Penghapusan Subsidi BBM Langgar Konstitusi

Anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI Dewi Aryani menyatakan penghematan bahan bakar minyak tidak sekadar pengurangan subsidi BBM, apalagi sampai meniadakannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Bertahun-tahun Pemerintah hanya berkutat membahas soal pengurangan subsidi BBM (bahan bakar minyak) dalam APBN, seolah-olah rakyat yang boros," kata Dr. Dewi Aryani, M.Si. melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Jumat.

Dewi yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tidak sependapat apabila pengurangan anggaran subsidi BBM adalah satu-satunya langkah penghematan energi. "Apalagi, berencana menghapus subsidi BBM. Ini berpotensi melanggar konstitusi," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) itu.

Oleh karena itu, Dewi meminta Pemerintah untuk arif dan bijak, di samping segera melakukan analisis terhadap berbagai sektor yang selama ini mengonsumsi energi, seperti transportasi, perdagangan, industri, pertambangan, rumah tangga, dan berbagai sektor pendukung lainnya.

Ketika merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait dengan berbagai wacana penghematan BBM, Dewi menilai pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan selama ini Pemerintah belum bisa membuat skala prioritas penataan pembangunan, terutama bagaimana menempatkan energi sebagai sektor paling strategis (leading sector) sebagai mesin penggerak roda pembangunan.

Duta Universitas Indonesia (Duta UI) untuk Reformasi Birokrasi itu mencontohkan masalah transportasi. Dia menilai, selain fasilitas transportasi umum yang belum memadai, produksi mobil-mobil berbahan bakar bensin juga makin masif. Menurut Dewi, seharusnya sektor energi mendapat prioritas berbagai pengurangan, misalnya membatasi produksi dan penjualan mobil berbasis bensin, kemudian mengembangkan industri mobil berbahan bakar gas dan listrik.

Di samping itu, lanjut dia, secara simultan Pemerintah segera memperbaiki sektor publik yang lebih manusiawi, nyaman, dan dapat melintasi sudut-sudut pergerakan perekonomian dan kegiatan keseharian masyarakat, seperti di pasar, perkantoran, sekolah, dan di rumah sakit.

Dewi memandang perlu pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program penghematan energi secara nasional.  Dalam hal ini birokrat harus memberi contoh bagaimana melakukan penghematan, atau tidak hanya bicara hemat saja.