Program Ekonomi Yang Harus Dijalankan Presiden Mendatang dan PDI Perjuangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, mengatakan, pemerintahan baru punya dua pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Dua pekerjaan rumah itu adalah, stabilitas ekonomi makro dan subsidi energi.

Menurut dia, untuk pekerjaan rumah pertama, yakni stabilitas ekonomi makro, pemerintah harus menjaga transaksi berjalan agar tidak defisit. Defisit transaksi harus tetap dijaga di bawah 2,5 persen.  Armida mengatakan, menjaga defisit harus menjadi utama pemerintahan mendatang. Sebab, arus modal masuk dan keluar sulit dikendalikan. "Karena terpengaruh dengan kebijakan yang dibuat negara lain, misalnya, tapering off," ujarnya, Jumat, 11 April 2014.

Untuk menjaga stabilitas makro dari sisi transaksi berjalan, kata dia, pemerintah harus punya solusi terhadap kebijakan bahan bakar minyak dari sisi produksi dan konsumsi.  Sedangkan untuk pekerjaan rumah kedua, kata Armida, adalah memangkas subsidi BBM. Alasannya, selama ini pemberian subsidi tidak tepat sasaran karena yang menerima adalah pemilik kendaraan pribadi.

Indonesia, lanjut Armida, tak bisa bertahan jika lima tahun ke depan masih melakukan subsidi across the board, tak melakukan diversifikasi energi dan tidak melakukan investasi kilang minyak. Masa bakti Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat di pemerintahan tinggal lima bulan lagi. Dia tak hanya meminta pemerintahan baru segera memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tapi juga memberikan catatan pekerjaan rumah (PR) di Kementerian Perindustrian untuk menteri mendatang. Apa saja PR yang akan diberikan? Berikut catatannya:

Menurut Hidayat, menteri mendatang akan menjalankan Undang-Undang tentang Perindustrian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Rancangan ini sudah disetujui DPR pada akhir tahun lalu. Undang-udang baru ini dinilai sangat penting karena memuat program jangka panjang selama 20 tahun sebagai strategi besar industri nasional. "Menteri yang akan datang tinggal meneruskan karena landasannya sudah ada," kata Hidayat, Rabu, 9 April 2014.

Dia menjelaskan, undang-undang itu akan mengatur kebijakan sektor industri dengan payung hukum yang kuat dan kewenangan lebih besar. Kewenangan tersebut diperlukan untuk mengonsentrasikan pada program-program industri yang berada banyak berada di kementerian lain yang tidak berjalan.

Program hilirisasi industi nantinya akan menjadi kewenangan dan ditangani Kementerian Perindustrian meskipun sifatnyacross sectoral. Kementerian, kata dia, setelah menetapkan prioritas-prioritas dari programnya, juga mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur jenis atau volume impor yang dianggap tidak memberikan support kepada pertumbuhan industri nasional.

"Jadi itu kewenangan lebih yang akan dipunyai kementerian dengan komando jelas meskipun tanggung jawabnya lebih besar," kata Hidayat.

Pemerintah, kata dia, nantinya harus mempunyai pilihan mengenai industri yang akan dibangun tahun depan. Sehingga pertumbuhan labour intensive industry masih dibutuhkan. "Seperti industri tekstil, sepatu, dan perusahaan otomotif."

Apa saja program ekonomi yang harus dijalankan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan jika memenangi pemilihan umum (pemilu) 2014, berikut catatan yang diberikan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih. Dia mengatakan, program yang harus diprioritaskan adalah soal energi, kemandirian ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja.

Energi
Menurut Lana, sewaktu Megawati Soekarnoputri menjadi presiden 2001-2004 pernah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak itu bagus. Karena subsidi BBM itu tidak produktif," ujarnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM, kata dia, akan berimbas kepada alokasi pendanaan yang tidak terlalu besar untuk subsidi. Sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kebijakan konversi energi, misalnya, membangun infrastruktur energi mencari alternatif sumber energi lain.

Kemandirian Ekonomi
Lana mengatakan, progam ini tidak pernah dijalankan Megawati ketika menjadi presiden. Dia berharap, pada pemerintahan mendatang program kemandirian ekonomi bisa diterapkan untuk mengurangi ketergantungan impor. "Kalau bisa impor ditekan sampai 40 persen saja dari total kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Penyediaan Lapangan Kerja
Program ini bisa dilakukan dengan mendorong kegiatan investasi untuk menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor indutri yang perlu menjadi perhatian pemerintahan mendatang, kata Lana, adalah sektor pertanian.

Sektor ini bisa menyerap tenaga kerja banyak dan melindungi kebutuhan pangan dalam negeri. "Sektor ini perlu diikuti dengan pemberian insentif bagi petani agar harga komoditas tidak anjlok."

Menurut Lana, PDI Perjuangan harus konsisten menjalankan kebijakan itu sesuai dengan slogan partai. "Kalau sesuai slogannya 'Indonesia Hebat' ya PDI Perjuangan bisa menjalankan kebijakan ekonomi itu," kata Lana.