Perusahaan Daerah Jember Bangkrut Karena Penurunan Harga Karet

Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, dinyatakan bangkrut. Direktur Utama Kahyangan H.M. Sudjatmiko mengatakan perusahaan pelat merah itu terlilit masalah keuangan yang amat serius. "Penyebabnya, pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Kami benar-benar bangkrut sekarang," ujar Sudjatmiko, Jumat, 18 Juli 2014.

Menurut dia, pendapatan dari penjualan seluruh komoditas produksi tanaman Kahyangan terus merosot. Selama 2013, kata dia, perusahaannya hanya menerima pendapatan Rp 6 miliar dari penjualan karet, kopi, kakao, dan cengkeh. "Padahal biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos produksi dalam setahun lebih dari Rp 20 miliar," kata dia.

Tanda-tanda bangkrutnya perusahaan tersebut sebenarnya sudah terasa sejak Oktober 2013. Sudjatmiko menuturkan saat itu harga jual karet benar-benar anjlok hingga pada angka Rp 18-19 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya, harga karet berkisar Rp 26 ribu-27 ribu ribu per kilogram. "Tahun 2014 ini harga karet malah turun lagi tinggal Rp 15 ribu per kilogram," katanya.

Selain harga karet di pasaran terjun bebas, kebun karet, kopi, kakao, dan cengkeh yang dikelola Kahyangan juga mengalami penurunan produksi. Pasalnya, kata dia, banyak tanamanan tua yang perlu diganti. "Target produksi karet 1.500 ton per tahun, tapi nyatanya hanya mampu produksi sekitar 1.000 ton," katanya.

Karet merupakan komoditas yang menjadi penyangga utama pendapatan Kahyangan. Sedangkan kopi, kakao, dan cengkeh dianggap produk tambahan. Dari sekitar 4.200 hektare lahan yang dikelola perusahaan daerah Jember, lahan yang terluas adalah areal tanaman karet yang mencapai 2.500 hektare. Komoditas itu dihasilkan dari kebun milik Perkebunan Kali Mrawan, Sumberwadung, Gunung Pasang, Ketajek, Sumbertenggulun, dan Sumberpandan.

Sejak perusahaanya berdarah-darah, Sudjatmiko sudah mengusulkan program efisiensi kepada Bupati Jember. Bentuk efisiensi itu, kata dia, bisa berupa perampingan struktur kepegawaian dan pemangkasan anggaran fasilitas pejabat perusahaan perkebunan. "Kalau perlu gaji direksi, adminstratur kebun, sinder, dan pegawai kantor dikurangi," kata dia.

Sugiarto, Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan mengaku telah menerima laporan kondisi perusahaan tersebut. Dalam waktu dekat, kata dia, akan dilakukan rapat membahas penyelesaian masalah itu antara Bupati Jember sebagai komisaris bersama seluruh direksi Kahyangan. "Selain mencari solusi untuk mengatasi persoalan finansial, juga akan merancang kebijakan supaya perusahaan bisa berinovasi dan memperluas bisnisnya," ujar Sugiarto.