Negara Teluk Habiskan 160 Miliar Dolar AS Untuk Subsidi BBM

Negara-negara Arab di Teluk, yang memproduksi seperlima dari minyak mentah dunia, menghabiskan lebih dari 160 miliar dolar AS pada subsidi energi per tahun, kata seorang pejabat Bank Dunia, Selasa.

"Negara-negara Teluk menghabiskan sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka setiap tahun untuk subsidi energi termasuk BBM dan listrik. Yang mencapai 160 miliar dolar AS," kata Shantayanan Devarajan, kepala ekonom Bank Dunia untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, lapor AFP.

Enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) -- Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab -- memiliki PDB gabungan 1,64 triliun dolar AS pada akhir 2013, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, menyumbang hampir setengah dari subsidi GCC.

"GCC dan negara-negara MENA lainnya harus mulai memotong subsidi energi sekarang, jika tidak masalah-masalah yang terkait dengan mereka akan bertambah buruk," Devarajan mengatakan pada sebuah konferensi pers di Kuwait pada laporan Bank Dunia tentang subsidi.

Laporan itu mengatakan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang merupakan rumah bagi 5,5 persen populasi dunia dan 3,3 persen dari PDB-nya, menyumbang 48 persen dari subsidi energi global.

Jumlah tersebut diperkirakan melebihi 250 miliar dolar AS untuk seluruh wilayah MENA yang juga mencakup pengekspor minyak Irak, Iran dan Aljazair yang membelanjakan lebih dari 10 persen dari PDB mereka untuk subsidi energi.

"Subsidi ini mengusir pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan dan investasi serta kemungkinan ancaman berkelanjutan utang publik," laporan itu mengatakan, menambahkan sebagian besar subsidi ini menguntungkan orang kaya.

Mesir menghabiskan tujuh kali lebih untuk subsidi bahan bakar daripada kesehatan, kata dokumen Bank Dunia.

"Wilayah MENA mengalami pertumbuhan rendah, pengangguran yang tinggi, kemacetan lalu lintas dan polusi ... subsidi energi berkontribusi terhadap masalah semua ini. Reformasi mereka harus menjadi prioritas tertinggi," kata laporan itu.