harus dilakukan secara tunai dan pembeli wajib membawa identitas diri. Selain itu, BI juga mengingatkan masyarakat yang ingin memiliki uang rupiah khusus untuk bergegas. Pasalnya, BI hanya menyediakan uang tersebut dalam jumlah terbatas.
"Mengingat jumlah yang diterbitkan terbatas, maka pelayanan akan diberikan berdasarkan prinsip 'pesanan lebih awal akan dilayani lebih dulu' atau first come first serve berdasarkan sistem antrian," ujar pernyataan resmi BI.
Sebagai catatan, BI menyatakan bahwa penjualan uang rupiah khusus bersambung ini merupakan bagian dari program pengembangan numismatika (pengumpulan mata uang). Pengembangan ini disebutkan dalam PBI Nomor 16/14/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Peredaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2014 dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung.
Masyarakat umum dan para kolektor yang berminat bisa memperoleh uang khusus ini di seluruh Kantor BI. Dalam edaran resmi bertanggal 24 November 2014, BI menyatakan bahwa masyarakat bisa datang langsung ke loket kas kantor BI seluruh Indonesia mulai pukul 09.00 sampai 11.30 waktu setempat.
Peminat yang berniat membeli uang khusus wajib mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar sejumlah uang. Berikut ini rinciannya. Uncut banknotes untuk lembaran berisi dua lembar dijual dengan harga (setelah pajak) Rp530.000. Sementara, untuk lembaran isi empat lembar dibaderol dengan hra Rp1.060.000 (setelah pajak).
Pembayaran harus dilakukan secara tunai dan pembeli wajib membawa identitas diri. Selain itu, BI juga mengingatkan masyarakat yang ingin memiliki uang rupiah khusus untuk bergegas. Pasalnya, BI hanya menyediakan uang tersebut dalam jumlah terbatas.
"Mengingat jumlah yang diterbitkan terbatas, maka pelayanan akan diberikan berdasarkan prinsip 'pesanan lebih awal akan dilayani lebih dulu' atau first come first serve berdasarkan sistem antrian," ujar pernyataan resmi BI.
Sebagai catatan, BI menyatakan bahwa penjualan uang rupiah khusus bersambung ini merupakan bagian dari program pengembangan numismatika (pengumpulan mata uang). Pengembangan ini disebutkan dalam PBI Nomor 16/14/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Peredaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2014 dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung.
Bank Central Asia Kerjasama Dengan Public Bank Berhad Untuk Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Seiring dengan akan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sejumlah bank asal Malaysia ingin memperkuat jaringannya ke Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama antara bank asal Malaysia, Public Bank Berhad, dan Bank Central Asia (BCA) melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU)
Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa kerja sama dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur BCA Dhalia M Ariotedjo dan Senior Chief Operating Officer Public Bank Berhad Dato’ Chang Kat Kiam.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai persiapan AEC (ASEAN Economy Community) tahun 2015 dan tentunya sejalan dengan komitmen BCA yang senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan produk dan layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Kita tentunya berharap bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang akan memperkaya kemampuan kedua belah pihak,” ujar Dhalia.
Menurut dia, kerja sama yang baru dijalin ini tidak hanya menguntungkan satu pihak. Kedua pihak yang menjalin kerja sama bisa saling mendukung dan saling mempelajari keunggulan masing-masing, khususnya dalam kaitan kesiapan perbankan menghadapi pasar bebas di kemudian hari.
"Nota kesepahaman ini mencakup berbagai area kerja sama dalam bidang layanan keuangan dan perbankan lintas negara, antara laincustomer referral, financing facilities, termasuk syndicated loan,trade settlements, remittance clearance services, dan area-area bisnis lainnya," tuturnya.
Selepas meneken MoU, BCA dan Public Bank Berhad akan kembali mengadakan pertemuan untuk merumuskan bentuk kerja sama secara teknis.
Sebagai catatan, Public Bank Berhad Malaysia merupakan grup perbankan ketiga terbesar di Malaysia. Bank ini memiliki jaringan 259 kantor cabang di Malaysia. Bank tersebut juga memiliki 126 cabang di luar negeri, mulai dari Hongkong, Tiongkok, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Sri Lanka.
Sementara itu, BCA memiliki 1.074 cabang dengan 13 juta rekening nasabah dan 15.254 ATM. Selama sembilan bulan pertama 2014, BCA telah membukukan laba bersih sebesar Rp 12,2 triliun atau meningkat 17,7 persen YoY dari Rp 10,4 triliun.
Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa kerja sama dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur BCA Dhalia M Ariotedjo dan Senior Chief Operating Officer Public Bank Berhad Dato’ Chang Kat Kiam.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai persiapan AEC (ASEAN Economy Community) tahun 2015 dan tentunya sejalan dengan komitmen BCA yang senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan produk dan layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Kita tentunya berharap bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang akan memperkaya kemampuan kedua belah pihak,” ujar Dhalia.
Menurut dia, kerja sama yang baru dijalin ini tidak hanya menguntungkan satu pihak. Kedua pihak yang menjalin kerja sama bisa saling mendukung dan saling mempelajari keunggulan masing-masing, khususnya dalam kaitan kesiapan perbankan menghadapi pasar bebas di kemudian hari.
"Nota kesepahaman ini mencakup berbagai area kerja sama dalam bidang layanan keuangan dan perbankan lintas negara, antara laincustomer referral, financing facilities, termasuk syndicated loan,trade settlements, remittance clearance services, dan area-area bisnis lainnya," tuturnya.
Selepas meneken MoU, BCA dan Public Bank Berhad akan kembali mengadakan pertemuan untuk merumuskan bentuk kerja sama secara teknis.
Sebagai catatan, Public Bank Berhad Malaysia merupakan grup perbankan ketiga terbesar di Malaysia. Bank ini memiliki jaringan 259 kantor cabang di Malaysia. Bank tersebut juga memiliki 126 cabang di luar negeri, mulai dari Hongkong, Tiongkok, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Sri Lanka.
Sementara itu, BCA memiliki 1.074 cabang dengan 13 juta rekening nasabah dan 15.254 ATM. Selama sembilan bulan pertama 2014, BCA telah membukukan laba bersih sebesar Rp 12,2 triliun atau meningkat 17,7 persen YoY dari Rp 10,4 triliun.
Crown Group Targetkan Laba Rp 3,5 Triliun
Crown International Holdings, perusahaan properti asal Australia, menargetkan pembelian apartemen mencapai Rp 3,5 triliun. Chief Executive Officer (CEO) Crown Group Iwan Sunito mengatakan pembelian apartemen Crown Group dari negara Asia terus tumbuh. Keuntungan dari pembelian tersebut Rp 2,5 Triliun. "50-60 persen pembeli berasal India, Indonesia, 30 persen sisanya dari Australia, Taiwan dan China," ujar dia saat menggelar jumpa pers Media Luncheon pendirian kantor perwakilan Crown di Restaurant grand Hyatt Hotel Jakarta Jalan MH Thamrin.
Ia menjelaskan, tahun ini Crown Gruop membangun tiga apartemen di Sidney, Australia. Apartemen itu adalah Top Ryde City Living, Viking Crown Waterloo, dan Viking By Crown yang selesai. "Harga apartemen tersebut berkisar Rp 5-8 miliar per unit," ucapnya.
Berkaitan dengan dibangunnya apartemen itu, Crown Group sengaja melakukan kunjungan selama 10 hari di Indonesia untuk menawarkan properti di Sidney untuk para pembeli Indonesia di Surabaya, Medan, dan Jakarta. Selain itu ia juga berencana membuka kantor dan showroom di Indonesia dalam waktu dekat. "Properti residensial di Sidney adalah pilihan yang bijaksana bagi investor yang ingin melihat laba yang tinggi atas investasi mereka. Permintaaan apartemen perumahan di Sidney jauh melebihi pasokan sehingga menarik bagi pembeli di luar negeri,"tutur dia.
Head of Indonesia Sales Crown Group Nugroho Soesanto mengatakan tiga proyek itu akan menjadi perhatian. Misalnya, Viking By Crown yang merupakan apartemen senilai Rp 3 Triliun menetapkan standar baru dalam desain dan kualitas di Sydney. V By Crown menampilkan sekitar 500 unit apartemen mewah dan bergaya resor dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, fasilitas senam, dan fasilitas konferensi.
Adapun Top Ryde City Living merupakan apartemen mewah yang terdiri dari lima tower. Sedangkan Viking By Crown merupakan apartemen dengan sembilan lantai dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari pusat Sidney. Adapun Viking Crown Waterloo memiliki 27 lantai yang canggih dan terletak dipusat bisnis Parramatta."Segmen kita adalah level high class. Makanya kami optimistis target penjualan mencapai Rp 3,5 triliun,katanya.
Kepala Eksekutif Crown International Holding Group Iwan Sunito mengatakan membangun properti di Indonesia lebih sulit ketimbang di Australia. Sebab, kata dia, membebaskan tanah untuk membangun properti di Indonesia lebih susah. "Belum ada aturan yang jelas dan banyak sengketa," kata dia di Grand Hyatt, Senin, 24 November 2014.
Menurut Iwan, rumitnya masalah lahan menyebabkan investor takut untuk masuk dalam bisnis properti di Indonesia. Masalah yang lebih menakutkan, kata Iwan, adalah permainan hukum. Dia mengatakan kepemilikan lahan di Indonesia bisa dipermasalahkan meski pengadilan sudah memastikan status hukumnya. "Ada juga yang sengaja dipermasalahkan biar tidak bebas," ujarnya.
Iwan mengatakan masalah semacam itu tidak ditemukan di Australia. Selain proses hukum yang jelas, pengurusan kepemilikan tanah dan pembangunan properti berjalan transparan. Begitu juga dengan beban biaya perizinan yang mudah diketahui nilainya.
Kendati demikian, Iwan mengakui potensi bisnis properti di Indonesia masih terbuka lebar. Dengan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, bisnis properti masih bisa menarik investor. Iwan yang sukses berbisnis properti di Australia kini menggandeng perusahaan properti nasional untuk membangun apartemen seluas 10 hektare. "Lokasinya satu jam dari Jakarta," kata Iwan.
Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Crown International Holding Group Indonesia, Michael Ginarto, mengatakan minat warga negara Indonesia (WNI) untuk membeli properti residensial di Australia sangat tinggi. Sebagai gambaran, transaksi WNI mencapai 30 persen dari nilai penjualan apartemen Crown Group pada 2012 yang mencapai Rp 2,5 triliun. "Selain tempat tinggal, mereka menjadikan properti di Australia sebagai alat investasi," kata dia dalam diskusi di Menteng Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2013.
Crown International adalah salah satu pengembang properti asal Australia yang gencar mengincar konsumen di Indonesia. Menurut Michael rata-rata konsumen asal Indonesia membeli apartemen untuk anaknya yang bersekolah di negeri kanguru itu. Kota-kota yang menjadi pilihan diantaranya Melbourne dan Sydney.
Minat konsumen, kata Michael, semakin tinggi setelah pemerintah negara bagian memberi insentif. Pemerintah New South Wales misalnya, memberi bonus sebesar AUS$ 5 ribu untuk setiap unit properti yang dibeli konsumen asing. Namun uang muka sebesar 10 persen langsung masuk kas pemerintah, tidak melalui pengembang. "Karena aman, properti di Australia pun diminati investor," ujarnya.
Crown International menyasar pasar kelas atas dengan rata-rata harga property Rp 3-30 miliar. Michael mengatakan investor asal Indonesia rata-rata membeli rumah atau apartemen seharga Rp 7 miliar. Nilai transaksinya pun cukup tinggi. "Mereka membayar secara tunai dan membeli lebih dari satu unit."
Kepala Eksekutif Crown Group, Iwan Sunito, enargetkan pembelian apartemen pada 2013 mencapai Rp 3,5 Triliun. Dari jumlah itu, 60 persen pembeli berasal India dan Indonesia, selebihnya dari Australia, Taiwan dan Cina.
Ia menjelaskan, tahun ini Crown Gruop membangun tiga apartemen di Sidney, Australia. Apartemen itu adalah Top Ryde City Living, Viking Crown Waterloo, dan Viking By Crown yang selesai. "Harga apartemen tersebut berkisar Rp 5-8 miliar per unit," ucapnya.
Berkaitan dengan dibangunnya apartemen itu, Crown Group sengaja melakukan kunjungan selama 10 hari di Indonesia untuk menawarkan properti di Sidney untuk para pembeli Indonesia di Surabaya, Medan, dan Jakarta. Selain itu ia juga berencana membuka kantor dan showroom di Indonesia dalam waktu dekat. "Properti residensial di Sidney adalah pilihan yang bijaksana bagi investor yang ingin melihat laba yang tinggi atas investasi mereka. Permintaaan apartemen perumahan di Sidney jauh melebihi pasokan sehingga menarik bagi pembeli di luar negeri,"tutur dia.
Head of Indonesia Sales Crown Group Nugroho Soesanto mengatakan tiga proyek itu akan menjadi perhatian. Misalnya, Viking By Crown yang merupakan apartemen senilai Rp 3 Triliun menetapkan standar baru dalam desain dan kualitas di Sydney. V By Crown menampilkan sekitar 500 unit apartemen mewah dan bergaya resor dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, fasilitas senam, dan fasilitas konferensi.
Adapun Top Ryde City Living merupakan apartemen mewah yang terdiri dari lima tower. Sedangkan Viking By Crown merupakan apartemen dengan sembilan lantai dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari pusat Sidney. Adapun Viking Crown Waterloo memiliki 27 lantai yang canggih dan terletak dipusat bisnis Parramatta."Segmen kita adalah level high class. Makanya kami optimistis target penjualan mencapai Rp 3,5 triliun,katanya.
Kepala Eksekutif Crown International Holding Group Iwan Sunito mengatakan membangun properti di Indonesia lebih sulit ketimbang di Australia. Sebab, kata dia, membebaskan tanah untuk membangun properti di Indonesia lebih susah. "Belum ada aturan yang jelas dan banyak sengketa," kata dia di Grand Hyatt, Senin, 24 November 2014.
Menurut Iwan, rumitnya masalah lahan menyebabkan investor takut untuk masuk dalam bisnis properti di Indonesia. Masalah yang lebih menakutkan, kata Iwan, adalah permainan hukum. Dia mengatakan kepemilikan lahan di Indonesia bisa dipermasalahkan meski pengadilan sudah memastikan status hukumnya. "Ada juga yang sengaja dipermasalahkan biar tidak bebas," ujarnya.
Iwan mengatakan masalah semacam itu tidak ditemukan di Australia. Selain proses hukum yang jelas, pengurusan kepemilikan tanah dan pembangunan properti berjalan transparan. Begitu juga dengan beban biaya perizinan yang mudah diketahui nilainya.
Kendati demikian, Iwan mengakui potensi bisnis properti di Indonesia masih terbuka lebar. Dengan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, bisnis properti masih bisa menarik investor. Iwan yang sukses berbisnis properti di Australia kini menggandeng perusahaan properti nasional untuk membangun apartemen seluas 10 hektare. "Lokasinya satu jam dari Jakarta," kata Iwan.
Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Crown International Holding Group Indonesia, Michael Ginarto, mengatakan minat warga negara Indonesia (WNI) untuk membeli properti residensial di Australia sangat tinggi. Sebagai gambaran, transaksi WNI mencapai 30 persen dari nilai penjualan apartemen Crown Group pada 2012 yang mencapai Rp 2,5 triliun. "Selain tempat tinggal, mereka menjadikan properti di Australia sebagai alat investasi," kata dia dalam diskusi di Menteng Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2013.
Crown International adalah salah satu pengembang properti asal Australia yang gencar mengincar konsumen di Indonesia. Menurut Michael rata-rata konsumen asal Indonesia membeli apartemen untuk anaknya yang bersekolah di negeri kanguru itu. Kota-kota yang menjadi pilihan diantaranya Melbourne dan Sydney.
Minat konsumen, kata Michael, semakin tinggi setelah pemerintah negara bagian memberi insentif. Pemerintah New South Wales misalnya, memberi bonus sebesar AUS$ 5 ribu untuk setiap unit properti yang dibeli konsumen asing. Namun uang muka sebesar 10 persen langsung masuk kas pemerintah, tidak melalui pengembang. "Karena aman, properti di Australia pun diminati investor," ujarnya.
Crown International menyasar pasar kelas atas dengan rata-rata harga property Rp 3-30 miliar. Michael mengatakan investor asal Indonesia rata-rata membeli rumah atau apartemen seharga Rp 7 miliar. Nilai transaksinya pun cukup tinggi. "Mereka membayar secara tunai dan membeli lebih dari satu unit."
Kepala Eksekutif Crown Group, Iwan Sunito, enargetkan pembelian apartemen pada 2013 mencapai Rp 3,5 Triliun. Dari jumlah itu, 60 persen pembeli berasal India dan Indonesia, selebihnya dari Australia, Taiwan dan Cina.
Profile Iwan Sunito Yang Mampu Menjual Properti Senilai 350 Milyar Dalam 1 Jam
Proyek apartemen Sydney by Crown yang digarap oleh taipan properti berdarah Indonesia, Iwan Sunito, laris diserbu konsumen dalam waktu satu jam. Penjualan yang dilakukan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Senin, 24 November 2014, itu membukukan angka penjualan hingga Rp 300 miliar. "Dalam waktu satu jam, penjualan di Indonesia laku seratus persen," kata Iwan, Senin, 24 November 2014.
Dia menjual 25 unit apartemen Sydney by Crown untuk pangsa pasar Jakarta. Unit-unit tersebut ditawarkan dengan harga Rp 900 juta-Rp 20 miliar. Menurut Iwan, larisnya penjualan disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi indonesia. Selain itu, investor mau mendiversifikasi modalnya karena melihat Australia yang ekonominya stabil dan sebagai alternatif tempat pendidikan untuk masa depan. "Lokasinya di pusat jantung kota dan itu memikat selera orang Indonesia membeli properti," katanya.
Dia menuturkan penjualan tersebut adalah rekor yang melampaui ekspektasi perusahaan. "Ini sebetulnya target mereka dalam satu tahun, tapi sudah ludes dalam sejam," katanya.
Country Manager Crown Group Michael Ginarto mengatakan Sydney by Crown juga dipasarkan ke Surabaya dan Bali dengan target masing-masing kurang dari 20 unit. Untuk pasar Australia, stok yang tersisa hanya empat unit. "Hampir habis untuk di Australia," katanya. Dia yakin apartemen senilai Rp 2,5 triliun itu akan terserap habis di Indonesia.
Pengusaha properti Australia berdarah Indonesia, Iwan Sunito kewalahan melayani tingginya permintaan apartemen oleh konsumen asal Indonesia. Dalam penjualan apartemen Sydney by Crown, Senin 24 November 2014, sebanyak 25 unit apartemen yang ditawarkan Iwan laris terjual dalam waktu satu jam.
Saking larisnya, Iwan harus mengambil stok apartemen di Sydney yang semula akan ditawarkan untuk pasar Singapura. Unit yang dijual itu dibanderol dari harga Rp 900 juta hingga Rp 20 miliar.
Iwan Sunito adalah pendiri Crown International Holdings, perusahaan properti asal Australia. Beberapa waktu lalu, Iwan mengatakan bahwa pembelian apartemen Crown Group dari negara Asia terus tumbuh. "Sekitar 50-60 persen pembeli berasal India, Indonesia, 30 persen sisanya dari Australia, Taiwan dan China," ujarnya.
Adapun apartemen Sydney by Crown terletak di kawasan waterfront baru Sydney di Barangaroo. Apartemen ini dirancang oleh arsitek internasional ternama, Koichi Takada, dan dipilih dari puluhan desain kelas dunia dalam sebuah kompetisi desain internasional.
Dia menjual 25 unit apartemen Sydney by Crown untuk pangsa pasar Jakarta. Unit-unit tersebut ditawarkan dengan harga Rp 900 juta-Rp 20 miliar. Menurut Iwan, larisnya penjualan disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi indonesia. Selain itu, investor mau mendiversifikasi modalnya karena melihat Australia yang ekonominya stabil dan sebagai alternatif tempat pendidikan untuk masa depan. "Lokasinya di pusat jantung kota dan itu memikat selera orang Indonesia membeli properti," katanya.
Dia menuturkan penjualan tersebut adalah rekor yang melampaui ekspektasi perusahaan. "Ini sebetulnya target mereka dalam satu tahun, tapi sudah ludes dalam sejam," katanya.
Country Manager Crown Group Michael Ginarto mengatakan Sydney by Crown juga dipasarkan ke Surabaya dan Bali dengan target masing-masing kurang dari 20 unit. Untuk pasar Australia, stok yang tersisa hanya empat unit. "Hampir habis untuk di Australia," katanya. Dia yakin apartemen senilai Rp 2,5 triliun itu akan terserap habis di Indonesia.
Pengusaha properti Australia berdarah Indonesia, Iwan Sunito kewalahan melayani tingginya permintaan apartemen oleh konsumen asal Indonesia. Dalam penjualan apartemen Sydney by Crown, Senin 24 November 2014, sebanyak 25 unit apartemen yang ditawarkan Iwan laris terjual dalam waktu satu jam.
Saking larisnya, Iwan harus mengambil stok apartemen di Sydney yang semula akan ditawarkan untuk pasar Singapura. Unit yang dijual itu dibanderol dari harga Rp 900 juta hingga Rp 20 miliar.
Iwan Sunito adalah pendiri Crown International Holdings, perusahaan properti asal Australia. Beberapa waktu lalu, Iwan mengatakan bahwa pembelian apartemen Crown Group dari negara Asia terus tumbuh. "Sekitar 50-60 persen pembeli berasal India, Indonesia, 30 persen sisanya dari Australia, Taiwan dan China," ujarnya.
Adapun apartemen Sydney by Crown terletak di kawasan waterfront baru Sydney di Barangaroo. Apartemen ini dirancang oleh arsitek internasional ternama, Koichi Takada, dan dipilih dari puluhan desain kelas dunia dalam sebuah kompetisi desain internasional.
Crown Group Bangun Apartemen di Pinggir Jakarta Seluas 10 Hektare
Crown International Holding Group mulai melirik pasar properti di Indonesia. Kepala Eksekutif Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan akan membangun apartemen yang dilengkapi kawasan perkantoran, perbelanjaan, dan rumah sakit. "Lokasinya satu jam dari Jakarta," kata Iwan saat ditemui di Grand Hyatt, Senin, 24 November 2014.
Menurut Iwan, kawasan properti ini akan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Dalam proyek ini, Crown bekerja sama dengan perusahaan properti lokal. Crown dan perusahaan tersebut berbagi kepemilikan saham 50-50. Proyek ini, kata Iwan, merupakan bagian ekspansi strategis Crown di Asia. Selama ini Crown hanya "bermain" di Australia. "Kami belum punya proyek di Indonesia, ini yang akan menjadi pertama."
Iwan berada di Indonesia selama sepekan. Dalam kunjungannya kali ini, Iwan akan meninjau lokasi proyek dan memikirkan konsepnya. Proyek ini diperkirakan memakan biaya Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun dengan 10 tahapan pembangunan. "Ini telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun," katanya.
Saat ini Crown sedang mengurus izin proyek yang diperkirakan selesai dalam satu tahun. Dia memproyeksikan ground breaking apartemen tersebut dimulai pada kuartal kedua tahun 2016. Dalam lawatannya ke Indonesia, Iwan juga hendak pergi ke Surabaya untuk survei tanah lokasi proyek Crown berikutnya.
Menurut Iwan, kawasan properti ini akan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Dalam proyek ini, Crown bekerja sama dengan perusahaan properti lokal. Crown dan perusahaan tersebut berbagi kepemilikan saham 50-50. Proyek ini, kata Iwan, merupakan bagian ekspansi strategis Crown di Asia. Selama ini Crown hanya "bermain" di Australia. "Kami belum punya proyek di Indonesia, ini yang akan menjadi pertama."
Iwan berada di Indonesia selama sepekan. Dalam kunjungannya kali ini, Iwan akan meninjau lokasi proyek dan memikirkan konsepnya. Proyek ini diperkirakan memakan biaya Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun dengan 10 tahapan pembangunan. "Ini telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun," katanya.
Saat ini Crown sedang mengurus izin proyek yang diperkirakan selesai dalam satu tahun. Dia memproyeksikan ground breaking apartemen tersebut dimulai pada kuartal kedua tahun 2016. Dalam lawatannya ke Indonesia, Iwan juga hendak pergi ke Surabaya untuk survei tanah lokasi proyek Crown berikutnya.
UMP Jakarta Tahun 2015 Alami Penurunan
Kalangan serikat pekerja/buruh belum menerima ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan. Padahal UMP tersebut telah naik 11% dibandingkan UMP tahun ini yang hanya Rp 2.441.302. Menurut pandangan buruh nilai UMP DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta justru mengalami penurunan karena beberapa alasan.
Anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono menjelaskan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000/US$. UMP tahun ini bila dengan patokan dolar setara dengan kurs US$ 241 per bulan.
Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000/US$ atau US$ 225 per bulan. Menurut hitungan Dedy, artinya UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan dari US$ 241 di tahun ini.
"Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun," ungkap Dedy, Senin (24/11/2014). Selain itu, ia juga beralasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga menggerus nilai dari UMP tahun depan. "Akhirnya nilai itu akan tergerus dengan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan UMP DKI sebesar 10% sama aja bohong," imbuhnya
Dedy mengatakan sejak awal buruh sudah merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar penetapan nilai UMP DKI Jakarta di atas Rp 3 juta. Ia menilai saat dilakukan survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), beberapa kebutuhan pokok buruh seperti harga makanan, minuman, hingga harga sewa kamar sudah mengalami kenaikan.
"Saat kami melakukan survei KHL beberapa kebutuhan buruh sudah mengalami kenaikan. Naiknya cukup drastis seperti harga makanan dan minuman dan termasuk harga kos-kosan sudah naik," katanya.
Hitungan UMP DKI tahun depan, berdasarkan usulan kenaikan UMP versi pemda DKI dan pengusaha yaitu Rp 2.693.764,40. Angka ini juga mengacu pada hasil survei KHL tahun ini Rp 2.538.174,31.
Perhitungan nilai KHL Rp 2.538.174,31 ditambah pertumbuhan ekononomi sebesar 6,13%, yang diambil dari pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6,1%, dan prediksi pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 6,15%. Kedua pertumbuhan angka ini dijumlahkan dan dibagi dua, maka hasilnya Rp 2.693.764,40, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 2,7 juta.
Walaupun para pengusaha selalu menargetkan pertumbuhan penjualan atau keuntungan perusahaan diatas pertumbuhan ekonomi dan selalu dihitungan dalam dolar namun untuk para karyawannya, nampaknya para pengusaha keberatan bila kenaikan UMP berada diatas pertumbuhan ekonomi dan dihitung berdasarkan dolar meskipun barang barang kebutuhan pokok yang dibeli para karyawan dari pengusaha tersebut dihitung berdasarkan komponen dolar.
Anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono menjelaskan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000/US$. UMP tahun ini bila dengan patokan dolar setara dengan kurs US$ 241 per bulan.
Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000/US$ atau US$ 225 per bulan. Menurut hitungan Dedy, artinya UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan dari US$ 241 di tahun ini.
"Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun," ungkap Dedy, Senin (24/11/2014). Selain itu, ia juga beralasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga menggerus nilai dari UMP tahun depan. "Akhirnya nilai itu akan tergerus dengan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan UMP DKI sebesar 10% sama aja bohong," imbuhnya
Dedy mengatakan sejak awal buruh sudah merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar penetapan nilai UMP DKI Jakarta di atas Rp 3 juta. Ia menilai saat dilakukan survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), beberapa kebutuhan pokok buruh seperti harga makanan, minuman, hingga harga sewa kamar sudah mengalami kenaikan.
"Saat kami melakukan survei KHL beberapa kebutuhan buruh sudah mengalami kenaikan. Naiknya cukup drastis seperti harga makanan dan minuman dan termasuk harga kos-kosan sudah naik," katanya.
Hitungan UMP DKI tahun depan, berdasarkan usulan kenaikan UMP versi pemda DKI dan pengusaha yaitu Rp 2.693.764,40. Angka ini juga mengacu pada hasil survei KHL tahun ini Rp 2.538.174,31.
Perhitungan nilai KHL Rp 2.538.174,31 ditambah pertumbuhan ekononomi sebesar 6,13%, yang diambil dari pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6,1%, dan prediksi pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 6,15%. Kedua pertumbuhan angka ini dijumlahkan dan dibagi dua, maka hasilnya Rp 2.693.764,40, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 2,7 juta.
Walaupun para pengusaha selalu menargetkan pertumbuhan penjualan atau keuntungan perusahaan diatas pertumbuhan ekonomi dan selalu dihitungan dalam dolar namun untuk para karyawannya, nampaknya para pengusaha keberatan bila kenaikan UMP berada diatas pertumbuhan ekonomi dan dihitung berdasarkan dolar meskipun barang barang kebutuhan pokok yang dibeli para karyawan dari pengusaha tersebut dihitung berdasarkan komponen dolar.
Teman Lama Surya Paloh ... Sam Pa Pemilik Sonangol EP Teken Kontrak Minyak Dengan Jokowi
Sam Pa, salah satu pemilik perusahaan minyak dari Angola, Sonangol EP, telah mengikat kontrak dengan Presiden Joko Widodo untuk memasok minyak bagi Indonesia. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menjadi penghubung bagi Presiden Jokowi dan pengusaha asal Cina itu.
Surya menyatakan tak mudah menggandeng Sam Pa agar mau mengekspor minyaknya ke Indonesia. Sejak Agustus lalu, Surya menelepon Sam Pa yang memang sudah lama berkawan dengan dia. Dia lalu mengadakan pertemuan di Jakarta, Bali, dan Singapura untuk meyakinkan Sam Pa ihwal komitmen pemerintah Indonesia yang baru. "Mungkin agak gila juga, karena alasannya ideologis," ujar Surya dalam wawancara, pekan lalu.
Sam Pa, kata dia, ingin melihat Indonesia dengan independensi yang lebih kukuh. "Tidak bergantung pada satu poros yang disebut neolib," ujarnya. Menurut dia, Sam Pa juga hanya ingin pemerintah Indonesia konsisten.
Surya mengakui, selama ini Sam Pa memang mempunyai citra buruk di dunia internasional, khususnya bagi Amerika Serikat. Meski tidak suka, ujar dia, Amerika memberi ruang kepada Sam Pa lewat kepemilikan properti di Wall Street. "Saya heran Amerika, yang enggak suka, tetap memberi karpet merah," ujarnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merupakan orang di balik kerja sama Indonesia dengan salah satu perusahaan minyak asal Angola, Sonangol EP. Ia menggandeng Sam Pa, salah seorang pemilik Sonangol. Surya mengaku sudah berkawan lama dengan pengusaha asal Cina itu.
"Sudah belasan tahun," ujar Surya dalam wawancara, pekan lalu. Dia mengaku mengenal Sam Pa saat bersama-sama ke rumah gunting rambut di Singapura. Surya mengatakan punya banyak kawan investor besar kelas dunia. Sebab, bagaimana tidak, dia sudah 40 tahun menjadi pengusaha.
Meski berkawan, Surya mengaku tak mudah meyakinkan Sam Pa untuk mengekspor minyaknya ke Indonesia. "Dia punya hitung-hitungan sendiri," ujar pemilik Metro TV itu. Tentunya, kata Surya, Sam Pa sudah melihat jejaknya dan mengecek berbagai sumber. Surya terus melobi Sam Pa sejak Agustus lalu.
Usaha Surya berbuah manis. Sam Pa yang pernah meminjamkan modal melalui China Sonangol International Holding Ltd sebesar US$ 200 juta untuk PT Surya Energi, salah satu perusahaan milik Surya Paloh, akhirnya mau diajak bertemu. "Bertemu di Jakarta, Bali, dan Singapura. Berulang kali meyakinkan dia soal komitmen pemerintah baru," kata Surya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku menyodorkan perusahaan minyak dari Angola, Sonangol EP, kepada Presiden Joko Widodo untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Surya menegaskan "membisiki" Jokowi agar mengimpor minyak melalui Sonangol demi kepentingan nasional tanpa embel-embel apa pun.
"Niat saya bukan mau jadi pedagang minyak dan cari komisi. Sontoloyo kalau itu," ujar Surya dalam sebuah wawancarapekan lalu. Dia menginginkan Indonesia dan Angola bisa bekerja sama. Surya menjelaskan, jumlah penduduk Angola sedikit, tapi produksi minyak negara itu berlimpah. Sebaliknya, populasi Indonesia sangat besar dan kebutuhan minyak pun tinggi. "Mereka Presiden OPEC. Kenapa Pertamina dan Sonangol EP tidak bekerja sama saja? Apa salahnya berpikir inovatif?" kata bos Metro TV itu.
Ihwal pemilihan Sonangol, Surya mengaku sudah berbicara dengan Jokowi jauh sebelum pelantikan presiden. Dia mengatakan Pertamina saat dipimpin Karen Agustiawan juga telah mencoba membangun kerja sama dengan Sonangol, namun tak berhasil.
Surya mengaku kebetulan kenal dengan salah satu pemilik Sonangol, Sam Pa, yang merupakan pengusaha asal Tiongkok. "Maka saya mencoba mempertemukan. Bisa enggak dicoba dengan diskon di luar harga?" katanya.
Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya. Pada 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu. Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Adapun 25 persen saham perusahaan ini dikuasai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma memegang 4,5 persen saham blok minyak di Cepu.
Surya menyatakan tak mudah menggandeng Sam Pa agar mau mengekspor minyaknya ke Indonesia. Sejak Agustus lalu, Surya menelepon Sam Pa yang memang sudah lama berkawan dengan dia. Dia lalu mengadakan pertemuan di Jakarta, Bali, dan Singapura untuk meyakinkan Sam Pa ihwal komitmen pemerintah Indonesia yang baru. "Mungkin agak gila juga, karena alasannya ideologis," ujar Surya dalam wawancara, pekan lalu.
Sam Pa, kata dia, ingin melihat Indonesia dengan independensi yang lebih kukuh. "Tidak bergantung pada satu poros yang disebut neolib," ujarnya. Menurut dia, Sam Pa juga hanya ingin pemerintah Indonesia konsisten.
Surya mengakui, selama ini Sam Pa memang mempunyai citra buruk di dunia internasional, khususnya bagi Amerika Serikat. Meski tidak suka, ujar dia, Amerika memberi ruang kepada Sam Pa lewat kepemilikan properti di Wall Street. "Saya heran Amerika, yang enggak suka, tetap memberi karpet merah," ujarnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merupakan orang di balik kerja sama Indonesia dengan salah satu perusahaan minyak asal Angola, Sonangol EP. Ia menggandeng Sam Pa, salah seorang pemilik Sonangol. Surya mengaku sudah berkawan lama dengan pengusaha asal Cina itu.
"Sudah belasan tahun," ujar Surya dalam wawancara, pekan lalu. Dia mengaku mengenal Sam Pa saat bersama-sama ke rumah gunting rambut di Singapura. Surya mengatakan punya banyak kawan investor besar kelas dunia. Sebab, bagaimana tidak, dia sudah 40 tahun menjadi pengusaha.
Meski berkawan, Surya mengaku tak mudah meyakinkan Sam Pa untuk mengekspor minyaknya ke Indonesia. "Dia punya hitung-hitungan sendiri," ujar pemilik Metro TV itu. Tentunya, kata Surya, Sam Pa sudah melihat jejaknya dan mengecek berbagai sumber. Surya terus melobi Sam Pa sejak Agustus lalu.
Usaha Surya berbuah manis. Sam Pa yang pernah meminjamkan modal melalui China Sonangol International Holding Ltd sebesar US$ 200 juta untuk PT Surya Energi, salah satu perusahaan milik Surya Paloh, akhirnya mau diajak bertemu. "Bertemu di Jakarta, Bali, dan Singapura. Berulang kali meyakinkan dia soal komitmen pemerintah baru," kata Surya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku menyodorkan perusahaan minyak dari Angola, Sonangol EP, kepada Presiden Joko Widodo untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Surya menegaskan "membisiki" Jokowi agar mengimpor minyak melalui Sonangol demi kepentingan nasional tanpa embel-embel apa pun.
"Niat saya bukan mau jadi pedagang minyak dan cari komisi. Sontoloyo kalau itu," ujar Surya dalam sebuah wawancarapekan lalu. Dia menginginkan Indonesia dan Angola bisa bekerja sama. Surya menjelaskan, jumlah penduduk Angola sedikit, tapi produksi minyak negara itu berlimpah. Sebaliknya, populasi Indonesia sangat besar dan kebutuhan minyak pun tinggi. "Mereka Presiden OPEC. Kenapa Pertamina dan Sonangol EP tidak bekerja sama saja? Apa salahnya berpikir inovatif?" kata bos Metro TV itu.
Ihwal pemilihan Sonangol, Surya mengaku sudah berbicara dengan Jokowi jauh sebelum pelantikan presiden. Dia mengatakan Pertamina saat dipimpin Karen Agustiawan juga telah mencoba membangun kerja sama dengan Sonangol, namun tak berhasil.
Surya mengaku kebetulan kenal dengan salah satu pemilik Sonangol, Sam Pa, yang merupakan pengusaha asal Tiongkok. "Maka saya mencoba mempertemukan. Bisa enggak dicoba dengan diskon di luar harga?" katanya.
Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya. Pada 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu. Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Adapun 25 persen saham perusahaan ini dikuasai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma memegang 4,5 persen saham blok minyak di Cepu.
Cina Pengkonsumsi Terbanyak Kopi Asal Indonesia
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Nus Nuzulia Ishak mengatakan Cina merupakan salah satu pasar ekspor kopi yang potensial. "Kami melihat ini sebagai sebuah peluang memperluas pasar," kata Nus, Senin, 24 November 2014. Pada 2013, total nilai ekspor kopi Indonesia sebesar US$ 1,17 miliar.
Tahun lalu, Negeri Tirai Bambu masih menempati urutan ke-18 sebagai importir kopi Indonesia. Namun, Kementerian Perdagangan mencatat, nilai ekspor kopi ke Cina selama lima tahun terakhir terus tumbuh dengan tren sebesar 82,6 persen karena gaya hidup minum kopi menggeser konsumsi teh di Cina
Untuk mendorong ekspor tersebut, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi eksportir dan pelaku industri kopi dalam pameran Tea & Coffee China pada 12-14 November lalu di Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, Cina. Tea & Coffee China merupakan bagian dari pameran Food and Hospitality China 2014. Pameran ini diikuti oleh 1.820 peserta dari 70 negara dan meraih 26.188 pengunjung.
Total nilai transaksi peserta selama pameran sebesar US$ 1.124.000 untuk produk green bean coffee dan roasted bean coffee jenis Arabica Gayo dan Arabica Mandailing. Saat ini, ekspor kopi Indonesia ke Cina masih didominasi olehgreen bean coffee yang nilainya relatif rendah. Untuk itu, ekspor kopi Indonesia perlu diarahkan ke roasted bean coffee yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Untuk menyasar konsumen yang lebih luas, pelaku usaha kopi Indonesia dapat terus mempromosikan ekspor kopi instan untuk entry level selain menyasar ke segmen pasar yang lebih premium dengan mempromosikan kopi spesial, termasuk kopi luwak melalui coffee shop dan hotel berbintang," kata Nus.
Chen Zhi Ming, Sekretaris Jenderal Shanghai Coffee Enterprise Association, menyampaikan perihal potensi konsumsi kopi di Shanghai dan sekitarnya. Saat ini di Shanghai dan sekitarnya terdapat 4 ribu kafe dan 200 perusahaan pemanggangan kopi. "Kami membutuhkan 20 ribu ton kopi setiap tahun," katanya.
Berdasarkan data riset dari Minte, jumlah kafe di Cina meningkat dua kali lipat dari 15.898 menjadi 31.283 selama periode 2007-2012. Merek global seperti Starbucks masuk Cina pada 1999 dengan menyasar generasi muda dan segmen pasar premium. Saat ini Starbucks memiliki 1.001 cafe dan menargetkan pembukaan 1.500 outlet di seluruh Cina pada akhir 2015.
Tahun lalu, Negeri Tirai Bambu masih menempati urutan ke-18 sebagai importir kopi Indonesia. Namun, Kementerian Perdagangan mencatat, nilai ekspor kopi ke Cina selama lima tahun terakhir terus tumbuh dengan tren sebesar 82,6 persen karena gaya hidup minum kopi menggeser konsumsi teh di Cina
Untuk mendorong ekspor tersebut, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi eksportir dan pelaku industri kopi dalam pameran Tea & Coffee China pada 12-14 November lalu di Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, Cina. Tea & Coffee China merupakan bagian dari pameran Food and Hospitality China 2014. Pameran ini diikuti oleh 1.820 peserta dari 70 negara dan meraih 26.188 pengunjung.
Total nilai transaksi peserta selama pameran sebesar US$ 1.124.000 untuk produk green bean coffee dan roasted bean coffee jenis Arabica Gayo dan Arabica Mandailing. Saat ini, ekspor kopi Indonesia ke Cina masih didominasi olehgreen bean coffee yang nilainya relatif rendah. Untuk itu, ekspor kopi Indonesia perlu diarahkan ke roasted bean coffee yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Untuk menyasar konsumen yang lebih luas, pelaku usaha kopi Indonesia dapat terus mempromosikan ekspor kopi instan untuk entry level selain menyasar ke segmen pasar yang lebih premium dengan mempromosikan kopi spesial, termasuk kopi luwak melalui coffee shop dan hotel berbintang," kata Nus.
Chen Zhi Ming, Sekretaris Jenderal Shanghai Coffee Enterprise Association, menyampaikan perihal potensi konsumsi kopi di Shanghai dan sekitarnya. Saat ini di Shanghai dan sekitarnya terdapat 4 ribu kafe dan 200 perusahaan pemanggangan kopi. "Kami membutuhkan 20 ribu ton kopi setiap tahun," katanya.
Berdasarkan data riset dari Minte, jumlah kafe di Cina meningkat dua kali lipat dari 15.898 menjadi 31.283 selama periode 2007-2012. Merek global seperti Starbucks masuk Cina pada 1999 dengan menyasar generasi muda dan segmen pasar premium. Saat ini Starbucks memiliki 1.001 cafe dan menargetkan pembukaan 1.500 outlet di seluruh Cina pada akhir 2015.
Lana Soelistianingsih Dukung Pencabutan Subsisi BBM
Berbeda dengan pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mendukung kebijakan pengurangan subsidi BBM. Ia bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) sepenuhnya. Asalkan, kata Lana, pengalokasian subsidi BBM itu tepat sasaran.
Menurut Lana pencabutan subsidi BBM bisa diusulkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. "Asalkan ada argumen yang kuat," kata Lana, Ahad, 23 November 2014. Harga BBM Premium seharusnya Rp 9.200 namun pemerintah menaikkan harga itu dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Sehingga masih ada sisa subsidi Rp 700 per liter untuk Premium.
Meskipun demikian, Lana mengatakan perlu keberanian dari pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM sepenuhnya. Kebijakan tersebut dinilai tidak populis dan akan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Namun, kata Lana, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 267 triliun akan lebih efektif bila dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Ihwal inflasi akibat pencabutan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM, Lana menganggap hal ini tidak signifikan karena tidak akan berlangsung lama. Paling lama, kata dia, inflasi akibat kenaikan harga BBM terjadi pada rentang waktu 2-3 bulan. Setelah itu, "Inflasi akan cenderung realistis meskipun tidak akan mengalami penurunan."
Menurut Lana pencabutan subsidi BBM bisa diusulkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. "Asalkan ada argumen yang kuat," kata Lana, Ahad, 23 November 2014. Harga BBM Premium seharusnya Rp 9.200 namun pemerintah menaikkan harga itu dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Sehingga masih ada sisa subsidi Rp 700 per liter untuk Premium.
Meskipun demikian, Lana mengatakan perlu keberanian dari pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM sepenuhnya. Kebijakan tersebut dinilai tidak populis dan akan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Namun, kata Lana, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 267 triliun akan lebih efektif bila dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Ihwal inflasi akibat pencabutan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM, Lana menganggap hal ini tidak signifikan karena tidak akan berlangsung lama. Paling lama, kata dia, inflasi akibat kenaikan harga BBM terjadi pada rentang waktu 2-3 bulan. Setelah itu, "Inflasi akan cenderung realistis meskipun tidak akan mengalami penurunan."
Harga Pertamax Turun ... Warga Masih Tetap Pilih Premium Bersubsidi
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penurunan harga BBM nonsubsidi ternyata belum mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Penjualan Premium bersubsidi masih lebih banyak ketimbang Pertamax alias bensin nonsubsidi
Kondisi ini salah satunya terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Hang Lekir, Jakarta Pusat. Menurut Soli, salah satu petugas SPBU tersebut, pengguna mobil pribadi tetap memilih Premium yang dibanderol Rp 8.500 per liter. Padahal harga Pertamax sudah turun dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.950 per liter. "Tidak ada perubahan, masih banyak mobil yang mengisi Premium," katanya.
Soli mengatakan manajemen SPBU tidak menambah pasokan Pertamax meski harganya sudah turun. Dalam sehari, kata dia, stok Pertamax di SPBU tersebut sebesar 8 ribu liter. Sedangkan pasokan Premium bersubsidi sebanyak 16 ribu liter.
Premium ternyata kebanyakan diburu oleh pengendara mobil dan tukang ojek. Reno misalnya, pengojek yang biasa mangkal di Senayan ini masih memilih Premium demi mengincar selisih harga Rp 1.400 dengan Pertamax. "Selisih Rp 200 saja masih berat," kata dia, Senin, 24 November 2014. Selain selisih harga, Reno mengaku memburu Premium karena sosialiasi penurunan harga BBM nonsubsidi masih minim.
Sedangkan Makmur, salah satu pengendara motor, menyambut baik langkah Pertamina menurunkan harga Pertamax. Dengan selisih harga Rp 1.400, Makmur mengaku lebih memilih Pertamax ketimbang Premium bersubsidi. "Sekalian ingin membuat pengemudi mobil malu karena sudah kaya dan masih minum subsidi orang miskin," ujarnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium ternyata diikuti oleh penurunan harga BBM nonsubsidi. Salah satunya BBM oktan 92 atau dikenal dengan merek Pertamax, yang kini dibanderol di kisaran Rp 9.000-an per liter
Berdasarkan pantauan, Senin, 24 November 2014, Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Hang Lekir, Jakarta Pusat, dibanderol Rp 9.950 per liter. Harga baru ini berlaku sejak Sabtu, 2 November 2014. Sebelumnya, harga Pertamax mencapai Rp 10.200 per liter.
Pada Senin, 17 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Dengan demikian, harga Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Sebaliknya, harga BBM nonsubsidi diturunkan oleh Pertamina karena tren harga minyak dunia juga menurun.
Kondisi ini salah satunya terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Hang Lekir, Jakarta Pusat. Menurut Soli, salah satu petugas SPBU tersebut, pengguna mobil pribadi tetap memilih Premium yang dibanderol Rp 8.500 per liter. Padahal harga Pertamax sudah turun dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.950 per liter. "Tidak ada perubahan, masih banyak mobil yang mengisi Premium," katanya.
Soli mengatakan manajemen SPBU tidak menambah pasokan Pertamax meski harganya sudah turun. Dalam sehari, kata dia, stok Pertamax di SPBU tersebut sebesar 8 ribu liter. Sedangkan pasokan Premium bersubsidi sebanyak 16 ribu liter.
Premium ternyata kebanyakan diburu oleh pengendara mobil dan tukang ojek. Reno misalnya, pengojek yang biasa mangkal di Senayan ini masih memilih Premium demi mengincar selisih harga Rp 1.400 dengan Pertamax. "Selisih Rp 200 saja masih berat," kata dia, Senin, 24 November 2014. Selain selisih harga, Reno mengaku memburu Premium karena sosialiasi penurunan harga BBM nonsubsidi masih minim.
Sedangkan Makmur, salah satu pengendara motor, menyambut baik langkah Pertamina menurunkan harga Pertamax. Dengan selisih harga Rp 1.400, Makmur mengaku lebih memilih Pertamax ketimbang Premium bersubsidi. "Sekalian ingin membuat pengemudi mobil malu karena sudah kaya dan masih minum subsidi orang miskin," ujarnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium ternyata diikuti oleh penurunan harga BBM nonsubsidi. Salah satunya BBM oktan 92 atau dikenal dengan merek Pertamax, yang kini dibanderol di kisaran Rp 9.000-an per liter
Berdasarkan pantauan, Senin, 24 November 2014, Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Hang Lekir, Jakarta Pusat, dibanderol Rp 9.950 per liter. Harga baru ini berlaku sejak Sabtu, 2 November 2014. Sebelumnya, harga Pertamax mencapai Rp 10.200 per liter.
Pada Senin, 17 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Dengan demikian, harga Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Sebaliknya, harga BBM nonsubsidi diturunkan oleh Pertamina karena tren harga minyak dunia juga menurun.
Harga Pertamax Turun ... SPBU Asing Kebanjiran Berkah
Penurunan harga minyak dunia yang berujung turunnya banderol bahan bakar minyak nonsubsidi membawa berkah bagi pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik perusahaan asing. Saat selisih harga dengan BBM Pertamina menipis, warga beralih ke SPBU asing.
Salah satunya adalah Amar, pengendara sepeda motor yang ditemui di SPBU Shell Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2014. Amar memilih SPBU Shell karena harga BBM Shell Super sama dengan Pertamax. "Mending ngisi di Shell karena kualitas BBM-nya lebih bagus," katanya.
Amar mengaku sebelumnya selalu membeli BBM jenis Pertamax di SPBU Pertamina. Dia beralih ke Shell saat harga Shell Super menyentuh Rp 9.950 per liter, sama dengan Pertamax. Jika harga BBM nonsubsidi terus turun, Amar berniat terus beralih ke SPBU asing tersebut.
Namun petugas SPBU Shell Pondok Indah, Dwi Aksara, menyatakan belum melihat adanya penambahan jumlah konsumen secara signifikan. "Belum ada peningkatan yang besar untuk pengendara mobil, jumlahnya masih sama," ujarnya.
Pada Sabtu, 22 November 2014, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.950 per liter. Penurunan harga ini disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Di SPBU Shell, Shell Super juga turun dari Rp 10.500 menjadi Rp 9.950 per liter. Adapun harga Shell V-Power dan Diesel masing-masing Rp 11.450 dan Rp 11.550 per liter.
Salah satunya adalah Amar, pengendara sepeda motor yang ditemui di SPBU Shell Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2014. Amar memilih SPBU Shell karena harga BBM Shell Super sama dengan Pertamax. "Mending ngisi di Shell karena kualitas BBM-nya lebih bagus," katanya.
Amar mengaku sebelumnya selalu membeli BBM jenis Pertamax di SPBU Pertamina. Dia beralih ke Shell saat harga Shell Super menyentuh Rp 9.950 per liter, sama dengan Pertamax. Jika harga BBM nonsubsidi terus turun, Amar berniat terus beralih ke SPBU asing tersebut.
Namun petugas SPBU Shell Pondok Indah, Dwi Aksara, menyatakan belum melihat adanya penambahan jumlah konsumen secara signifikan. "Belum ada peningkatan yang besar untuk pengendara mobil, jumlahnya masih sama," ujarnya.
Pada Sabtu, 22 November 2014, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.950 per liter. Penurunan harga ini disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Di SPBU Shell, Shell Super juga turun dari Rp 10.500 menjadi Rp 9.950 per liter. Adapun harga Shell V-Power dan Diesel masing-masing Rp 11.450 dan Rp 11.550 per liter.
Sunday, November 23, 2014
Empat Sektor Bisnis Yang Mudah Untuk Melakukan Penyelewengan Pajak
Pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, mengatakan, ada empat sektor strategis penerimaan negara yang masih rawan akan terjadinya penyelewengan pajak. "Pertambangan, perkebunan, properti dan lembaga jasa keuangan itu praktek penyimpangannya besar sekali," ujarnya, Ahad, 23 November 2014.
Masih bernaungnya kewenangan Direktorat Pajak di bawah Kementerian Keuangan, menurut dia, membuat lembaga itu sulit merealisasikan target pendapatan yang diamanatkan negara. "Makanya harus ada pemisahan dirjen, jika tidak sulit bagi mereka," tuturnya.
Lembaganya mencatat, selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung, baru dua kali target pendapatan pajak tercapai yakni 2004 dan 2008. Sementara sisanya meleset dengan tax raxio berada dikisaran 72 persen per tahun. "Apa persoalan sebenarnya, salah satunya bahwa praktek penyelewenangan masih terjadi," kata Wiko.
Untuk itu, di tengah seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru, Wiko berharap Dirjen Pajak yang baru mampu memperbaiki tax ratio setiap tahunnya. Saat ini tax ratiopemerintah berada di angka 12,3 persen atau masih jauh dibanding negara tetangga yang sudah berada di angka 16-17 persen. "Kalau 1 persen tax ratio bisa naik, maka pendapatan bisa bertambah 86 triliun," ujarnya
Wiko pun berharap Dirjen Pajak yang baru harus memiliki keberanian menagih pengemplang pajak baru yang berasal dari sektor perusahaan. Dari 5 juta perusahaan wajib pajak saat ini, baru sekitar 500 ribu yang menunaikan kewajibannya, sementara sisanya belum dioptimalkan pemerintah. "Makanya dengan lelang jabatan memberikan harapan kepada pemerintah untuk meningkatkan sumber pajak," ungkapnya.
Masih bernaungnya kewenangan Direktorat Pajak di bawah Kementerian Keuangan, menurut dia, membuat lembaga itu sulit merealisasikan target pendapatan yang diamanatkan negara. "Makanya harus ada pemisahan dirjen, jika tidak sulit bagi mereka," tuturnya.
Lembaganya mencatat, selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung, baru dua kali target pendapatan pajak tercapai yakni 2004 dan 2008. Sementara sisanya meleset dengan tax raxio berada dikisaran 72 persen per tahun. "Apa persoalan sebenarnya, salah satunya bahwa praktek penyelewenangan masih terjadi," kata Wiko.
Untuk itu, di tengah seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru, Wiko berharap Dirjen Pajak yang baru mampu memperbaiki tax ratio setiap tahunnya. Saat ini tax ratiopemerintah berada di angka 12,3 persen atau masih jauh dibanding negara tetangga yang sudah berada di angka 16-17 persen. "Kalau 1 persen tax ratio bisa naik, maka pendapatan bisa bertambah 86 triliun," ujarnya
Wiko pun berharap Dirjen Pajak yang baru harus memiliki keberanian menagih pengemplang pajak baru yang berasal dari sektor perusahaan. Dari 5 juta perusahaan wajib pajak saat ini, baru sekitar 500 ribu yang menunaikan kewajibannya, sementara sisanya belum dioptimalkan pemerintah. "Makanya dengan lelang jabatan memberikan harapan kepada pemerintah untuk meningkatkan sumber pajak," ungkapnya.
Saturday, November 22, 2014
DPR Interpleasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ditengah Penurunan Drastis Harga Minyak Dunia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima jawaban pemerintah terkait interpelasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minya (BBM). Alasannya, kebijakan ini dibuat karena memikirkan kesejahteraan rakyat jangka panjang.
"Sampai sekarang saya belum punya bayangan jika DPR menolak kenaikan harga BBM," kata Anfrinof di kantornya, Jumat 21 November 2014. DPR, ujarnya, diharapkan sadar betul pentingnya gambaran rencana pembangunan lima tahun ke depan yang diajukan pemerintah.
Andrinof mengatakan, pemerintah akan jor-joran menfokuskan pembangunan infrastruktur. Dengan perencanaan Rp 5.000 triliun, pemerintah akan membangun waduk, bandara, jalan, pelabuhan, listrik, dan lainnya. "Ini kesungguhan pemerintah membangun bangsa," ujarnya. Andrinof juga meyakini para anggota DPR mengerti jika pembangunan yang direncanakan pemerintah adalah yang terbaik buat bangsa.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2000 per liter. Dengan kenaikan ini, maka ruang fiskal mendapat tambahan Rp 120 triliun. Namun, sejumlah anggota DPR menilai kebijakan tersebut merugikan rakyat. Karena itu, DPR akan menggunakan hak interpelasinya.
Koalisi Prabowo Subianto memastikan untuk menggunakan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun mereka belum memastikan kapan hak itu akan diwujudkan.
"Masih lihat masa reses, bisa sebelum atau sesudah reses. Kami belum putuskan," ujar Tantowi Yahya, Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, saat melawat ke Yogyakarta, Jumat, 21 November 2014. Masa reses DPR RI, ujar Tantowi, berlangsung dari 5 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. "Kalau memungkinkan, ya, tetap diusahakan sebelum reses," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, yang juga menjabat sebagai Presidium Koalisi Prabowo, Aburizal Bakrie, sudah memastikan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi melalui parlemen. Hak itu diambil untuk meminta penjelasan pemerintah atas kenaikan harga BBM.
Menurut Ical, panggilan akrab Aburizal, interpelasi lebih diarahkan untuk mempertanyakan pemberian subsidi atas dampak kenaikan harga BBM yang butuh persetujuan DPR. Di sisi lain, kata Tantowi, Koalisi Prabowo tetap ingin mendapatkan penjelasan dari Jokowi ihwal sebab utama kenaikan harga BBM. "Karena harga minyak dunia sedang turun saat ini. Kami butuh penjelasan langsung dari pemerintah," katanya.
Dalam kacamata Koalisi Prabowo, kenaikan harga BBM belum tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, daya beli masyarakat atas sektor kebutuhan pokok sedang rendah. "Masyarakat belum siap untuk itu (kenaikan harga BBM)," kata Tantowi.
Soal kecurigaan Koalisi Jokowi bahwa penggunaan hak interpelasi tersebut bakal menjadi sarana untuk pemakzulan, Tantowi membantahnya. "Kekhawatiran itu berlebihan. Kami hanya gunakan hak," ujarnya.
"Sampai sekarang saya belum punya bayangan jika DPR menolak kenaikan harga BBM," kata Anfrinof di kantornya, Jumat 21 November 2014. DPR, ujarnya, diharapkan sadar betul pentingnya gambaran rencana pembangunan lima tahun ke depan yang diajukan pemerintah.
Andrinof mengatakan, pemerintah akan jor-joran menfokuskan pembangunan infrastruktur. Dengan perencanaan Rp 5.000 triliun, pemerintah akan membangun waduk, bandara, jalan, pelabuhan, listrik, dan lainnya. "Ini kesungguhan pemerintah membangun bangsa," ujarnya. Andrinof juga meyakini para anggota DPR mengerti jika pembangunan yang direncanakan pemerintah adalah yang terbaik buat bangsa.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2000 per liter. Dengan kenaikan ini, maka ruang fiskal mendapat tambahan Rp 120 triliun. Namun, sejumlah anggota DPR menilai kebijakan tersebut merugikan rakyat. Karena itu, DPR akan menggunakan hak interpelasinya.
Koalisi Prabowo Subianto memastikan untuk menggunakan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun mereka belum memastikan kapan hak itu akan diwujudkan.
"Masih lihat masa reses, bisa sebelum atau sesudah reses. Kami belum putuskan," ujar Tantowi Yahya, Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, saat melawat ke Yogyakarta, Jumat, 21 November 2014. Masa reses DPR RI, ujar Tantowi, berlangsung dari 5 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. "Kalau memungkinkan, ya, tetap diusahakan sebelum reses," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, yang juga menjabat sebagai Presidium Koalisi Prabowo, Aburizal Bakrie, sudah memastikan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi melalui parlemen. Hak itu diambil untuk meminta penjelasan pemerintah atas kenaikan harga BBM.
Menurut Ical, panggilan akrab Aburizal, interpelasi lebih diarahkan untuk mempertanyakan pemberian subsidi atas dampak kenaikan harga BBM yang butuh persetujuan DPR. Di sisi lain, kata Tantowi, Koalisi Prabowo tetap ingin mendapatkan penjelasan dari Jokowi ihwal sebab utama kenaikan harga BBM. "Karena harga minyak dunia sedang turun saat ini. Kami butuh penjelasan langsung dari pemerintah," katanya.
Dalam kacamata Koalisi Prabowo, kenaikan harga BBM belum tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, daya beli masyarakat atas sektor kebutuhan pokok sedang rendah. "Masyarakat belum siap untuk itu (kenaikan harga BBM)," kata Tantowi.
Soal kecurigaan Koalisi Jokowi bahwa penggunaan hak interpelasi tersebut bakal menjadi sarana untuk pemakzulan, Tantowi membantahnya. "Kekhawatiran itu berlebihan. Kami hanya gunakan hak," ujarnya.
Pengusaha Kalbar Ekspor Limbah Sawit Ke Korea Selatan Untuk Jadi Pembangkit Tenaga Listrik
Pengusaha limbah sawit di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Korean Electric Power Company (KEPCO) untuk jual beli limbah sawit. Perusahaan Korea tersebut tertarik memanfaatkan cangkang buah sawit untuk diolah menjadi energi.
"Komunikasi sudah berjalan cukup lama, sekarang tinggal membahas masalah shipping dan payment," kata pengusaha di Kalimantan Barat Indra Noviansyah, 25 tahun, Jumat, 21 November 2014. Indra bersama Dina Rimandra, 27 tahun, mendirikan perusahaan bernama PT Limbahagia.
Indra mengatakan perusahaan Korea tertarik akan kulit cangkang buah sawit untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi yang tak kalah dengan batu bara. Cangkang sawit diketahui sebagai penghantar panas yang mampu menyalurkan energi 4.000 kg/KCal. Cangkang tersebut akan diolah secara Co-firing, yaitu mencampur cangkang dan batu bara sebagai penghantar panas.
Tak hanya cangkang yang tengah mereka kembangkan. Di bawah naungan PT Limbahagia, mereka tetap menjalankan usaha kecil menengah yang melibatkan masyarakat kecil. "Kami melibatkan masyarakat sekitar pabrik untuk bekerja, dengan harapan hasilnya juga dapat dimanfaatkan mereka," kata Indra.
Limbah yang tengah mereka kembangkan sekarang juga meliputi limbah hasil pengolahan minyak sawit. Dari hasil pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel, sebagian besar limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, limbah tersebut dapat menjadi bahan mentah industri yang dapat dikembangkan secara massal.
"Dari setiap kilo Tandan Buah Segar (TBS), hanya digunakan 20 persen menjadi CPO dan 15 persen menjadi Kernel. Nah, 65 persen sisanya itu yang akan kita manfaatkan. Limbah itu merupakan raw material, salah satunya untuk pembuatan sabun dan biodiesel," kata Dina.
"Komunikasi sudah berjalan cukup lama, sekarang tinggal membahas masalah shipping dan payment," kata pengusaha di Kalimantan Barat Indra Noviansyah, 25 tahun, Jumat, 21 November 2014. Indra bersama Dina Rimandra, 27 tahun, mendirikan perusahaan bernama PT Limbahagia.
Indra mengatakan perusahaan Korea tertarik akan kulit cangkang buah sawit untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi yang tak kalah dengan batu bara. Cangkang sawit diketahui sebagai penghantar panas yang mampu menyalurkan energi 4.000 kg/KCal. Cangkang tersebut akan diolah secara Co-firing, yaitu mencampur cangkang dan batu bara sebagai penghantar panas.
Tak hanya cangkang yang tengah mereka kembangkan. Di bawah naungan PT Limbahagia, mereka tetap menjalankan usaha kecil menengah yang melibatkan masyarakat kecil. "Kami melibatkan masyarakat sekitar pabrik untuk bekerja, dengan harapan hasilnya juga dapat dimanfaatkan mereka," kata Indra.
Limbah yang tengah mereka kembangkan sekarang juga meliputi limbah hasil pengolahan minyak sawit. Dari hasil pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel, sebagian besar limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, limbah tersebut dapat menjadi bahan mentah industri yang dapat dikembangkan secara massal.
"Dari setiap kilo Tandan Buah Segar (TBS), hanya digunakan 20 persen menjadi CPO dan 15 persen menjadi Kernel. Nah, 65 persen sisanya itu yang akan kita manfaatkan. Limbah itu merupakan raw material, salah satunya untuk pembuatan sabun dan biodiesel," kata Dina.
Ekspor Perhiasan Indonesia Naik 100 Persen
Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk perhiasan pada periode Januari-Agustus 2014 mencapai US$ 3,17 miliar. Angka itu naik 100,42 persen dibandingkan tahun lalu.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak, mengatakan pencapaian itu telah melampaui target yang dipatok sebesar US$ 2,3 miliar pada tahun ini. "Kinerja ekspor perhiasan nasional ini cukup membanggakan," kata dia melalui keterangan pers, Sabtu 22 November 2014.
Kementerian Perdagangan menyatakan tren positif sebesar 28,03 persen selama lima tahun terakhir ditunjukkan oleh ekspor mutumanikam nusantara. Singapura, Hong Kong, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab menjadi negara tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia.
Kementerian memfasilitasi pertumbuhan inovasi dan kreativitas para perajin kriya perhiasan nasional dengan berpartisipasi dalam pameran Indonesia Jewellery Show ke-9 pada 20-23 November 2014 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta. Dalam paviliun seluas 108 meter persegi dengan desain khusus berbahan bambu, ditampilkan 15 perusahaan produsen perhiasan berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia.
Indonesia Jewellery Show merupakan pameran perhiasan yang rutin digelar. Pameran tahun ini akan diikuti lebih dari 200 perajin perhiasan dari seluruh Indonesia dengan estimasi pengunjung 10-15 ribu. Selain sebagai ajang promosi, pameran ini juga sebagai bentuk apresiasi karya seni perhiasan Indonesia yang mendorong tumbuh kembang industri perhiasan Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak, mengatakan pencapaian itu telah melampaui target yang dipatok sebesar US$ 2,3 miliar pada tahun ini. "Kinerja ekspor perhiasan nasional ini cukup membanggakan," kata dia melalui keterangan pers, Sabtu 22 November 2014.
Kementerian Perdagangan menyatakan tren positif sebesar 28,03 persen selama lima tahun terakhir ditunjukkan oleh ekspor mutumanikam nusantara. Singapura, Hong Kong, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab menjadi negara tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia.
Kementerian memfasilitasi pertumbuhan inovasi dan kreativitas para perajin kriya perhiasan nasional dengan berpartisipasi dalam pameran Indonesia Jewellery Show ke-9 pada 20-23 November 2014 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta. Dalam paviliun seluas 108 meter persegi dengan desain khusus berbahan bambu, ditampilkan 15 perusahaan produsen perhiasan berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia.
Indonesia Jewellery Show merupakan pameran perhiasan yang rutin digelar. Pameran tahun ini akan diikuti lebih dari 200 perajin perhiasan dari seluruh Indonesia dengan estimasi pengunjung 10-15 ribu. Selain sebagai ajang promosi, pameran ini juga sebagai bentuk apresiasi karya seni perhiasan Indonesia yang mendorong tumbuh kembang industri perhiasan Indonesia.
Ekspor Kopi Nasional Alami Kenaikan 10 Persen
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan RI menargetkan ekspor di sektor makanan dan minuman olahan terdongkrak 9,5 - 10,5persen. Direktur Jenderal PEN Nus Nuzulia Ishak mengatakan, sebagai penghasil kopi terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia ingin ekspor kopi tahun ini melampaui pencapaian tahun lalu. "Tahun lalu mencapai US$ 1,17 miliar," kata Nus dalam rilis yang diterima Tempo pada Sabtu, 22 November 2014.
Nus menerangkan, target tersebut juga untuk mendukung janji Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk menaikkan ekspor nasional hingga 300 persen selama lima tahun. Untuk memfasilitasi eksportir dan pelaku kopi untuk meningkatkan ekspornya, pemerintah mengikuti pameran Tea & Coffee China pada 12-14 November 2014 yang bertempat di Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, Cina. Kopi yang menjadi andalan Indonesia antara lain kopi Luwak, Toraja, Gayo, Jawa, Bali, dan Mandailing.
Sebagai pasar potensial, Cina menempati urutan ke -18 sebagai importir kopi Indonesia. "Nilai ekspor kopi ke Cina selama lima tahun terakhir terus tumbuh dengan tren sebesar 82,6 persen karena gaya hidup minum kopi menggeser konsumsi teh di Cina," kata Nus.
Mengusung tema Remarkable Indonesia, kopi Indonesia tampil dalam dua paviliun seluas 90 meter persegi dan 40 meter persegi. Kementerian Perdagangan memfasilitasi lima anggota Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) dari 12 eksportir dan pelaku usaha kopi. Total nilai transaksi peserta selama pameran adalah sebesar US$ 1,12 juta untuk produk green bean coffee dan roasted bean coffee jenis Arabica Gayo dan Arabica Mandailing. "Saat ini, ekspor kopi Indonesia ke Cina didominasi green bean coffee yang nilainya relatif rendah," Nus menuturkan.
Sekjen Shanghai Coffee Enterprise Association yang berkesempatan mengunjungi Paviliun Indonesia mengatakan sejumlah potensi konsumsi kopi di Shanghai dan sekitarnya. Saat ini, di Shanghai dan sekitarnya terdapat 4.000 kafe dan 200 perusahaan pemanggangan kopi dengan kebutuhan 20.000 ton kopi setiap tahunnya.
Nus menerangkan, target tersebut juga untuk mendukung janji Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk menaikkan ekspor nasional hingga 300 persen selama lima tahun. Untuk memfasilitasi eksportir dan pelaku kopi untuk meningkatkan ekspornya, pemerintah mengikuti pameran Tea & Coffee China pada 12-14 November 2014 yang bertempat di Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, Cina. Kopi yang menjadi andalan Indonesia antara lain kopi Luwak, Toraja, Gayo, Jawa, Bali, dan Mandailing.
Sebagai pasar potensial, Cina menempati urutan ke -18 sebagai importir kopi Indonesia. "Nilai ekspor kopi ke Cina selama lima tahun terakhir terus tumbuh dengan tren sebesar 82,6 persen karena gaya hidup minum kopi menggeser konsumsi teh di Cina," kata Nus.
Mengusung tema Remarkable Indonesia, kopi Indonesia tampil dalam dua paviliun seluas 90 meter persegi dan 40 meter persegi. Kementerian Perdagangan memfasilitasi lima anggota Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) dari 12 eksportir dan pelaku usaha kopi. Total nilai transaksi peserta selama pameran adalah sebesar US$ 1,12 juta untuk produk green bean coffee dan roasted bean coffee jenis Arabica Gayo dan Arabica Mandailing. "Saat ini, ekspor kopi Indonesia ke Cina didominasi green bean coffee yang nilainya relatif rendah," Nus menuturkan.
Sekjen Shanghai Coffee Enterprise Association yang berkesempatan mengunjungi Paviliun Indonesia mengatakan sejumlah potensi konsumsi kopi di Shanghai dan sekitarnya. Saat ini, di Shanghai dan sekitarnya terdapat 4.000 kafe dan 200 perusahaan pemanggangan kopi dengan kebutuhan 20.000 ton kopi setiap tahunnya.
20 Poin Aturan Perbankan Baru Yang Dikeluarkan OJK
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad mengatakan lembaganya telah meluncurkan aturan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Aturan yang diluncurkan Rabu, 19 November lalu sudah mengatur persyaratan, perizinan dan berbagai ketentuan lainnya bagi perbankan yang ingin ikut menyediakan layanan keuangan tanpa kantor.
Muliaman mengatakan untuk mengikuti layanan keuangan tanpa kantor ini perbankan dengan modal di bawah Rp 1 triliun atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 bisa turut serta menyediakan layanan keuangan tanpa kantor tersebut. "Ada persyaratannya, pada dasarnya semua bank bisa, cuma bank yang sudah memiliki elektronik banking tentu saja akan jadi syarat penting, termasuk juga daya dukung SDM, IT dan lain sebagainya," kata dia di Hotel Sultan, Jakata 22 November 2014.
Ia mengatakan untuk ikut dalam kegiatan layanan keuangan tanpa kantor ini memang sangat dibutuhkan Tekhnologi Informasi beserta komponennya yang sangat tinggi. "Kan ini semua sangat IT intensif, komponen IT nya tinggi, oleh karena itu bank yang sudah siap itu kita dorong untuk bisa ikutan," kata Muliaman.
Dalam aturan baru OJK tersebut, jenis layanan keuangan yang dapat disediakan oleh perbankan melalui bantuan keagenan adalah tabungan dasar atau basic saving account (BSA), pembiayaan mikro dan asuransi mikro. Tabungan dasar atau BSA ini memilliki batas minimum saldo dan transaksi, namun diberlakukan atutan batas maksimum saldo dan transaksi.
Pada tabungan dasar ditetapkan batas maksimum saldo sebesar Rp 20 juta dan batas transaksi Rp 5 juta per bulan. Jika melebihi batas maksimum tersebut, maka nasabag harus dikonversikan menjadi tabungan biasa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan 20 poin Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru hari ini, Rabu, 19 November 2014. Rinciannya, enam POJK pada bidang perbankan, tujuh pada bidang pasar modal, dan tujuh pada bidang industri keuangan non-bank (IKNB).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan penerbitan semua kebijakan ini ditujukan untuk penataan kembali struktur pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses produk dan jasa keuangan.
"Penguatan aturan ditujukan agar kokoh dan transparan," ujar Muliaman dalam peluncuran Kebijakan OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK, Rabu, 19 November 2014.
POJK baru yang diluncurkan pemerintah pada bidang perbankan adalah
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan,
- POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan,
- POJK tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai),
- POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
- POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perbankan Syariah, dan
- POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Pada bidang pasar modal ada tujuh POJK baru, yakni
- POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan pada Sektor Pasar Modal,
- POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa,
- POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan,
- POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi,
- POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi,
- POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), dan
- POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
Adapun POJK baru pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (INKB) adalah
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah,
- POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan,
- POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
- POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan
- POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Muliaman mengatakan untuk mengikuti layanan keuangan tanpa kantor ini perbankan dengan modal di bawah Rp 1 triliun atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 bisa turut serta menyediakan layanan keuangan tanpa kantor tersebut. "Ada persyaratannya, pada dasarnya semua bank bisa, cuma bank yang sudah memiliki elektronik banking tentu saja akan jadi syarat penting, termasuk juga daya dukung SDM, IT dan lain sebagainya," kata dia di Hotel Sultan, Jakata 22 November 2014.
Ia mengatakan untuk ikut dalam kegiatan layanan keuangan tanpa kantor ini memang sangat dibutuhkan Tekhnologi Informasi beserta komponennya yang sangat tinggi. "Kan ini semua sangat IT intensif, komponen IT nya tinggi, oleh karena itu bank yang sudah siap itu kita dorong untuk bisa ikutan," kata Muliaman.
Dalam aturan baru OJK tersebut, jenis layanan keuangan yang dapat disediakan oleh perbankan melalui bantuan keagenan adalah tabungan dasar atau basic saving account (BSA), pembiayaan mikro dan asuransi mikro. Tabungan dasar atau BSA ini memilliki batas minimum saldo dan transaksi, namun diberlakukan atutan batas maksimum saldo dan transaksi.
Pada tabungan dasar ditetapkan batas maksimum saldo sebesar Rp 20 juta dan batas transaksi Rp 5 juta per bulan. Jika melebihi batas maksimum tersebut, maka nasabag harus dikonversikan menjadi tabungan biasa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan 20 poin Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru hari ini, Rabu, 19 November 2014. Rinciannya, enam POJK pada bidang perbankan, tujuh pada bidang pasar modal, dan tujuh pada bidang industri keuangan non-bank (IKNB).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan penerbitan semua kebijakan ini ditujukan untuk penataan kembali struktur pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses produk dan jasa keuangan.
"Penguatan aturan ditujukan agar kokoh dan transparan," ujar Muliaman dalam peluncuran Kebijakan OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK, Rabu, 19 November 2014.
POJK baru yang diluncurkan pemerintah pada bidang perbankan adalah
- POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan,
- POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan,
- POJK tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai),
- POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
- POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perbankan Syariah, dan
- POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Pada bidang pasar modal ada tujuh POJK baru, yakni
- POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan pada Sektor Pasar Modal,
- POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa,
- POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan,
- POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi,
- POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi,
- POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), dan
- POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
Adapun POJK baru pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (INKB) adalah
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah,
- POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan,
- POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
- POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan
- POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Pertamina Turunkan Harga Pertamax Setelah Naikan Harga Premium Karena Harga Minyak Dunia Turun Untuk Paksa Masyarakat Pakai Pertamax
PT Pertamina (Persero) per tanggal 22 November 2014 resmi menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dari Rp 10.500/liter menjadi Rp 9.950/liter. Ada alasan utama mengapa Pertamina mau menurunkan harga jual BBM jenis pertamax.
"Pertamax turun karena memang harga minyak dunia turun," ungkap Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Sabtu (22/11/2014).
Saat ini harga jual minyak dunia terjun bebas hingga di bawah US$ 80/barel. Mekanisme penjualan pertamax mengikuti harga pasar karena BBM jenis ini tergolong BBM non subsidi.
Dengan turunnya harga jual pertamax, maka selisih harga jual dengan BBM subsidi premium tidak terlalu jauh. Pasca kenaikan harga BBM subsidi 17 November 2014 silam, harga BBM subsidi jenis premium naik Rp 2.000/liter dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter. Sedangkan harga jual pertamax sekarang Rp 9.950/liter.
Disparitas harga yang tipis ini diharapakan bisa memaksa naiknya konsumsi pertamax. Oleh karena itu Pertamina sudah mengantisipasi dengan menyiapkan stok tambahan pertamax.
"Pertamina sudah siapkan stok pertamax untuk 50 hari ke depan," imbuhnya.
Selain itu beberapa persiapan lain juga dilakukan Pertamina seperti memperbanyak nozzle pertamax di SPBU. Cara itu dilakukan untuk meminimalisir jumlah antrean sepeda motor yang cukup panjang.
"Ini salah satu strategi Pertamina agar masyarakat bisa beralih ke pertamax tidak lagi premium," tutupnya.
Kemungkinan penerapan strategi ini sama dengan penerapan strategi feeder busway yaitu pertama pakai tiket terusan dan setelah banyak yang beralih dan terbiasa kemudian baru dijadikan terpisah sehingga laba yang diraup berlipat ganda dan dapat menutupi kerugian yang terjadi selama memakai tiket terusan.
"Pertamax turun karena memang harga minyak dunia turun," ungkap Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Sabtu (22/11/2014).
Saat ini harga jual minyak dunia terjun bebas hingga di bawah US$ 80/barel. Mekanisme penjualan pertamax mengikuti harga pasar karena BBM jenis ini tergolong BBM non subsidi.
Dengan turunnya harga jual pertamax, maka selisih harga jual dengan BBM subsidi premium tidak terlalu jauh. Pasca kenaikan harga BBM subsidi 17 November 2014 silam, harga BBM subsidi jenis premium naik Rp 2.000/liter dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter. Sedangkan harga jual pertamax sekarang Rp 9.950/liter.
Disparitas harga yang tipis ini diharapakan bisa memaksa naiknya konsumsi pertamax. Oleh karena itu Pertamina sudah mengantisipasi dengan menyiapkan stok tambahan pertamax.
"Pertamina sudah siapkan stok pertamax untuk 50 hari ke depan," imbuhnya.
Selain itu beberapa persiapan lain juga dilakukan Pertamina seperti memperbanyak nozzle pertamax di SPBU. Cara itu dilakukan untuk meminimalisir jumlah antrean sepeda motor yang cukup panjang.
"Ini salah satu strategi Pertamina agar masyarakat bisa beralih ke pertamax tidak lagi premium," tutupnya.
Kemungkinan penerapan strategi ini sama dengan penerapan strategi feeder busway yaitu pertama pakai tiket terusan dan setelah banyak yang beralih dan terbiasa kemudian baru dijadikan terpisah sehingga laba yang diraup berlipat ganda dan dapat menutupi kerugian yang terjadi selama memakai tiket terusan.
Friday, November 21, 2014
Pertumbuhan Milyarder Di Dunia Meningkat Secara Fantastis
Populasi orang super kaya di dunia terus bertambah. Survei terbaru, ada sebanyak 12.040 orang sangat tajir alias ultra high net worth (UHNW) bertambah pada periode setahun terakhir. Ribuan kaum kaya raya ini adalah mereka yang memiliki duit sedikitnya 30 juta dollar AS.
Pertumbuhan orang kaya raya ini menembus rekor baru. Jumlah kaum super kaya mencapai 211.275 individu atau naik 6 persen per Juni 2014, secara tahunan (year on year). Berdasarkan laporan lembaga riset Wealth-X dan UBS, total harta kelompok UHNW mencapai 29,7 triliun dollar AS. Jumlah itu bertambah 2 triliun dollar AS dari tahun sebelumnya.
Sebagai gambaran, total harta orang kaya ini hampir dua kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) yang sebesar 17 triliun dollar AS. Kendati harta orang tajir tersebut tumbuh subur, kekayaan mereka berisiko tinggi.
"Karena sekitar 25 persen total harta dalam bentuk cash sehingga berpotensi susut karena inflasi. Sebagian lagi memegang obligasi Jerman dan AS yang prospeknya masih negatif," ujar Simon Smiles, Chief Investment Officer UBS Wealth Management, seperti dikutip CNBC, Rabu (19/11/2014).
Risiko lain, Smiles menambahkan, dua pertiga dari harta orang super kaya ini tergabung dalam bisnis inti. Ada juga faktor volatilias pasar finansial dan politik yang masih menghantui kekayaan para jutawan.
Jutawan Asia
Prediksi Wealth-X dan UBS, populasi kaum tajir dunia menembus angka 250.000 orang dalam tempo lima tahun mendatang, tumbuh 18 persen dari posisi tahun ini. Lima tahun lagi, total kekayaan kelompok UHNW diperkirakan mencapai 40 triliun dollar AS. Kawasan Asia diramal menjadi mesin utama kelahiran orang kaya baru.
Jutawan asal Asia menempati urutan ketiga pada peringkat populasi UNHW. Setahun terakhir, pergerakan harta jutawan Asia tumbuh tipis. Penyebabnya adalah perlambatan ekonomi yang berimbas terhadap jutawan Jepang dan China.
Hingga Juni 2014, miliarder asal AS masih mendominasi populasi jutawan dunia atau sebanyak 69.560 jutawan tinggal di AS.
Secara total, benua Amerika Utara dan Eropa mendominasi populasi kaum UHNW dunia tahun ini. Sementara, harta jutawan Timur Tengah dan Afrika tumbuh tertinggi selama setahun terakhir. Smiles menyatakan, pertumbuhan populasi kaum kaya raya ini menjadi mesin utama pertumbuhan produk mewah. Tahun lalu, kaum UHNW menyumbang lebih dari 19 persen terhadap total belanja pasar barang mewah di dunia.
Pertumbuhan orang kaya raya ini menembus rekor baru. Jumlah kaum super kaya mencapai 211.275 individu atau naik 6 persen per Juni 2014, secara tahunan (year on year). Berdasarkan laporan lembaga riset Wealth-X dan UBS, total harta kelompok UHNW mencapai 29,7 triliun dollar AS. Jumlah itu bertambah 2 triliun dollar AS dari tahun sebelumnya.
Sebagai gambaran, total harta orang kaya ini hampir dua kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) yang sebesar 17 triliun dollar AS. Kendati harta orang tajir tersebut tumbuh subur, kekayaan mereka berisiko tinggi.
"Karena sekitar 25 persen total harta dalam bentuk cash sehingga berpotensi susut karena inflasi. Sebagian lagi memegang obligasi Jerman dan AS yang prospeknya masih negatif," ujar Simon Smiles, Chief Investment Officer UBS Wealth Management, seperti dikutip CNBC, Rabu (19/11/2014).
Risiko lain, Smiles menambahkan, dua pertiga dari harta orang super kaya ini tergabung dalam bisnis inti. Ada juga faktor volatilias pasar finansial dan politik yang masih menghantui kekayaan para jutawan.
Jutawan Asia
Prediksi Wealth-X dan UBS, populasi kaum tajir dunia menembus angka 250.000 orang dalam tempo lima tahun mendatang, tumbuh 18 persen dari posisi tahun ini. Lima tahun lagi, total kekayaan kelompok UHNW diperkirakan mencapai 40 triliun dollar AS. Kawasan Asia diramal menjadi mesin utama kelahiran orang kaya baru.
Jutawan asal Asia menempati urutan ketiga pada peringkat populasi UNHW. Setahun terakhir, pergerakan harta jutawan Asia tumbuh tipis. Penyebabnya adalah perlambatan ekonomi yang berimbas terhadap jutawan Jepang dan China.
Hingga Juni 2014, miliarder asal AS masih mendominasi populasi jutawan dunia atau sebanyak 69.560 jutawan tinggal di AS.
Secara total, benua Amerika Utara dan Eropa mendominasi populasi kaum UHNW dunia tahun ini. Sementara, harta jutawan Timur Tengah dan Afrika tumbuh tertinggi selama setahun terakhir. Smiles menyatakan, pertumbuhan populasi kaum kaya raya ini menjadi mesin utama pertumbuhan produk mewah. Tahun lalu, kaum UHNW menyumbang lebih dari 19 persen terhadap total belanja pasar barang mewah di dunia.
Indeks Obligasi Indonesia Diluncurkan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) meluncurkan indeks obligasi bernama Indonesia Bond Indexes (INDOBeX). INDOBeX berfungsi mengukur kinerja dan tren pergerakan pasar obligasi. Peluncuran INDOBeX yang diadakan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (21/11/2014) juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Direktur Utama IBPA Ignatius Girendroheru menuturkan, layaknya IHSG, INDOBeX juga diharapkan akan menjadi sumber yang terpercaya dan memudahkan pasar mengukur kinerja obligasinya secara obyektif. "Peluncuran INDOBeX merupakan jawaban atas kebutuhan ketersediaan sebuah indikator pasar yang obyektif, kredibel, dan reliable yang mencerminkan kondisi pasar obligasi Indonesia yang sesungguhnya," ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, serta Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengungkapkan jika pemerintah daerah membutuhkan infrastruktur, maka daerah bisa menggunakan produk jangka panjang berupa obligasi daerah. Karena itu, OJK selalu berkoordinasi dengan daerah.
"Obligasi daerah dimaksudkan untuk proyek tertentu,"ujar Nurhaida di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (25/9/2014). Hal serupa juga disampaiakan oleh Deputi Komisioner Pengawas Modal II OJK, M. Noor Rachman. Menurut dia, aturan yang dimiliki OJK untuk mengakomodir langkah pemerintah daerah sebenarnya sudah tersedia. OJK kini tinggal menunggu peran aktif daerah.
"Aturannya sudah ada, jelas. Ada ratingnya, ada laporan keuangan. Ada ini. Ada di peraturan. Aturannya sudah ada, khusus. Kalau mereka siap, kita tunggu, lah. Kami sih siap saja," katanya. INDOBeX dibagi dalam tiga jenis indeks. Setiap indeks memiliki lima tipe perhitungan. Jika ditotal, INDOBeX memiliki 15 seri indeks. Perlu diketahui, ketiga jenis indeks INDOBeX adalah INDOBeX Composite, INDOBeX Government, dan INDOBeX Corporate.
Sementara, setiap indeks dibagi kembali dalam lima tipe perhitungan berdasarkan total return, clean price, gross price, effective yield, dan gross yield until redemption. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa peluncuran INDOBeX merupakan salah satu bentuk pendalaman pasar surat utang, termasuk pasar SBN. "Sangat penting bagi pemerintah meningkatkan kedalaman pasar SBN domestik dengan berbagai upaya pendalaman pasar yang telah, dan akan terus dilakukan. Salah satunya, melalui peluncuran INDOBeX," pungkasnya.
Direktur Utama IBPA Ignatius Girendroheru menuturkan, layaknya IHSG, INDOBeX juga diharapkan akan menjadi sumber yang terpercaya dan memudahkan pasar mengukur kinerja obligasinya secara obyektif. "Peluncuran INDOBeX merupakan jawaban atas kebutuhan ketersediaan sebuah indikator pasar yang obyektif, kredibel, dan reliable yang mencerminkan kondisi pasar obligasi Indonesia yang sesungguhnya," ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, serta Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengungkapkan jika pemerintah daerah membutuhkan infrastruktur, maka daerah bisa menggunakan produk jangka panjang berupa obligasi daerah. Karena itu, OJK selalu berkoordinasi dengan daerah.
"Obligasi daerah dimaksudkan untuk proyek tertentu,"ujar Nurhaida di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (25/9/2014). Hal serupa juga disampaiakan oleh Deputi Komisioner Pengawas Modal II OJK, M. Noor Rachman. Menurut dia, aturan yang dimiliki OJK untuk mengakomodir langkah pemerintah daerah sebenarnya sudah tersedia. OJK kini tinggal menunggu peran aktif daerah.
"Aturannya sudah ada, jelas. Ada ratingnya, ada laporan keuangan. Ada ini. Ada di peraturan. Aturannya sudah ada, khusus. Kalau mereka siap, kita tunggu, lah. Kami sih siap saja," katanya. INDOBeX dibagi dalam tiga jenis indeks. Setiap indeks memiliki lima tipe perhitungan. Jika ditotal, INDOBeX memiliki 15 seri indeks. Perlu diketahui, ketiga jenis indeks INDOBeX adalah INDOBeX Composite, INDOBeX Government, dan INDOBeX Corporate.
Sementara, setiap indeks dibagi kembali dalam lima tipe perhitungan berdasarkan total return, clean price, gross price, effective yield, dan gross yield until redemption. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa peluncuran INDOBeX merupakan salah satu bentuk pendalaman pasar surat utang, termasuk pasar SBN. "Sangat penting bagi pemerintah meningkatkan kedalaman pasar SBN domestik dengan berbagai upaya pendalaman pasar yang telah, dan akan terus dilakukan. Salah satunya, melalui peluncuran INDOBeX," pungkasnya.
Harga Jual Rumah Mulai Dinaikan Pengembang Agar Momen Kenaikan BBM Tidak Sia Sia
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi mendongkrak harga properti. Walaupun tak berkaitan langsung dengan kenaikan upah buruh, para pengembang properti terpaksa melakukan efisiensi guna menekan inflasi akibat kenaikan harga barang-barang yang dipicu naiknya harga BBM.
"Kami masih menghitung kemungkinan kenaikannya. Kalau menurut saya, kenaikan rumah maksimal 5-7,5 persen," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Paulus Totok Lusida, Jumat, 21 November 2014
Totok menjelaskan, pada kondisi normal, besar persentase kenaikan harga properti sekitar separuh dari persentase kenaikan harga BBM. Ia mencontohkan, jika kenaikan harga BBM sebesar 10 persen, harga properti bisa terkerek naik 5 persen. Artinya, kenaikan harga solar dan Premium sebesar Rp 2.000 berpotensi mendongkrak harga rumah sekitar 15 persen.
Namun ia mengingatkan bahwa sejak lama bisnis properti dikenai harga bahan bakar industri, bukan bersubsidi. "Memang harga bahan baku seperti besi dan semen naik beberapa waktu lalu. Tapi tidak terlalu berpengaruh," katanya.
Apabila kenaikan harga bahan bakar bersubsidi tak diimbangi dengan perbaikan kinerja birokrasi, harga rumah bisa naik dalam sebulan ke depan. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah memangkas jalur birokrasi dalam mengurus sertifikat.
"Waktu rapat koordinasi nasional REI di Jakarta Kamis kemarin, 20 November, kami sudah meneken kesepakatan dengan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat melalui Bank Tabungan Negara sesuai harga setor resmi," ujarnya.
Pengambilalihan sertifikasi oleh BTN, lanjut Totok, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi. Pasalnya, kenaikan harga BBM bakal terkompensasi oleh pemotongan jalur birokrasi. "Harga rumah bisa lebih efisien. Selain itu, ada kepastian hak end-user lebih terjamin karena yang melakukan penjaminan perbankan," katanya.
"Kami masih menghitung kemungkinan kenaikannya. Kalau menurut saya, kenaikan rumah maksimal 5-7,5 persen," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Paulus Totok Lusida, Jumat, 21 November 2014
Totok menjelaskan, pada kondisi normal, besar persentase kenaikan harga properti sekitar separuh dari persentase kenaikan harga BBM. Ia mencontohkan, jika kenaikan harga BBM sebesar 10 persen, harga properti bisa terkerek naik 5 persen. Artinya, kenaikan harga solar dan Premium sebesar Rp 2.000 berpotensi mendongkrak harga rumah sekitar 15 persen.
Namun ia mengingatkan bahwa sejak lama bisnis properti dikenai harga bahan bakar industri, bukan bersubsidi. "Memang harga bahan baku seperti besi dan semen naik beberapa waktu lalu. Tapi tidak terlalu berpengaruh," katanya.
Apabila kenaikan harga bahan bakar bersubsidi tak diimbangi dengan perbaikan kinerja birokrasi, harga rumah bisa naik dalam sebulan ke depan. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah memangkas jalur birokrasi dalam mengurus sertifikat.
"Waktu rapat koordinasi nasional REI di Jakarta Kamis kemarin, 20 November, kami sudah meneken kesepakatan dengan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat melalui Bank Tabungan Negara sesuai harga setor resmi," ujarnya.
Pengambilalihan sertifikasi oleh BTN, lanjut Totok, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi. Pasalnya, kenaikan harga BBM bakal terkompensasi oleh pemotongan jalur birokrasi. "Harga rumah bisa lebih efisien. Selain itu, ada kepastian hak end-user lebih terjamin karena yang melakukan penjaminan perbankan," katanya.
Daftar UMK Di Jawa Barat Tahun 2015
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah menetapkan nilai Upah Minimum Kota (UMK)Bandung sebesar Rp 2.310.000. Rekomendasi UMK tersebut diserahkan hari ini, Rabu (19/11/2014) kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk dikaji ulang.
"UMK di Kota Bandung nilainya Rp 2.310.000. Tapi harus direview dulu oleh gubernur karena ada kenaikan BBM juga kan," ujar pria yang akrab disapa Emil tersebut saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Emil menuturukan, Selasa (18/11/2014) malam pihaknya sudah melakuan negosiasi bersama buruh dan dewan pengupahan terkait nilai UMK Kota Bandung 2015. Sebelumnya buruh Kota Bandung menuntut UMK naik 30 persen atau menjadi Rp 2,6 juta.
"Rapat tadi malam bersama buruh, sudah dicapai kesepakatan UMK Rp 2,31 Juta. Jadi tidak ada demo-demoan. Di Bandung mah aman. Mereka (buruh) sudah sepakat dengan angka segitu," terang Emil. Menurutnya, keputusan nilai UMK tersebut sudah merupakan hasil penghitungan Dewan Pengupahan yang dimusyawarahkan bersama buruh. Sehingga baik pengusaha maupun buruh sudah sepakat dengan angka tersebut.
"Pertimbangannya perhitungan KHL 60 item itu, ada pertumbuhan ekonomi juga, progres kerja, juga peluang inflasi dari kenaikan BBM," jelas Emil. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akhirnya mengesahkan Upah minimum kota dan kabupaten (UMK) se-Jabar tahun 2015, Jumat (21/11/2014). Kabupaten Karawang tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi dengan nilai Rp 2.957.450.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Aher menandatangani penetapan UMK tersebut di Markas Pussenif di Jalan Supratman Bandung. Pengumuman dilakukan setengah menjelang pergantian hari. "Yang penting masih di Jabar. Yang penting aman, jadi keputusan diambil dengan jernih tanpa tekanan," ujar Aher.
UMK Jabar tahun 2014 itu dikeluarkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) bernomor 560/kep.1581-Bangsos/2014 tertanggal 21 November 2014. Dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, Kabupaten Kabupaten Ciamis tercatat menjadi yang terendah dengan UMK Rp 1.131.862. "Semua sudah ditandatangani. Tidak ada yang terlewat," katanya.
Aher menyebutkan jumlah kabupaten kota yang UMK-nya telah mencapai KHL atau lebih yaitu ada 23 kabupaten. Dengan capaian UMK terhadap KHL tertinggi yaitu Kabupaten Purwakarta yaitu sebesar 132,95 persen. "Hanya 4 kota dan kabupaten saja yang UMK-nya dibawah KHL yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Koya Banjar dan Kabupaten Garut," sebutnya.
Nilai rata-rata UMK di Jabar tahun 2014 yaitu Rp 1.887.619,44 dengan prosentase kenaikan rata-rata UMK 16,18 persen serta prosentase capaian rata-rata UMK terhadap KHL sebesar 108,83 persen.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan menandantangai penetapan UMK 2015 di Jabar pada Jumat (21/11/2014) malam. Nilai UMK diusulkan ke Pemprov Jabar berdasarkan keputusan wali kota dan bupati di masing-masing daerah setelah musyawarah antara pemerintag daerah, dewan pengupahan, serta serikat pekerja.
"Jumat (besok) malam sudah bisa ditetapkan oleh gubernur," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Hening Widiarmoko kepada wartawan, Kamis (20/11/2014). Hening menyebutkan hingga siang ini sudah 24 dari 27 kabupaten/kota di Jabar menyampaikan rekomendasi UMK berdasarkan kesepakatan dari wali kota dan bupati.
"Hampir seluruh bupati dan wali kota menyampaikan rekomendasi UMK. Tiga daerah yang belum menyerahkan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini dibahas di tingkat dewan pengupahan provinsi," ujar Hening.
Ribuan buruh turun ke jalan menuntut UMK 2015 seluruh daerah di Jabar naik 30 persen dari nilai upah sebelumnya. Aksi demonstrasi rutin tiap tahun ini selalu terjadi jelang penetapan UMK. Buruh bergerak mengepung Gedung Sate yang merupakan kantor Pemprov Jabar.
Pedemo tergabung Aliansi Buruh Jabar datang bergelombang ke depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/11/2014). Gabungan organanisasi buruh ini terdiri SPN, KSPSI, SBSI 92, PPMI 98, KSN, FSPM, Gaspermindo, KSBSI, GOBSI, dan FSPMI.
Buruh selama ini menilai kebijakan upah minimum tidak dapat menutupi kebutuhan hidup rill kaum pekerja dan buruh. Padahal, menurut buruh, penetapan upah minimum harus mengacu pada kebutuhan hidup layak. "Kami menuntut nilai UMK 2015 di seluruh kabuaten kota yang berada di Jabar naik sebesar 30 persen dari UMK 2014," kata seorang orator.
Selain itu, pedemo mendesak pemerintah melakukan revisi Permenakertrans RI nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Mereka menginginkan komponen KHL 60 items harus diubah menjadi 84 items.
"Kami menuntut pencabutan Kepmenakertrans RI nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum," ucap pedemo. Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate atau Jalan Diponegoro ditutup sementara. Ratusan polisi berjaga-jaga di lokasi demo.
Sejumlah daerah di Jawa Barat belum menyerahkan nilai usulan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2015. Wacana pemerintah pusat menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi penyebab banyak daerah yang belum serahkan UMK.
"UMK belum, kenapa? 'Kan menunggu nih jadi atau enggak (BBM naik). Dewan pengupahan juga menunggu-nunggu," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/11/2014).
Aher sapaan Heryawan menjelaskan batas waktu penyerahan nilai UMK tiap-tiap daerah itu pada 21 November 2014. Namun hingga kini masih ada kabupaten kota belum menyerahkan. "Tinggal tiga hari lagi. Harusnya 'kan tanggal tujuh dan delapan (November) sudah sampai ke kita," ucap Aher.
Dia mencatat baru 14 dari 27 kabupaten kota di Jabar yang sudah melaporkan usulan besaran UMK 2015. "Kawasan timur sudah, seperti Banjar, Kuningan, Majalengka dan Cirebon. Bandung Raya dan Bekasi Raya yang belum," ujar Aher.
"UMK di Kota Bandung nilainya Rp 2.310.000. Tapi harus direview dulu oleh gubernur karena ada kenaikan BBM juga kan," ujar pria yang akrab disapa Emil tersebut saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Emil menuturukan, Selasa (18/11/2014) malam pihaknya sudah melakuan negosiasi bersama buruh dan dewan pengupahan terkait nilai UMK Kota Bandung 2015. Sebelumnya buruh Kota Bandung menuntut UMK naik 30 persen atau menjadi Rp 2,6 juta.
"Rapat tadi malam bersama buruh, sudah dicapai kesepakatan UMK Rp 2,31 Juta. Jadi tidak ada demo-demoan. Di Bandung mah aman. Mereka (buruh) sudah sepakat dengan angka segitu," terang Emil. Menurutnya, keputusan nilai UMK tersebut sudah merupakan hasil penghitungan Dewan Pengupahan yang dimusyawarahkan bersama buruh. Sehingga baik pengusaha maupun buruh sudah sepakat dengan angka tersebut.
"Pertimbangannya perhitungan KHL 60 item itu, ada pertumbuhan ekonomi juga, progres kerja, juga peluang inflasi dari kenaikan BBM," jelas Emil. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akhirnya mengesahkan Upah minimum kota dan kabupaten (UMK) se-Jabar tahun 2015, Jumat (21/11/2014). Kabupaten Karawang tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi dengan nilai Rp 2.957.450.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Aher menandatangani penetapan UMK tersebut di Markas Pussenif di Jalan Supratman Bandung. Pengumuman dilakukan setengah menjelang pergantian hari. "Yang penting masih di Jabar. Yang penting aman, jadi keputusan diambil dengan jernih tanpa tekanan," ujar Aher.
UMK Jabar tahun 2014 itu dikeluarkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) bernomor 560/kep.1581-Bangsos/2014 tertanggal 21 November 2014. Dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, Kabupaten Kabupaten Ciamis tercatat menjadi yang terendah dengan UMK Rp 1.131.862. "Semua sudah ditandatangani. Tidak ada yang terlewat," katanya.
Aher menyebutkan jumlah kabupaten kota yang UMK-nya telah mencapai KHL atau lebih yaitu ada 23 kabupaten. Dengan capaian UMK terhadap KHL tertinggi yaitu Kabupaten Purwakarta yaitu sebesar 132,95 persen. "Hanya 4 kota dan kabupaten saja yang UMK-nya dibawah KHL yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Koya Banjar dan Kabupaten Garut," sebutnya.
Nilai rata-rata UMK di Jabar tahun 2014 yaitu Rp 1.887.619,44 dengan prosentase kenaikan rata-rata UMK 16,18 persen serta prosentase capaian rata-rata UMK terhadap KHL sebesar 108,83 persen.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan menandantangai penetapan UMK 2015 di Jabar pada Jumat (21/11/2014) malam. Nilai UMK diusulkan ke Pemprov Jabar berdasarkan keputusan wali kota dan bupati di masing-masing daerah setelah musyawarah antara pemerintag daerah, dewan pengupahan, serta serikat pekerja.
"Jumat (besok) malam sudah bisa ditetapkan oleh gubernur," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Hening Widiarmoko kepada wartawan, Kamis (20/11/2014). Hening menyebutkan hingga siang ini sudah 24 dari 27 kabupaten/kota di Jabar menyampaikan rekomendasi UMK berdasarkan kesepakatan dari wali kota dan bupati.
"Hampir seluruh bupati dan wali kota menyampaikan rekomendasi UMK. Tiga daerah yang belum menyerahkan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini dibahas di tingkat dewan pengupahan provinsi," ujar Hening.
Ribuan buruh turun ke jalan menuntut UMK 2015 seluruh daerah di Jabar naik 30 persen dari nilai upah sebelumnya. Aksi demonstrasi rutin tiap tahun ini selalu terjadi jelang penetapan UMK. Buruh bergerak mengepung Gedung Sate yang merupakan kantor Pemprov Jabar.
Pedemo tergabung Aliansi Buruh Jabar datang bergelombang ke depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/11/2014). Gabungan organanisasi buruh ini terdiri SPN, KSPSI, SBSI 92, PPMI 98, KSN, FSPM, Gaspermindo, KSBSI, GOBSI, dan FSPMI.
Buruh selama ini menilai kebijakan upah minimum tidak dapat menutupi kebutuhan hidup rill kaum pekerja dan buruh. Padahal, menurut buruh, penetapan upah minimum harus mengacu pada kebutuhan hidup layak. "Kami menuntut nilai UMK 2015 di seluruh kabuaten kota yang berada di Jabar naik sebesar 30 persen dari UMK 2014," kata seorang orator.
Selain itu, pedemo mendesak pemerintah melakukan revisi Permenakertrans RI nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Mereka menginginkan komponen KHL 60 items harus diubah menjadi 84 items.
"Kami menuntut pencabutan Kepmenakertrans RI nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum," ucap pedemo. Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate atau Jalan Diponegoro ditutup sementara. Ratusan polisi berjaga-jaga di lokasi demo.
Sejumlah daerah di Jawa Barat belum menyerahkan nilai usulan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2015. Wacana pemerintah pusat menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi penyebab banyak daerah yang belum serahkan UMK.
"UMK belum, kenapa? 'Kan menunggu nih jadi atau enggak (BBM naik). Dewan pengupahan juga menunggu-nunggu," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/11/2014).
Aher sapaan Heryawan menjelaskan batas waktu penyerahan nilai UMK tiap-tiap daerah itu pada 21 November 2014. Namun hingga kini masih ada kabupaten kota belum menyerahkan. "Tinggal tiga hari lagi. Harusnya 'kan tanggal tujuh dan delapan (November) sudah sampai ke kita," ucap Aher.
Dia mencatat baru 14 dari 27 kabupaten kota di Jabar yang sudah melaporkan usulan besaran UMK 2015. "Kawasan timur sudah, seperti Banjar, Kuningan, Majalengka dan Cirebon. Bandung Raya dan Bekasi Raya yang belum," ujar Aher.
Subscribe to:
Posts (Atom)