Defisit Anggaran Capai Rp153,36 Triliun

Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga 30 September 2014 mencapai Rp153,36 triliun atau 63,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan sebesar Rp241,5 triliun.

"Defisit anggaran mengalami kenaikan dibanding tahun lalu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Infromasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis, Rabu. Yudi menjelaskan bahwa pada periode yang sama tahun lalu realisasi defisit anggaran hanya Rp110,58 triliun atau 49,3 persen dari pagu APBN-Perubahan 2013, relatif lebih rendah daripada realisasi sementara pada 2014.

Defisit anggaran berasal dari realisasi pendapatan dan hibah yang baru mencapai Rp1.081,31 triliun atau 66,1 persen dari target Rp1.635,4 triliun dan belanja negara yang telah mencapai Rp1.234,67 triliun atau 65,8 persen dari pagu Rp1.876,9 triliun.

Menurut Yudi, realisasi pendapatan dan hibah negara sementara pada 2014 ini lebih tinggi dari realisasi periode 30 September 2013 yang hanya Rp982,16 triliun atau 65,4 persen dari target APBN-Perubahan 2013. "Peningkatan ini disebabkan persentase realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 4,9 persen dari tahun lalu, meskipun penerimaan perpajakan lebih rendah 0,7 persen dari realisasi tahun 2013," katanya.

Realisasi belanja negara pada periode ini juga tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp1.092,74 triliun atau 63,3 persen dari pagu APBN-Perubahan 2013. "Persentase realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun ini lebih tinggi 3,6 persen dari tahun lalu, meskipun realisasi transfer ke daerah lebih rendah 0,5 persen dibandingkan persentase realisasi tahun 2013," katanya.

Sementara realisasi pembiayaan pada periode 30 September 2014 telah mencapai Rp238,5 triliun atau 98,8 persen dari pagu APBN-Perubahan sebesar Rp241,5 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan mencapai Rp179,02 triliun atau 79,9 persen dari APBN-Perubahan 2013.

Ekonom dari Universitas Widya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan utang Indonesia di luar negeri semakin membengkak dan subsidi untuk sektor energi semakin tinggi, jika bahan bakar minyak tidak dinaikan.

"Bayangkan untuk saat ini subsidi pemerintah untuk sektor energi mencapai Rp330 triliun. Angka itu, sangat memberatkan anggaran, karena selain itu, negara juga harus membayar utang sebesar Rp400 triliun," katanya di Kupang, Rabu. Bukan cuma itu, menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas itu, angka subsidi BBM itu lebih besar daripada subsidi kesehatan dan infrastruktur.

"Setiap tahun negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp714,5 triliun untuk subsidi BBM, dan hanya Rp202,6 triliun untuk kesehatan dan Rp577,9 triliun untuk infrastruktur. Padahal subsidi yang justru sangat penting untuk kesehatan, infrastruktur perlu tingkatkan, jauh dengan subsidi BBM itu," katanya.

Karena itu, katanya tidak ada pilihan lain, kecuali BBM dinaikan dengan besaran yang terlebih dahulu mempertimbangkan banyak aspek, terutama aspek kemampuan dan daya beli masyarakat, ketika kebijakan penaikkan diberlakukan.

Karena menurut dia, fakta juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen lebih yang menikmati subsidi tersebut kelas menengah atas, karena tidak ketatnya pengawasan, dan mental pelaksana program kompensasi BBM itu belum direvolusi.

Mantan direktur pascasarjana Fakultas Ekonomi Unwira Kupang itu menyebut riset terkini perusahaan riset dan penyedia informasi mengenai konsumen, Nielsen, menyebutkan pada kuartal ketiga 2014 ini, perhatian masyarakat yang pertama itu soal kenaikan harga BBM, baru kemudian ekonomi dan politik. Tapi fokus utama konsumen yaitu harga BBM.

Berdasarkan hasil survei, katanya pada kuartal kedua 2014, sekitar 34 persen masyarakat menyatakan kekhawatiran utama mereka adalah keadaan ekonomi. Namun, pada kuartal selanjutnya, sebanyak 28 persen masyarakat mengaku kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran terbesar mereka.

"Kenaikan harga BBM begitu berdampak signifikan terhadap daya beli konsumen. Karena harga bahan bakar minyak memengaruhi banyak pos pengeluaran lainnya," katanya. Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, lanjutnya, berpotensi menurunkan tingkat konsumsi dan kepercayaan diri masyarakat untuk sesaat dan kemudian bisa pulih kembali.