Kontrak Blok Mahakam Akan Diputuskan Dalam Waktu 3 Bulan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan nasib pengelolaan ladang minyak dan gas Blok Mahakam, Kalimantan Timur, akan diputuskan kurang dari tiga bulan lagi atau sekitar Februari 2015. Sudirman mengisyaratkan pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero). "Kalau hari ini bisa, kita serahkan ke Pertamina. Tapi kan ada proses-prosesnya," kata Sudirman di kantornya, Ahad, 16 November 2014.

Namun, kata Sudirman, selain kemungkinan penyerahkan Blok Mahakam, pemerintah juga akan mendorong Pertamina untuk mendapatkan kesempatan mengelola ladang minyak di luar negeri. Caranya, kata Sudirman, Pertamina bisa bernegosiasi dengan Total E&P, perusahaan minyak asal Prancis, yang kini menguasai Blok Mahakam untuk mengajak Pertamina ke luar negeri.

"Total bisa ke ladang yang lain dan kita ajak bareng. Tapi bolehnggak Pertamina diajak ke luar negeri? Mitra-mitra kita itu sangat kooperatif yang penting maunya kita jelas," kata Sudirman.

Kontrak Total E&P di Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Namun hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah kontrak Total akan diputus atau diperpanjang. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendesak kontrak Total di Blok Mahakam tidak diteruskan dan dialihkan ke Pertamina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan akan segera mengeluarkan keputusan mengenai kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam. Masa kontrak PT Total EP yang merupakan pengelola blok tersebut akan habis pada 2017.

"Mengenai blok migas yang jatuh tempo sedang kami review,termasuk Blok Mahakam. Dalam waktu dekat akan ada keputusannya," kata Sudirman kepada wartawan di Kantor Pusat Pertamina, Rabu, 5 November 2014.

Menurut Sudirman, kelanjutan kontrak pengelolaan Blok Mahakam akan melibatkan kontraktor dari dalam dan luar negeri. Namun, dia menyatakan bahwa kepentingan nasional tetap harus diutamakan. "Tapi bukan berarti harus diberikan semua kepada Pertamina. Yang penting value added-nya bagaimana," ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Naryanto Wagimin mengatakan sinergi untuk pengelolaan Blok Mahakam bisa dilakukan oleh PT Pertamina dan Total E&P Indonesie. "Pak Menteri mengatakan sinergi bisnis dan kepentingan nasional, ya kira-kira begitu," ujarnya. Namun, otoritas tetap berada di tangan pemerintah.

Hingga saat ini ada tiga blok yang sudah meminta perpanjangan kontrak. "Saat ini ada tiga blok yang sudah mengajukan perpanjangan kontrak, yakni ONWJ, Mahakam, dan Gebang," katanya.

Blok Gebang yang dikelola JOB Pertamina-Energi Mega Persada akan habis kontrak pada November 2015. Selain itu, Blok ONWJ dengan operator PT Pertamina Hulu Energi akan berakhir Januari 2017. Sedangkan Blok Mahakam yang dikelola Total akan berakhir kontraknya pada Maret 2017.

PT Pertamina berharap pemerintah memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina untuk dikelola secara mandiri. Konsesi pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang sekarang berada di tangan Total E&P akan berakhir pada 2017 mendatang.

"Kami mampu mengelolanya," kata Manajer External Communication PT Pertamina (Persero) Jekson Simanjuntak, di Universitas Brawijaya Malang, Senin 7 Oktober 2013.

Manajemen PT Pertamina, katanya, telah berkirim surat ke Menteri Energi Sumber Daya Alam untuk mengelola Blok Mahakam. Namun, sejauh ini belum ada balasan. Jekson khawatir jika tak segera ada jawaban dari pemerintah, akan terjadi gesekan di internal pemerintah akibat lobi-lobi berbagai pihak.

"Kalau untuk Pertamina maka keuntungan jelas untuk Negara karena Pertamina kan milik negara," kata Jekson lagi. Menurutnya, Blok Mahakam memiliki arti strategis karena total cadangan minyak dan gasnya amat tinggi. Jekson menjamin ada total keuntungan senilai Rp 190 triliun jika Pertamina bisa menguasai Blok Mahakam.

"Dengan menguasai sendiri ladang minyak, kita akan lebih terjamin," kata Jekson. Saat ini, kata dia, peralatan pengeboran sudah terpasang sehingga Pertamina tak perlu mengebor ladang minyak lagi. "Meski keuntungan rendah, namun pajak, deviden dan keuntungan nanti masuk ke kas Negara," katanya.

Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batubara mendukung permintaan Pertamina itu. "Agar Indonesia berdaulat, Pertamina harus diberikan kesempatan mengolah minyak sendiri," katanya.Jika diberikan kepada perusahaan asing, Marwan khawatir negara akan dirugikan. "Perusahaan asing sering menggelapkan pajak," katanya.