DPR Interpleasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ditengah Penurunan Drastis Harga Minyak Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima jawaban pemerintah terkait interpelasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minya (BBM). Alasannya, kebijakan ini dibuat karena memikirkan kesejahteraan rakyat jangka panjang.

"Sampai sekarang saya belum punya bayangan jika DPR menolak kenaikan harga BBM," kata Anfrinof di kantornya, Jumat 21 November 2014. DPR, ujarnya, diharapkan sadar betul pentingnya gambaran rencana pembangunan lima tahun ke depan yang diajukan pemerintah.

Andrinof mengatakan, pemerintah akan jor-joran menfokuskan pembangunan infrastruktur. Dengan perencanaan Rp 5.000 triliun, pemerintah akan membangun waduk, bandara, jalan, pelabuhan, listrik, dan lainnya. "Ini kesungguhan pemerintah membangun bangsa," ujarnya. Andrinof juga meyakini para anggota DPR mengerti jika pembangunan yang direncanakan pemerintah adalah yang terbaik buat bangsa.

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2000 per liter. Dengan kenaikan ini, maka ruang fiskal mendapat tambahan Rp 120 triliun. Namun, sejumlah anggota DPR menilai kebijakan tersebut merugikan rakyat. Karena itu, DPR akan menggunakan hak interpelasinya.

Koalisi Prabowo Subianto memastikan untuk menggunakan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun mereka belum memastikan kapan hak itu akan diwujudkan.

"Masih lihat masa reses, bisa sebelum atau sesudah reses. Kami belum putuskan," ujar Tantowi Yahya, Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, saat melawat ke Yogyakarta, Jumat, 21 November 2014. Masa reses DPR RI, ujar Tantowi, berlangsung dari 5 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. "Kalau memungkinkan, ya, tetap diusahakan sebelum reses," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, yang juga menjabat sebagai Presidium Koalisi Prabowo, Aburizal Bakrie, sudah memastikan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi melalui parlemen. Hak itu diambil untuk meminta penjelasan pemerintah atas kenaikan harga BBM.

Menurut Ical, panggilan akrab Aburizal, interpelasi lebih diarahkan untuk mempertanyakan pemberian subsidi atas dampak kenaikan harga BBM yang butuh persetujuan DPR.  Di sisi lain, kata Tantowi, Koalisi Prabowo tetap ingin mendapatkan penjelasan dari Jokowi ihwal sebab utama kenaikan harga BBM. "Karena harga minyak dunia sedang turun saat ini. Kami butuh penjelasan langsung dari pemerintah," katanya.

Dalam kacamata Koalisi Prabowo, kenaikan harga BBM belum tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, daya beli masyarakat atas sektor kebutuhan pokok sedang rendah. "Masyarakat belum siap untuk itu (kenaikan harga BBM)," kata Tantowi.

Soal kecurigaan Koalisi Jokowi bahwa penggunaan hak interpelasi tersebut bakal menjadi sarana untuk pemakzulan, Tantowi membantahnya. "Kekhawatiran itu berlebihan. Kami hanya gunakan hak," ujarnya.